Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena regionalisme ekonomi yang berlangsung di kawasan Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan regionalisme ekonomi yang terjadi di kawasan lainnya. Karakteristik utama dari regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik adalah prinsip open regionalism. Pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan prinsip open regionalism dapat ditelaah melalui eksistensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC merupakan pelopor kerangka kerja sama ekonomi regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik yang berfokus pada agenda liberalisasi perekonomian regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk meneliti eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui metode kronologi. Berdasarkan metode kronologi, penulisan tinjauan literatur ini membagi periodisasi perkembangan kajian literatur tentang APEC ke dalam tiga periode yang berbeda. Tiga periode perkembangan kajian literatur tentang APEC tersebut terbagi menjadi (1) Periode I (Formative Years, 1990-1994), (2) Periode II (Stagnation Years, 1995-2001), dan (3) Periode III (Adjustment Years, 2002-2009). Penulisan tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa terdapat lima isu dominan yang berkaitan erat dengan eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, antara lain isu kepemimpinan, isu pembentukan kerja sama, isu pembentukan institusi, isu integrasi regional, dan isu tata kelola regional. Penulisan tinjauan literatur ini juga mengamati bahwa dalam kondisi internasional dan regional Asia-Pasifik yang terkini, APEC mengalami peralihan fokus pada agenda kerja sama ekonomi regionalnya, yang pada awalnya berfokus pada agenda liberalisasi ekonomi regional menjadi agenda integrasi ekonomi regional.

---

The phenomenon of economic regionalism which occurs in the Asia-Pacific region after the end of the Cold War has unique and distinct characteristics compared to the economic regionalism that happens in other regions. The main characteristic of economic regionalism that takes place in the Asia-Pacific region is the principle of open regionalism. Further comprehension of the phenomenon of economic regionalism in the Asia-Pacific region and also the principle of open regionalism can be examined through the existence of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC is the pioneer of the framework of regional intergovernmental economic cooperation in the Asia-Pacific region which focuses on the agenda of regional economic liberalization. This literature review aims to examine the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region by applying the method of chronology.

Based on the application of the method of chronology, this literature review divides the periodization of the evolution of a series of relevant literature about APEC into three different periods. The periodization is divided into (1) Period I (Formative Years, 1990-1994), (2) Period II (Stagnation Years, 1995-2001), and (3) Period III (Adjustment Years, 2002-2009). This literature review identified that there are five dominant issues which are closely related to the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region, as follows: leadership, cooperation building, institution building, regional integration, and regional governance. This literature review also observed that, in the context of current international and regional circumstances that happens in the Asia-Pacific region, APEC has been experiencing a transition of its focus from the agenda of regional economic liberalization regional economic integration."

"This study aims to analyze the determinant factors that affect issues development within APEC, map out those issues during the period 1993-2010, and show the relation of those issues with the APEC Summit Agenda 2013 in Indonesia. The analysis is based on secondary data, literature review of APEC meeting documents, interviews, and focus group discussions. Some interesting findings suggest that, lirstly, issues development in APEC has been shaped by responses of APEC to opportunities and challenges related to economic, social, political and security conditions within APEC and the world. It is not only government agencies that are involved in issues development but other agents as well, such as the Pacific Economic Cooperation Council, the Association Southeast Asian Nations, the World Trade Organization, APEC Business Advisory Council, and APEC Study Centers Consortium. In the past and at present, the Eminent Persons Group and the Paciiic Business Forum, which were set up for a specific time by APEC, continue to play vital and influential roles. Secondly, this study iinds that there are four big groups involved in issues development in APEC. All issues are part of the development issues in APEC economies. Even though the issues are very broad, encompassing economic and non-economic matters, these are nonetheless focused on economic integration of APEC, with Bogor Goals being in the nucleus of issues. The development of the range of issues, which APEC has pursued to respond to challenges and opportunities in the APEC economies, is intended to support and secure economic integration. Thirdly, the Indonesian APEC Summit Agenda 2013 emphasized three specific agenda items: attaining the Bogor Goals, sustainable and inclusive growth, and connectivity. All these are inter-related issues of developments that have been discussed since the establishment of APEC."

"ABSTRAKLetak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral."

"Semenjak masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat telah kehilangan keterikatannya dengan Kawasan Indo-Pasifik. Situasi ini dibarengi dengan masifnya ekspansi pengaruh Tiongkok di Kawasan, utamanya pada sektor ekonomi. Terpilihnya Joe Biden memunculkan harapan untuk kembalinya hubungan kuat ekonomi Amerika Serikat di Kawasan. Dalam mencapai visi ini, pemerintahan Joe Biden menciptakan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Satu karakteristik unik yang hadir dalam kerangka kerja sama ini adalah Keputusan Amerika Serikat untuk meniadakan reduksi tarif. Tulisan ini akan menganalisis faktor internasional dan faktor domestik dengan menggunakan Realisme Neoklasik sebagai pisau analisis. Tulisan ini berargumen bahwa IPEF merupakan usaha Joe Biden dalam merespons ketertinggalan pengaruh ekonomi Amerika Serikat di kawasan. Adapun karakteristiknya yang meniadakan reduksi tarif merupakan hasil intervensi dari persepsi Joe Biden yang mengedepankan middle class, desakan dari kelompok industri manufaktur dan kelompok buruh, serta kompleksitas pengesahan perjanjian perdagangan di legislatif akibat preseden yang ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump.

---

Since the administration of Donald Trump, the United States has lost its engagement with the Indo-Pacific region. This situation has coincided with China's extensive expansion of influence in the region, particularly in the economic sector. The election of Joe Biden has raised hopes for a resurgence of strong economic ties between the United States and the region. In pursuit of this vision, the Biden administration has introduced the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). One unique characteristic of this cooperation framework is the United States' decision to eliminate tariff reductions. This essay will analyze the international and domestic factors influencing this decision. The Neoclassical Realism theory will serve as the analytical framework, arguing that the IPEF represents Biden's effort to address the United States' economic influence gap in the region. The decision to eliminate tariff reductions is seen as a result of Biden's perception prioritizing the middle class, pressure from manufacturing industry groups and labor unions, and the complexity of trade agreement ratification in the legislature due to precedents set by Donald Trump."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang pada era pasca Perang Dingin, khususnya masa Clinton I, dengan memfokuskan pada aliansi keamanan AS-Jepang dan upaya AS mempertahankan komitmennya di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah kebijakan dan perilaku politik AS dan Jepang - dua negara besar di dunia.Kelangsungan aliansi AS-Jepang penting bagi kawasan. Dalam pandangan AS, aliansi keamanan AS-Jepang adalah kuat dan penting, namun untuk terus menjaga tercapainya kepentingan nasional bersama, aliansi tersebut harus terus berkembang. Khususnya untuk kawasan Asia Timur, AS mencari bentuk aliansi yang dapat terus menjadi insurance policy, yaitu menyediakan pertahanan bagi Jepang dan menjamin stabilitas di Asia Timur dan dapat bertindak sebagai investment policy yaitu dalam hal meningkatkan kontribusi bagi stabilitas regional dan keamanan global. Dalam kaitan ini, ada dua faktor yang mempengaruhi aliansi keamanan AS-Jepang yaitu perubahan pada lingkungan strategis kedua negara dan persepsi yang berbeda dalam berbagi beban, tanggung jawab dan kekuatan diantara mereka.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan pendapat Hanrieder yang mengaitkan kebijakan luar negeri dengan sasaran yang hendak dicapai, teori Lentner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan, pendapat Newsom mengenai cakupan politik Iuar negeri, pendekatan sistem politik Almond, teori Kegley dan Wittkopf dan Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri dan tujuan jangka panjang suatu politik luar negeri, pendapat Gross mengenai kepentingan nasional suatu negara, konsep keamanan Buzan, dan pandangan Viotti dan Kauppi mengenai negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya AS untuk tetap mempertahankan komitmen dan keberadaan militernya di kawasan Asia Pasifik dipengaruhi oleh tarik menarik antara dua faktor, yaitu perubahan persepsi ancaman keamanan eksternal AS dan perubahan sistem internasional pasca Perang Dingin."