Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat mengajak dunia untuk mendukung perang melawan terorisme pasca serangan 11 September 2001. Dapat terlihat banyak negara yang turut mengirimkan angkatan perangnya bersama Amerika Serikat menggempur Afganistan untuk menangkap pemimpin Al Qaeda dan anggota teroris yang lainnya. Perang yang dipimpin Amerika Serikat didukung oleh teknologi Global Positioning System (GPS) yang diandalkan dapat menemukan kelompok teroris dengan menimalkan korban jiwa dari pihak sipil. Perang terorisme yang menjadi perang generasi keempat ini merupakan perang dimana aktor non negara menjadi lawan bagi aktor negara ini. Seperti yang diungkapkan Lind, negara telah kehilangan monopolinya dalam perang generasi keempat ini.Sedangkan teknologi GPS yang merupakan bagian dari rangkaian revolusi teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat diharapkan dapat berperan mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam melawan terorisme di Afganistan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan teknologi GPS dalam perang melawan terorisme dan peran GPS dalam perang tersebut. Diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu hubungan internasional yang melihat peranan perkembangan teknologi dalam kebijakan luar negeri suatu negara.The United States asked the world to support the war on terrorism post the attack on September 11 2001. Could be seen by many countries that took part in sending his war generation with the United States attacked Afghanistan to arrest the Al Qaeda leader and the terrorist's other member. The war that was led by the United States was supported by Global Positioning System technology (GPS) that was relied on could find the terrorist's group with minimize fatalities from the civil side. The terrorism war that became this fourth generation warfare was the war where the non state actor became the opponent for the state actor. Like that was revealed by Lind, the country lost his monopoly in this fourth generation warfare.

Whereas GPS technology that was part of the series of the revolution of technology that was developed by the United States it was hoped could play a supportive role the United States policy in opposing terrorism in Afghanistan. This thesist used the qualitative research by using the descriptive method. This research aimed at seeing the use of GPS technology in the war on terrorism and the GPS role in this war. Hoped this thesist could give the contribution for the study of international relations that saw the role of the development of technology in foreign policy of a country."

"Penelitian ini akan berupaya menjabarkan mengenai latar belakang yang menjadi alasan penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kolombia. Kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk berdasarkan apa yang menjadi tujuan suatu negara. Pembentukan ini juga dipengaruhi faktor lingkungan internal dan eksternal. Dalam penelitian ini mengacu pada kebijakan luar negeri AS terhadap Kolombia pada masa Clinton. Kebijakan Clinton mengacu pada masalah keamanan nasional AS. Untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan oleh Clinton adalah melalui dana bantuan yang dikeluarkan melalui progran Plan Colombia. Besarnya jumlah bantuan yang dikeluarkan AS untuk wilayah Kolombia, menjadikan Kolombia sebagai negara yang menerima bantuan terbesar dari AS. Konflik dalam negeri yang dihadapi oleh Kolombia dirasa menjadi ancaman bagi AS. Hal ini disebabkan juga karena letak geografis Kolombia yang dekat dengan AS. Namun, berdalih untuk mencegah pasokan obat-obatan terlarang masuk ke dalam wilayahnya, AS mengirimkan pasukan untuk melakukan pelatihan bagi Polisi Nasional Kolombia serta bantuan peralatan militer. Hal ini menjadi pertanyaan besar karena seharusnya untuk mencapai keamanan nasional, seharusnya diperketat pula keamanan dalam negerinya.

---

This thesis is aimed to explain the background of US foreign policy to Colombia. Foreign policy is created to entertain one country?s interest and is determined by the internal and external factor. In this thesis, US foreign policy towards Colombia is taken during Clinton administration in which it aims on US national security. In order to attain the national interest, a country should have an instrument which in this case, is in the form of Colombia Plan. The huge amount of military aid that has been initiated for Colombia has made the said country as the biggest recipient of military aid by the US government. This is due to the Colombian severe internal conflict that has become a big threat by US as their neighbor. However, the US intention to send the troops for Colombian military aids and training for Colombian National Polices has been diverted on the issue of illegal drug trade into US. This has raised the question because in order to attain the national security, US has to strengthen her internal defense system."

"Bentuk dasar strategi kebijakan luar negeri Turki yang tertuang dalam program kerja pemerintahan koalisi DSP-MI-IP-ANAP maupun pemerintahan AKP sebagai penggantinya tetap mengutamakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta diorientasikan untuk berintegrasi dengan negara-negara Barat. Prinsip dasar "peace at home, peace in the world" yang merupakan motto Bapak pendiri Turki Kemal Ataturk secara konsisten tetap menjadi landasan utama dalam implementasi kebijakan politik luar negerinya tersebut. Dalam hal ini, Turki telah mengalami sejarah yang cukup panjang dalam hal kerjasama dengan negara-negara Barat dan Amerika. Seperti pada awal terjadinya krisis di kawasan Teluk, Turki telah mengambil sikap yang tegas sejalan dengan sikap negara-negara barat dan Amerika.Selain itu, AS secara intensif turut membantu dalam hal menekan negara-negara Eropa terhadap proses keanggotaan Turki di EU dan berusaha memfasilitasi proses perdamaian dalam persengketaan di Pulau Siprus, serta membantu Turki dalam upaya menekan aksi-aksi pemberontakan suku Kurdi (PKK) di perbatasan. Gambaran situasi tersebut di atas mengindikasikan bahwa bentuk kebijakan politik luar negeri yang dihasilkan oleh pemerintahan Turki dan AS mengarah pada sebuah bentuk konformitas dan saling memberikan dukungan pada politik luar negeri masing-masing kedua negara.Akan tetapi, perbedaan pendekatan dalam menyikapi masalah krisis Irak yang semakin menonjol pada akhir tahun 2002 lalu, menjadi titik balik dalam hubungan kedua negara. Kampanye perang AS terhadap Irak yang ditanggapi secara hati-hati oleh pemerintah baru Turki (AKP), semakin memperlebar jurang pemisah dalam hubungan strategis kedua negara. Seperti diketahui, parlemen Turki menolak membuka front utara dari Turki bagi pasukan AS untuk kepentingan penyerangan ke Irak.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi para pembuat kebijakan Turki (Parlemen) hingga memutuskan untuk menolak draft penempatan pasukan AS di wilayah Turki untuk kepentingan invasi ke Irak ketimbang mendukungnya. Gambaran tentang pergeseran arah kebijakan politik luar negeri tersebut di atas ditinjau dari sisi persepsi sebagian besar anggota Parlemen sebagai sekelompok pemegang kebijakan, yang memberikan tanggapan dan penilaian pada realitas invasi AS sesuai dengan apa yang mereka ketahui.Temuan dalam tesis ini antara lain menyebutkan bahwa dengan Keputusan Parlemen Turki (TGNA) yang menolak kedatangan 62.000 pasukan militer AS yang akan ditempatkan di tapal batas dengan Irak, merupakan sebuah akibat dari persepsi negatif yang terbentuk dikalangan mayoritas anggota Parlemen terhadap rencana invasi Amerika. Terbentuknya persepsi negatif tersebut disebabkan oleh serangkaian citra tentang realitas invasi yang ternyata dianggap telah melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip Dewan Keamanan PBB, tidak sesuai dengan sikap mayoritas mayarakat Turki yang menentang perang, memperbesar kekhawatiran akan terjadinya destabilisasi suku Kurdi di wilayah perbatasan serta membangkitkan kembali kenangan masa lalu dimana Turki mengalami kerugian ekonomi setelah bersekutu dengan Amerika Serikat pada krisis Teluk Persia 1991.

---

Basic strategy of the Turkish foreign policy mentioned in its action plan of coalition government among Democratic Left Party (DSP) Nationalist Movement Party (MI-IP) Motherland Party (ANAP) as well as Justice and Development Party (AKP)'s government as the subsequent administration mainly exercises "Free and Active" policy and western-orientation. "Peace at home, peace in the world" as the basic principle developed by Turkish founding father, Kemal Attaturk, consistently remains the major foundation in implementing its foreign policy. In this regard, Turkey has a long history in building a close relationship with West and United States of America (US). At the beginning of the taking place a crisis in Gulf region, for the example, Turkey adopted a firm behavior, which was in harmony with the policy taken by West countries and US.

In addition, US intensively supports Turkey in giving pressure toward European Union (EU) related with Turkey's membership in EU and mediates peace process concerning Cyprus dispute as well as helps Turkey to press rebel actions of Kurds in the border line. The condition mentioned above indicates that resulting foreign policy between Turkey and US tends to form conformity one and support each other.

However, different approach in responding Iraqi crises dominantly at the end of 2002 became a turning point in the relationship of both countries. War campaign of US against Iraq responded carefully by the new administration in Turkey (AKP) widened some discrepancy concerning a strategic relationship of the countries. As we know, Turkish parliament refused to provide its land for US troops to attack Iraq from north front.

This research aims to describe factors influencing the decision makers of the Turkish parliament so that it decided to refuse a draft of the US troop deployment in Turkish Land for the sake of attacking Iraq rather than supporting it. The writer describes that shift in Turkish foreign policy from the perception of major Turkish parliament member's point of view as a group of decision makers providing respond and judgment on US invasion.

Findings of his research conclude that Decision of Turkish Parliament (TGNA) opposing the deployment of 62.000 US military troops positioned in Turkey's border line with Iraq was a result of negative perception of Turkish Parliament member majority regarding US attack plan. That perception is due to a set of images on US invasion having been regarded in violation of US Security Council values and principles, disagreement with the majority of Turks aspiration who opposed the invasion, enlarging fear of destabilization among Kurds in the border line as well as reviving past experience in which Turkey got a loss when the country allied US during Gulf Crises of 1991."

"Lapangan Lima yang merupakan bagian dari Laut Jawa berupaya untuk terus mempertahankan produksi minyak salah satunya dengan cara memperbaiki fasilitas pipa penyalur. Pipa penyalur yang saat ini terpasang kondisinya sudah pernah bocor dan telah dipasang clamp untuk menutup sementara titik yang bocor. Sebagai solusi permanen akan dipasang pipa penyalur baru yang menghubungkan anjungan LLB menuju anjungan LPRO (Lima Process). Ada beberapa pilihan jalur yang bisa dipilih untuk memasang pipa penyalur.Naskah tesis ini membahas analisis pemilihan jalur pipa penyalur dengan pertimbangan hidrolik, efek penurunan permukaan, dan keekonomian. Parameter yang digunakan adalah nilai tekanan pengiriman, total penurunan, laju penurunan, IRR, NPV, dan payback period. Dari hasil penelitian, pipa penyalur dengan jalur LLB-LPRO mempunyai tekanan pengiriman paling rendah sebesar 51 psig, dengan parameter ekonomi yang memenuhi kelayakan yaitu NPV 72,67, IRR 115,7%, dan payback period 2,55 tahun. Dari total penurunan dan laju penurunan untuk anjungan LPRO juga masih masih aman untuk dilewati pipeline baru, karena total penurunan saat ini sampai dengan 10 tahun ke depan belum mencapai 56,48%.

---

Lima field as part of Offshore North West Java strives to continue to maintain oil production by improving pipeline facilities. Pipeline that is currently installed has been leaked and has been being installed clamp to cover the temporary leak point. As a permanent solution will be installed a new pipeline connecting the LLB platform to LPRO (Lima Process). There are several choices of route to choose from to install the pipeline.This thesis discusses the proposed analysis of pipeline route selection with hydraulic considerations, subsidence effect, and economic analysis. The parameter used is the value of back pressure, subsidence value, subsidence rate, IRR, NPV, and payback period. The riset shown that pipeline with route LLB-LPRO have the lowest back pressure, with economic parameters that meet the feasibility : NPV 72.67, IRR 115.7%, dan payback period 2.55 years. Subsidence value and subsidence rate of LPRO platform shown that this platform still safe to be passed new pipeline, because the current subsidence up to the next 10 years has not reached 56.48%."

"Penulisan skripsi ini masuk dalam kategori Sejarah Imperialisme Amerika sesuai dengan pengutamaan Sejarah Amerika yang diambil oleh penulis. Kebijakan Amerika Serikat di Filipina, 1898-1935 menjadi judul yang dipilih untuk dapat mengerti tujuan skripsi ini dengan baik. Ada perbedaan mendasar dalam memahami kebcradaan Amerika Serikat di Filipina, pada awalnya saat perang Amerika Serikat dan Spanyol, kasus Filipina dilihat sebagai bagian dari kebijakan diplomasi. Keadaan berubah sejak Perjanjian Paris mengenai peralihan kekuasaaii Spanyol di Filipina kepada Amerika Serikat ditanda-tangani tahun 1898 dan selanjutnya diratifikasi oleh Kongres; Filipina dipandang sebagai wilayah dalam negeri Amerika Serikat."