Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji mengenai upaya negosiasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi Uni Eropa (UE) yang mengajukan prakarsa chairperson's statement mengenai situasi HAM Timor Timur (Timtim) dalam Sidang Komisi HAM (KHAM) PBB ke-58 tahun 2002 yang berlangsung di Jenewa. Prakarsa tersebut telah diajukan oleh UE sejak tahun-tahun sebelumnya karena pada dasarnya UE selalu bersikap kritis terhadap penanganan isu-isu yang terkait dengan HAM oleh Pemerintah Indonesia (Pemri) terutama isu pelanggaran HAM di Timtim.Kerangka pemikiran yang diajukan adalah mengenai digunakannya taktik counter proposal dan timing untuk mendudukkan posisi kedua pihak agar berada pada posisi yang sama sebelum memasuki substansi negosiasi. Hal ini dilakukan setelah pihak pertama (UE) telah mengajukan proposal dan berupaya menekan pihak kedua (Indonesia) agar segera memberikan tanggapan dan berupaya mendorong untuk memasuki proses negosiasi. Dalam konteks ini, proses negosiasi tidak langsung antara kedua pihak lebih memakan waktu lama dibandingkan dengan negosiasi formalnya. Penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara.Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa politik negosiasi yang dilakukan Pemri pada akhirnya berhasil mengubah posisi UE untuk mengurangi jumlah paragraf dalam draft awal chairperson's statement yang semula lima paragraf rujukan mengenai Indonesia menjadi dua. Dari dua paragraf ini pun pada dasarnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai tekanan keras terhadap Pemri. Rumusan akhir dalam chairperson's statement bersifat lunak kepada Indonesia."

"Aksi unjuk rasa buruh makin marak terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan aksi unjuk rasa buruh tidak hanya dirasakan oleh buruh dengan di-PHK-nya buruh, melainkan juga berdampak negatif pada perusahaan dan negara. Perusahaan mengalami kerugian berupa hilangnya jam kerja dan menurunnya produktivitas. Sementara negara mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bila aksi unjuk rasa buruh berakhir dengan tindakan destruktif sehingga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Keadaan ini membuat para investor enggan memasukkan. modalnya ke Indonesia. Menurut teori Identitas Sosial, perilaku kolektif dapat dijelaskan melalui peranan identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif mengenai permeabilitas kelompok. Dikatakan bahwa individu memiliki identitas sosial yang mengikat pada kelompoknya, sehingga dalam berhubungan dengan kelompok lain individu akan berupaya memperbesar identitas sosialnya secara positif dan bahwa keyakinan subyektif mengenai batas-batas antar kelompok akan menentukan pilihan menggunakan strategi individual atau kolektif. Berdasarkan ha1 ini hipotesis yang diajukan adalah ada pengaruh identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif mengenai permeabilitas kelompok yang signifikan terhadap partisipasi dalam aksi unjuk rasa buruh. Dengan menggunakan subyek penelitian sebanyak 102 buruh yang ikutserta dalam aksi unjuk rasa buruh diperoleh hasil uji korelasi antara identifikasi kolektif dengan parcisipasi dalam aksi unjuk rasa buruh sebesar r = 0,622, dan korelasi antara keyakinan subyektif mengenai permeabili- tas kelompok dengan partisipasi dalam aksi unjuk rasa buruh sebesar r = - 0,675 Hasil analisis regresi menghasilkan persamaan Y = 34,974 + 0,187X1 - 0,113x2 dan F(2,99) = 96,809, p = 0,000. Hal ini menunjukkan identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif mengenai permeabilitas kelompok merupakan prediktor yang signifikan terhadap partisipasi dalam aksi unjuk rasa buruh, sehingga hipotesis diterima. Dengan mengunakan metode stepwise diketahui bahwa keyakinan subyektif mengenai permeabilitas kelompok memberi sumbangan yang lebih besar daripada identifikasi kolektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan umtuk melakukan penelitian komparatif."

"

Tesis ini menaklik strategi diplomasi yang dimainkan oleh para aktor dalam mendorong Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan menjadi sebuah Deklarasi PBB di Dewan HAM PBB.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat. Berangkat dari konsep aliansi hibrida dalam Human Rights Diplomacy yang digunakan penulis sebagai pisau analisis, penelitian ini mengafirmasi strategi aliansi hibrida para aktor yang dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, suara-suara yang diproduksi oleh para aktor selama proses negosiasi bersifat saling mengisi. Kedua, akses dan hirarki yang asimetris dari masing-masing aktor dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsinya

 

 

---

This paper examines the diplomatic strategy played by actors in promoting the Rights of Peasants and Other  People Working in Rural Areas to become United Nations Declaration at the United Nations Human Rights Council. The method used in this study is qualitative in that the data was collected from written sources and interviews with the people involved. Departing from the concept of hybrid alliances in Human Rights Diplomacy used by the author as an analytical framework, this study affirms the strategy of hybrid alliances of actors which are determined by two factors. First, voices produced by actors during the negotiation process are mutually complementary. Second, the asymmetrical access and hierarchy of each actor can be managed properly according to their functions.

Keywords: Peasant rights, Diplomacy, Human Rights, Civil Society, United Nations, State.

 

"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas diplomasi digital dengan menggunakan Twitter yang dilakukan dalam lingkup Kemenlu selama periode keanggotaan Indonesia pada DK PBB tahun 2019-2020. Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk dapat mempengaruhi dan membentuk agenda dalam ranah internasional, termasuk mengarusutamakan agenda prioritas Indonesia, yaitu perwujudan perdamaian dunia, sinergi PBB dengan organisasi kawasan, keterkaitan antara perdamaian dengan pembangunan berkelanjutan, pemberantasan terorisme dan dukungan terhadap Palestina. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan memadukan computational content analysis dengan analisis isi manual untuk menganalisis dataset berupa twit yang diunggah oleh akun @kemlu_ri dan @indonesiaunny sebagai aktor diplomatik Indonesia. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis secara evaluatif langkah dan strategi diplomasi digital Indonesia dalam kerangka pemikiran agenda building dalam kancah internasional. Dalam mengusung agenda tersebut, penelitian ini mengidentifikasikan bahwa agenda yang diusung melalui aktivitas diplomasi digital melalui Twitter telah selaras dengan agenda pada kancah internasional, yang menunjukkan terpenuhi prinsip agenda building dalam aktivitas diplomasi digital Indonesia.

---

This thesis aims to analyze digital diplomacy activities using Twitter that was carried out within the Ministry of Foreign Affairs scope during Indonesia's membership in the UN Security Council 2019-2020. As a non-permanent member of the UNSC, Indonesia possesses a great opportunity to influence international agendas. Indonesia also has the chance to mainstream its priority agendas, namely realizing world peace, the synergy between the United Nations and the region, linkages between peace and sustainable development, shaping and supporting Palestine. This qualitative research combined computational content analysis with manual content analysis to analyze tweets collected from the @kemlu_ri and @indonesiaunny accounts. Those two accounts represent Indonesia’s diplomatic actors. This research evaluatively examines Indonesia's digital diplomacy steps and strategies in agenda building in the international arena. In carrying out the agenda, this research identifies that the agenda carried through digital diplomacy activities through Twitter is in line with the agenda on the international scene, which shows the fulfillment of the agenda-building principles in Indonesia's digital diplomacy activities."