Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah dilema yang tengah dihadapi oleh Rusia atas program sistem pertahanan anti rudal AS dan sekutunya di Eropa. Sebagai upaya terbaik untuk melindungi diri dari ancaman rudal yang siap mengintai AS kapan saja, AS mengajak NATO untuk membangun pertahanan rudal yang terintegrasi, Akan tetapi, hal ini dipandang sebagai bentuk ancaman secara halus kepada Rusia, karena posisi penempatan pangkalan rudal tersebut mengunci kekuatan rusia. hadirnya dilema keamanan di pihak Rusia memaksa Rusia untuk mengambil jalur negosiasi yang panjang dengan NATO, Dikarenakan kasus ini masih berlangsung, penelitian akan dibatasi dengan rentan waktu dari Januari 2010 hingga Mei 2011, Dengan data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa isu ini merupakan salah satu isu yang perlu dipertanyakan lebih dalam serta dipahami kembali tentang segala bentuk konsekkuensi yang berpotensi dari pengembangan sistem pertahanan rudal dimasa depan, karena rencana tersbut berpotensi ketidakseimbangan keamanan yang akan mendorong negara negara lain untuk mengikuti dengan mengembangkan persenjataan mereka, penelitian ini juga berusaha untuk memprediksi strategi seperti apa yang paling tepat untuk Rusia dimasa depan jika pemasangan rudal tersebut sampai terpasang dan siap beroperasi persenjataan mereka"

"Tulisan ini menyoroti keberlanjutan program misil balistik Iran setelah kesepakatan Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA) di tahun 2015. Penulis berargumen bahwa hal tersebut didorong oleh adanya dinamika persenjataan konvensional yang melibatkan Iran dan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC). Melalui teori aksi reaksi, dapat dilihat bahwa aspek magnitude, timing, serta awareness dalam modernisasi persenjataan konvensional GCC berdampak cukup signifikan pada keputusan Iran untuk melanjutkan program balistiknya. Selain itu, keunggulan fitur yang dimiliki misil balistik dan kebutuhan strategik pengembangannya juga turut memperkuat keputusan Iran untuk tetap melanjutkan program misil balistik sebagai respon terhadap dinamika persenjataan tersebut. Dengan metode pengumpulan data studi pustaka, penulis berhasil mendapatkan berbagai data yang menunjukkan ketimpangan modernisasi persenjataan antara Iran dan negara-negara GCC. Di saat yang bersamaan, beberapa jurnal ilmiah maupun artikel lainnya menggambarkan kuatnya persepsi acaman Iran terhadap GCC sebagai basis terbentuknya model aksi reaksi dalam rivalitas Iran-GCC.

---

This thesis focuses on the continuity of Iranian ballistic missile programme after the implementation of Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on 2015. The Author argues that the continuity of ballistic missile programme is related to the conventional arms dynamics which involved Iran and Gulf Cooperation Council (GCC) countries. By applying action reaction theory, it concludes that the magnitude, timing, and awareness  aspects in GCC modernization effort have a significant impact on Iran’s decision to continue its ballistic missile programme. Morover, it also argues that  the ballistic missile technical capability and strategic needs are also regarded as significant factor to boost Iran choice for ballistic missile as “reaction” to arms dynamic in gulf.  By using the method of document analysis in collecting data, this author found many kinds of data illustrating the military  modernization gap between Iran and GCC countries. Meanwhile several documents within journal articles and other sources have shown the Iranian threat perception toward GCC as a basis for action-reaction model in Iran-GCC rivalry."

"ABSTRAKKajian ini menganalisis penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca keluar dari Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Tidak puas dengan JCPOA, pemerintahan Trump memutuskan untuk keluar secara sepihak dari kesepakatan tersebut kemudiansegera menerapkan diplomasi koersif kepada Iran dengan tujuan untuk membuat kesepakatan baru yang lebih komprehensif di luar JCPOA. Diplomasi koersif tersebut diimplementasikan melalui kampanye maximum pressureyang mengandalkan ancaman dan implementasi sanksi-sanksi keras kepada Iran. Maximum pressure tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam strategi diplomasi koersif ultimatum (2018) dan gradual turning of the screw (2019). Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menemukan bahwa penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat pada periode 2018-2019 adalah karena tidak terpenuhinya seluruh variabel-variabel efektivitas diplomasi koersif yaitu legitimasi tujuan, kewajaran dan konsistensi permintaan, kredibilitas ancaman, insentif, serta asimetri motivasi.

---

ABSTRACT

This study analyzes the failure of U.S. coercive diplomacy against Iran after U.S. withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Unsatisfied with the terms of the agreement in the JCPOA, the Trump administration decided to unilaterally withdraw from the deal in May 2018 and immediately employ coercive diplomacy against Iran with the objective of making a new and more comprehensive deal outside JCPOA. The use of coercive diplomacy by the U.S. was implemented through a maximum pressure campaign that relied both on threats and use of harsh sanctions that are integrated into two different strategy of coercive diplomacy, namely ultimatum in 2018 and gradual turning of the screw in 2019. Using the effectiveness theory of coercive diplomacy and causal-process tracing method, this study found that U.S. failure to achieve its policy objective is due to the non-fulfillment of effectiveness variables of the theory such as the legitimacy of the objective, the reasonability and consistency of the demand, the credibility of the threats, incentives, and asymmetry of motivation.

"