Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Peran Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/KerLiP). Peran Ornop yang dilihat dari penelitian ini ialah dalam mitigasi bencana khususnya mitigasi bencana non-struktural dan pendidikan pengurangan risiko bencana(PRB). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KerLiP sebagai Ornop melakukan peran dalam mitigasi bencana non-struktural pada level pertengahan dan makro.

---

This research discusses about Role of Non Government Organization (NGO) in Disaster Mitigation (Case Study Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/KerLiP). Role of Ngos which is discussed in this research are in disaster mitigation particular ini non-structural mitigation and education of disaster risk reduction (DRR). This research uses case study approach and qualitative method. The research result shows that KerLiP as NGO execute roles ini non-structural mitigation at the midlevel and macrolevel of intervetion."

"Membahas semua kebijakan Pemerintah AS pada masa keterlibatan di Perang Dunia II terutama dalam industri senjata. Tanggal 7 Desember 1941 merupakan awal keterlibatan AS secara langsung (walaupun sebelumya hanya terlibat pada bantuan perekonomian terutama penjualan senjata ke beberapa negara yang berperang) ke PD II ditandai dengan penyerangan Pangkalan Militer Angkatan Laut AS Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii oleh Jepang yang bergabung dengan Poros AXIS (Jerman dan Italia). Dengan kerugian yang sangat besar maka sehari setelahnya yaitu pada tanggal 8 Desember 1941 AS mengumumkan Perang dengan Jepang dan Sekutunya. Mulai saat itu AS mengerahkan segala Sumber Daya manusia dan Alam untuk mendukung kebutuhan perang. Lembaga-lembaga yang saling berkait dan pabrikan-pabrikan senjata dibuat. Dalam pelaksanaan kebijakan perang tidaklah selalu bisa berjalan dengan mulus. Hal tersebut dikarenakan perputaran kebijakan yang ekstrim dari isolasionis ke intervensionis, sehingga cukup mendapat tentangan dari sebagian masyarakat. Walaupun membuat masyarakat AS bersilang pendapat, akhirnya kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Dampak positif selain kemenangan yang didapati, keterlibatan AS di PD II akhirnya meningkat perekoniomian secara tajarn setelah sebelumnya terpuruk karena depresi ekonomi pada tahun 1930-an."

"Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa (Common Foreign and security Policy ) pada tahun 1997-1999. Secara lebih spesifik membahas respons entitas Uni Eropa (UE) terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya, dengan menggunakan pendekatan sistem kebijakan luar negeri dan model constraints and opportunities.Variabel independen dalam penelitian ini berasal dari lingkungan eksternal UE, yaitu_ kebijakan burden sharing AS ke UE, dan dari lingkungan internal UE adalah politik identitas Eropa. Keterhubungan logis antarvariabel diperlihatkan melalui pengaruh pemunculan serangkaian peluang dan hambatan yang berasal dari kedua variabel independen, terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kebijakan burden sharing AS-UE dan politik identitas Eropa diduga mempengaruhi pemunculan serangkaian peluang dan hambatan terhadap peningkatan peran internasional LTE pada tahun 1997-1999.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peluang bagi peningkatan peran internasional UE muncul dari adanya interaksi antara kebijakan burden sharing AS-UE yang berjalan selaras dengan fenomena politik identitas UE, dan sama-sama dilandasi oleh pengembangan nilai-nilai peradaban Barat. Kedekatan secara kultural antara kedua entitas tersebut dalam peradaban Barat memungkinkan keduanya melakukan kerjasama yang cukup dalam, hingga hal ini merupakan peluang bagi UE untuk meningkatkan peran internasionalnya.Di sisi lainnya, hambatan bagi peningkatan peran internasional UE disebabkan karena dari lingkungan eksternal UE terjadi kompetisi antara AS dan LIE, yang mana hal ini juga inheren dalam suatu kerjasama. Dari sisi internal UE, politik identitas UE dapat menjelaskan bagaimana UE sebagai bagian dari peradaban Barat harus berbenturan dengan persoalan identitas kultural.Peluang dan hambatan di atas kemudian menyebabkan UE pada tahun 1997 harus melakukan reformasi institusional agar CFSP dapat diterapkan secara lebih efektif, dan dengan demikian akan dapat meningkatkan pula peran internasional UE. Perjanjian Amsterdam, menyepakati ditingkatkannya sarana untuk mencapai tujuan berupa peningkatan peran intemasional UE sebagai kolaborator kawasan, kepemimpinan, sekutu, dan promoter of security, mediator, dan independen."

"ABSTRAKSamuel Huntington dalam "the Clash of Civilazation" menyebutkan signifikansi budaya dalam menganalisa fenomena hubungan internasional pasca perang dingin. Begitupun kontemplasi dari Francis Fukuyama dan Barry Smart menyebutkan faktor-faktor budaya cukup berperan dalam interaksi antar bangsa pasca perang dingin. Produk para ilmuan di atas telah membangkitkan keingintahuan penulis mengkaji fenomena hubungan internasional dalam konteks signifikannya budaya dalam interaksi antar bangsa. Fenomena hubungan internasional yang akan menjadi fokus perhatian di dalam studi ini adalah munculnya kekuatan Islam sebagai alternatif penyaring kebudayaan Barat. Samuel Huntington telah menyebutkan bahwa Kebudayaan Barat telah mengalami pergeseran pengaruh dan berusaha mereidentifikasikan diri dan mereinventarisasikan kembali pengaruh besarnya. Dalam proses tersebut kebudayaan Barat menemukan munculnya kekuatan baru dan berhadapan dengan kebudayaan Islam dan Cina. Pengaruh kebudayaan ini cukup besar, yaitu sebagai pembanding dari kebudayaan Barat. Realita yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara Islam lainnya ternyata telah menghadapkannya pada posisi yang berlawanan dengan kepentingan Barat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aljazair, Revolusi Islam Iran, Libia, Iraq dan masyarakat di negara-negara Islam lainnya seperti Palestina memiliki kecenderungan untuk menolak kebudayaan Barat. Mereka secara relatif mungkin dapat menerima modernisasi tetapi tidak berarti harus menerima kebudayaan Barat itu. Keengganan mereka merupakan merupakan response akibat mengemukanya ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan pihak Barat dalam interaksi internasional. Dari paparan kerangka teoritis di atas, penulis mencoba merumuskan masalah penelitian , yaitu "Apakah Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel' dalam perjanjian Palestina Israel (1991-1993) ?" Dengan bertujuan untuk memahami bahwa dalam studi hubungan internasional, faktor-faktor di luar power atau keamanan konvensional dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Salah satu faktor itu adalah pengaruh dari budaya (agama). Dalam penelitian ini juga akan menyangkut persepsi terhadap unsur budaya yang merupakan Fundamentalisme Islam yang akan dilihat keterhubungan antar variabelnya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka penulis mencoba mengaplikasikan model sistemik dengan metode penelitian "content analysis" untuk mencari hubungan pengaruh antara kedua variabel penelitian itu melalui verifikasi hipotesa. Hasil penelitian ini adalah bahwa Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Sementara itu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Peta Fundamentalisme Islam, mulai sumbernya di Barat sampai imbasnya dalam bentuk Fundamentalisme Lokal, menunjukkan persoalan fundamentalisme ternyata amat kompleks. Banyak faktor yang turut mempengaruhi, tidak hanya faktor sosial ekonomi tapi juga politik dan budaya. Studi-studi tentang Fundamentalisme Islam seharusnya mendapat tempat yang besar di dalam kerangka pemikiran para peneliti oleh karena dewasa ini muncul fenomena Islam dalam hubungan internasional yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara."