Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berbicara mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi dalam kerangka WTO; studi kasus perdagangan jasa di sub-sektor telekomunikasi. Liberalisasi di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terlepas dari ratifikasi yang telah dilakukan melalui Protokol keempat GATS mengenai telekomunikasi dasar, dimana Indonesia ikut menyetujui seluruh hasil perundingan di bidang telekomunikasi.Dalam perundingan lanjutan di bidang perdagangan jasa sesuai amanat pasal XIX-GATS, meminta untuk dilakukan perundingan lanjutan paling lambat 1 Januari 2000 untuk membahas isu-isu yang masih perlu dikembangkan yang sifatnya horizontal. Perundingan tersebut akan terkait pada semua sektor jasa sesuai dengan klasifikasi sektor jasa jasa.Setelah ditandanganinya The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hampir semua negara belum menjadwalkan telekomunikasi dasar mengingat telekomuikasi dasar dibeberapa negara khususnya negara berkembang masih dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli dimana bentuk monopoli tersebut dimaksudkan untuk Kepentingan Nasional suatu negara terkait dengan kepentingan ekonomi maupun politik.Mengingat pentingnya telekomunikasi dasar maka dikeluarkanlah Decision on Negotiations on Basic Telecommunication yang merupakan salah satu bagian dari GATS. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, perundingan belum juga dapat diselesaikan. Karena tuntutan globalisasi maka perundingan dibidang telekomunikasi baru dapat diselesaikan walaupun diperlukan keputusan lanjutan melalui Singapore Ministerial Declaration.Berakhirnya perundingan di bidang telekomunikasi dasar dan diterimanya reference paper oleh Indonesia, merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu komitmen Indonesia di bidang telekomunikasi dasar dapat diartikan sebagai suatu titik awal untuk melalukan liberalisasi.Langkah awal liberalisasi di bidang telekomukasi di dalam negeri ditandai dengan dikeluarkannya UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang intinya pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas walaupun kenyataannya masih bersifat duopoli. Dengan peraturan tersebut maka struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menekan etnis Cina di Melayu pada 1942-1645. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Sook Ching yang bertujuan untuk membersihkan etnis Cina yang telah menjalankan gerakan anti _Jepang sehingga banyak etnis Cina menjadi korban pembantaian tentara Jepang. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang menekan etnis Cina diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu atas dasar permusuhan dan sebagai hukuman, karena etnis Cina telah menjalankan gerakan anti-Jepang sebelum masa pendudukan Jepang di Malaya.

---

AbstractThe Focus of this thesis is about Japanese occupation government's policy which repressed ethnic Chinese in Malaya in 1942-1945. The policy was Sook Ching which purposed to cleaned ethnic Chinese who had run anti-Japanese movement, so that many Chinese became victims of the Japanese military massacred. This study is a qualitative research with historical methods. The result of this research find that the repressed policy was carried out by Japanese occupation government towards Chinese was based on hostility and as a punishment, becaused the Chinese had run anti-Japanese movement before the Japanese occupation in Malaya."

"Kebijakan privatisasi BUMN semakin menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah, sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini hanya untuk tujuan jangka pendek yaitu untuk menutup defisit APBN, karena sektor-sektor penerimaan dan pembiayaan lainnya tidak mencukupi dalam keseimbangan anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan BUMN adalah dengan privatisasi, walaupun privatisasi itu sendiri mendatangkan pro dan kontra. BUMN yang dipegang oleh pemerintah seringkali tidak efisien dan seringkali diwarnai dengan praktek korupsi dan kolusi, BUMN seperti ini menjadi beban pemerintah yang harus selalu memberikan subsidi untuk BUMN yang tidak sehat. Swasta dianggap lebih efisien dan profesional dalam menangani bisnis, karena itu privatisasi BUMN menjadi salah satu kebijakan pemerintah sekarang. Melalui privatisasi di sektor telekomunikasi, diharapkan terjadi persaingan yang kompetitif antar pemain, guna memberikan layanan yang terbaik dan harga yang kompetitif. Karena dalam hal yang mengetahui selera pasarlah yang akan bertahan dalam persaingan ini. Namun, peran pemerintah sangat diperlukan sebagai regulator, sehingga setiap pemain, dapat bermain dengan sehat dan tidak mengambil keuntungan dengan tarif yang murah tanpa disertai pelayanan yang baik. Akhirnya untuk masa mendatang, privatisasi akan terus dilakukan pemerintah sebagai jawaban persaingan global telekomunikasi.

---

The policy of privatization of State-Own Enterprise (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) has become an important aspect of the government's economic policy, the one that genuinely supposed to be the realm of private sector. Privatization is expected to be able to enhance the competitiveness as well as efficiency of the companies in Indonesia, which eventually will lead to the Country's economic growth. However, it is noteworthy that the privatization policy being implemented currently by the government is merely a short-term oriented privatization program, primarily meant to cover up the deficit account, due to the insufficiency of the government income and other financing budget to make expected balance. Despite, the controversy surrounding the policy, privatization is the only way to save those State-Owned Enterprises.

A company managed purely by the government usually is not efficient and corruption and collution-infested, which will be a burden for the government that is obliged to always subsidize that unhealthy state's enterprises. Contrary, the privat sector is considered as more efficient and professional in handling a business, the reason of which privatization in the telecommunication sector, it is expected that competitive competition will accur among the players, which hopefully will bring the customers with the best price and service, since under this system, only those who really understand the market that will make the first position. Nevertheless, government's role also is hoped to be implemented here, that is, as a regulator, to ensure that respective player keep playing in line with regulation (healthy) and doesn't take too much profit by dropping the tariff while neglecting the service quality. Finally, for the coming future, the policy of privatization will be kept conducted by the government as its response to the global telecommunication competition."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perelconomian negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang dilanda krisis, Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan Iamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat memgikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi arus masuknya dan keamanan investasi Sebab kerusuhan sosial dan politik akibat krisis ekonomi teriadi diharnpir semua selctor. Hal ini menjadi persoalan tersendin bagi negara-negara investor khususnya bagi Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan ikut melemahnya perekonomian Jepang yang tahim 1990-an mengalami stganasi. Hubungan ekonomi .Iepang-Indonesia telah teijalin sejak era Soekamo dan menunjukkan peningkatan yang signiiikan pada era Soeharto. Di era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting tidak hanya meningkamya. jumlah bantuan luar negeri Jepang tetapi juga mekanisme mendapatkan bantuan dan alokwinya Bagi Jepan, Indonesia telah menempati negara tidak sekedar penerima bantuan dan mitra perdagangannya tetapi juga dengan besamya angka bantuan dan investasi Arli penting Indonesia bagi Jepang ditunjukkan dengan upaya-upaya Jepang membantu Indonesia tidak hanya dalam situasi normal namunjuga situasi krisis. Di antaranya adalah Jepang benrsaha rnemenuhi tanggungjawab dan perhatiannya terhadap Indonesia yang dilanda Perhatian tersebut dilakukan Jepang melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi. Sejumlah bantuan ekonomi yang diberikan melalui lembaga dan organisasi ekonomi intemasiona seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan Forum ASEAN merupakan langkah kongkrit. Jepang juga memberikan bantuan tersebut melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dan melalui pemerintah secara langsung. Kebijakan ekonomi Jepang dalam penyelesaian krisis juga ditunjukkan dengan rneningkatkan jumlah bantuan luar negeri atau ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fisal 1998 dan 1999. Kebijekan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tebap penting bagi kepentingan nasional Jepang, Dihandingkan dengan kebijakan banman tahun-tahun sebelumnya alasan Jepang memberikan bantuan tidak berubah, termasuk mekanisrne mernbenkan bantuan. Perubahan terjadi pada tingkat perbedaan situasi antara situasi normal dan kzisis, di mana Jepang membantu lewat forum-forum dialog dan keijasama ekonomi seperti ASEAN+ 3, Japan and ASEAN SummirMeering, Forum Paris Club, CGI dan lain-lain."

"General Agreement on Trade in Services (GATS) has made significant impact on telecommunication industry in Indonesia. It ended the monopoly of telecommunication services provided for decades by two of State Owned Enterprises (SOE), PT Telkom and PT Indosat. After the GATS agreement, anyone can be a telecommunication services provider in Indonesia. Furthermore, the GATS agreement also describe that the protection toward domestic provider must be ended and gradual liberation must be accomplish in certain reasonable period reflected to the schedule of commitments in WTO. Due to this condition, Indosat must anticipate by re-planning, repositioning and reform its core business and organization in order to survive and gain some advantage from this new telecommunication platform policy that strongly support free competition. And so, the purposes of this paper are to examine and describe the anticipation of Indosat toward the new telecommunication platform and the Indosat participation toward the obligation to provide universal services.By using the description method with qualitative approach and back up fundamentally by service trade theories and GATS General principles along with obligation in telecommunication industry sets by WTO, this research is to find out how far that Indosat used its potentiality such as human resources, infrastructures, financial power, and its clusters to deaf with the trade liberation drive by GATS and to gain some advantage from the four Mode of Supply.The anticipation of Indosat toward the impact of GATS is done by focusing in wireless telecommunication business and by convergent the telecommunication sector with multimedia sector particularly in the advanced of Internet technology. Furthermore, Indosat is also gain some fundamental benefit from Mode of Supply and from lndosat cooperation along with other subsidiary of STT Telemedia Group. While in the obligation to provide universal services, Indosat have a quite limited participation by providing telecommunication infrastructures in several Java regions and rely heavily on government initiative. Indosat also less satisfactory to community due to the case that it only heavily provide personal services through its wireless technology rather than providing services for community or group. The Indosat's wireless technology on communal based is not affordable because it's costly. Actually Indosat can and should participated more than what it has been done by developed a co-partnership with people to provide a win-win solution in expanding the universal service obligation and by built affordable services for community (communal based).A thorough and integrated understanding of telecommunication industry and services in Indonesia is very important due to benefit that society will gain from it. The telecommunication industry will open many new opportunities and create information society, which is a pra-requirement for advanced, and knowledge based society."

"Bambang Darmanto. Skripsi sejarah ini berjudul `Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pariwisata (Tabun 1978-1991)'. Telah diujikan di hadapan panitia ujian yang terdiri dari: Tri Wahyuning M. Irsyam, MSi., Dra. M. P. B. Manus, Sudarini Suhartono, M. A., dan Siswantari, M.Hum. pada han Jum'at, tanggal 17 Januan 2003, pukul 13.30-15.00 WIB, di ruang 2402, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang sejarah perkembangan pariwisata di Indonesia serta kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah, baik pada masa Hindia Belanda sampai dengan masa pemerintahan Orde Baru. Fokus penulisan dalam skripsi ini adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pengembangan pariwisata sebagai bagian yang penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kebijakan penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan pariwisata dilakukan pemerintah dengan dijadikannya bidang pariwisata menjadi bagian dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pads tahun 1978 dengan dikeluarkannya Keputusan MPR No. IVIMPR/1978. Pariwisata menjadi sektor penghasil devisa yang penting di Indonesia dan menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Hal ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta berbagai kebijakan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Puncak dari pesatnya kegiatan pariwisata di Indonesia adalah ditetapkannya Tahun Kunjungan Wisata pada tahun 1991 dengan slogan Visit Indonesia Year 1991 dan Let's go to Urchipelago. Berbagai persiapan untuk menyambut para wisatawan, khususnya dari luar negeri, dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan keindahan serta keanekaragaman budaya Indonesia."

"Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan peacekeeping operation Jepang di Kamboja. Perspektif ini memberikan asumsi-asumsi common sense mengenai bagaimana politik internasional dan masalah masalah strategis dapat dianalisa dan diuji. Asumsi-asumsi common sense ini mencakup konsep bahwa perusahaan tidak dimungkinkan dalam sistem internasional. Sebagai suatu teori dalam hubungan internasional dan sebagai pandangan dunia dari para pembuat kebijakan, Realisme menekankan pada kekuatan (power) dan kepentingan nasional (national interest); memberikan suatu pandangan yang pada dasarnya konservatif dan pesimis terhadap hubungan internasional; dan yang paling penting, menekankan pada agenda keamanan nasional (national security) dari negara, serta perlunya kemampuan militer (military capability) dan suatu perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai elemen utama dalam memelihara stabilitas politik internasional. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan bahkan perdebatan diantara para penganut realis, mereka akan berpendapat bahwa paradigma ini mendasarkan pada beberapa asumsi pokok, yaitu: (1) konsekuensi dari sistem internasional yang anarkhi adalah bahwa tidak adanya otoritas utama yang dapat memaksakan penggunaan kekuatan atau menjamin perlindungan dari ancaman negara lain; (2) negara merupakan aktor utama (state actor) dalam politik internasional; (3) tujuan utama negara adalah keamanan (security), dan karena itu motif utama yang mendasari perilakunya adalah mempertahankan atau mempertinggi kekuatan relatifnya terhadap negara lain; (4) kebijakan luar negerinya didasarkan pada adanya ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan dari lingkungan eksternalnya. Sehingga sistem internasional merupakan faktor yang menentukan dalam perilaku suatu negara dibanding karakteristik domestiknya; dan (5) para pemimpin negara merupakan aktor rasional (rational actor).Perspektif Realis akan digunakan dalam tesis ini untuk menganalisa perkembangan kebijakan luar negeri Jepang pasea Perang Dingin dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jepang membuat kebijakan untuk berpartisipasi dalam peacekeeping operation PBB di Kamboja serta peran apa saja yang dilaksanakan Pasukan Bela Diri Jepang dalam misi peacekeeping operation di Kamboja.Dengan dipicu oleh peristiwa Perang Teluk, Jepang melakukan reorientasi terhadap kebijakan luar negerinya dan mengirim Pasukan Bela Dirinya untuk berpartisipasi dalam PKO PBB di Kamboja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena ini merupakan pertama kalinya Pasukan Bela Diri Jepang dikirim ke luar negeri sejak Perang Dunia II. Kebijakan Jepang untuk mengirim Pasukan Bela Dirinya ke luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Perubahan lingkungan regional, pengurangan peran Amerika Serikat, tekanan Amerika Serikat, perubahan persepsi ASEAN, serta adanya dorongan ASEAN bagi Jepang untuk mereposisi kebijakan luar negerinya merupakan alasan-alasan yang terkait dengan struktur internasional. Selain itu faktor domestik juga mendorong kebijakan PKO Jepang, yang ditandai dengan adanya perubahan sikap publik Jepang pasca Perang Dingin, reinterpretasi terhadap Konstitusi khususnya Pasal 9, dan keinginan Jepang untuk mendapatkan kursi permanen dalam Dewan Kewan Keamanan PBB.Pengesahan UU PKO memberikan kesempatan bagi Pasukan Bela Diri Jepang mengalami perluasan peran. Namun UU tersebut juga disertai dengan batasan-batasan terhadap keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam PKO PBS. Batasan-batasan tersebut dibuat agar peran Jepang dalam PKO tidak melanggar Konstitusi Jepang. Selain itu juga untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa keterlibatan Jepang dalam PKO di Kamboja bukan merupakan awal dari bangkitnya kembali militerisme Jepang.Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan PKO Jepang merupakan salah satu keinginan Jepang untuk berupaya menghilangkan persepsi lama di Negara-negara Asia Tenggara khususnya bahwa pengiriman Pasukan Bela Dirinya bukan merupakan ancaman dan bukan awal dari. bangkitnya militerisme Jepang. Selain itu kebijakan PKO tersebut juga merupakan salah satu upaya Jepang untuk menjaga kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut.Daftar Pustaka: 32 buku, 34 jurnal, 10 terbitan khusus, 8 media massa, 5 website, 3 lampiran."