Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi ini. Namun, dalam konteks sanksi ekonomi yang dikeluarkan DK PBB pada tahun 2017, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan bagaimana implementasi oleh China terkait sanksi tersebut. Hal ini mengingat China sebagai negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya menjadi penjuru dalam penegakkan Resolusi DK PBB terbukti menjadi salah satu negara yang justru rendah komitmennya dalam menegakkan sanksi ekonomi DK PBB terhadap Korea Utara. Dengan menggunakan konsep Restrukturisasi Perubahan Kebijakan Luar Negeri (Hermann, 1990) dan Kebijakan Luar Negeri (Holsti, 2016), temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa perubahan sikap China atas sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dipengaruhi oleh persepsi Xi Jinping terhadap Korea Utara, pertimbangan potensi ancaman non-militer serta kepentingan strategis China di Kawasan yang juga berkaitan dengan pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

---

This research analyzes changes in the direction of China's foreign policy in carrying out economic sanctions based on the UNSC Resolution on North Korea in 2017. Previous studies on this topic illustrate that the commitment of UN Security Council member states and the enthusiasm of North Korea greatly influence the success of the sanctions. However, in the context of economic sanctions issued by the UNSC in 2017, previous studies have not yet explained how China implements these sanctions. As a permanent member of the United Nations Security Council (UNSC), China should be the cornerstone in enforcing the UN Resolutions. China proved to be one of the major countries classified as not having a strong commitment in enforcing the UNSC economic sanctions against North Korea. By using the concept of Foreign Policy Restructuring (Hermann, 1990) and Foreign Policy Change (Holsti, 2016), the findings in this study indicate that the change in China's attitude towards UNSC sanctions on North Korea is influenced by Xi Jinping's perception of North Korea, potential non-military threats as well as China's strategic interests in the Region which are also related to the influence of the United States on the Korean Peninsula."

"Kedatangan PM Jepang Junichiro Koizumi ke Korea Utara pada tahun 2002 ialah untuk bertemu dengan presiden. Kim Jong II dan mencoba membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai masalah penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara sekitar tahun 1970 dan 1980-an serta khususnya mengenai keberadaan nuklir Korea Utara di kawasan semenanjung Korea. Hal ini pun terjadi karena rasa kecewa Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang mengingkari janjinya untuk memberi bantuan bagi Korea Utara dan menyebutnya sebagai bagian dari "poros setan". Jepang sebagai sebuah negara yang berada di sekitar kawasan semenanjung Korea turut merasakan ancaman dari keberadaan nuklir Korea Utara yang menyangkut kepentingan nasional negaranya khususnya mengenai keamanan dan kedaulatan negara Jepang.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai Kebijakan luar negeri yang ditempuh Jepang yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam hubungan kedua negara dilakukan dengan cara damai dan berdiplomasi dalam bentuk proses CBM / Confidence Building Measures yakni berupa terbentuknya Deklarasi Pyongyang sebagai usaha bilateral Jepang dengan Korea Utara serta Sunshine Policy sebagai bagian dari usaha pembicaraan multilateral dengan negara-negara lain berdasarkan Konstitusi, kebijakan pertahanan dan tiga prinsip nonnuklir dalam negeri Jepang, beserta keberhasilan dan kegagalannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari keyakinan kaum Realis bahwa topik-topik yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peran yang sangat penting guna melindungi kepentingan nasional suatu bangsa."

"Tugas akhir ini menganalisis tentang tanggapan Korea Utara terhadap kebijakan yang dibuat oleh Korea Selatan dalam upaya reunifikasi yaitu kebijakan Sunshine Policy. Kebijakan tersebut dibuat oleh Kim Dae Jung, presiden Korea Selatan yang menjabat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Pada masa kepemimpinan Kim Dae Jung, beliau merumuskan Sunshine Policy, yaitu sebuah bentuk diplomasi Korea Selatan kepada Korea Utara di bidang ekonomi dan kemanusiaan sebagai upaya reunifikasi. Disisi lain, Korea Utara juga menginginkan reunifikasi berdasarkan pidato Kim Jong Il berjudul "Let Us Carry Out The Great Leader Comrade Kim Il Sung's Instructions for National Reunification". Korea Selatan dan Korea Utara baru menghasilkan sebuah kesepakatan dalam Inter-Korean Summit pada tanggal 15 Juni 2000, dua tahun setelah diumumkannya Sunshine Policy. Melalui penulisan ini, penulis menganalisis wujud konkrit terkait respon Korea Utara terhadap kebijakan Sunshine Policy dari awal Sunshine Policy diperkenalkan hingga sebelum Inter-Korean Summit. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif eksplorasi menggunakan pendekatan diakronis dengan menganalisis media massa berupa koran. Melalui analisis yang dilakukan secara kualitatif maka hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat perspektif spesifik dari pihak Korea Utara yang berpengaruh pada wujud respon Korea Utara terhadap kebijakan Sunshine Policy, yaitu merespon dengan kecaman, tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap Sunshine Policy dan menganggap Sunshine Policy sebagai konfrontasi.

---

This final project analyzes North Korea's response to policies made by South Korea in reunification efforts, Sunshine Policy. The policy was made by Kim Dae Jung, the president of South Korea who served from 1998 to 2003. During Kim Dae Jung's leadership, he formulated the Sunshine Policy, a form of South Korea's diplomatic towards North Korea in the field of economy and humanity as an effort for reunification. On the other side, North Korea also want reunification based on Kim Jong Il's speech about "Let Us Carry Out The Great Leader Comrade Kim Il Sung's Instructions for National Reunification". South Korea and North Korea produced an agreement at the Inter-Korean Summit on June 15, 2000. Through this writing, the author analyzes the concrete manifestations of North Korea's response to Sunshine policy starting from when the Sunshine Policy was first introduced until before the Inter-Korean Summit was held. The method used is a qualitative exploratory method with a diachronic approach by analyzing mass media in the form of newspapers. Through a qualitative analysis, the results of this paper indicate that there is a specific perspective on the part of North Korea that influences the concrete manifestation of North Korea's response to the Sunshine Policy namely responding with criticism, not having a sense of trust in the Sunshine Policy and regard the Sunshine Policy as a confrontation

"

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis faktor-faktor penghambat penyatuan isan kajok di KoreaSelatan dan Korea Utara. Pada tahun 1950 hingga 1953, kedua Korea berseteru dalamPerang Korea yang menimbulkan berbagai pengaruh, salah satunya kemunculan isumengenai keluarga terpisah (isan kajok). Penyelenggaraan reuni isan kajok telahdirencanakan sejak tahun 1953. Namun, proyek yang pelaksanaannya direncanakansecara berkala ini terhambat beberapa tahun sebelum dilanjutkan terakhir kali pada2018. Meskipun acara reuni telah digelar, masih terdapat ratusan keluarga yangbelum bertemu satu sama lain. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitianini berfokus pada analisis tentang faktor penghambat apa yang dialami oleh KoreaSelatan dan Korea Utara terkait reuni isan kajok. Penelitian dilakukanmenggunakan metode sejarah serta pendekatan ekonomi, politik, dan sosial.Analisis menggunakan pendekatan ini berfokus pada isu yang berkaitan dengankondisi ekonomi, politik, serta sosial Korea Selatan dan Korea Utara. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara dalambidang-bidang tersebut menjadi faktor paling penting yang menyebabkan reuni isankajok terhambat.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the inhibiting factors for isan kajok reunion in South Korea andNorth Korea. In 1950 to 1953, the two Koreas involved in the Korean War whichcaused various influences, including separated families issue (isan kajok). Isankajok reunion has been planned since 1953. This periodically planned project wasobstructed several years before being continued in 2018. Although the reunion hasbeen held, there are still hundreds of families who have not met each other. Incontrast to previous research, this study focuses on an analysis of the inhibitingfactors experienced by South Korea dan North Korea regarding the reunion. Thestudy was conducted using historical methods and economic, political, socialapproaches. This approach focuses on issues related to the economic, political,social conditions of South and North Korea. The results showed that the diplomaticrelations in these fields became the most important factors which obstructed isankajok reunion."

"Masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina merupakan masalah yang sangat pelik, bagi pemerintah Cina dan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini muncul sebagai akibat dari adanya upaya pemerintah Cina, dari jaman dinasti Qing sampai jaman pemerintah RRC, untuk mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya. Maksudnya ini diwujudkan pemerintah Cina dalam bentuk peraturan dan hukum kewarganegaraan, yang berpegang pada asas ius sanguinis. Sedangkan pada saat yang bersamaan, etnis Cina tersebut, yang sudah menetap di Iuar Cina, terutama di negara-negara Asia Tenggara, juga sudah diklaim sebagai warganegara dari negara-negara di mana mereka menetap, melalui peraturan dan hukum kewarganegaraan di negara mereka masing-masing, yang juga berpedoman pada asas ius sanguinis. Akibat dari adanya peraturan-peraturan dan hukum kewarganegaraan ini ialah munculnya masalah dwi kewarganegaran bagi etnis Cina di luar Cina, yang kemudian menimbulkan benturan kepentingan antara pemerintah Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini akan semakin berlarut-Iarut, seandainya pemerintah RRC tidak terdesak oleh kepentingan luar negerinya, untuk membiarkan etnis Cina di luar Cina, memilih kewarganegaraan mereka, atas kemauan sendiri, melalui Perjanjian Dwi Kewarganegaraan 1955, yang kemudian lebih ditegaskan dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Kewarganegaraan RRC. Karena dengan adanya Undang-Undang ini, berarti pemerintah RRC tidak dapat Iagi secara legal, memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, demi kepentingan dalam negerinya, sehingga masalah dwi kewarganegaraan dari etnis Cina di luar Cina, dapat dikatakan sudah teratasi.Namun, dilancarkannya gerakan modemisasi di RRC, yang merupakan dampak dari berkembangnya globalisasi ekonomi di dunia internasional, menyebabkan meningkatnya kebutuhan pemerintah RRC akan modal finansial serta sumber daya manusia yang potensial pula, bagi pembangunan dalam negerinya. Oleh karena itu, pemerintah RRC memutuskan untuk menjalankan dua kebijakan yang, saling bertentangan tetapi juga saling menguntungkan, pada saat bersamaan. Di satu pihak, pemerintah RRC tetap mempertahankan isi dari Undang-Undang Kewarganegaraannya. Namun di lain pihak, ia tetap mendorong etnis Cina di luar Cina, hingga scat ini, untuk terus mengkontribusikan potensi mereka bagi kepentingan dalam negeri RRC, melalui kcbijakan-kebijakan yang bersifat memupuk patriotisme yang tinggi di kalangan mcreka. Nampaknya, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina ini, tidak akan pernah tuntas, selama pemerintah RRC, tidak dapat melepaskan anggapan mereka bahwa etnis Cina di luar Cina bukan lagi merupakan bagian integral dari bangsa Cina. Dengan kata lain, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina, tidak akan berhenti menjadi masalah bagi hubungan RRC dengan negara-negara Asia Tenggara, selama pemerintah RRC tidak dapat melepaskan anggapannya bahwa etnis Cina di luar Cina adalah nationals-nya."