Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan pajak dalam penerimaan negara terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang setiap tahun terus bertambah. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab.Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DIP) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan kondisi objek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara perhitungan statistika untuk mengetahui hubungan atau pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat kaitan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Atau dengan kata lain adanya pemeriksaan yang dilakukan merubah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Bila ada kesalahan dalam kesimpulan ini, maka tingkat kesalahan tidak akan lebih dari 5%.2. Pemeriksaan berkaitan dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, Derajat keeratan dihitung dengan memperoleh nilai C=0,46588, sedangkan nilai Croaks sebesar 0.7071, nilai C cukup dekat dengan nilai Croaks yang berarti proses pemeriksaan berkaitan cukup besar dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan karena dari 35 Wajib Pajak yang diambil sampel dalam penelitian ini ternyata dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampatkan SPT Tahunannya.

---

The role of taxation has been increased in supporting need of government's expenditures, which has been raised continuously. Therefore, awareness of Tax Payer should be increased in order to do their responsibility honestly.

To rise up that awareness, Directorate General of Tax has built control system to watch the compliance of the taxpayer in doing the taxation regulation. Act number 611983 Concerning General Guidance and Taxation Mechanism, which has been changed in Act number 1612000, gives full authority for Directorate General of Tax to act as tax auditor.

The aim of this research is to analysis influence tax audit to the increase of Tax Payer compliance in full filling their tax responsibility. The research uses a descriptive-quantitative method. Descriptive approach means exposing all conditions of research object based on real fact. Meanwhile, quantitative approach uses statistical calculation in order to know the relationship or influence of audit to Tax Payer compliance.

Through the analysis, the result of this research is:

1. Audit may change the compliance of taxpayer especially related with the attitude of taxpayer in sending tax return. The conclusion contains no more than 5 % error risk.

2. Audit has close relationship with compliance rate in sending tax return. The relationship rate is C = 0.46588, and Cmax = 0.7071. Theses means that audit process has significant relationship with compliance rate of Tax Payer in sending tax return.

Based on those conclusions, it is recommended for Directorate General of Tax to increase the audit more frequently."

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "