Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya diaplikasikan. Kondisi masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta belum meratanya penyediaan infrastruktur menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesenjangan digital. Kendala ini juga dapat menyebabkan masyarakat kurang siap dalam menerima serta mengoperasikan teknologi TIK yang berkembang pesat. Digitalisasi kini telah menjadi faktor utama dalam transformasi pelayanan pemerintah, termasuk di tingkat pemerintahan lokal seperti Rukun Tetangga (RT). Bank DKI sebagai BUMD memperkenalkan fitur JakErte sebagai upaya inovatif terbaru yang memfasilitasi kepengurusan Rukun Tetangga (RT) secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Ketua Rukun Tetangga di Jakarta Timur dalam digitalisasi pelayanan administrasi Rukun Tetangga menggunakan fitur JakErte JakOne Mobile. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian mixed method dengan melakukan penyebaran kuesioner pada seluruh media sosial dan komunitas serta door to door dan metode wawancara mendalam. Penelitian ini menguji variabel Tingkat Kesiapan (E-Readiness) dengan menggunakan Teori E-Readiness yang dikemukakan oleh Molla & Licker (2005) dengan enam dimensi utama: Awareness, Governance, Commitment, Human Resources, Technology Resources, dan Business Resources. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik convenience sampling dengan total sampel 101 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan Ketua RT di Jakarta Timur dalam digitalisasi pelayanan RT menggunakan fitur JakErte JakOne Mobile tergolong tinggi, dengan perolehan persentase sebesar 84,2%. Meskipun tergolong memiliki kesiapan tinggi, pada masing-masing indikator masih terdapat sebagian Ketua RT yang merasa belum siap karena terdapat kesenjangan terhadap keterampilan dan akses teknologi, sehingga masih diperlukan pelatihan dan pemberdayaan teknologi yang disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait.

---

Digitalization of public services in Indonesia has not yet been fully implemented. The condition of society in adapting to technological advances and the uneven provision of infrastructure need attention. This may be due to the digital divide. This obstacle can also cause society to be less ready to accept and operate rapidly developing ICT technology. Digitalization has now become a significant factor in transforming government services, including at the local government level, such as the Neighborhood Units (RT). Bank DKI, as a BUMD, introduced the JakErte feature as the latest innovative effort to facilitate the online management of Neighborhood Units (RT). This research aims to determine the readiness of the Head of Neighborhood Units in East Jakarta to digitalize Neighborhood Units administration services using the JakErte JakOne Mobile feature. This research uses a quantitative approach with a mixed method, distributing questionnaires on all social media and communities and using door-to-door and in-depth interview methods. This research tests the Readiness Level variable (E-Readiness) using the E-Readiness Theory proposed by Molla & Licker (2005) with six main dimensions: Awareness, Governance, Commitment, Human Resources, Technology Resources, and Business Resources. The data collection technique used convenience sampling with a total sample of 101 respondents. The results of this research show that the level of readiness of RT Heads in East Jakarta in digitalizing RT services using the JakErte JakOne Mobile feature is relatively high, with a percentage gain of 84.2%. Even though they are classified as having high readiness for each indicator, there are still some RT heads who feel they are not ready because there is a gap in skills and access to technology, so there is still a need for training and technological empowerment provided by the government or related agencies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."

"Konsep yang mendasari penulisan tesis ini adalah adanya pergeseran kebijakan pemerintah dalam pembangunan dari konsep penyediaan (providing) ke arah pemberdayaan (enabling) masyarakat, dengan menempatkan peran sentral masyarakat sebagai subjek dari pembangunan dan bukan sekedar alat dari pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development atau community based development) menekankan pada partisipasi masyarakat yang didasarkan pada prakarsa (keinginan/kemauan) masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik.Dalam konsep tersebut, RT/RW sebagai organisasi komunitas dan wujud pemberdayaan masyarakat lokal dengan melalui pengorganisasian kelompok-kelompok warga setempat, diharapkan dapat mempunyai peran yang penting dalam pengembangan komunitas (community development), terlebih dalam tatanan kehidupan komunitas di permukiman vertikal yang mempunyai keterkaitan yang erat karena permasalahan, kondisi fisik gedung dan karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di permukiman horisontal.Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif, yang lebih tampak lebih dominan dalam penelitian ini, dilakukan untuk melihat fenomena kehidupan sosial yang terdapat dalam komunitas rumah susun Tebet Barat. Sedangkan untuk memperoleh gambaran umum dipergunakan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan dengan melalui survei terhadap 98 orang responden.Temuan dari penelitian ini adalah bagaimana RT/RW di rumah susun Tebet mampu berperan dalam kehidupan sosial komunitas rumah susun dengan beragam fungsi yang dijalankannya, namun demikian, meskipun di sisi lain upaya pemerintah menjadikan RT/RW sebagai organisasi komunitas mandiri belum sepenuhnya menghilangkan kesan organisasi RT/RW sebagai "mobilization type organization" atau imperatif dengan birokrasi sebagaimana dipraktekkan di masa demokrasi terpimpin dan (terlebih) di masa rezim orde baru. Sedangkan rekomendasi yang diajukan dalam upaya pemberdayaan komunitas adalah melalui 2 pendekatan; (1) pendekatan makro, melalui penerapan kebijakan pemerintah terhadap komunitas yang lebih mengedepankan pemberdayaan (empowerment) dan pemberian kemudahan (facilitating), dan (2) pendekatan mikro adalah upaya untuk menjadikan RT/RW sebagai organisasi yang mandiri, demokratis, dan mempunyai legitimasi di kalangan anggotanya."