Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKResearch conducted in the staffing services unit of the Directorate of Procurement and Rank on BKN head office in Jakarta with the aim to analyze the effect of discipline and integrity to employee performance. Type of research is descriptive research, field data collected by asking questions to respondents through questionnaires and interviews. The sampling technique using proportionate stratified random sampling, and found the number of respondents as many as 70 people. This research analyzes using multiple linear regression, where the independent variables used are discipline and integrity and the dependent variable is the performance. The results showed that: The effect of all independent variables on the performance of employees is 43.5 , with the regression model obtained in this study are: Y = 4,937 0,390X1 0,362X2. The results of the study confirm that discipline and integrity partially or together have a positive and significant impact on employee performance.

---

ABSTRACTPenelitian yang dilakukan di lingkungan unit pelayanan kepegawaian Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan pada kantor pusat BKN di Jakarta dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin dan integritas terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, data di lapangan di kumpulkan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden baik melalui kuesioner maupun wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling, dan didapatkan jumlah responden sebanyak 70 orang. Analisis penelitian ini mengunakan regresi linier berganda, dimana variabel independen yang digunakan adalah disiplin dan integritas serta variabel dependennya adalah kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh seluruh variabel independen terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 43,5 , dengan model regresi yang didapat dalam penelitian ini adalah Y 4,937 0,390X1 0,362X2. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa disiplin dan integritas baik secara parsial maupun bersama sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kata kunci Disiplin, Integritas, dan Kinerja"

"Skripsi ini membahas Analisis Tingkat Disiplin Kerja Tenaga Kependidikan Dekanat FISIP UI Tahun 2011. Pendekatan penelitian kuantitatif, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan survey, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan konsep disiplin dari Moenir dan Soejono. Hasil penelitian menunjukan tingkat disiplin kerja tenaga kependidikan Dekanat FISIP UI masih berada pada tingkat rendah. Terdapat beberapa indikator yang mengahasilkan nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Indikator tersebut adalah kepatuhan berpakaian seragam, dan kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Saran adalah perlu dibuatnya peraturan yang lebih tegas, dikenakan punishment (hukuman) atau sanksi untuk karyawan yang disiplinnya rendah, diberikan reward maupun penghargaan secara berkala dalam bentuk piagam untuk karyawan yang disiplinnya tinggi, dibutuhkan pelatihan dan pengembangan karyawan agar karyawan lebih disiplin kembali.

---

This thesis discusses the Analysis of Discipline Dean Faculty of Social Work Personnel UI in 2011. Quantitative research approaches, descriptive, cross- sectional, conducted by surveys, interviews, and literature study. The analysis technique uses the concept of discipline and Soejono Moenir. The results showed the level of labor discipline education FISIP UI Dean remained at a low level. There are some indicators that result in average lower than other indicators. Indicators is uniform compliance, and compliance in the use and maintenance of office infrastructure. Suggestion was made necessary a more explicit rules, subject to punishment (punishment) or sanctions for low employee discipline, rewards and awards are given periodically in the form of a certificate for high employee discipline, employee training and development needs to be more disciplined employees back."

"There's no escaping problem employees. But with 101 prewritten disciplinary write-ups at a manager's fingertips, there is a way to escape the headaches, anxiety, and potential legal trouble of performance review or counseling sessions. Completely updated and covering the latest developments in employment law, the second edition of "101 Sample Write-Ups for Documenting Employee Performance Problems" explains the disciplinary process from beginning to end and provides ready-to-use model documents in print and on disk that eliminate the stress and second-guessing about what to do and say. Expertly written, the write-ups cover every kind of problem substandard work quality, absenteeism, insubordination, e-mail misuse, sexual harassment, drug or alcohol abuse, and more. Readers will also find new information on laying the ground work for a tidy dismissal; tying progressive discipline to annual performance reviews; formally addressing intermittent FMLA abuse; ways to avoid drafting documentation that could later be used against their company; and much more. There is perhaps no more dreaded managerial task than communicating with an employee about a disciplinary problem, but this one-of-a-kind guide helps managers handle any scenario fairly, constructively, and, most importantly legally."

"ABSTRAKMasalah Pokok. Adapun yang menjadi mesalah pokok dalam skripsi ini adalah mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Misalnya, apakah negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, dapatkah negara atau penguasa dipertanggung-jawabkan atas perbuatan rnelanggar hukum tersebut dan sejeuh mana pertenggungan-jawab penguasa tersebut Jika kita tinjau dari yurisprudensi di negeri Belanda mengenai perbuatan melanggar hukum, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi hal ini masih belum mantap karena dari yurisprudensi-yurisprudensi itu pula dapat kihat adanya ketidak-pastian hukum. Bagaimanakah perkembangan perbuatan. melanggar hukum oleh penguasa di negara kita sendiri Perkembangan yurisprudensi di negara Belande sudah pasti membawa pengaruh terhadap keputusan-kepu-tusan yang diambil oleh Mahkamah Agung di Indonesia karena Mahkamah Agung dalam membuat keputusan-keputusannya pada umumnya selalu berpedoman kepada arrest-arrest Hoge Raad di negeri Belanda. namun haruslah diakui dalam kenyataannya di Indonesia, perkembangan sekitar masalah perbuatan melanggar hukum tidaklah semaju seperti di Negeri Belanda. Dan. sebagaimana halnya di Negeri Belanda maka di Indonesia juga terdapat ketidakpastian hukum mengenai masa lah perbuaten melanggar hukuin oleh penguasa. Metode Riset. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini metode yang kami gunakan adalah metode Library Research yakni dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan literatur hukum yang erat hubungannya dengan masalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan negara atau slat-slat perlengkapannya. Bahan-bahan yang kami kumpulkan dalam mern bahas masalah pokok tersebut antara lain dan perpustakaan-perpustakaan - hasil diskusi yang ada hubungannya dengan skripsi ini baik dengan teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun teman-teman dan fakultas hukum lainnya. Literatur-literatur tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang dikutip dari koran-koran, majalah majalah dan sumber hukum lainnya catatan-catatan kuliah. Hal-hal yang ditemui dalam pembahasan skripsi 1. Negara atau penguasa dapat dlpersalahkan dan dipertanggung-jawabkan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. 2. Sejauh mana pertanggungan jawab negara atau penguasa atas perbuatan melanggar hukum yang d!lakukannya harus ditinjau dari perkembangan yunisprudensi yang ada. 3. Belum adanya suatu badan Peradilan yang benar-benar ditunjuk oleh undang-undang untuk memeniksa dan mengadili perkara-perkara gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. 4. Seringnya Pemenintah atau penguasa membenarkan tindakannya dengan mempergunakan alasan-alasan demi kepentingan umum yang kadang-kadang alasan tersebut kurang dapat diterima, dilihat dari kepentingan yang dijadikan alasan tersebut. Kesimpulan Negara atau penguasa dapat dipersalahkan dan di pertanggung-jawabkan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Walaupun keputusan-keputusan yang ada dewasa ini sening berbeda atau tidak tetap untuk suatu perkara yang sama. Tentu saja keadaan ini membawa akibat seolah olah tidak ada kepastian hukum, dan tentu saja yang paling menderita kerugian adalah rakyat. Saran-saran Perlu diadakannya suatu teladan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara warga mesyarakat dan penguasa (negars) Perlu ditingkatkan kesadaran hukum dari rakyat, dalam arti terhadap kurangnya pengertian /pengetahuan rak3rat akan hukuni harus diatasi. Adanya kedudukan istimewa dan kebebasan bertindak dari Negara dalam melaksakan tugasnya, jangan sainpai menimbulkan dugaan dikala ngan rakyat, bahwa Negara tidak dapat dituntut atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya atsu oleh penguasa."