Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 125153 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S8446
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hermawati Anggraeni
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budianto Purwosutjipto
"ABSTRAK
Di Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Lucky Dharma YP
"Penulisan tesis ini bertujuan umuk mengidentifikasi permasalahan pengembangan manajemen transportasi perkotaan, mengkaji berbagai faktor kelemahan, peluang dan ancaman/kendala dalam mendukung perumusan kebijakan di sektor transportasi dan membuat perumusan kebijakan tentang transportasi perkotaan di kota dengan cri-ciri sebagai berikut: tingkal urbanisasi yang tinggi (pertumhuhan penduduk 58%), merupakan ibukota provinsi, pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, penduduk yang mgmpunyai keragaman etnik dab budaya, dan dikategorikan sebagai kata besar (X). Hal ini mempengaruhi pelayanan angkutan umum, pengaturan lalu-lintas dan perbaikan Sarana di jalan raya."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T1506
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dea Batari
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24828
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Samsul Rizal
"Kebijakan zero accident merupakan program prioritas TNI AU untuk mengurangi kecelakaan(accident)dan insiden (incident) dalam operasional pesawat TNI AU. Implementasi kebijakan dapat menekan jumlah kecelakaan maupun insiden yang dapat menimbulkan korban jiwa dan Alutsista TNI AU. Namun demikian, implementasi kebijakan masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat diwujudkan interoperability dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan interoperability business process dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan zero accident. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan sumber data primer melalui narasumber terpilih (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan menggunakan sistem yang interoperability dalam kebijakan zero accident belum dilakukan oleh sub organisasi TNI AU. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan aplikasi agar dapat mewujudkan interoperability dalam pelaksanaan kebijakan zero accident."
Bogor: University of Indonesia, Faculty of Humanities, 2020
355 JDSD 10:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Supoyono
"ABSTRAK
Di Indonesia, tenaga listrik merupakan sarana penting bagi kehidupan bangsa. Tenaga listrik diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi keperluan rumah tangga, untuk keperluan usaha industri maupun untuk keperluan lainnya. Demikian pentingnya peranan tenaga listrik sehingga dalam percaturan bangsa-bangsa tenaga listrik sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu bangsa. Usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh negara. Pelaksanaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara melalui Kuasa Usaha ketenagalistrikan. Dalam perkembangannya, usaha ketenagalistrikan telah nengalami kemajuan pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sejak masa Pembangunan Lima Tahun I sampai dengan akhir masa Pembangunan Lima Tahun III. Terdapat dua hal penting dalam penyediaan tenaga listrik yakni di satu pihak penyediaan tenaga listrik harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia, dan dilain pihak tenaga listrik yang disediakan oleh PLN harus nenenuhi mutu standar tertentu. Salah satu mutu yang dituntut adalah tegangan nominal untuk tegangan rendah, yakni 220 Volt atau 380 Volt, dengan penyimpangan yang diperbolehkan maksimum 5 % di atas tegangan nominal dan 10 % di bawah tegangan nominal. Suatu kenyataan adalah bahwa Perusahaan Lhium Listrik Negara tidak selamanya dapat memenuhi ketentuan mutu tegangan tersebut. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dari mutu standar tersebut. Keaadaan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pemakai listrik. Atas kerugian tersebut, apabila didasarkan pada aturan umum Hak Perjanjian sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pemakai Listrik dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Oleh karena Perusahaan Umum Listrik Negara dalam nenyediakan tenaga listrik didasarkan pada pemberian kuasa oleh Pemerintah, maka pada dasarnya. tuntutan ganti rugi dari Pemakai Listrik harus diajukan kepada. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemberi Kuasa. Namun oleh karena tindakan Perusahaan Umum Listrik Negara tersebut di luar ketentuan-ketentuan pemberian kuasa, maka tuntutan dapat diajakan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara. Sebagai pihak yang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, Peru sahaan Umum Listrik Negara mempunyai dalil-dalil untuk menolak tuntutan tersebut. Alasan pertama, PLN dapat mendalilkan bahwa perikatan antara Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Pemakai Listrik telah disepakati bahwa Pemakai Listrik akan sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan Perusahaan Umum Listrik Negara bagi calon langganan. Ketententuan-ketentuan Perusahaan Umum Listrik Neegara tersebut antara lain adalah bahwa Perusahaan UTum Listrik Negara tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita olah Pemakai Listrik karena memberikan atau tidak memberikan aliran listrik dan/atau kerugian yang timbul dari pemakaian saluran-saluran listrik. Di samping ketentuan tersebut, undang-undang tentang Ketenagalistrikan juga. membatasi kemungkinan diajukannya tuntutan ganti rugi oleh Pemakai Listrik., karena menurunnya mutu tegangan. Dangan demikian Pemakai Listrik tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas menurunnya tegangan listrik. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemakai Listrik adalah mengadukan tentang terjadinya panyimpangan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lina Primarini
"Tesis ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional analis kepegawaian dalam pengembangan karir di LIPI dengan menggunakan model Edward III yang dikombinasi dengan model Van Meter dan Van Horn, serta menganalisis keluaran dan dampak kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif jika tujuan kebijakan tercapai yaitu menghasilkan pejabat analis kepegawaian yang profesional dan mandiri. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan struktur birokrasi sebagai implikasi dan perspektif sistemik, serta membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sehingga menimbulkan keluaran dan dampaknya bagi para pejabat analis kepegawaian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan positivis dan gabungan analisa data kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi, keluaran dan dampak kebijakan jabatan fungsional analis kepegawaian dalam pengembangan karir di LIPI belum berjalan optimal. Sebagian besar kegiatan pengembangan karir dilaksanakan atas sikap proaktif dan inisiatif dari pejabat Analis Kepegawaian saja.

The purpose of this research is to analyze the policy implementation of human resources analyst in the functional position of career development in LIPI using the analytical framework of Edward III combined with the model from Van Meter and Van Horn, and to analyze the output and impact of that policy. Policy implementation will be effective if the purpose of policy is accomplished, that is, to create professional and independent functional officers of human resources analyst. That accomplishment is influenced by factors of communication, bureaucracy structure as systemic perspective and implication, and also the disposition of implementers towards the implemented policy in order to generate output and impact for the functional officers of human resources analyst. The research use descriptive method with the positivist approach and the combined analysis of quantitative and qualitative data.
The research resulted that implementation, output, and impact of the policy of human resources analyst in the functional position of career development in LIPI had not optimally performed. The majority of career development action was conducted based on proactive and initiative from functional officers of human resources analyst."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28137
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hamzah
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T37720
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>