Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai consular formalities atau transaksi konsular yang termasuk dalam jenis hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia dalam hal impor obat tradisional. Membahas mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hambatan non-tarif yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksaanan dan kesesuaian pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai hambatan non-tarif dalam impor obat tradisonal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan sebagai data sekunder.Dari penelitian ditemukan bahwa, pemenuhan certificate of free sale dan certificate of pharmaceutical product yang dikeluarkan pemerintah negara pengekspor yang wajib disahkan oleh pejabat negara pengimpor di negara pengekspor yang dibutuhkan dalam penerbitan izin edar sebagai persyaratan untuk pelaksanaan pembuatan surat keterangan impor obat tradisional yang digunakan sebagai dokumen impor, merupakan sebuah indikasi adanya hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia.

---

This thesis discusses consular formalities or consular transactions which are included in the types of non-tariff barriers that are still applied by Indonesia in the case of imports of traditional medicines. Discussing the laws and regulations relating to the regulation of non-tariff barriers that are regulated in the General Agreement on Tariffs and Trade or GATT. The purpose of this study is to find out how the implementation and suitability of statutory regulations regarding non-tariff barriers in the import of traditional drugs. This study uses normative juridical research methods, namely examining positive written and unwritten laws and the effectiveness of the law. As well as data collection techniques with a qualitative approach, namely research that analyzes and uses library materials as secondary data.

From the research it was found that, fulfillment of certificates of free sale and certificate of pharmaceutical product issued by the government of the exporting country which must be authorized by the official of the importing country in the exporting country needed in the issuance of a marketing permit as a requirement for the implementation of making a certificate of import of traditional medicines used as a document imports, is an indication of non-tariff barriers which are still applied by Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi penting dan mengemuka setelah dunia melihat bahwa proses produksi produk-produk perdagangan ternyata menimbulkan dampak bagi pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup. Terutama pada konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia yang terangkum dalam dokumen The Control of Industrial Pollution and International Trade. Dokumen ini secara langsung mendorong GATT sebagai regime perdagangan untuk meninjau kembali kebijakannya. Keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup disisi lain menyebabkan terjadinya distorsi perdagangan berupa hambatan, penolakan dan produk perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Bahkan dijadikan alat untuk melegitimasi penekanan perdagangan satu negara atas negara lain. Dalam kajian ilmu hubungan internasional isu ini merupakan bagian dari isu non-konvensional. Hal ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama negara.Negara sebagai aktor hubungan internasional sangat berkepentingan dalam perdagangan internasional. Karena selama ini perdagangan intemasional telah mampu memberikan masukan bagi devisa negara yang turut menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional selalu berupaya agar produk perdagangannya dapat diterima di pasaran internasional secara luas. Karena selama ini perdagangan inilah yang telah memberikan devisa negara cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan internasional GATT/WTO. Penelitian ini mengambil kurun waktu antara tahun 1992 sampai tahun 1999. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian ini menggunakan konsep Adjustment Strategy dengan model Domestic Offensive Adjustment Strategi sebagai alat analisa Pada strategi ini terjadi perubahan struktur domestik agar lebih kompetitif dalam persaingan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan data sekunder.Berdasarkan analisa dengan konsep tersebut bahwa Indonesia telah melakukan strategi domestic offensive adjustment untuk melindungi produk perdagangannya dari penolakan dan hambatan. Strategi ini merupakan upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan intemasionalnya. Upaya tersebut antara lain dengan membentuk bad an standarisasi dan sertifikasi nasional, mengadopsi beberapa konvensi lingkungan hidup dari Multilateral Environment Agreements (MEAs), membuat kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bagi produsen dan konsumen serta melakukan kerjasama global. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan Indonesia, bukan berarti tanpa hambatan. Karelia untuk melaksanakan strategi ini diperlukan persiapan baik dalam structural-nya maupun rasional-nya berupa biaya yang harus ditanggung bagi pelaksanaan, proses maupun hasil dari perubahan tersebut."

"ABSTRACTThis thesis analyzes the regulation of Local Content Requirement LCR underWTO agreements and the conformity of LCR provisions for 4G LTEcommunication devices in Indonesia with WTO agreements. Based on thenormative juridical research method employed by this thesis, it is found that thereis no specific agreement governing the use of LCR, but there are severalprovisions concerning the legality of LCR embedded in five WTO agreementsnamely the GATT, GATS, TRIMS, ASCM, and GPA. All five agreementsprincipally prohibit the use of LCR because it affords imported products treatmentless favorable than that accorded to local products. After analyzing relevant WTOagreements and rulings, it can be seen that Indonesia rsquo s LCR provisions in 4G LTEsector which are embodied in the form of Local Component Value TingkatKomponen Dalam Negeri may not be in conformity with Article III 4 of theGATT and Article 2.1 of the TRIMS. In light of those, this thesis recommendsthat there needs to be a specific agreement in the WTO concerning the use of LCRto enable ease of reference and brings more awareness to WTO membersregarding LCR as well as for the government of Indonesia to bring the LCRprovisions in 4G LTE sector into conformity with WTO laws to avoid potentialclaims from other WTO members.

---

ABSTRACTSkripsi ini menganalisa peraturan ketentuan Local Content Requirement LCR berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO dan kesesuaian antara ketentuan LCRuntuk perangkat komunikasi 4G LTE di Indonesia dengan perjanjian-perjanjianWTO. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan olehskripsi ini, tidak ada perjanjian WTO yang khusus mengatur tentang penggunaanLCR, namun ada beberapa ketentuan mengenai legalitas LCR yang terdapat didalam lima kesepakatan WTO yaitu GATT, GATS, TRIMS, ASCM, dan GPA.Kelima perjanjian tersebut melarang penggunaan LCR karena LCR memberikanperlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor apabila dibandingkandengan produk lokal. Setelah menganalisa perjanjian dan peraturan WTO yangrelevan, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTEyang diwujudkan dalam bentuk Tingkat Komponen Dalam Negeri kurang sesuaidengan Pasal III:4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS. Karena itu, skripsi inimerekomendasikan bahwa diperlukan adanya perjanjian khusus di WTOmengenai penggunaan LCR untuk kemudahan referensi dan menghimbaukesadaran kepada anggota WTO tentang penggunaan LCR, dan juga agarpemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan LCR di sektor 4G LTE denganperjanjian-perjanjian WTO untuk menghindari kemungkinan tuntutan darianggota WTO lainnya."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, JMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan JMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai Jatar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor. Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF.Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi lnternasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi intemasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jumal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk rnelihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar intemasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan."

"Dalam ketentuan UUPLH Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan diatas menunjuk kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik.Dalam kenyataannya manusia modern, dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Namun dibalik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungan melalui praktek eksploitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan baik terhadap manusia maupun lingkungan hidup.Demikian juga halnya dengan perusahaan-perusahaan industri di Indonesia banyak yang tidak memperdulikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan proses produksi nya perusahaan-perusahaan tersebut tak jarang mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan produksinya seringkali mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan tajam sebagai akibat pencemaran lingkungan yang dilakukannya adalah PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) . Proyek PT IIU telah mencemari kawasan hulu Sungai Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Porsea, Tapanuli Utara, Sumatera Utara bergerak di bidang industri pulp.Status perusahaan yang berbentuk perusahaan terbuka yang telah menjual sahamnya di pasar modal membawa konsekuensi bahwa perusahaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap investor yang membeli sahamnya di Pasar Modal. Tanggung jawab ini dalam prakteknya seringkali diabaikan oleh perseroan tersebut. Perseroan seringkali tidak memperdulikan kepentingan investor. Dalam pencemaran yang dilakukan oleh PT IIU menyebabkan masyarakat Porsea menuntut penutupan perusahaan. Penutupan perusahaan membawa dampak turunnya harga saham dan pengeluaran saham tersebut dari perdagangan di bursa. Hal tersebut akan membawa kerugian terhadap pemegang saham (investor) karena saham PT IIU tersebut tidak bernilai lagi.Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal memang tidak mensyaratkan secara jelas bahwa perusahaan yang akan menjual sahamnya di Pasar Modal untuk melampirkan dokumen-dokumen lingkungan hidup atau memperhatikan masalah lingkungan hidup.Tesis ini mencoba menjelaskan sejauh mana pengurus perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam kaitannya dengan perlindungan investor. Selain itu juga mencoba menjelaskan bagaimana peranan Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Go Publik dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Bapepam bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal."

"ABSTRAKDewasa ¡ni proses liberalisasi perdagangan mengalami perkembangan yang pesatSaiah satu fenomena yang menarik dari perkembangan ini adalah munculnya isu-isumengenai lingkungan hidup. Sejak di masukkannya ketentuan-ketentuan mengenai I¡ngkungan hidup dalamkerangka WTO, sektor perdagangan internasional Indonesia menghadapi tantangan yangsangat berat. Hal ini dikarenakan munculnya tuntutan dan pasar intemasional agarproduk-produk yang dihasilkan Indonesia memenuhi berbagai persyaratan Lingkungan. Diantara berbagai persyaratan lingkungan, yang paling populer saat ini adalab standar ISO14000 dan Ekolabeling. Gambaran ekspor indonesia dalam tahun terakhir ini tampak memprihatinkan,dimana terjadi penurunan nilai ekspor dari berbagai jenis komoditas, termasuk jugakomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Iingkungan,seperti kayu, tekstil, ikan olahan, bahan-bahan kimia, pupuk, kulit, kertas, dan lainsebagainya. Dalam rangka pemulihan kinerja ekspor kita, tentu saja kontribusi dankomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan lingkungan tersebut harus kitaperhatikan. Dengan demikian, tentunya, persyaratan-persayatan lingkungan harus benarbenar dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah peranan kebijakan Lingkunganpemeríntah menjadi vital bagi perkembengan perdagangan internasional kita, atau dengankata lain timbut suatu tuntutan untuk mengintegrasikan kebijakan Iingkungan dengankebijakan perdagangan internasional. Di sial lain, dunia usaha Indonesia sendiri tampak belum siap menghadapi eraperdagangan bebas yang berwawasan lingkungan tersebut. Hal ini terlihat dari masihkurangnya wawasan lingkungan dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan. Banyaksekali kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia,terutama pencemaran sungai dan perusakan hutan. Hal ini disebabkan sikap mentalbanyak pengusaha kita yang masih menganggap remeh masalah pelestarian lingkungan.Disamping itu orientasi dari banyak pengusaha kita masihlah mencari keuntungan yangsebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, bila perlu dengan mengorbankanlingkungan. Solusi untuk permasalahan di atas adalah dengan mensosialisasikan penerapanstandar sistem manajemen lingkungan (SML) ISO seri 14000, Standar ini memberikansistem yang menyeluruh bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan, melaksanakan,dan mengevaluasi kebijaksanaan lingkungannya. Jika SML ini diterapkan dengansungguh-sungguh dan profesional, tentu akan menjadi keunggulan kompetitif ?tersendiribagi perusahaan. Di sisi pemerintah, perangkat hukum di bidang lingkungan hidup, yang telahdirumuskan oleh pemerintahan transisi, masih dìanggap belum mencerminkan suatuGood Environmental Governance, sehingga perlu diadakan perbaikan oleh pemerintahanbaru basil Pemilu 1999. Upaya pengintegrasian kebijakan lingkungan hidup dengan kebijakan perdaganganinternasional teLah puta dilakukan oLeh pemenintah melalui pengadopsiaTi berbagalperangkat sukarela dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk standar ISO sen14000. Tugas pengadopsian ISO 14000 dilaksanakan oleh Bapedal, terutama melalui SubDirektorat Standarisasi Lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain adalahmengadakan proyek percontohan, memberikan bantuan teknis dan berbagai pelatihan,mengadakan seminar dan lokakarya, menyempurnakan sistem standarisasi, akreditasí,dan sertifikasi bidang lingkurigan hidup, dan lain sebagainya. Namun masih banyak yangharus dilakukan pemerintab dalam upaya pengintegrasian tersebut. Pemerintahdisarankan untuk melakukan pengadopsian lebih lanjut terhadap berbagai standar, lainnyadalam ISO seri 14000, mengingat ISO 14001 saja belumlah cukup untuk menjaminupaya-upaya pelestarian hidup di kalangan dunia usaha. Disamping ¡tu, dalam upayapengadopsian perangkat-perangkat pengetolaan lingkungan hidup, Bapedal jugadisarankan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansilainnya seperti Deperindag dan Departemen Pertanian. Akhirnya, diusulkan bagi pemerintah untuk menggunakan paradigma NationalDiamond dan Porter dalam upaya mengembangkan industri jasa pengeloiaan lingkunganhidup. Unsur utama national diamond adalah: 1) Kondisi Faktor; 2) Kondisi Permintaan;3)Industri Pendukung dan yang terkait; dan 4) Strategi, Struktur, dan PersainganPerusahaan. Kondisi faktor dalam hal ini adalah faktor-faktor yang perlu didorongkeberadaanya oleb pemerintah, seperti institusi pendidikan yang mencetak paraprofesional di bidang lingkungan, dan lain sebagainya, Kondisi permintaan menunjukkankeharusan pemerintah untuk mendidik masyarakat konsumen agar menjadi lebih kritisterhadap masalah pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan akan dapat memberikanmasukan bagi dunia usaha dalam meningkatkan kinerja lingkungannya. Hal ¡ni padagilirannya akan memberikan masukan yang berarti bagi industri jasa pengelolaanlingkungan hidup untuk dapat melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagiterwujudnya produksi yang ramah Iingkungan. Industri pendukung yang penting tentunyaperlu didorong pertumbuhannya, misalnya saja industri alat-alat pengolahan limbah,bahan-bahan kimia untuk mengolah limbah, dan sebagainya. Sementara strategi, struktur,dan persaingan perusahaan mengharuskan pemerintah untuk menciptakan ikiim bersaingyang sehat dimana para pengusaha jasa pengelolaan Iingkungan dapat bersaing secarasehat dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang wajar. Dengan itu semua diharapkan faktor pelestarian Iingkungan menjadi unsur strategiyang penting bagi kalangan industri Indonesia untuk mencapai competitive advantage."

"Dalam hukum World Trade Organization (WTO), persoalan lingkungan hidup diatur pada Pasal XX (b) dan (g) GATT 1994, beserta dua peraturan khususnya yakni, The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Sehubungan dengan ini, pada tahun 2018 Uni Eropa mengeluarkan Renewable Energy Directive (RED) II terkait kebijakan pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan biofuels pada 2030, yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2021. Dasar pelarangan ini adalah untuk melindungi lahan dengan stok karbon tinggi yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Oleh karena itu, skripsi ini melakukan analisis kesesuaian kebijakan larangan impor atas dasar lingkungan hidup ini terhadap pengaturan dalam WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan terhadap teks RED II dengan kebijakan tata kelola sawit Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber hukum WTO. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pelarangan impor Uni Eropa tidak masuk dalam ruang lingkup ruang lingkup SPS Agreement ataupun TBT Agreement.  Kebijakan ini merupakan bentuk hambatan kuantitatif yang melanggar GATT 1994 karena tidak memenuhi persyaratan Pasal XX (g) GATT 1994. Kebijakan ekstrateritorial Uni Eropa ini juga tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan chapeau.

---

Under World Trade Organization (WTO) law, Article XX (b) and (g) GATT 1994, and its two specialized agreements, The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) provide environmental-trade measure rulings. In this regard, European Union seek to gradually limit palm oil from 2021 and phase out the use for biofuels by 2030 within Renewable Energy Directive (RED) II that was released in 2018. This measure is set to limit biofuels produced from significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed. This research uses normative juridical approach by literature study of RED II legal text and Indonesian palm oil governance within relevant laws and WTO sources of law. The result indicates that the EU measure is is not fell under scope of SPS Agreement as well as TBT Agreement. This environmental-trade measure is found to be inconsistent to GATT substantive rule of quantitative restriction as it fails to fulfill requirements under Article XX (g) GATT 1994. As it does not satisfy chapeau requirements, the European Union extraterritorial measure can not be justified."