Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informasi dan teknologi komunikasi seringkali dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya globalisasi, Internet merupakan salah satu bukti kongkrit dari fenomena ini. Internet menjadi bentuk teknologi informasi yang sangat modern, pesat perkembangannya, tersebar secara luas, dan signifikan. Namun dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, teryata internet juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dan sebagaimana negara di belahan dunia lainnya, perkembangan internet di Cina Juga sangatlah pesat. Cina mengalami apa yang dinamakan paradoks modern. Di satu sisi pemerintah memahami bahwa teknologi informasi adalah mesin menuju ekonomi global, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina akan sangat tergantung dengan upaya untuk mengintegrasikan Cins dengan Infrastruktur informasi global. Namun di satu sisi, berbagai peristiwa telah membuktikan bahwa internet berkembang menjadi sarana komunikasi bagi kelompok oposisi yang menentang pemerintah, salah satu contoh kongkritnya adalah Falingong Bahkan berbagai kelompok pendukung hak asasi manusia, baik dalam peristiwa Tiananmen maupun Tibet, seringkali memanfaatkan media internet ini untuk menyebarluaskan ide-ide mereka dan menjaring massa dan dukungan. Yang menarik, seolah mengesampingkan berbagai dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik, pemerintah Cina pada saat bersamaan mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan internet dan mendorong penggunaan internet di semua sektor kehidupan, khususnya ekonomi. Pemerintah secara proaktif berinisiatif mengembangkan infrastruktur internet, meskipun dengan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pemerintah Cina mengambil kebijakan yang mendorong pengembangan intermet di Cina? Apakah faktor-faktor yang melatarbelakanginya? Fenomena ini tentunya sangat menarik dibahas dalam kajian hubungan internasional. Karena sebagai negara yang memiliki karakteristik yang sangat khas, fenomena internet menjadi sebuah kasus yang dapat menggambarkan reaksi pemerintah Cina terhadap sistem internasional secara keseluruhan. Alat untuk menganalisa adalah beberapa kerangka pemikiran yang diantaranya pemikiran tentang pentingnya informasi dalam kepentingan ekonomi, pemikiran Peter F Drunken dalam teori ckonomi baru, pemikiran tentang e-commerce, pemikiran dari Michael Foucault yang mengembangkan ide Jeremy Bentham tentang panoptikon, dan pemikiran fungsi kontrol yang dikemukakan olch Lawrence Lessig Adapun faktor yang meriyebabkan pemerintah Cina mendorong pengembangan internet dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perkembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai infrastruktur internet, akan mendorong kompetituf dan pendapatan ekonomi yang lebih baik bagi perekonomian Cina. Kedua, bahwa justru dengan mendukung penggunaan internet tersebut, pemerintah Cina dapat menerapkan kontrol yang lebih luas sesuai dengan konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Kontrol ini dapat dilihat dalam hukum dan peraturan yang dijalankan, arsitektur yang dibentuk, norma sosial yang berkembang, dan mekanisme pasar yang ada. Kedua elenmen ini saling mempengaruhi dan tarik menarik satu dengan lainnya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan modemisasi teknologi Informasi. Namun disisi lain modernisasi teknologi ini berpotensi untuk mengesampingkan kontrol politik. Oleh karena itu pemerintah Cina kemudian justru menggunakan internet sebagai media dan sarana untuk mengontrol masyarakat pengguna internet di Cina.

---

Information and communication technology is often considered a driving factor for globalization, the Internet is one concrete proof of this phenomenon. The internet is a very modern form of information technology, rapidly developing, widely spread and significant. However, behind the various conveniences offered by the internet, it turns out that the internet also brings various negative impacts. One of them is disrupting social and political stability. And like countries in other parts of the world, internet development in China is also very rapid. China is experiencing what is called a modern paradox. On the one hand, the government understands that information technology is the engine for the global economy, so China's economic growth will depend heavily on efforts to integrate China with the global information infrastructure. However, on the one hand, various events have proven that the internet has developed into a means of communication for opposition groups opposing the government, one concrete example of which is Falingong In fact, various groups supporting human rights, both in the Tiananmen and Tibet incidents, often use this internet medium to disseminate their ideas and gain mass support. What is interesting, as if to put aside the various negative impacts on social and political stability, the Chinese government at the same time encourages its people to take advantage of the internet and encourages internet use in all sectors of life, especially the economy. The government has proactively taken the initiative to develop internet infrastructure, although at a significant cost. The question then is why did the Chinese government adopt policies that encourage internet development in China? What are the factors behind it? This phenomenon is certainly very interesting to discuss in the study of international relations. Because as a country that has very distinctive characteristics, the internet phenomenon is a case that can illustrate the Chinese government's reaction to the international system as a whole. The tools for analysis are several frameworks of thought, including thoughts about the importance of information in economic interests, Peter F Drunken's thoughts in new economic theory, thoughts about e-commerce, thoughts from Michael Foucault who developed Jeremy Bentham's idea of ​​the panopticon, and the control function thought put forward by Lawrence Lessig. The factors that cause the Chinese government to encourage internet development are influenced by various factors. First, development information technology infrastructure as internet infrastructure, will encourage better competitiveness and economic income for the Chinese economy. Second, that precisely by supporting internet use, the Chinese government can implement broader controls in accordance with the panopticon concept put forward by Jeremy Bentham. This control can be seen in the laws and regulations that are implemented, the architecture that is formed, the social norms that develop, and the existing market mechanisms. These two elements influence each other and attract each other. On the one hand, economic growth requires modernization of information technology. However, on the other hand, this technological modernization has the potential to override political control. Therefore, the Chinese government then actually used the internet as a medium and means to control the internet user community in China.

"

"Hakekat dasar dari pembangunan suatu bangsa dimanapun di dunia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang dianggap paling sesuai dengan kernampuan serta sumber daya bangsa itu sendiri. Dinamika dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan perencanaan, strategic koordinasi serta pengawasan yang cermat. Upaya pemerintah tersebut juga akan sia-sia bila rakyat tidak mcmberikan dukungan sepenuhnya. Empat Modernisasi, merupakan tujuan pembangunan nasional Republik Rakyat Cina untuk mewujudkan masyarakat sosialisme pada akhir abad ke 20. Pencanangan pola pcmbangunan jangka panjang ini dirnulai secara resmi sctelah diadakan revisi terhadap Konstitusi tahun 1954 dan tahun 1975. Dalam Konstitusi tahun 1978, pola pembangunan jangka panjang Republik Rakyat Cina memasuki era baru, yang sebelurnnya radikalisme merupakan ciri khas, kini semangat reformis menjadi dasar bagi pola pembangunan.Pemimpin Republik Rakyat Cina, Deng Xiaoping menerapkan strategi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya, Mao Zedong. Pada prinsipnya apa yang menjadi tujuan bagi keduanya adalah sama, tetapi pembahan strategi tersebut juga akan mcmbawa pengaruh pada pcrubahan esensi dasar pola pembangunan Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang."

"Skripsi ini menganalisa kebijakan The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People?s Republic of China sekaligus menganalisa perubahan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial Republik Rakyat Cina (RRC) dalam dokumen pemerintah Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development yang merupakan tindakan preventif pemerintah untuk mengontrol perkembangan dampak krisis terhadap perekonomian nasional RRC. Selain itu, perubahan terhadap kebijakan ekonomi nasional juga bertujuan sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan laju perkembangan ekonomi nasional.Sepanjang tahun 2008 hingga kuartal pertama tahun 2009, RRC mengalami perlambatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan menganalisa fenomena perlambatan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah RRC meyakini bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya dampak krisis ekonomi global yang mulai merambah perekonomian RRC melalui beberapa sektor penting perekonomian RRC. Pemerintah RRC memprediksi bahwa krisis ekonomi global akan mampu mempengaruhi perekonomian nasional untuk jangka waktu yang panjang, dan cenderung mengakibatkan dampak yang lebih besar jika tidak ditangani dengan seksama. Selain melakukan analisa terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial RRC, skripsi ini juga mencoba untuk melakukan analisa dampak-dampak yang muncul dan mempengaruhi perekonomian dan kondisi sosial RRC.This minithesis aimed to analyze The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development Policy of the People's Republic of China as well as to analyze changes of national economy development policy and social development of People's Republic of China (PRC) in government document's Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development as a prevention action from the government in order to control the development of critical impact to the national economy of PRC. Additionally, changes to national economy policy also aimed as government's attempts to sustain the blooming of national economy.

Throughout the year of 2008 until the first three months of 2009, PRC was facing a slowdown in its national economy development. Through analyzing the phenomena, the government of PRC convinced that such event occurred as an effect from global economic crisis which started to resemble China?s economy through some important sectors of PRC?s economy. The government predicted that the global economic crisis will be able to affect the national economy in the long run and have the tendency to cause adverse consequences if no action to be taken accurately. Besides analyzing the national economy development policy and social development of PRC, this minithesis also tried to analyze impacts that occurs and affect the economy and social condition of PRC."

"Pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, isu perbatasan sering dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik dan keamanan. Namun hal ini mulai berubah sejak dibentuknya instansi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010 sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun kawasan perbatasan tidak hanya secara geopolitik dan keamanan namun juga kesejahteraan ekonomi, hingga perwujudan program Nawacita membangun sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara bertahap hingga tahun 2024 kelak. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia dengan rentang waktu 2010-2021.  Melalui kerangka analisis kebijakan luar negeri, dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan hubungan sebab akibat dari faktor eksternal (internasional) dan faktor internal (domestik) yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan perbatasan darat yang berorientasi pada  pembangunan ekonomi. Tesis ini menemukan bahwa lingkungan strategis (faktor eksternal/internasional) berupa dorongan lingkungan strategis terkait intensifikasi pembentukan BCA dan BTA dengan dukungan PLBN dan optimalisasi kerjasama investasi tiga negara sekitar dalam mengelola perbatasan darat memengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Indonesia. Begitu juga secara simultan, faktor internal/domestik yaitu kepentingan ekonomi yang diwujudkan melalui dorongan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mengoptimalkan pengolahan serta distribusi komoditas pangan untuk masyarakat sekitar perbatasan, turut mempengaruhi penggunaan strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan perbatasan darat Indonesia.

---

The management of Indonesia's land border areas has undergone many developments. In the early period of Indonesian independence, border issues were often associated with geopolitical and security considerations. However, this has begun to change since the establishment of the National Border Management Agency (BNPP) in 2010 as an institution responsible for developing border areas not only geopolitically and security but also economic welfare, until the realization of the Nawacita program to build a number of State Cross-Border Posts (PLBN), gradually until 2024 later. This study analyzes the factors that influence the economic development strategy in Indonesia's policy on land border areas during 2010-2021. Through the framework of foreign policy analysis, and case study methods, this study finds a causal relationship between external (international) and internal (domestic) factors that influence policy. This thesis finds that the strategic environment (external/international factors) in the form of strategic environmental incentives related to the intensification of the formation of BCA and BTA with the support of the PLBN and the optimization of investment cooperation between the three neighboring countries in managing land borders affect the economic development strategy in the policy of managing land border areas in Indonesia. Simultaneously, internal/domestic factors like economic interests that are realized through the encouragement of the development of new economic growth centers, and optimizing the processing and distribution of food commodities for communities around the border, also influence the use of economic development strategies in Indonesia’s policy on land border managements."

"Kuperta adalah singkatan dari Kredit usaha pengembangan ekonomi rakyat Takalar yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam rangka membantu pengusaha kecil dan menengali, khususnya dalam hal permodalan, Yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro, pengusaha kecil, petani dan nelayan melalui periguatan struktur keuangan Koperasi, Kelompok dan Pengusaha kecil.Sejauh ini be!um ada upaya untuk meneliti Iebih jauh bagaimana tingkat pengembalian dana bargulir KUPERTA di Kabupaten Takalar dan apakah telah menyentuh sasaran atau tidak? Sehingga pertanyaan yang coba untuk dijawab dalam penelitian adalah; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian dana Kuperta oleh masyarakat.Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang menggambarkan keadaan penerima Kuperta pada Dinas Koperasi dan PKM serta teknik regresi model Iogit dengan anal'sis prob Z Statistic, LR Statistic, counr R- squared; pengujian multikolineritas serta nilai odd dari masing-masing koefisiennya. Metode ini dilakukan untuk melihat pengaruh dart faktor-faktor yang menyebabkan menunggak atau tidakriya pengembalian Kuperta.Dari tabe! output model yang merupakan basil perhitungan residual plot dari program eviews, diperoleh hasil nilai R2-(count R-Squared) adalah sebesar 0,6720 yang berarti model atau variabel bebas secara bersama-sama mampu nenjelasnan kecenderungan penerima Kuperta dada Dinas-Koperasidan PKM Kabupaten Takalar--untuk menunggak atau tidak sebesar 67,20%.Dilihat dari pengujian mode secara keseluruhan, diperoleh hasil bahwa nilai LR-Stat signifikan pada taraf nyata 1% (4,44E-16), namun dari pengujian masing-masing koefisien regresi secara parsial diperoleh hasil bahwa jumlah pinjaman, jarak, jenis usaha, masa pinjaman dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang menunggaknya penerima kredit, sedangkan umur dan jenis penerima kredit tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit Kuperta pada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Takalar selama kurun waktu Juli 2001 sampai dengan Desember 2005, meskipun model secara keseluruhan telah mampu menjelaskan perilaku tingkat pengembalian Kuperta."

"Penelitian mengenai Zona Ekonomi Khusus Shenzhen telah dilakukan dengan menggunakan cara kepustakaan dan penulisan ini sifatnya deskriptif analitis. Tuiuannya adalah untuk membahas apakah sosialisme di Cina masih ingin dipertahankan atau tidak, sehubungan dengan dilaksa_nakannya reformasi ekonomi yang bersifat kapitalistik di Shenzhen. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap pem_bangunan sosialis Cina.Berdasarkan penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan di Cina adalah reformasi dengan Cara kapitalis dan dalam pelaksanaannya masih bersifat sebagian. La1u penggunaan istilah sosial_zsme berkarakteristik Cina hanya merupakan slogan untuk menutupi diri para pemimpin Cina yang telah melegalisir penerapan kapitalisme di Cina. Sedangkan penetapan Zona Ekonomi Khusus Shenzhen sebagai model reformasi ekonomi Cina adalah lebih untuk menunjukkan bahwa cara kapitalis yang diterapkan di sana adalah benar dan telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Cina. Akibatnya timbul masalah polusi di bidang ideologi komunis, politik dan social. Sehingga dengan kemajuan-kemajuan di bidang ekono_mi yang didapat dari penggunaan cara kapitalis ini, memungkinkan Cina keluar dari tujuan semula mencapai masya_rakat komunis. Tujuan lainnya adalah upaya reunifikasi Hong Kong, Taiwan, Macao dengan Cina. Hal ini terlihat dari penetapan Zona-zona Ekonomi Khusus yang diikuti dengan pembukaan 14 kota pesisir yang letaknya berdekatan atau berhadapan dengan Hong Kong, Taiwan dan Macao."

"Skripsi ini membahas pembangunan ekonomi Republik Cina di Taiwan periode 1972 - 1985. Pembahasan terutama dikaitkan dengan usaha-usaha Taiwan untuk mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tinggi periode sebelumnya. Pada awal tahun 1970-an, struktur politik dan ekonomi internasional mengalami berbagai perubahan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi Taiwan. Tulisan ini melihat perubahan-perubahan yang mempengaruhi internal Taiwan dan dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi pada masa kepemimpinan Chiang Ching-Kuo. Pembangunan ekonomi dalam tulisan ini dibahas dalam pengaruh tiga konsep teoritis yang saling berkaitan, yaitu kebijaksanaan product cycle Jepang, pengaruh sistem hegemoni terhadap Taiwan dan peran negara yang terbentuk dalam Bureaucratic-Autharitrian Industrial izing Countris. Ketiga konsep teoritis tersebut merupakan hasil sajian Bruce Cummings untuk membahas pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Keberlanjutan pembangunan Taiwan cenderung sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan ekonomi internasional. Perbahan-perubahan dalam tulisan ini dikaitkan pada penurunan sistem hegemoni Amerika Serikat. Untuk itu, penulis telah mengunakan kerangka pemikiran Robert Gilpin. Dalam pembahasan keseluruhan masalah ini, tampak bahwa Taiwan pada periode 1972 1985 menetapkan serangkaian kebijaksanaan yang memungkinkannya tetap dapat mempertahankan laju pembangunan ekonominya. Kebijaksanaan tersebut berlaku baik ke dalam dan ke luar. Ke luar, kebijaksanan Taiwan termasuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara di dunia tanpa harus melakukan hubungan diplomatik formal. Ke dalam, kebijaksanaan Taiwan meliputi pelaksanaan kebijaksanaankebijaksanaan yang dipandang tepat bagi keberlanjutan industrialisasi Taiwan serta memperluas dukungan-dukungan politik domestik dan kesatuan masyarakat Taiwan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi."