Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang fenomena penolakan integrasi Norwegia ke dalam Uni Eropa meskipun menerima kerugian materi dan non materi dengan tidak menjadi anggota. Semenjak menjadi negara berdaulat, Norwegia telah mengalami dua kali referendum yang keduanya menghasilkan tidak bergabungnya Norwegia ke dalam komunitas Eropa tersebut. Rumusan pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah “Mengapa Norwegia tidak menjadi anggota Uni Eropa dilihat dengan menggunakan kacamata konstruktivisme?” Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme aspirasional, penelitian ini menyoroti motivasi non-material sebagai alasan yang mendasari mayoritas masyarakat Norwegia enggan bergabung ke dalam Uni Eropa. Teori konstruktivis aspirasional diambil dri tulisan Anne L. Clunan digunakan sebagai kerangka utama penelitian ini bersamaan dengan pemikiran lainnya. Tesis ini berargumen bahwa sejarah dan aspirasi masyarakat merupakan kunci dalam pembentukan identitas nasional yang menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Sejarah dan aspirasi masyarakat Norwegia dalam hal ini mempengaruhi penolakan integrasi Norwegia kedalam institusi supranasional tersebut.

---

This research explore Norway-EU integration rejection phenomena notwithstanding the fact of material as well as non material loss because of the non member status. Since its constitution founded, Norway have twice held referendum both against integration to the European Union. This research then seek to answer “Why Norway not EU Member from constructivism approach?”. Using aspirational constructivism approach, this research focuses on non-material motivation as the foundation by which majority of Norwegian reluctanct to join European Union. This research used  theory of aspirational constructivism as its main framework. It argue that history and aspiration of Norwegian people are the key in shaping national identity which is one of the main factor in the country foreign policy to reject memberships for the supranational institutions."

"Reunifikasi Jerman yang menandai berakhirnya era Perang Dingin yang memisahkan Eropa ke dalam blok Barat dengan blok Timur, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam struktur dunia internasional terutama di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian diikuti dengan pecahnya Uni Soviet dan berimbas dengan jatuhnya rezim Komunis di negara - negara Eropa Tengah dan Timur, maka sistem sosialis komunis yang selama ini dianut mulai ditinggalkan oleh negara - negara di kawasan itu. Negara - negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan Timur mulai beralih menuju sistem demokrasi Barat dan ekonomi pasar. Akibatnya proses transformasi di kawasan tersebut mulai gencar dilakukan dengan intensif. Di Polandia, proses transformasi dengan cepat dan disertai adanya perubahan mendasar sistem ekonomi Polandia, yang mana sistem ekonomi terpusat diganti sistem ekonomi pasar. Adanya perubahan radikal itu mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Polandia yang secara perlahan namun pasti tumbuh dan berkembang.Jerman merupakan negara besar di Eropa serta menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan berbatasan langsung dengan Polandia di wilayah Eropa bagian Tengah memandang perlu untuk memberikan bantuan di segala bidang termasuk ekonomi kepada Polandia agar dapat berhasil dalam rangka melaksanakan proses transformasinya. Bantuan Jerman diperlukan dan berguna tidak hanya pada proses transformasi saja melainkan untuk membantu Polandia dalam memenuhi kriteria - kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman sangat berkepentingan akan keberhasilan Polandia dalam usaha - usaha itu dikarenakan hubungannya dengan Polandia mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah masa lalunya.Kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Jerman sangat mendukung diberikannya bantuan terhadap Polandia baik moril maupun materil untuk mendukung segala upaya Polandia agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa."

"Sebuah integrasi ekonomi dan politik yang sudah lama dicita-citakan Eropa mulai terwujud dengan penandatanganan perjanjian yang menandai berdirinya Uni Eropam pada tahun 1992. Perjanjian ini kemudian harus diratifikasi oleh negara_negara anggota untuk disahkan. Di Prancis, proses ratifikasi dilakukan melalui referendum. Hasil referendum menunjukkan perbedaan tipis antara masyarakat yang mendukung (51 %) dan yang menolak (49 %). Isi skripsi ini akan memaparkan golongan masyarakat yang menolak Perjanjian Uni Eropa dan alasan penolakan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan memaparkan isi perjanjian yang paling utama dan memaparkan situasi sosial ekonomi dan politik Prancis pada masa itu. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan masyarakat yang menolak ratifikasi didasari oleh kondisi sosial ekonomi dan bentuk Uni Eropa yang menuntut adanya penyerahan sebagian kedaulatan dari negara-negara anggota kepada Uni Eropa."

"Penyebab belum selesainya negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah masih adanya poin pembahasan yang belum disepakati kedua belah pihak, salah satunya adalah usulan Uni Eropa untuk menghapus kebijakan bea keluar Indonesia. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas ekspor kode harmonized system enam digit dalam rentang waktu 2007-2019 secara bulanan, dan mengaplikasikan metode fixed effect model, simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa bea keluar dan volume ekspor berkorelasi secara simultan. Peningkatan permintaan ekspor dari Uni Eropa secara signifikan meningkatkan tarif bea keluar Indonesia, dan tarif bea keluar Indonesia secara signifikan mengurangi volume ekspor ke Uni Eropa. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan bea keluar Indonesia atas ekspor tujuan Uni Eropa dapat meningkatkan suplai di dalam negeri."

"Tanggal 1 Januari 2007 merupakan hari yang penting dalam sejarah perkembangan Uni Eropa karena diterimanya Bulgaria dan Rumania sebagai anggota Uni Eropa yang ke-26 dan ke-27. Momen bersejarah ini mengakhiri penantian kedua negara tersebut selama 11 tahun untuk bergabung ke dalam "keluarga besar Eropa" dan mengakhiri perbedaan diantara negara-negara Eropa yang disebabkan oleh Perang Dunia dan Perang Dingin yang membuat Eropa seolah "terpecah""

"Tesis ini membahas tentang pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO dengan fokus pada kasus-kasus penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO, penerapan pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Uni Eropa dan implikasinya terhadap ekspor hasil perikanan dari Indonesia serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia terkait dengan penolakan ekspor hasil peiikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO diatur dalam SPS Agreement. Sedangkan penerapan standar mutu yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap hasil perikanan dari Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan GATT khususnya SPS Agreement. Terkait dengan kasus-kasus penolakan hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah strategis, baik secara internal yaitu memfasilitasi pengembangan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, maupun secara eksternal yaitu melalui forum negosiasi bilateral dengan Uni Eropa agar Uni Eropa dapat memberikan bantuan teknis yang sesuai dengan keburuhan Indonesia sebagai negara berkembang dalam memenuhi standar mutu dan keamanan produk perikanan yang dipersyaratkan.

---

This thesis discusses about the provision of quality and safety standards of fisheries products within the framework of the WTO, especially related to the cases of Indonesian fisheries product exports rejected by the European Union. The aim of this thesis is to understand the provision of quality and safety standard of fisheries products in the framework of WTO, to understand the implementation of quality and safety standard of fisheries products by the European Union and its implications for exports of fisheries products from Indonesia, and what strategic steps should be taken by the Govemment of Indonesia concerning the rejection of Indonesian fishery product exports by the European Union. The results of this study show that provision of quality and safety standards of fisheries products within the WTO framework set out in SPS Agreement. While the application of quality and safety standards by the European Union to the fisheries products from Indonesia is not in conflict with the provisions of GATT, particularly the SPS Agreement. Related to the cases of rejection of Indonesian fisheries products by the European Union, the Govemment of Indonesia can take strategic actions, both internally by facilitating the development of quality and safety standard of fisheries products, as well as externally through the forum of bilateral negotiations with the European Union, so that they can provide technical assistance to Indonesia as a developing country in complying quality and safety standards of fisheries product required."