Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana perspektif realis, liberalis, dan strukturalis menganalisis perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA). Terdapat tiga teori yang merepresentasikan pandangan ketiga perspektif ini terhadap NAFTA. Realis melihat NAFTA melalui teori stabilitas hegemoni yang menekankan kepada peran negara dan kepentingannya di dalam suatu perjanjian perdagangan bebas. Berbeda dengan realis, liberalis melihat NAFTA melalui teori regionalisme baru yang melihat peran NAFTA yang memiliki kekuatan pasar dan meningkatkan penawaran para anggotanya. Sedangkan strukturalis melihat NAFTA melalui teori sistem dunia yang menekankan kepada keberadaan negara inti, semi-periferi, dan periferi serta ketidakseimbangan kawasan di dalam NAFTA.

---

This research discusses about how realist, liberalist, and structuralist analyze North American Free Trade Agreement (NAFTA). There will be three theories which represent the thoughts of these three perspectives. Realist sees NAFTA through hegemony stability theory which emphasizes on the role of state and its interests in a free trade agreement. Liberalist sees NAFTA through new regionalism theory which analyzes NAFTA as an agreement having the market power and able to increase the competitiveness of the members. Stucturalist sees NAFTA through world system theory which emphasizes on the existence of core, semi-periphery, and periphery as well as imparity in NAFTA."

"Seiring perkembangan globalisasi yang kian pesat, relasi antara utara dan selatan global semakin terintegrasi ke dalam sistem dunia—termasuk dalam urusan perdagangan internasional. NAFTA adalah salah satu perjanjian perdagangan bebas regional yang melibatkan negara dengan hierarki kekuatan yang berbeda dan paling berpengaruh sepanjang sejarah perdagangan internasional, terutama dalam hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Meksiko yang berdampak pada urusan domestik dalam sektor manufaktur dan pasar tenaga kerja, baik secara ekonomi maupun politik. Dengan menggunakan empat variabel dalam teori kekuasaan asimetris (struktur kekuasaan, proses, instrumen, dan hasil), Tulisan ini berusaha untuk menganalisis bentuk relasi antara AS-Meksiko selama negosiasi NAFTA dan USMCA. Berdasarkan kumpulan data dalam studi-studi sebelumnya, penulis menyimpulkan terdapat tiga poin penting yang perlu diperhatikan: Pertama, relasi asimetris tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap negara dengan kekuatan yang lebih lemah apabila dilihat secara makroskopis. Kedua, peran pemerintah sangat vital untuk mengatasi dampak negatif dari pasar yang terlalu bebas, meskipun dalam regionalisme baru hubungan lebih menekankan porsi yang lebih besar untuk aktor non negara. Ketiga, pembagian tenaga kerja internasional sebagai implikasi kesepakatan perdagangan bebas ternyata berdampak buruk pada buruh secara general, baik itu di negara lemah seperti Meksiko maupun negara kuat seperti Amerika Serikat.

---

NAFTA is one of the regional free trade agreements involving countries with different hierarchies of power and the most influential in the history of international trade, especially in the bilateral relationship between the United States and Mexico which has an impact on domestic affairs in the manufacturing sector and the labor market, both economically and politically. By using four variables in asymmetric power theory (power structure, process, instrument, and outcome), this article attempts to analyze the form of relations between the US-Mexico during the NAFTA and USMCA negotiations. Based on the data collection in previous studies, the author concludes that there are three important points to note: First, asymmetric relations do not completely have a negative impact on countries with weaker powers when viewed macroscopically. Second, the role of government is vital to overcome the negative impact of an overly free market, although in the new regionalism the relationship emphasizes a larger portion for non-state actors. Third, the international division of labor as an implication of the free trade agreement turned out to have a negative impact on workers in general, both in weak countries such as Mexico and strong countries such as the United States."

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan hukum mengenai peranan private party dalam penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO) dan North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan Implementasinya di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berdasarkan terjadinya kasus penyelesaian sengketa WTO yang merugikan private party dikarenakan adanya pertimbangan politis negara untuk tidak melaksanakan putusan dari Dispute Settlement Body. Di sisi lain, regionalisme dari WTO, NAFTA, telah membolehkan adanya private party berperan menjadi salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa melawan negara. Dengan memberikan peran private party tersebut, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku sehingga hal ini dapat memberikan hak private party sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum akan ditemukan persamaan dan perbedaan sistem hukum WTO dengan NAFTA akan ditemukan kelebihan dan kekurangannya. Objek yang diteliti mengacu pada structure sistem hukum yang mengacu pada kebolehan suatu pihak untuk bertindak atau tidak bertindak yang merujuk pada kewenangan private party dalam penyelesaian sengketa WTO dan NAFTA maka kelebihan dan kekurangankedua sistem hukum tersebut akan diimplementasikan ke dalam ASEAN. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai kedudukan sebagai anggota WTO dan juga anggota ASEAN. Dengan perbandingan tersebut dapat disarankan Indonesia dapat mengupayakan terakomodirnya peran private party sebagai salah satu pihak yang bersengketa di ASEAN.

---

This thesis discusses the study of comparative law regarding the role of private party in a dispute at the World Trade Organization (WTO) and North American Free Trade Agreement (NAFTA) and its Implementation in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Under the WTO dispute settlement cases that harm private party state due to political considerations for not implementing the decisions of the Dispute Settlement Body. On the other hand, the regionalism of the WTO, NAFTA, has allowed a private party into one party role in resolving the dispute against the state. By giving the role of the private party, a dispute resolution can be implemented in accordance with applicable legal considerations so that it can grant a private party in accordance with applicable regulations.

By using the theory of comparative law will find similarities and differences with NAFTA the WTO legal system will find the advantages and drawbacks. Object under study refers to the legal system structure refers to the ability of a party to act or not act that refers to the authority of a private party in the WTO and NAFTA dispute settlement then advantages and disadvantages of both systems of law will be implemented into the ASEAN. This is because Indonesia has a position as a member of WTO and ASEAN members. By comparison it can be suggested Indonesia could seek private party's role as one of the parties to the dispute in ASEAN."

"Skripsi ini membahas mengenai alasan ekonomi politik yang mendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA) meskipun terus mengalami peningkatan defisit perdagangan dengan Meksiko, salah satu anggota NAFTA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski mengalami peningkatan defisit perdagangan dengan Meksiko, keikutsertaan Amerika Serikat dalam NAFTA dapat membantu Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan ekonomi politiknya. Kepentingan ini terkait dengan upaya liberalisasi ekonomi agar dapat semakin kompetitif di dalam perekonomian internasional yang semakin ketat akibat globalisasi. Secara spesifik, upaya ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan meningkatkan relasi perdagangan dan investasinya dengan Meksiko sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Meksiko.

---

The focus of this research is to analyze the political economic reasons which motivated the United States to maintain its membership in North American Free Trade Agreement (NAFTA), even though it suffered a rising trade deficit with Mexico, which is also a member of NAFTA. This research used a qualitative method which aimed to give a proper explanation regarding the research subject. Furthermore, this research found that even its trade deficit with Mexico increased continually, the United States participation in NAFTA can contribute to achieve its political economic interests. US interests related to economic liberalization effort, in order to be more competitive in international economy as a result of globalization. In particular, US intensified its trade and investment relations with Mexico so that it could take full advantage of Mexico's resources."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dengan mengaitkannya dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dari sisi ekonomi negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA dari sisi penanaman modal asing karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing ke negara-negara ASEAN. Demikian pula halnya dengan penanaman modal asing yang terjadi antara Indonesia dan Kanada, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dengan menjalin kerja sama bilateral dengan Kanada. Namun, secara hukum dampak NAFTA terhadap negara-negara ASEAN tidak signifikan.

---

The concern of this thesis is the impact of NAFTA on foreign direct investment between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in association with foreign direct investment in ASEAN countries post-NAFTA. The outcome of this research indicates that ASEAN countries are afftected positively in term of economics based on the increase of FDI flows into these countries. That result is also applied for FDI between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in which both countries benefit from NAFTA?s Inception for further bilateral cooperation. Although there is an impact from economic sector, there is no significant impact post-NAFTA in ASEAN countries legally."

"Tujuan dari studi adalah: pertama, mengetahui dan menganalisis taktor-faktor apa yang mendorong optimasi pertumbuhan ekonomi daerah; kedua, mengetahui dan menganalisis besarnya alokasi pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah dan pengeluaran daerah yang mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya; ketiga, mengetahui dan menganalisis tingkat desentralisasi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Studi ini didasarkan pada studi Tao Zang dan Heng-fu Zou dari Bank Dunia, dengan kasus China. Masalah pokok yang hendak dikaji adalah apakah desentralisasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan seberapa besar pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta berapa tingkat desentralisasi yang optimal.Studi terhadap Indonesia dilakukan dengan mengambil periode 1986-1996 dan mencakup 27 propinsi di Indonesia. Studi ini akan 1). mengestimasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 2). mengestimasi besarnya pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 3) mengestimasi tingkat desentralisasi yang optimal.Beberapa faktor yang diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mencakup 3 faktor besar, yaitu Sumber Daya, Keterbukaan daerah dan Kebijakan. Faktor sumber daya mencakup sumber daya alam, keuangan daerah dan sumber daya manusia, Sedangkan faktor kebijakan terdiri dari Upah dan Desentralisasi. Estimasi dilakukan dengan menggunakan teknik panel data.Dalam menyelesaikan model optimasi pertumbuhan, akan digunakan model optimasi pertumbuhan ekonomi neoklasik. Untuk itu perlu diestimasi terlebih dahulu besarnya stok modal swasta dengan menggunakan Perpetual Inventory Method (PIM). Spesifikasi fungsi produksi diestimasi dengan teknik panel data.Hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa faktor sumber daya alam, sumber daya keuangan, keterbukaan suatu daerah, upah dan desentralisasi fiskal mendorong perturnbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Faktor sumber daya manusia tidak signifikan secara statistik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Faktor Desentralisasi secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi akan semakin sensitif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk daerah di Iuar Pulau Jawa dan Sumatera, daerah dengan tingkat pendapatan rendah, daerah dengan tingkat pendapatan dan penduduk rendah, serta daerah dengan kesenjangan pendapatan rendah.Nilai konsumsi optimal (c*), stok modal swasta optimal (k*), Pengeluaran pemerintah pusat ke daerah optimal (s*) dan pengeluaran pemerintah daerah optimal (p*) membentuk pola yang sama. Pada periode 1986-1996, ternyata besarnya stok modal swasta, pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah masih dibawah tingkat optimalnya pada saat kondisi "steady state", terlebih pada saat kondisi "Golden Rule" tercapai. Tingkat desentralisasi optimal untuk mencapai pertumbuhan yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya ternyata lebih tinggi dibandingkan tingkat desentralisasi aktualnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang terjadi pada periode yang diamati belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mencapai kondisi yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya. Implikasinya, bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menarik investor ke daerah sehingga terjadi peningkatan permintaan (konsumsi) masyarakat dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih besar untuk pertumbuhan.Dari studi ini setidaknya masih bisa dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan dua hal. Pertama, proksi yang dipakai untuk mengukur sumber daya manusia, mungkin bisa mempergunakan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kedua, berkenaan dengan fungsi produksi, meskipun dalam studi ini akhirnya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang lebih sesuai dibandingkan fungsi produksi CES, mungkin perlu dilakukan pengujian khusus atas kedua fungsi tersebut dalam kaitannya dengan masalah pertumbuhan ekonomi."