Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 140389 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S8098
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Trixsaningtiyas Gayatri
"Bagi Indonesia, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral pertama yang diambil Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia.
Secara politis IJEPA memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan diplomasi perdagangan internasional yang merupakan komplementer dari kebijakan perdagangan internasional Jepang sebelumnya yang hanya menganut multilateralisme melalui WTO. Situasi global dengan semakin meningkatnya perjanjian perdagangan bebas regional/bilateral di berbagai kawasan mendorong Jepang untuk mengamankan pasarnya dan memenuhi kepentingan ekonominya khususnya di Asia Tenggara.
Secara khusus IJEPA bagi Jepang merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi antara lain perluasan akses pasar produk Jepang, mengamankan investasi, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral sebagai kebutuhan utama bagi industrinya. Secara politis IJEPA pun memberikan Jepang peluang untuk tetap menjadi negara penjamin stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan semua asumsi dan hipotesis yang ditawarkan, tesis ini menyimpulkan bahwa IJEPA adalah suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi dan politik kedua negara.

As for Indonesia, The 2007 IJEPA was the first bilateral free-trade policy which was issued to meet its several domestic economical interests, particularly in regard to the economic expansion of market access for all Indonesia?s exported goods to Japan, restoring the Japan?s investment which has been declining for the last few years, and also as a technology transfer framework within Indonesia?s manufacturing industry as well.
The 2007 IJEPA politically put Indonesia at the same and equivalent position to other countries that have formed earlier freetrade partnership with Japan. While for Japan, The 2007 IJEPA was a kind of international trade diplomacy that also become a complementary to its international trade policy which previously only follow multilateralism through WTO. The situation inside the global world which provides an increase of either bilateral or regional free-trade agreement at various areas also encourages Japan to secure its market and economical interest, especially within the South-East Asian region.
Specifically for Japan, The 2007 IJEPA is sort of effort to meet its economical goal, among others, market expansion for products of Japan, to secure the investment, and also to secure the supplies of energy and mineral resource for its industry consumption. In the other hand, The 2007 IJEPA also politically gives Japan more opportunity to remain become one of the economic and political stabilizer countries within the region. Through all the hypothesis and assumptions presented in this thesis, it can be obviously concluded that The 2007 IJEPA is a kind of international policy that is established based on both economical and political interest between the two countries."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25101
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Melly
"Skripsi ini membahas pembangunan ekonomi Republik Cina di Taiwan periode 1972 - 1985. Pembahasan terutama dikaitkan dengan usaha-usaha Taiwan untuk mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tinggi periode sebelumnya. Pada awal tahun 1970-an, struktur politik dan ekonomi internasional mengalami berbagai perubahan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi Taiwan. Tulisan ini melihat perubahan-perubahan yang mempengaruhi internal Taiwan dan dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi pada masa kepemimpinan Chiang Ching-Kuo.
Pembangunan ekonomi dalam tulisan ini dibahas dalam pengaruh tiga konsep teoritis yang saling berkaitan, yaitu kebijaksanaan product cycle Jepang, pengaruh sistem hegemoni terhadap Taiwan dan peran negara yang terbentuk dalam Bureaucratic-Autharitrian Industrial izing Countris. Ketiga konsep teoritis tersebut merupakan hasil sajian Bruce Cummings untuk membahas pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Keberlanjutan pembangunan Taiwan cenderung sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan ekonomi internasional.
Perbahan-perubahan dalam tulisan ini dikaitkan pada penurunan sistem hegemoni Amerika Serikat. Untuk itu, penulis telah mengunakan kerangka pemikiran Robert Gilpin. Dalam pembahasan keseluruhan masalah ini, tampak bahwa Taiwan pada periode 1972 1985 menetapkan serangkaian kebijaksanaan yang memungkinkannya tetap dapat mempertahankan laju pembangunan ekonominya. Kebijaksanaan tersebut berlaku baik ke dalam dan ke luar. Ke luar, kebijaksanan Taiwan termasuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara di dunia tanpa harus melakukan hubungan diplomatik formal. Ke dalam, kebijaksanaan Taiwan meliputi pelaksanaan kebijaksanaankebijaksanaan yang dipandang tepat bagi keberlanjutan industrialisasi Taiwan serta memperluas dukungan-dukungan politik domestik dan kesatuan masyarakat Taiwan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1990
S7860
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yang, Seung-Yoon, 1946-
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
338.951 9 YAN p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Yang, Seung-Yoon, 1946-
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2003/2007
KOR 327.111 YAN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Stephen Sherlock
"The representation of womens interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This study reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks. "
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Komalasari
"ABSTRAK
The representation of womens interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This study reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks."
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Milka Setyani Wijanarti
"Tesis ini menjabarkan mengenai alasan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan faktor pengkondisian suatu negara oleh Richard Barnet dan Ronald Muller dalam menganalisis pengambilan strategi politik luar negeri Korea Selatan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Terdapat tiga alasan utama yang menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Pertama adalah untuk menjaga konsistensi sikap non-proliferasi Korea Selatan. Kedua adalah untuk menjaga aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Ketiga adalah pertimbangan ekonomi yaitu adanya ketakutan akan terjadi balasan dari Amerika Serikat jika Korea Selatan tidak memberlakukan sanksi.

This thesis explains South Korea rsquo s reason on giving economic sanctions against Iran in 2010. This thesis uses state rsquo s conditioning factors by Richard Barnet and Ronald Muller to analyze South Korea foreign policy strategy. This research is descriptive and qualitative research. There are three main reasons which become South Korea rsquo s consideration on giving economic sanctions against Iran in 2010. First is to maintain South Korea rsquo s consistency with its non proliferation ideology. Second is to maintain the alliance between South Korea and United States. Third is the economic consideration, there is fear that United States will retaliate if South Korea did not give sanctions against Iran."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fira Winarni
"Penelitian ini berupaya unmk memahami dan menjeIaskan kepentingan ekonomi politik Jepang dalam melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura. Dan hal ini merupakan Iangkah pertama Jepang unmk memulai perjanjian perdagangan bebas pertamanya dengan negara lain. Kepentingan Jepang dengan mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura adalah merupakan strategi Jepang dan menjadikannya sebagai model untuk kedepannya mengadakan perjanjian serupa dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori neoliberal dan teori kepentingan nasional. National Interest digunakan untuk melihat kepentingan Jepang dalam melakukan FIA dengan Singapura.
Hipotesis penelman ini adalah Jepang memutuskan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Singapura karena melihat bahwa perjanjian perdagangan bebas ini akan merupakan bagian dari kepentingan ekonomi politik Jepang untuk melakukan FTA pertamanya dengan negara lain (dalam hal ini Singapura).
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada beberapa kepentingan ekonomi politik Jepang dalam melakukan FIA dengan Singapura, diantaranya yaitu ; (1) tidak adanya sektor sensitif diantara kedua negara (sektor pertaman) (2) tingkat tarif di Singapura yahg relatif Iebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (3) posisi Singapura yang strategis dan kondisi infrastruktur yang sudah maju dipandang sebagai salah satu akses untuk memasarkan produk-produk Jepang.
Dengan djadakannya FTA Jepang-Singapura ; kepentingan ekonomi Jepang yang lain, yaitu untuk memajukan penumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan perbaikan ekonomi dan teknik efisiensi melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T21716
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Buana
"Sebagai bagian dari kelompok NICs (New Industrial Countries), pada tahun 1997 Taiwan memiliki prosentase pertumbuhan GDP sebesar 6,3% atau lebih tinggi dibanding Hongkong (5,3%) dan Jepang (1,5%). Selain itu prosentase ekspor terhadap GDPnya yang mencapai 42%, juga lebih besar dibandingkan Korea Selatan (38%), RRC (23%) dan Jepang (10%).
Penggunaan data empiris dan asumsi bahwa Jepang sebagai negara "center" bagi Taiwan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi politik Taiwan, didasarkan dominansi Jepang atas Taiwan semasa kolonialisme Jepang di Taiwan (1895-1947) serta keberadaan Jepang sebagai mitra dagang kedua terbesar dan investor asing terbesar bagi Taiwan.
Peran Jepang dalam melakukan surplus extraction model baru di Taiwan juga menjadi pertirnbangan dalam penetapan asumsi dimaksud. Meskipun konsep "center-periphery" lebih banyak digunakan oleh pemerhati hubungan internasional untuk menjelaskan pofa ketergantungan negara-negara di Amerika Latin kepada Amerika Serikat, namun dengan memahami lebih mendalam upaya Jepang untuk mempertahankan dominansinya di Taiwan melalui peningkatan status badan pelaksana hubungan bisnis dan perdagangan Jepang di tahun 1992, ketidaksepakatan Jepang dalam industri otomotif (Toyota) tentang penggunaan 90% komponen lokal dan pengalihan teknologi kepada Taiwan, serta perbandingan komposisi pasar ekspor dan impor kedua negara, penulis memperoleh keyakinan bahwa konsep "center-periphery" terefieksi dari hubungan kedua negara.
Penggunaan dari Fernando Henrique Cardoso" sebagai model analisis dalam tesis ini, lebih disebabkan karena Model ini dapat menjelaskan hubungan negara "center" dengan negara "periphery" secara kontemporer. Intinya Cardoso menjelaskan bahwa dalam batas-batas tertentu, ketergantungan dan pembangunan dapat berjalan bersama-sama, meskipun kemajuan negara periphery tersebut, tidak dapat menghilangkan sifat ketergantungannya kepada negara center. Ketergantungan dan pembangunan semacam ini sangat jelas terlihat dalam hubungan Taiwan dengan Jepang.
Dengan derajat dan trend ketergantungan Taiwan terhadap Jepang yang bervariatif untuk beberapa indikator ekonomi, peran signifikan Taiwan untuk mengimbangi dominansi Jepang dalam perekonomiannya terlihat dari upaya pemerintah Taiwan untuk melakukan diversifikasi mitra dagang dan investasi asingnya serta menjadikan tabungari domestik sebagai sumber dana utama pembangunan Taiwan. Pola kemitraan dengan perusahaan multinasional juga dilakukan untuk menghindari pembatasan pasar internasional. "
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T963
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>