Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penasun merupakan populasi kunci yang memiliki risiko ganda untuk penularan HIV, yaitu melalui perilaku menyuntik dan perilaku seksualnya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan infeksi lainnya yang terjadi melalui penggunaan napza dengan jarum suntik dan perlengkapannya adalah dengan melalui program pengurangan dampak buruk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan program pengurangan dampak buruk HIV-AIDS dengan perilaku menyuntik. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan data STBP Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah penasun yang pernah bertemu dengan petugas penjangkau sebanyak 430 responden di kota Yogyakarta, Tangerang, Pontianak dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi penasun yang menyuntik berisiko dalam seminggu terakhir adalah sebesar 43% dan 45,4% penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk. penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk berisiko 1,2 kali lebih tinggi untuk menyuntik berisiko dibandingkan dengan penasun yang mengakses program pengurangan dampak buruk setelah dikontrol oleh faktor usia, tempat menyuntik, penggunaan kondom, lama menjadi penasun, dan jumlah teman menyuntik. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan program pengurangan dampak buruk secara komprehensif untuk mengurangi perilaku menyuntik berisiko, sehingga penularan HIV-AIDS pada penasun dapat dicegah.

---

Injection Drug Users (IDUs) are key population that have double risk of HIV transmission, through injecting behaviors and sexual behaviors. The effort to reduce HIV transmission and other infection among IDUs is by implementing harm reduction program. This study was conducted to identify the association between harm reduction program of HIV-AIDS among IDUs with injecting behaviors. This study used cross sectional design and used data of IBBS 2013. The respondents are IDUs who ever met with the outreach workers as many as 430 respondents in Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, and Makassar. The result showed that the prevalence of IDUs who inject risky in the past week is 44,3% and 54,1% of IDUs do not access harm reduction program. IDUs who do not accsess harm reduction program has 1,3 time higher chance to inject risky than IDU who accsess harm reduction program after controlled by age, place of injection, condom use, duration of injecting drugs and total number of injecting partner. Therefore, optimalization of comprehensive harm reduction program is needed to decrease injection risk behavior in order to prevent HIV-AIDS transmission among IDUs."

"Penyebab utama epidemi ganda Napza dan HIV-AIDS di Indonesia adalah perubahan pola penggunaan Napza dari hisap ke jarum suntik, dan semakin meluas injecting drug user (IDU-Penasun) di kalangan pengguna Napza yang pada umumnya memiliki kelemahan human capital atau kelemahan logika, sehingga mudah dikuasai Napza tanpa menyadari paparan infeksi HIV yang mengintai. Mereka tidak sadar, bahwa "jembatan emas" penularan dan penyebaran HIV, virus penyebab AIDS adalah penggunaan peralatan suntik tidak steril secara bergantian. Salah satu upaya mencegah penularan virus HIV-AIDS di kalangan IDU adalah harm reduction (HR) atau dalam terminologi Indonesia disebut pengurangan dampak buruk Narkoba. Tujuan utama pada program ini adalah upaya pemutusan mata rantai penularan HIV dan AIDS mulai dari tujuan umum hingga khusus dalam komunitas Penasun. Dalam implementasinya, program HR di Indonesia menghadapi sejumlah kendala di antaranya belum ada payung hukum (undnag-undang) yang mengatur secara khusus pelaksanaan HR; kendala sosiologis dan agama yang berkait dengan nilai agama dan norma bangsa Indonesia; kendala anggaran dan geografis berupa luasnya wilayah Indonesia sehingga sosialisasi program membutuhkan anggaran sangat besar dan tidak semua daerah mudah dijangkau. Mengantisipasi kendala tersebut, penerapan program HR di Indonesia perlu mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari epidemi ganda Napza dan HIV-AIDS dengan tetap berpegang teguh faktor sosio-budaya, agama, dan kepribadian bangsa Indonesia."

"Industri Konstruksi sebagai pelaku utama yang bergerak dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik kerap kali menyebabkan masalah pada lingkungan, misalnya limbah dari sisa-sisa bahan konstruksi. Pada umumnya, solusi yang diambil untuk mengatasi limbah tersebut adalah dengan membuang atau menimbun limbah tersebut. Untuk penanganan limbah konstruksi, metoda yang dapat digunakan terdapat dalam hirarki pengelolaan limbah. Hirarki pengelolaan limbah merupakan skala prioritas dan tanggung jawab untuk membimbing pemikiran tentang upaya untuk mengelola segala macam bahan buangan non-produk dari suatu kegiatan.Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan karakteristik proses yang menyertai aliran material perubuhan bangunan rumah. Karakteristik tersebut meliputi bagaimana suatu material mulai dibongkar, kemudian dikumpulkan, diangkut ketempat penyimpanan untuk disimpan atau diolah untuk dijual kembali. Dimana aliran dari setiap material yang berbeda mempunyai aliran yang berbeda pula. Karakteristik proses yang menyertai aliran material ini dilihat dari setiap tahap proses pengelolaan limbah yaitu yang mencangkup penghasilan, penanganan, pengumpulan, pengangkutan serta pengelolaan limbah termasuk perencanaan dari aliran mulai limbah itu dihasilkan sampai tempat pembuangan atau digunakan kembali. Kata kunci : limbah konstruksi dan perubuhan, aliran material, karakteristik aliran material"

"Dalam masa menjelang akhir millenium kedua dan menyongsong datangnya millenium ketiga yang sekaligus juga merupakan era globalisasi, khususnya di bidang Pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, dirasa perlu untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan optimalisasi prosedur proses Penyelenggaraan Pembangunan yang telah berjalan selama ini dengan maksud meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan keadaan. Dalam tesis ini yang ditinjau adalah Proyek-proyek Instansi Pemerintah yang sifatnya multi disiplin dengan multi Intitusi yang dilakukan secara terpadu (Integrated). Kondisi pelaksanaan yang cukup kompleks tersebut perlu memperhatikan faktorfaktor dominan yang dapat mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan proyek, yang meliputi antara lain : prosedur birokrasi, kapasitas dan faktor keterlibatan SDM, prioritas kepentingan antar disiplin/institusi, dan lain-lain, sejak dari mulai kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyerahan pekerjaan. Industri jasa dan metode manajemen konstruksi kini berkembang dengan pesat, dan mempunyai standar profesional dalam sistim penyelenggaraan suatu proyek, kiranya perlu dipertimbangkan kemungkinan peranannya untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan proyek, terutama yang bersifat Complicated (Kompleks antar disiplin pekerjaan dan Institusinya) atau kemungkinan adanya penyelarasan sistim prosedure dari Instansi Pemerintah dan jasa Manajemen Konstruksi Profesional, sehingga diharapkan didapatkan suatu Metode dan Mekanisme yang lebih effisien dalam penyelenggaraan proyek dimaksud ditinjau dari aspek kapasitas SDM dan prosedur penyelenggaraannya. Akhirnya dari tesis ini diharapkan adanya suatu gambaran yang lebih jelas tentang sistim penyelenggaraan proyek yang sifatnya terpadu dimaksud dan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya."

"ABSTRACTRezim kontrol narkoba yang berfokus pada hardline policies telah dinilai tidak efektif dalam mewujudkan dunia yang bebas dari narkoba. Setelah 40 silam berlangsungnya the global war on drugs, berbagai negara di seluruh dunia dan kelompok-kelompok civil society telah mulai beralih pada pendekatan alternatif terhadap isu transnational drug trafficking yakni penerapan kebijakan-kebijakan harm reduction. Tetapi di saat norma transnasional telah bergeser menuju harm reduction, Indonesia mencetuskan wacana Perang Narkoba Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini berusaha untuk menelaah wacana tersebut untuk memahami mengapa Pemerintah Indonesia dapat memutuskan untuk mencetuskan perang tersebut dan membentuk diplomasi publik anti-narkoba yang semakin meningkatkan penerapan hardline policies. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat ketidaksetaraan partisipasi dalam public sphere dimana narasi isu narkoba berkembang di Indonesia. Kondisi tidak ideal dalam ruang tersebut menjadi alasan mengapa narasi yang terbentuk adalah narasi perang terhadap narkoba di Indonesia.

---

ABSTRACTA drug control regime that focuses on hardline policies have been deemed ineffective in creating a drug free world. After 40 years of the global war on drugs, many countries worldwide and civil society groups have started to shift their goals to an alternative approach towards tackling transnational drug trafficking, which is implementation of harm reduction policies. Although, as the transnational norm shifts towards harm reduction, Indonesia divides to begin the discourse of Perang Narkoba Indonesia which means Indonesias War on Drugs ndash on the year 2015. This research aims to analyze this discourse to understand why the Indonesian Government decided to start this war and creating an anti drugs public diplomacy that further advances upon the practice of hardline policies. This research finds that there is inequality of participation within the public sphere where the narration regarding the issue of drugs develops. This unideal condition causes the narration of war against drugs to develop in Indonesia. "

"Papua merupakan pulau dengan kawasan hutan terluas di Indonesia. Papua menjadi rumah bagi lebih dari 250 kelompok etnis asli yang sebagian besar terorganisir ke dalam marga-marga dan memiliki ikatan yang kuat dengan hutan. Sejak tiga dekade terakhir, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang diklaim memberikan dampak positif bagi perekonomian negara telah merampas lahan dan merusak lingkungan hidup masyarakat adat di Papua. Salah satu produk visual yang membahas hal tersebut adalah film dokumenter Sa Pu Hutan. Tulisan ini membahas film dokumenter Sa Pu Hutan dengan menggunakan teori konstruksi realitas sosial untuk menjelaskan bagaimana film tersebut mengkonstruksi realitas sosial environmental harm di Papua dengan menggunakan konsep claim makers, claims, frames, narratives, symbolic crimes, dan ownership yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang melihat realitas atau dunia yang dianggap nyata.

---

Papua Island has the largest forest area in Indonesia. Papua are home to more than 250 indigenous ethnic groups, most of which are organized into clans and have strong ties with the forest. Over the last three decades, the expansion of palm oil plantations, which has been claimed to have a positive impact on the country's economy, has grabbed the land and harmed the environment for indigenous peoples in Papua. The documentary film Sa Pu Hutan is a visual product that discusses this issue. This paper discusses the documentary film Sa Pu Hutan using the social construction of reality theory to explain how the film socially constructs the reality of environmental harm in Papua by using the concepts of claim makers, claims, frames, narratives, symbolic crimes, and ownership, which can influence how one sees reality or the world is real."

"Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) adalah prosedur yang sering dilakukan untuk mengatasi fraktur. Masalah yang sering timbul pada post ORIF adalah nyeri akut. Apabila tidak dikontrol dengan baik bisa menyebabkan lamanya waktu rawat dan menambah biaya perawatan sehingga diperlukan manajemen nyeri yang tepat. Karya ilmiah akhir ini bertujuan untuk menguraikan analisis mengenai manfaat terapi musik untuk mengurangi nyeri post operatif. Berdasarkan hasil pengkajian diagnosa keperawatan utama yang ditemukan adalah nyeri, hambatan mobilitas fisik, kerusakan integritas kulit dan risiko infeksi. Intervensi untuk meredakan nyeri secara non farmakologi dilakukan dengan teknik distraksi menggunakan musik, evaluasi yang didapatkan masalah nyeri dapat teratasi. Terapi musik dan distraksi perlu diterapkan pada anak post operatif dalam penanganan nyeri kombinasi dengan terapi farmakologis untuk manajemen nyeri yang lebih efektif.

---

Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) is a common procedure to treat fracture. The prominent problem of a post ORIF patient is acute pain. Untreated pain leads to prolonged hospital stay and increase the cost of healthcare. This appropriate treatment is urgently needed. This study aims to analyze the impact of music therapy to reduce post operative pain. According to the nursing assessment, the main nursing diagnoses found are impaired physical mobility, impaired skin integrity and risk for infection. For the study purpose, the writer implemented non pharmachological approach such as music therapy and find out it was effective to reduce the pain in the patient. Music therapy and other distraction methods needs to be implemented in pain management on children suffering from post operative pain."