Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178591 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Moh Ilham A Hamudy
"Abstract. The aim of the research is to analyze the process of negotiation or power sharing, between the stake
holders which entirely affects the reform process, and the bureaucracy restructuring in order to support the
reform process and public service in the Jembrana Regency, Bali - especially in health insurance policy. The
research is descriptive and uses qualitative approach with the method of field research. The result of the research
shows there are two factors that affect the local government reform in Jembrana Regency, i.e. the strong political
commitment from the Regent, and the establishment of a stable centripetal democracy model."
Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri RI, 2010
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
cover
"Otonomi adalah salah satu hal penting di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemikiran ini mana keberadaan pemerintahan desa sangatlah penting. Untuk itu diperlukan perbaikan yang berkesinambungan."
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Budi Santoso
"Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku penunjang dalam Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini sesuai penelitian di wilayah kota Jakarta Selatan, melalui Surat setoran asli pajak yang diperlihatkan kepadanya sebagai bukti telah dibayarkannya pajak atas tanah yang merupakan milik orang yang akan mengalihkan tanahnya kepada orang lain sebelum akta pemindahan hak atas tanah itu dibuat.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus daerahnya atas prakarsa sendiri, tidak terkecuali bidang pertanahan. Bidang pertanahan inilah yang merupakan tugas dan kewenangan PPAT selaku pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta-akta berkenaan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pertanahan memberikan kontribusi pada penerimaan daerah dalam bentuk pajak,dimana PPAT selaku penunjang panerimaan pajak di daerah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa perolehan dari BPHTB, untuk pusat sebesar 20% sedangkan untuk daerah sebesar 80%. Penerimaan daerah yang sangat besar ini dapat meningkatkan Pendapatan. Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan daerah secara luas. PPAT selaku Salah satu ujung tombak penerimaan negara dari sektor pajak telah banyak memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, maka sudah selayaknya PPAT mendapatkan insentif fiskal dan medali atas hasil kerja kerasnya membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, dan Selayaknya pula PPAT sekiranya mendapat insentif non fiskal berupa kavling/tanah bagi PPAT yang telah banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan meminta kelonggaran pajak, karena PPAT telah banyak membantu instansi pajak dalam penerimaan pendapatan bagi kantor pajak setempat."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T16259
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sipayung, Sondang A.
"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang para pemimpin perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta, yang menurut penulis perlu diteliti Iebih mendalam. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan: Bagaimana gambaran pemimpin Perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta; Bagaimana Perjalanan karier para pemimpin perempuan ini dalam rangka mencapai posisi pemimpin di lingkungan pemerintahan; serta Peluang dan kendala apa saja yang muncul dalam usaha mereka mencapal jabatan pemimpin dan bagaimana cara mereka mengelola berbagai faktor pendorong dan penghambat tersebut.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dari aspek teoritis tentang keberadaan pemimpin perempuan dalam pemerintahan serta memberikan gambaran nyata tentang hal-hal yang menghambat dan mendukung proses pengembangan potensi kepemimpinannya sebagai wujud upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenal Pemimpin Perempuan yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu Jenis penelitian yang bisa menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari informan, menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Jumlah Informan dalam penelitian Ini sebanyak 11 orang, terdiri dari 6 orang informan tidak aktif dan 5 orang informan aktif. Dari keenam orang informan tidak aktif diperoleh informasi berupa data administratif tentang pemimpin perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di propinsi DKI Jakarta dan gambaran nyata tentang ada tidaknya pemimpin perempuan dan pelaksanaan perannya sebagai pemimpin di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sementara itu, dari informan aktif, diperoleh sejumlah informasi yang akan dideskripsikan dan dianalisis, mencakup lnformasi tentang perjalanan karier para pemimpin perempuan Ini dalam rangka mencapai kesuksesan dalam kepemimpinannya, peluang dan kendala apa saja yang muncul dalam usaha mereka mencapai kesuksesan itu dan bagaimana mereka mengelola berbagai faktor pendukung dan penghambat tersebut.
Membahas tentang pemimpin perempuan, pada dasarnya tidak terlepas dari pembahasan seputar kepemimpinan secara umum, karena teori-teori dan definisi para ahli tentang kepemimpinan tidak pernah membahas secara mendetail perbedaan keduanya. Namun secara normatif, ada 5 macam Gaya Kepemimpinan yang diuraikan dalam tesis ini dan menjadi acuan dalam mendeskripsikan dan menganalisis para pemimpin perempuan dalam lingkungan pemerintahan ini, antara lain gaya kepemimpinan Komandan, Pelayan, Seniman, Birokrat dan Manager. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan yang ada dalam organisasi pemerintahan di Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta adalah mereka yang gaya memimpinnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika para perempuan yang jadi Informan dalam penelitian ini baru saja memulai karier mereka dalam pemerintahan, mereka menerapkan gaya kepemimpinan Pelayan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Kemudian ketika menduduki jabatan kepemimpinan tingkat menengah kebawah, mereka secara cerdas merubah pola kepemimpinannya menjadi Manager. Ketika mereka sudah menduduki jabatan kepemimpinan tingkat tinggi, mereka merubah kembali gaya kepemimpinan yang mereka terapkan yaitu tipe kepemimpinan Birokrat.
Ada sejumlah asumsi dari para pemimpin perempuan ini yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung yang membuka pintu peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya, antara lain: Era informasi yang didukung oleh semakin canggih dan lengkapnya sarana-prasarana bidang telekomunikasi dan transportasi; Kemajuan teknologi; Kajian-kajian keperempuanan; Jaringan kerja sama di kalangan perempuan yang semakin kuat yang tumbuh akibat rasa solidaritas antara kaum yang merasa terbelakang; Banyak bermunculannya perempuan yang layak menjadi role model kepemimpinan perempuan dapat menambah semangat juang dan memotivasi banyak perempuan; dan Kemajuan dalam bidang Kontrasepsi. Perempuan dan laki-iaki pada dasarnya tidak. berbeda, sebagai manusia mereka mempunyai kesamaan dalam kecerdasan otak, kemuliaan budi dan keluhuran cita-cita. Contohnya pada para perempuan yang merupakan unsur pimpinan dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta, mereka dapat bersaing dengan kolega mereka yang berjenis kelamin laki-laki untuk mencapai posisi pimpinan. Namun perlu disadari juga bahwa terdapat beberapa hambatan dalam struktur masyarakat, hambatan fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang dan histories, termasuk didalamnya hambatan dalam lingkungan kerja si perempuan Itu sendiri. Hambatan-hambatan jika dapat dipandang sebagai tantangan, maka justru dapat semakin memacu perempuan untuk berjuang dan mengubahnya menjadi peluang-peluang untuk menjadi lebih baik.
Untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi pemerintahan sangatlah tergantung pada bagaimana membangun pengaruh melalui pengakuan yang telah ada lewat pengembangan keterampilan dalam berkomunikasi. Selain itu juga, keluarga yang mendukung dan kemampuan pribadi yang kokoh untuk maju, seperti ketekunan dan kejujuran, akan semakin memperbesar kemungkinan diakuinya seseorang sebagai pemimpin yang berhasil. Berbagai faktor pendukung ini dapat diibaratkan seperti tarikan atau dorongan untuk terus maju dan ketika kelelahan muncul. Di sisi lain, faktor-faktor penghambat, baik masalah intern dan ekstem si perempuan, seperti rasa bersalah meninggalkan keluarga demi panggilan tugas ataupun permasalahan dalam birokrasi yang ada, sebaiknya dapat dipandang seperti kerikil-kerikil tajam yang memang harus ada untuk membuat kondisi tetap waspada. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14418
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Klitgaard, Robert
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia , 2002
320.8 KLI c
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfiandri
"Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.
Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.
Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27728
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>