Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT AS ) adalah suatu gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi belajar dalam rangka menunj ang tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.Gerakan nasional ini mempunyai sasaran seluruh siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta yang berada di desa tertinggal atau di desa-desa yang ditetapkan pemerintah. Diharapkan masyarakat bisa memahami, mendukung dan berperan aktif dalam program ini sehingga di kemudian hari program ini menjadi mandiri dan berkelanjutan dan diselenggarakan oleh orang tua dan masyarakat sendiri. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah dimulai pada tahun anggaran 1997/1998 yang pelaksanaannya dimotori oleh beberapa sektor terkait, yaitu : sektor Perencanaan Daerah, Pembangunan Masyarakat Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian , Agama , dan Tim Penggerak PICK.Di Kabupaten DT II Sukabumi, penyelenggaraan PMT AS ini telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 444.3183 -- PMD197 tertanggal 22 April 1997 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi PMT AS Tingkat Kabupaten DT II Sukabumi, yang secara teknis operasional koordinasi ini dijalankan oleh Sekertariat Forum Koordinasi PMT AS Tingkat Kabupaten DT Q Sukabumi.Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menganalisis koordinasi dari Sekertariat Forum Koordinasi PMT AS Kabupaten DT II Sukabumi baik dari komponen input maupun prosesnya. Data diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri dari seiuruh personil sekertariat forum dengan validasi melalui informan Bari tim tingkat kecamatan.Dari penelitian ini terungkap kurang effektifnya koordinasi di dalam sekertariat forum. Mengingat koordinasi dan sektor-sektor terkait dalam wadah Sekertariat Forum Koordinasi tersebut belum mencapai koordinasi yang efektif untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal maka disarankan agar dilakukan penyempurnaan langkah-langkah operasional oleh sekertariat forum baik dari faktor input maupun prosesnya serta pengawasan yang lebih cermat terhadap indikator-indikatornya. Demikian juga perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah melalui pimpinan sektor-sektor terkait agar koordinasi yang telah terjalin bisa lebih efektif Iagi, yaitu dengan meningkatkan kontribusi masing-masing sektor, meningkatkan peran serta masyarakat sehingga pads akhirnya secara bertahap PMT AS bisa dilaksanakan secara mandiri.

---

ABSTRACT

Coordination analysis about implementation of Supplementary Feeding Program for Elementary Students ( PMT-AS ) by The Secretariat of Coordination Forum of Supplementary Feeding Program for Elementary Students at Sukabumi regency on 1997/1998.Supplementary Feeding Program for Elementary Students is a nation wide movement to increase a stamina of elementary students by nutrition and health improvement to achieve a students performance and supporting a successfull of 9 Years Compulsory Education Program.

Main objective of this national movement is not only a government elementary school but also a nongovernment elementary school students which are generally located at the secluded villages.This program hoped that the community will be understand, give a support and participated to make this program can be operate by themselves continously.

Suplementary Feeding Program for Elementary Students have already started on 1997/1998 in which operated by intersector activity with the coordination of local government.

In order to solve this program at Sukabumi regency has issued a Decision Letter of Sukabumi's Regent No. 444.3/83-PMD/97 about forming The Coordination Forum of Supplementary Feeding Program for Elementary Students of Sukabumi ( Forum Koordinasi PMT AS Kabupaten Sukabumi ), in which the technical operation cared by A Secretariat of The Coordination Forum.

This research try to give an expression of less effective of coordination in the forum looking at from input, process and some indicators. This study is a qualitative one, and discribe the coordination aspects of The Secretariat of Coordination Forum of Supplementary Feeding Program in Sukabumi regency. Data were collected from interviews with informans are the person of the secretariat of the forum and some from subdistrict team. They were, then analyzed by analyzing the study result and compare it with the theories of the references.

This condition resulting an adviced that forum should be perfecting an operational activity not only an input but also a process and give a special attention for controlling the indicators of a process. And the local government of Sukabumi should give some policies to give more stressing for better coordination among the forum."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"The authority of sub - regency chief in management of government of sub - regency, as a person who making decision can influence the successful of the goal of local government management. That authoity of sub - regency chief limited at the implementation of coordination of local government management and not with order attributes like authority in giving sanction of disipline punishment result in governance and development of local government coordination and to agreement result in governance and development of local government agency who conducting activity/project in district, including people empowering activity, the tranquillity and orderliness of public and straightening of apple regulation. Even not apart happened overlap of activity/project of local government agency, incompatible of implementation of local government policy and even the happening of horizontal conflict between on local agency (local agency's branch) who doing that activity/project. More that the involvement of local agency (local agency's branch) in implementation of coordination of governance and development not implemented together with other local agency (local agency's branch) in district meeting. This research use descriptive method with qualitative approach, where researcher as especial instrument according to research. Data and information obtained from resource person and supported by document according to research field and focus. Data method collecting that used is observation, documentation and interview. Besides descriptive method with qualitative approach, writer also use WTO analysis technique as a instrument to formulate strategy of management coordination of local governance. Thereby in management of local government in sub-regency , role of sub-regency chief to coordinate activity of governance and development will efficient and effective if there are existence comprehension and attitude of pro active, innovative, creative and also coherence of sub - regency chief to create unity of comprehension, agreement of activity, loyalty / adherence and exchange of information with another and also recpect with another of other agency unit in district level who doing people empowering activity , the tranquillity and orderliness and straightening of law and regulation. Beside it need awareness and careness of units work to create an efficient and effective management governance."

"Gerakan Jumat Bersih adalah suatu Gerakan Nasional yang bermaksud mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menggalakkan pembangunan dan penggunaan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, disertai bimbingan pemerintah. Melalui kegiatan ini upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membangun dan mendorong masyarakat menggunakan jamban, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang semula hanya dimotori oleh sektor kesehatan, telah mendapat dukungan politis menjadi gerakan yang menampilkan masyarakat Iuas sebagai pelaku utama, disertai bimbingan dan pengendalian oleh pemerintah. Presiden pada tanggal 12 Nopember 1994 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke 30, telah memberikan dukungan komitmen politis dengan mencanangkan Gerakan Jumat Bersih. Dukungan komitmen politis tersebut secara berjenjang ditindak lanjuti oleh para Gubemur dan para Bupati seluruh Indonesia. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis komitmen politis tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tmgkat II Ciamis nomor 25 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Pada kenyataannya komitmen politis tersebut. kurang menuunjukkan daya tingkit yang berarti dalam-percepatan pembangunan dan penggunaan sarana kesehatan lingkungan. Penggalakkan hunian saran kesehatan lingkungan oleh masyarakat Ciamis yang agamis, ternyata juga tidak menunjukkan adaaya pemberdayaan yang nyata. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah kurangnya bimbingan secara serentak, terus-menerus dan berkesinambungan yang diberikan oleh Pemerintah setempat. Penelitian ini mencoba menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, yang berdasarkan. Petunjuk Pelaksanaan, diberi tugas untuk .membantu Bupati Kepala Daerah dalam membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih di Kabupaten Ciamis. Dan studi kualitatif yang dilakukan, ternyata Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis, menghadapi berbagai kendala pads masukan dan proses organisasi POKJANAL GIB, terutama sebagai akibat adanya keterbatasan sumberdaya serta kurangnya perolehan informasi, penyebarluasan informasi, dan pengolaban informasi. Hal dapat terlibat dari gambaran kelemahan dan hambatan koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut. Mengingat koordinasi lintas sektor dalam wadah tersebut belum menggarnbarkan Prinsip-prinsip Koordinasi dan belum menggambarkan suatu Koordinasi yang Efekti£ maka perlu ada upaya revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh dan terpadu terhadap peran, tugas serta fungsi para pengelola Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Gerakan Jumat Bersih di tingkat Kabupaten Ciamis.

---

The Clean Friday Movement is a nation wide movement, which has goals to develop clean and healthy behavior by stimulation to use and to build the simple water closet, and the other environment sanitation structure by community based upon the value of the religion as well as community the community culture and tradition with government supervision. Through this activity there are effort the hygienic and healthy behavior with the establish and stimulation community based to use the simple water closet, and also the other sanitation structure with at beginning was attending by the health sector, but today have again political support and have become the movement of the entire community based with acting as the other sector, with supervision and control by the government. The President on November 12th 1994, at 30th celebration of The National Health Day had give His Political commitment support with proclaiming "The Clean Friday Movement" acting as the national movement. His political movement support with be followed by the ladder Governors and the Regents whole country of Indonesia.

In the Ciamis regency the political commitment was brought in reality by the letter issue of The Ciamis Regent by number 26th at 1995 regarding the direction and guidance of The Clean Friday Movement implementation in Ciamis regency. The political commitment with were proclaimed in the ladder manner was obviously evidenced as a weak stimulation toward to build and using the environment sanitation structure in community based. The inciting action with goals for establishing to clean and sanitation hygienic structure in religious society of Ciamis did not produced the intended result.

This research uncloses there are weakness continues supervision and inconsistent direction doing by "Operational Working Committee of The Clean Friday Movement" at Ciamis regency level that Regent authorized them for supervising, directing and controlling this movement. From this qualitative study it is obvious that the Operational Working Committee of The Clean Friday Movement at Ciamis regency level is undergone several obstacles the input and the process that committee, especially as limited resource as well be little information, very low transmission information, and not processing information. That condition can be show us weakness and obstacle in that inter-sector cooperation in `The Operational Working Committee for The Clean Friday Movement' at Ciamis Regency level.

It can be showed that committee didn't full applied "Coordination Principle" and there are not effective coordination. The committee need revivalism and refunctions for act, duty, and function all of the board managers."

"Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan efektif dengan dinamika masyarakat desa yang sangat beragam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan jenis dan bahan data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan informan/narasumber pada beberapa lokasi penelitian di beberapa desa. Setidaknya ada tiga unsur yang sangat memengaruhi proses implementasi PKTD di beberapa wilayah desa, antara lain peran aktor dalam implementasi PKTD, mekanisme implementasi program yang dilaksanakan, dan penetapan target sasaran utama program. Pada beberapa desa tidak semua desa memenuhi ketentuan minimal 30% pada APBDesanya, mekanisme penetapan sasaran utama pekerja masih didominasi kepala desa, namun semua desa merasa puas karena upah langsung dirasakan masyarakat. Sebagai perbaikan program PKTD kedepan, pemerintah sebaiknya tidak perlu mematok anggaran minimal 30% APBDesa, penentuan sasaran PKTD sebaiknya hanya untuk posisi pekerja, dan penetapan sasaran PKTD dilaksanakan melalui musyawarah desa.

---

This thesis research will discuss the implementation and implementation of the Village Cash for Work (PKTD) Program by the village as stipulated in the provisions of PermendesPDTT Number 16 og 2918, which obliges villages to fulfill a minimum allocation of 30% of the APBDesa for payment of worker wages, PKTD is being carried out independently, with the main targets of unemployment, underemployment, poor households, and stunting families. The implementation of PKTD by the village government which start from the budgetting, implementation, and reporting processes, have not yet gone well and effective with the dynamics of villages and village communities that are very diverse. This research is a normative juridical research, with the types and data materias used ara statutory regulations, literature, field research reports and interviews with informants/resource persons at several research locations in several villages. There are at least three elements that greatly influence the PKTD implementation process ini several village areas, including the role of actors in PKTD implementation, the program implementation mechanism being implemented, and the determination of the main target of the program. In some villages, not all villages met the minimum 30% requirement in their APBDesa and the main target setting mechanism for workers was still dominated by the village head. However, all villages were satisfied because the community felt the wages immediately. As an improvement in The PKTD program in the future, the government should not need to set a minimum budget of 30% of the Village Budget, PKTD targetting should only be for the position of workers, and PKTD targetting is carried out through village meetings."