Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura atau perjanjian persekongkolan diartikan sebagai perjanjian dimana keadaan yuridis dari suatu perbuatan hukum tersebut disembunyikan dari pihak ketiga. Perjanjian simulasi terjadi bilamana ada dua persetujuan yaitu persetujuan lanjutan (akta lanjutan) dibuat berbeda dengan persetujuan semula (akta aslinya) dan keadaan yuridis dari perbuatan hukum lanjutan disembunyikan dari pihak ketiga. Persetujuan lanjutan jika memuat kausa yang terlarang disebut perjanjian simulasi absolut dan jika kausanya tidak terlarang disebut perjanjian semulasi relatif. Perjanjian simulasi secara teknis yuridis terjadi jika ada pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang tidak diketahui oleh pihak ketiga atau suatu perjanjian yang dibuat dengan kausa yang palsu. Akibat Hukum dari perjanjian simulasi yang keadaan yuridis dari perbuatan hukum yang disembunyikan dari pihak ketiga tidak berlaku bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktek notaris di Kabupaten Bandung Barat didapat ada bentuk-bentuk perjanjian smulasi dengan berbagai variasi, ada yang kausanya palsu dan ada yang kausanya terlarang.

---

Abstract

Simulation agreement or pretense agreement or conspiracy agreement is taken to mean an agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party. A simulation agreement occurs when there are two agreements, namely a subsequent agreement is made different from the first agreement (its original deed) and the legal act of the subsequent agreement is hidden from the third party. If the subsequent agreement contains a forbidden cause, it is called absolute simulation agreement and if it contains a non-forbidden cause, it is called relative simulation agreement. Technically and judicially, a simulation agreement occurs if there is contradiction between the will and the statement that is not known by the third party or an agreement made with a false cause. The legal consequence of a simulation agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party does not apply to the third party who has good will. In the practice of notaries in Bandung barat Regency are found varied forms of simulation agreements, the causes of some are false and causes of some others are forbidden."

"ABSTRAKSebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadapaktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindakialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pastiharus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteriatersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkanaktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankantugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuatolehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atauketidakwenangan terhadap aktanya.

---

ABSTRACTFor the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence andinadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarialdeed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal actfor the person who has done this already. The law definitely must met proficiencycriteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. Forknowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notaryoffice to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons ofincompetence or inadequacy of the deed."

"Dalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum, kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan notaris. oleh karena itu, setiap notaris berhak cuti. Apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti. Selama notaris cuti, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notaris dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Dalam menjalankan jabatannya, kesalahan dalam pembuatan akta mungkin timbul. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai siapakah yang bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi sewaktu notaris cuti dan upaya apa yang dilakukan apahila terjadi masalah seperti itu. Metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif diterapkan dalam penelitian ini. Ketentuan cuti notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dikaji untuk memberi penjelasan mendasar mengenai cgti bagi notaris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setelah mendapat data dilakukan analisa data secara deskriptif kualitatif. Dengan demikian jelas notaris pengganti bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal ini. Notaris bersangkutan hanya dapat memberi informasi .sepanjang pengetahuannya mengenai notaris pengganti itu. Namun terkadang notaris yang bersangkutan memberi bantuan yang lebih dari sekedar informasi. Semua itu karena beberapa pertimbangan dan itikad baik notaris yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut seorang notaris harus cermat, teliti, hati-hati, jujur dan amanah dalam melaksanakan jabatannya."

"ABSTRAKDalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatandan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasiyang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum,kelelahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitaspekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan notaris.Oleh karena itu, setiap notaris berhak cuti. Apabilaseorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notarispengganti. Selama notaris cuti, protokol notaris harusdiserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yangbersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notarisdikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Dalammenjalankan jabatannya, kesalahan dalam pembuatan aktamungkin timbul. Untuk itulah dalam tesis ini dibahasmengenai siapakah yang bertanggungjawab atas kesalahanyang terjadi sewaktu notaris cuti dan upaya apa yangdilakukan apabila terjadi masalah seperti itu. Metodepenelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatifditerapkan dalam penelitian ini. Ketentuan cuti notarisdalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dikaji untukmemberi penjelasan mendasar mengenai cyti bagi notaris.Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiridari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setelahmendapat data dilakukan analisa data secara deskriptifkualitatif. Dengan demikian jelas notaris penggantibertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya.Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban dalam hal ini. Notaris bersangkutanhanya dapat memberi informasi .sepanjang pengetahuannyamengenai notaris pengganti itu.* Namun terkadang notarisyang bersangkutan memberi bantuan yang lebih dari sekedarinformasi. Semua itu karena beberapa pertimbangan danitikad baik ?? notaris yang bersangkutan. Untukmengantisipasi hal tersebut seorang notaris harus cermat,teliti, hati-hati, jujur dan amanah dalam melaksanakanjabatannya."

"Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mendorong sekaligus memperoleh manfaat dari peranan dunia usaha bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah seberapa tinggi keberhasilannya dalam membina, menunjang perkembangan dan melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Permasalahan yang timbul adalah bagaimana Pemerintah memberikan perlindungan terhadap posisi hukum UKM serta bagaimana Notaris dapat berperan dalam mewujudkan otentisitas perjanjian baik perjanjian antar UKM maupun dengan Usaha Menengah dan Besar dan saran-saran apakah yang penting untuk diberikan untuk itu.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini.Hasilnya, dapat memperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan perangkat peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah sebagai pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi dan membina UKM yang intinya memberikan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab bagi Pemerintah, Usaha Sesar dan Masyarakat untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada UKM sedangkan Notaris memiliki kewajiban moral untuk membantu UKM dalam membuat perjanjian-perjanjian untuk kepentingan bisnis mereka dengan memberikan nasihat-nasihat sekaligus melindungi kepentingan UKM antara lain tentang keabsahan, komitmen para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, mencegah adanya klausul klausul yang dapat merugikan bagi usaha kecil dalam perjanjian kemitraan."

"Tesis ini dibuat karena sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang rumusan klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili seperti apa yang cukup baik dan benar ditinjau dari sudut pengaturan perundangundangan yang ada di Indonesia, dan bagaimana peranan notaris dalam perumusan klausul-klasul tersebut, disamping juga belum adanya kejelasan tentang bagaimana tanggungjawab notaris dalam hal klausul-klausul tersebut dirumuskan secara kurang tepat.Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:1. Pembatasan-pembatasan apa yang hares diperhatikan dalam perumusan klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan domisili hukum?2. Bagaimanakah peranan notaris dalam perumusan klausul pilihan hukum, pilihan forum dan domisili hukum dalam suatu perjanjian?3. Bagaimanakah tanggungjawab notaris dalam hal klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan domisili hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan materi perjanjian?4. Bagaimanakah klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili hukum dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan model-model klausul baku yang telah ada."

"Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak yang membuatnya dimana mereka bebas menuangkan isi kesepakatannya tersebut dengan asas kebebasan berkontrak hal tersebut diatur dalam pasal 1320, 1337, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, moral dan kesusilaan. Dimana perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam akta tertulis baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun tesis ini hanya mengulas akta perjanjian kesepakatan bersama dalam bentuk akta otentik.Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Notaris maka Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertimbangkan dan menganalisa dengan cermat dalam proses pembuatan akta otentik tersebut sejak para pihak datang menghadapnya dan mengemukakan keterangan-keterangan baik berupa syarat-syarat formil maupun syarat-syarat administrasi yang menjadi dasar pembuatan akta tersebut sampai dengan tanggung jawab notaris terhadap bentuk akta otentik tersebut.Notaris tidak diperbolehkan untuk menolak membuat akta sesuai dengan kemauan para pihak kerena sudah menjadi kewajiban dan wewenang notaris kecuali ada alasan yang menurut undang-undang untuk menolaknya. Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian. Bila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka seseorang diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya.Tesis membahas perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatkan Akta Otentik dihadapan Notaris di Jakarta Timur, Adapun judul aktanya adalah "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik yang Memuat Perjanjian Kesepakatan bersama." Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara, penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan hukum khususnya yang timbul dari akta tersebut maupun ditinjau dari kewenangan tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kesepakatan bersama dalam kasus tersebut."

"Dalam rangka meningkatkan produktivitas profesi Notaris dan untuk mengatasi ledakan jumlah calon atau Notaris baru yang bertambah setiap tahunnya, maka didirikan perserikatan perdata sebagai bentuk kerja sama melalui perjanjian yang sederhana. Penelitian ini merumuskan permasalahan penerapan Undang-Undang Jabatan Notarismengenai perserikatan perdata, hubungan perserikatan perdata terhadap integritas profesi Notaris, dan akibat hukum apabila terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota persekutuan Notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan bantuan alat pengumpulan data yang mencakup studidokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 secara sah memberikan wewenang kepada Notaris untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Hubungan antara perserikatan perdata terhadap integritas profesi Notaris memiliki korelasi yang sangat kuat. Dalam hubungannnya dengan tindak kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota persekutuan Notaris, makapenyelesaiannya dilakukan secara intern antara masing-masing pihak yang didasarkan pada aturan-aturan kesepakatan bersama."

"ABSTRAKHukum Perjanjian menganut sistem terbuka dalam pengertian Perjanjian memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa Baja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dan kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum perikatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder serta Studi dokumen Analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sangat menonjol diterapkan dalam perjanjian Jual Beli Piutang Dasar Perjanjian Jual Bell Piutang Dan Penunjukan Agen Pengelola Piutang oleh PT. "VOF" dengan PT. "BVI Tbk". Indikasinya dapat dilihat dari isi perjanjian antara lain judul perjanjian tidak mewakili isi perjanjian secara utuh; istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian ini ditafsirkan berdasarkan rumusan yang disepakati serta banyak kausa kata yang tidak baku sebagaimana digunakan dalam undang-undang dan kebiasaan dalam membuat perjanjian; merupakan gabungan dari beberapa perjanjian bernama yaitu Perjanjian Jual Beli, Pemberian Kuasa, tidak terpisahkan dari perjanjian kredit dengan jaminan secara fidusia dan sebagai Cessie tetapi tidak dalam bentuknya yang murni melainkan merupakan pengembangannya yang mendekati pranata hukum anjak piutang. Perjanjian ini juga memenuhi syarat kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 2.1 UPICCs yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian terjadi karena penawaran dan penerimaan serta adanya perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan untuk terikat kontrak. Penerapan asas konsensualitas ini dilakukan secara jelas dan tegas dalam Akta Notariil sesuai dengan keterangan dan pernyataan kehendak para pihak yang menghadapnya. Disarankan sebaiknya para pihak memilih atau Notaris menyarankan, agar tidak menggunakan kata-kata yang multi tafsir dalam undang-undang untuk ditafsirkan lain dalam perjanjian."

"Pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukan, setelah menerima penguznpulan dana. Dalam kinerjanya Bank harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menganalisa kredit yang mencakup 5C's calon Debitur. Pemberian kredit tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, balk dibawah tangan atau dihadapan Notaris (Akta Notariil), demikian pula dengan perjanjian turutannya (Pemberian Jaminan).Penulisan tesis yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris Berupa Kelalaian Melengkapi Dokumen Yuridis pada Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan Di Bank" dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, serta metode empiris dengan melakukan penelitian langsung di Bank "Y" agar dapat mengetahui praktek yang sebenarnya. Yang mana Legal Officer pada Bank terutama Notaris agar lebih cermat dan teliti memeriksa kelengkapan dan kebenaran Dokumen Yuridis calon Debitur. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan terjadi Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian, sehingga dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan dan reputasi notaris tersebut menjadi tidak baik."