Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dua hal; Penyebab konflik dalam dunia internasional dan penyelesaiannya, serta pandangan Konstruktivisme terhadapnya; bersifat critical theory, yang mencoba membandingkan Konstruktivisme dan Realisme. Sebagai suatu hal residu dalam kehidupan manusia, konflik bukanlah sebuah deviasi atau patologi sosial. Sebaliknya, ia menjadi instrumen bagi proses kemajuan peradaban manusia. Konflik dipandang menjadi negatif manakala bersifat destruktif yang melandaskan pada benturan-benturan fisik. Konflik negatif inilah yang saat ini menjadi sebuah patologi yang harus dicari akar permasalahan dan solusinya. Memahami konflik dan penyelesaiannya sangat tergantung dari cara pandang atau paradigma yang digunakan. Dalam penelitian ini, cara pandang yang digunakan adalah Konstruktivisme. Berbagai paradigma yang selama ini mendominasi teori dalam hubungan internasional seperti Realisme dan Liberalisme, tidak lagi mampu menjangkau dalam menganalisa berbagai penyebab konflik yang sifatnya non materi, seperti pertentangan identitas. Gejala itu semakin kuat seiring dengan terjadinya perubahan sistem internasional dari bipolar ketat menjadi multipolar. Kegagalan besar yang dialami oleh berbagai paradigma dalam hubungan internasional untuk menyelesaikan konflik membuatnya tidak lagi mampu menjadi guide untuk menciptakan perdamaian. Kegagalan tersebut terjadi karena muasal pemikiran fllsafat mereka sangat positivistik. Berdasar filsafat ilmu, positivisme hanya akan dapat berjalan secara baik apabila diterapkan dalam menganalisa ilmu pasti, materi atau mahluk hidup selain manusia yang reguler. Menganalisa manusia yang dinamis dengan positivisme adalah sebuah kesalahan. Konstruktivisme adalah sebuah pendekatan pos-positivis, tidak melihat manusia dan gejalanya, seperti konflik, sebagai sebuah materi. Karena itu, pendekatan ini menekankan pada kekuatan ide atau pemahaman subyektilitas sebagai faktor utama yang menggerakkan masyarakat untuk menjadi damai atau konflik."

"Penelitian ini berfokus pada analisis adanya dampak positif dari pemberian label positif terhadap para pelaku Hikikomori. Akibat pemberitaan yang terlalu melebih-lebihkan mengenai beberapa insiden kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku Hikikomori, berkembanglah stigma dalam publik Jepang yang memandang Hikikomori sebagai perilaku menyimpang yang erat kaitannya dengan kekerasan dan kejahatan. Stigma ini kemudian menjadi penghalang bagi pelaku dan keluarganya untuk mencari bantuan atau menceritakan keadaan yang sebenarnya. Berkaitan dengan penanganan hal ini, pemerintah dan para ahli di Jepang kemudian mengeluarkan label positif yang memandang Hikikomori sebagai sebuah kata yang mengacu pada perilaku anti sosial dan bukan sebuah perilaku penyimpangan yang dekat dengan kekerasan dan kejahatan.Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data-data kepustakaan, baik yang membahas maupun yang berhubungan dengan masalah Hikikomori. Data-data ini kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dikumpulkan, dibaca, dipahami, diinterpretasikan, dianalisis dan kemudian dideskripsikan. Berdasarkan analisis, label positif terhadap Hikikomori ternyata mampu memperbaiki keadaan. Dengan label tersebut, publik mulai bersikap positif terhadap para pelaku isolasi sosial dan keluarganya. Mereka bekerjasama dengan pemerintah dan para ahli untuk mengembalikan pelaku Hikikomori dan keluarganya ke masyarakat. Perhatian dan dukungan masyarakat akhirnya membuat pelaku dan keluarga mulai terbuka. Keterbukan mereka ini dapat dilihat dari adanya hasil survey dan penelitian yang dilakukan pemerintah dan swasta setelah label ini dikeluarkan. Sebelum adanya label positif, tidak ditemukan adanya data ststistik mengenai Hikikomori karena pelaku dan keluarga enggan untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya. Keterbukan pelaku Hikikomori juga terlihat dari maraknya bukti keeksistensian pelaku Hikikomori dalam dunia maya. Setelah adanya label positif banyak pelaku Hikikomori yang berinteraksi dalam bentuk chating di dunia maya dan banyak dari mereka yang berani muncul ke permukaan, sehingga kini Hikikomori telah menjadi hal yang diketahui oleh oleh banyak orang di Jepang maupun di luar Jepang."

""Kesetaraan jender merupakan inti yang menentukan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goal (MOG)....". Demikian isi "jendela" Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report (HDR) tahun 2003, yang diterbitkan oleh Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan atau United Nations Development Program (UNDP). Pemyataan dari pihak yang sangat berkompeten di atas, menggambarkan betapa kesetaraan jender merupakan isu yang strategis dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan dan kesetaraan perlakuan serta kesempatan terhadap perempuan masih jauh dari harapan. Di kehidupan sehari-hari, banyak terjadi ketidakadilan terhadap perempuan dalam mendapatkan pekerjaan dan di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi bahkan juga dalam rumah tangga, kesempatan mendapatkan pendidikan serta keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan sosial masyarakat juga masih menunjukkan ketimpangan bagi perempuan. Di tengah kurangnya perhatian terhadap kondisi seperti di atas, atensi harian umum Kompas terhadap isu-isu perempuan dan kesetaraan jender yang ditampilkan dalam rubrik Swara (terbit setiap hari Senin), tentu merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, mengingat Kompas merupakan satu-satunya harian umum berskala Nasional yang secara khusus dan rutin memuat atau menampilkan berbagai isu tentang perempuan dan kesetaraan jender.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji adalah : "Bagaimanakah konstruksi realitas tentang isu-isu kesetaraan jender ditampilkan dalam rubrik Swara di harian umum KOMPAS sepanjang tahun 2003". Tujuan penelitiannya adalah : (1) Menganalisis bingkai pemberitaan tentang isu-isu kesetaraan jender yang ditampilkan dalam rubrik Swara, Kompas sepanjang tahun 2003; (2) Melihat kecenderungan pemberitaan isu-isu kesetaraan jender, dalam hal ini aspek yang dilihat adalah untuk mengungkapkan ideologi jender yang dominan ditampilkan para penulis dalam tulisan di rubrik Swara, Kompas.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, sedangkan perspektif metodologi penelitian ini adalah perspektif konstruktivisme. Sementara itu, metode analisis penelitiannya adalah analisis bingkai (framing analisys) dengan model analisis framing dari Gamson dan Modigliani. Perangkat-perangkat framing yang dianalisis pada model ini meliputi perangkat pembingkai (Framing Devices) dan perangkat penalaran (Reasoning Devices). Perangkat pada Framing Devices terdiri dari metaphor, catchphrases, exemplar, depiction dan visual image. Sedangkan perangkat penalaran yang berfungsi untuk menunjang perangkat-perangkat framing yang dipakai dalam tulisan tersebut terdiri dari roots, appeals to principle dan consequences. Satuan analisisnya adalah artikel isu kesetaraan jender dalam Swara sepanjang tahun 2003, yang masing-masing berjudul ; (1) Merefleksikan Gerakan yang Sedang dan Terus Berproses; (2) Mengajarkan Kesetaraan Jender, (3) Ketidakadilan Jender, Kesetaraan Jender dan Pengarusutamaan Jender, (4) Membicarakan Feminisme; (5) Upaya yang Tak Kenal Lelah untuk Keadaan yang Lebih Adil; (6) Kesetaraan Jender Menentukan Pencapaian MDG; (7) Perempuan, Lingkungan dan Globalisasi; (8) Mempertanyakan RUU yang Bias Jender (9) Istri yang Kehilangan Nama.Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dipayungi oleh perspektif konstruktivisme. Teori kanstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann , teori dari Shoemaker dan Reese yang menyatakan ada faktor-faktor yang bersifat eksternal dan internal yang mempengaruhi isi media (Hierarchy of Influence), teori Agenda Setting dan teori Feminis merupakan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, keseluruhan artikel tentang kesetaraan jender yang berjumlah 9 buah yang ditampilkan Swara selama tahun 2003, dibingkai Swara sebagai; "Kesetaraan Jender - Perjuangan Panjang yang membutuhkan kesadaran Perempuan dan Masyarakat, serta Intervensi Negara". Kedua, Kecenderungan ideologi jender yang paling dominan adalah feminis liberal, meskipun ada beberapa artikel yang cenderung meyiratkan ideologi feminisme sosialis.Bagi studi mendatang, untuk melihat konstruksi realitas perempuan yang berkaitan dengan isu kesetaraan jender di media massa secara metodologis direkomendasaikan menggunakan analisis wacana kritis. Asumsinya adalah karena analisis wacana kritis dengan analisis yang holistik (bukan hanya pada level teks) diharapkan dapat mengungkap realitas perempuan beserta aspek-aspek yang tersembunyi yang mempengaruhi penyajian tulisan secara lebih tajam dan mendalam."

"Ketersediaan dana jangka panjang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya, termasuk di bidang usaha perbankan. Bagi bank, agar tenis berkembang maka haruslali memberikan kredit yang Iebíh banyak. Namun, bank mempunyai beberapa kendala antara lain sumber dana bank bersifat jangka pendek (giro, tabungan, deposito), sedangkan kredit umumnya jangka panjang sehingga bank menghadapi risiko mismatch, Begitu pula bagi bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di mana KPR umumnya berjangka panjang 15 - 20 tahun. Sementara di lain pihak, bank tersebut mempunyal aset yang idle berupa tagihan KPR tersebut. Guna menjembatani kebutuhan dana tersebut dan memanfaatkan aset yang idle tadi, dimungkinkan dengan cara melakukan asset backed securitization (ABS) atau efek beragun aseEt (EBA) atau melakukan sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang (3-10 tahun) dengan cara mengalihkan atau menjual aset berupa piutang atau tagihan ke pihak lain yang berfungsi khusus yang disebut special purpose vehicle (SPV). Kemudian SPV menerbitkan surat utang yang dljamin dengan portofolio aset tadi. Keuntungan sekuHtisasi net antara lain dapat meningkatkan likuiditas, karena pada dasarnya sekuritisasi aset merupakan penjualan aset, sehingga merupakan sumber dana baru atau tambahan likuiditas yang diperlukan perusahaan. Karena transaksi sekuritisasi aset diperlakukan sebagai penjualan aset, dengan begitu aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) akan berkurang, dan dapat dikatakan dengan jumlah modal yang sama, akan memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva. Keuntungan lain, sekuritisasi net ? -khususnya oleh bank, dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penyaluran dana. Aset-aset yang dapat disekuritisasi adalah aset yang relatif aman, seperti tagihan KPR, tagihan kartu kredit, tagihan kredit kendaraan bermotor, dll. Sekuritisasi aset pada tagihan KPR agak berbeda dengan aset lain, di mana sekuritas hutangnya dapat pula diperdagangkan di pasar khusus mortgage, yang disebut pasar sekunder perumahan (secondary mortgage market). Adanya pasar sekunder perumahan ini akan memberikan likuiditas untuk sektor perumahan secara berkesinambungan dan berdampak pada penurunan tingkat bunga KPR yang dapat dinikmati masyarakat. Naniun, sebagai tahap awal, sekuritisasi aset pada tagihan KPR dijembatarn dengan adanya konsep secondary mortgage facility (SMF) sebagai lembaga yang memberi pinjaman kepada bank pemberi KPR. dengan jaminan portofolio tagihan ¡(PR. Pada SMF, tagihan KPR dijadikan jaminan, jadi bukan merupakan penjualan aset. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara termasuk Malaysia, yang terbukti berhasil menciptakan suku bunga KPR yang rendah. Indonesia pun mulai mengadaptasi konsep SMF ini, mengingat suku bunga KPR di Indonesia tertinggi di banding negara di Asia Iainnya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil mengakibatkan tertundanya peiaksanaan sekuritisasi aset. Perusahaan yang niemungkinkan penerapan sekuntisasi aset atas tagihan KPR adalah Bank BTN. Bank negara yang mengkhususkan din menyalurkan kredit di bidang perumahan ini memiliki tagihan KPR yang besar jumlahnya. Dengan penerapan sekuritisasi aset melalui mekanisme SMF maupun dalam pengertian ?penjualan aset?, diharapkan BTN mempunyai sumber dana murah berjangka panjang yang cukup besar, sehingga dapat membiayai KPR lebih banyak lagi, dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. "

"Pembangunan nasional yang terus dilaksanakan dewasa ini dimaksudkan untuk mencapai lujuan nasiona! seperti diamanaikan dalam alcnea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : Pembangunan merupakan bagian dari penyelenggaraan negara dalam sega!a aspek kehidupan bangsa, dan hal ini bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan selunih tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan keteniban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Agar pembangunan yang dilaksanakan itu terarah dalam mencapai sasarannya sesuai dengan yang diinginkan, maka lemhaga terlinggi iiL'^ara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyal (MPR) menetapkan Garis-garis Besar Haluan Ncgara (GBHN) scbagai pernyataan kehendak rakyainya dalam suatu pola umum Pembangunan Nasional yang menyeluruh. lerpadu yang berlangsung secara terus-menerus.GBHN 1999 - 2004 sebagai kerangka acuan Pembangunan Nasiona! sepeni yang termuat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, juga memhenkan arahan yang cukup jelas bahwa : "Pembangunan nasional dilaksanakan mengacu jtada kepnbadian bangsa dan nilai luluii yang universal unluk inewujudkan keliidupan banusa yang bcidaulal, mandiri. berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekualan moral dan elika". (MPT : 1999).Dalam perjalanan perjuangan bangsa, konsep Pernbangunan Nasional tersebut sangal disayangkan hampir tidak terimplementasikan. Betapa lidak, pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama im ternyata hanya mengulamakan perturnbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kebidupan sosial, polilik, ekonomi yang demokraiis, dan keadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang praktis berlanjut pada krisis moral yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasionai yang' berkepanjangan, bisa memungkinkan membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu reformasi di segala. bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan yang dimiliki dan melakukan langkab-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pernbangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan.Salah satu perubahan yang sangat rnenonjol dalam UU Nornor 5 Tahun 1974 adalah ditinggalkannya prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang diganli dengan prinsip yang telah dmariskan MPR No.4/M.PR/1974 tenlang GBHN, yakin prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Punsip Otonomi yang seluas-luasnva bnaru mcmperluas oionomi dan suatu daunt h yang mcmpakan tujuan dan menjadi kewajiban pemermtah untuk selalu munambah ulausan vang harus diserahkan kepada daerali otonom. Kouskuensi lain adalah sejauh nmngkin harus dibenkan oionomi kepada setiap bagian dari wilayali negara Padahal prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab tcrnyaia tidak sentralisasi, otonomi bams selalu dipuvluas. ballkan dapal dipersempit atau cliliapuskan sania sekali.Perimbangan Keuatigan Pusat dan Daerah yang berdasarkan UU No.5 tahun 1974 meniinbulkan ketidakadilan antara Pusat dan Daerah, di mana Propinsi Papua memperoleh RP. 25 Trilyun sesudah diterapkannya UU No 25 tahun 1009 ada dalan; rr.isa awal rcformasi Secara benahap Propinsi Papua memperoleh penmgkatan pembagian keuangan daerali sebanyak Rp 4 19.970,0 Trilyun.Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total dalam segala bidang keliidupan berbangsa dan bernegara di antaranya, adalah pada perubahan arah Pembangunan National atau yang dikenal dengan istilah Trilogi Pembangunan. Salah satu tuntulannya adalah supaya lebih diprioritaskan lagi pada pemeraiaan pembangunan dan hasil-hasilnya ke setiap tlaerah di Negara Kesatuan Repubhk Indonesia secara adil dan proporsional Tuntutan terhadap paradigma batu pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan social tersebut telah terakomodasi dalam Sidang Majelis."