Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment."

"Dalam rangka meningkatkan pembangunan pedesaaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan , otonomi desa merupakan salah satu alternatif. Tetapi publikasi mengenai otonomi desa masih sedikit melalui publikasi tersebut diketahui bahwa otonomi desa diberi peluang melalui kebijaksanaan Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 di dalam praktek otonomi desa antara desa yang satu dan lainnya dapat berbeda baik karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan serta secara normatif secara normatif berarti perbedaan besarnya otonomi desa bergantung pada besarnya sisa urusan rumah tangga dari keseluruhan urusan setelah dikurangi dengan urusan Pemerintah Pusat Dati I dan Dati II Akan tetapi secara nyata juga terdapat perbedaan mengenai besarnya otonomi desa sehingga peran desa terhadap pembangunan juga tidak sama dan perbedaan dalam arti adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di dalam praktek otonomi desa."

"Ada masalah pencapaian target program kesehatan yang masih rendah, tingkat disiplin kerja Staf yang belum baik, inisiatif staf yang kurang, penyelesaian pekerjaan yang lambat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yang kesemuanya memberikan petunjuk sementara adanya penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat: yang rendah. Untuk meningkatkan pencapaian kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat terlebih dahulu harus diketahui factor-faktor yang mempengaruhi penampilan kerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat. Banyak faktor yang mempengaruhi penampilan kerja, seperti karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi dan lingkungan. O1eh karena penelitian ini dilakukan terbatas pada Staf kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, dimana karakteristik organisasi, karakteristik pekerjaan dan lingkuagan kerja hampir sama ; maka pada penelitian ini hanya akan dilihat karakteristik individu. Dari karakteristik individu ini yang akan dilihat pengaruhnya terhadap penampilan kerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat adalah motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf atas pekerjaannya . Untuk itu perlu diketahui gambaran penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat masing-masing terhadap penampilan kerjanya, kemudian pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf Dinas Kesahatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian berupa studi deskriptif korelasional dengan pendekatan secara cross-sectional. Populasi adalah seluruh Staf pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yaitu seluruh pejabat esolon IV dan V yang telah bekerja lebih dari enam bulan. Dengan mengambil seluruh populasi sebagai obyek penelitian, dilakukan pengambilan data primer tentang motivasi kerja, kemampuan kerja, persepsi Staf atas pekerjaannya serta penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat ; dengan instrumen berupa kuesioner dan data sekunder tentang karakteristik responden. Analisa data memakai metode statistik non parametrik untuk melihat hubungan dan tingkat keeratan hubungan antara motivasi kerja, kerampuan kerja, dan persepsi Staf Dimas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya masing-masing dengan penampilan kerjanya, dilanjutkan dengan analisa korelasi dan regressi ganda untuk melihat pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya baik masing-masing maupun secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Gambaran tentang penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat didapatkan dengan analisa deskriptif dari data-data tentang penampilan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya baik masing-masing maupun secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf atas pekerjaannya masing-masing mempunyai korelasi positif terhadap penampilan kerjanya dan secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 57,51 % sedangkan 42,48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Diantara ketiga variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah motivasi kerja, kemudian persepsi staf atas pekerjaannya dan yang terakhir adalah kemampuan kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat yang rendah perlu ditingkatkan melalui peningkatan motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf atas pekerjaannya disamping itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor lain terhadap penampilan kerja dalam skala yang lebih luas."

"ABSTRAKSalah satu tugas Pemerintah Daerah adalah mengadakan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Keberadaan Perusahaan Daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi yang mensyaratkan adanya otonomi Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum mampu meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), apabila dikelola oleh tenaga yang profesional.Untuk meningkatkan kemampuan PDAM, Pemerintah Pusat memberi pinjaman guna meningkatkan kemampuan kinerja PDAM. Salah satu BUMD yang memperoleh dana pinjaman dari Pemerintah Pusat adalah PDAM Tangerang, baik dana pinjaman dari luar negeri maupun dana pinjaman dari dalam negeri.Pengelolaan PDAM Tangerang dipengaruhi oleh antara lain :1. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah2. Sumber Daya Manusia di PDAM3. Kinerja keuangan4. Dana pinjaman dari Pemerintah PusatTugas PDAM Tangerang sangat berat khususnya untuk mengembalikan dana pinjaman serta bunganya. Untuk mengetahui kemampuan keuangan PDAM Tangerang akan dianalisis kinerja keuangan PDAM dengan menggunakan indikator rasio keuangan. Sebelum melakukan penilaian kinerja keuangan PDAM, akan ditelaah teori-teori yang berkaitan dengan manajemen keuangan.Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan PDAM Tangerang ialah Pedoman Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327/1994. Indikator rasio keuangan dikelompokkan dalam:1. Struktur Hutang2. Efisiens, dan3. Keuntungan.Berdasarkan kelompok rasio keuangan tersebut diatas, PDAM Tangerang akan diukur tingkat kesehatannya menjadi:1. sehat sekali dengan nilai 41-482. sehat degan nilai 31-403. kurang sehat dengan nilai 21-304. tidak sehat dengan nilai 12-20Dan akhirnya setelah hasil penelitian dibahash ditarik kesimpulan-kesimpulan dan diajukan saran-saran."

"Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Pusat melalui berbagai Program telah mengalokasikan berbagai dana bantuan yang dikemas ke dalam Bantuan Sektoral maupun Bantuan Inpres, yang salah satunya berbentuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II). Penyaluran dana Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat II diberikan ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 25% dari sisa bantuan, triwulan III sebesar 25%, dan triwulan IV sisanya sebesar 25%. Dalam implementasinya, dana bantuan tersebut harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 75%, dan pada triwulan IV sebesar 100%. Data yang ada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam 5 (lima) tahun anggaran yang lalu yaitu 1991/1992 - 1995/1996 menunjukkan, bahwa realisasi daya serap keuangan tidak sesuai target. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui lambannya daya serap keuangan Program Bantuan Inpres Dati II dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu koordinasi, desentralisasi, dan mutulkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalamnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisa dilakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan (data sekunder) dan mengkaji informasi yang terjaring melalui wawancara yang sangat mendalam dan tidak terstruktur dengan para pejabat yang terlibat langsung sebagai key informan. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum ada pemberian kewenangan (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah."