Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIn the Treaty of Rome 1957, agriculture sector has been recognized as an important feature regarding its strategic values, such as the natural factor with its major role, food endurance and its susceptibility toward competitive pressures although its contributions on economics declined.On 30 July 1962, Common Agricultural Policy (CAP) was introduced after three years of negotiations in line with the mechanism settlement and its organizations as a whole. Various agricultural problems in member states were the causes of the difficulties in achieving agreements on CAP mechanism.Protectionism through market mechanism (price intervention and subsidies) which tried improving the welfare of farmers was the central focus of CAP. But as time goes, this mechanism burdens the European Union's budget. The EU's budget allocation to CAP in 1990 was almost 60% which lead to debates between France and United Kingdom on Budgeting 2007-2013. The EU's enlargement in 2004 was also a cause that burdens the budget. Other factors are the demand from the international trade regulations in GATT, then WTO which tried to establish international trade liberalization through reducing protectionism such as reducing tariffs and subsidies. Various requests on environment conservations, rural development and biotechnology improvement were backgrounds of Mac Sharry Reformations, Agenda 2000 and Reformation 2003.Pros and Cons on CAP within the European Unions didn't affect the EU's integration because of the common perspectives on uniting Europe as a whole. Less debates within the CAP would shift the focus on external issues therefore strengthen the international positions of EU. But even though EU is powerful enough, deadlock against United States would still remain.These days international trade is already relative free where barriers in trade are declined. Therefore CAP is no longer a relevant issue. It can block the international trade liberalization because the protectionism still exists. It will be a difficult task for the European Union to completely remove CAP because of its importance for the member states. Currently the European Union is only able to reduce its protection value in phase."

"Tesis ini membahas Common Agricultural Policy (CAP) dan penerapannya pada sektor pertanian Rumania. Rumania merupakan negara produsen pertanian kedua terbesar di Eropa Tengah dan Timur dan membuat sektor pertanian menjadi komponen penting dalam ekonomi domestik Rumania, terutama di wilayah pedesaan. Integrasi Rumania dalam Uni Eropa (UE) memberikan kesempatan untuk dapat bergabung ke dalam pasar bersama UE dan bantuan finansial pada sektor pertanian melalui CAP, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor pertanian negara tersebut. Pada satu sisi melalui perspektif Rumania, adanya dikotomi struktur pertanian yang didominasi pertanian subsistence dan skala kecil, sebagai hasil kebijakan pada masa transisi, serta rendahnya kinerja dan daya saing merupakan beberapa tantangan yang dihadapi sektor pertanian Rumania. Di sisi lain melalui perspektif CAP, penerapan kebijakan masih menekankan pada subsidi langsung Pilar I dan adanya kesenjangan distribusi anggaran antara Pilar I dengan Pilar II yang menekankan pada pembangunan pedesaan. Rumania, dan sebagian besar negara anggota baru UE, mengharapkan lebih banyak distribusi anggaran untuk pembangunan pedesaan Pilar II. Pada interaksi level UE tersebut, hal ini tentu membawa dikotomi antara negara anggota terkait reformasi terhadap CAP.

---

The focus of this thesis is common agricultural policy (CAP) and its implementation to Romanian agriculture. Romania stands as the second largest country for agricultural producers in Central and Eastern Europe which makes agricultural sector to be an important element of Romanian domestic economy, particularly in its rural area. Romanian integration into European Union (EU) brings opportunities to enter EU?s common market and financial support to agricultural sector through CAP that is expected to give benefit for the country. In one side from Romanian perspective, the dichotomies existed and dominated by subsistence farming, as a result from transition period, and the lack of performance and competitiveness are some challenges facing Romanian agriculture. In other side from CAP perspective, implementation of policy remain focusing on direct payments of Pillar I and the gap on distribution of budget between Pillar I and Pillar II with focus on rural development. Romania, and most of EU?s new members, look for more budget on rural development of Pillar II. In EU level, this has led to disparities between EU member countries for their interactions in relation with CAP reform."

"Kebijakan Pertanian 13ersama Liu [ropy atau 1'oli/ique llgrk)/e commune' (PAC) merupakan integrasi ekonomi negara anggota Uni Fropa di sektor pertanian. Sebagai sebuah kebijakan ekonomi, PAC memiliki berbagai mekanisme, seperti mekanisme pasar, mekanisme pendanaan. Sejak dibentuk pada tahun 1962, PAC telah mcngalami beberapa reformasi, namun reformasi yang terpenting adalah reformasi Mac sharry dan Agenda 2000. Kedua reformasi PAC ini memuat beberapa perubahan yang mendasar dalam PAC, antara lain pengalihan subsidi harga dan subsidi ekspor yang diberikan berdasarkan basil atau volume produksi menjadi tunjangan penghasilan yang diberikan berdasarkan faktor produksi: penetapan pengembangan wilayah pedesaan sebagai pilar kedua PAC; dan pembatasan produksi melalui penutupan dan penghutanan kembali sebagian lahan serta penetapan kuota produksi. Penelitian dalam skripsi ini diawali dengan asumsi bahwa pemberlakuan kedua reformasi tersebut akan membawa dampak yang signifikan bagi sektor pertanian Prancis, negara anggota Uni Fropa penghasil produk pertanian terbesar dan penerima bantuan terbesar di sektor ini."

"Reunifikasi Jerman yang menandai berakhirnya era Perang Dingin yang memisahkan Eropa ke dalam blok Barat dengan blok Timur, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam struktur dunia internasional terutama di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian diikuti dengan pecahnya Uni Soviet dan berimbas dengan jatuhnya rezim Komunis di negara - negara Eropa Tengah dan Timur, maka sistem sosialis komunis yang selama ini dianut mulai ditinggalkan oleh negara - negara di kawasan itu. Negara - negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan Timur mulai beralih menuju sistem demokrasi Barat dan ekonomi pasar. Akibatnya proses transformasi di kawasan tersebut mulai gencar dilakukan dengan intensif. Di Polandia, proses transformasi dengan cepat dan disertai adanya perubahan mendasar sistem ekonomi Polandia, yang mana sistem ekonomi terpusat diganti sistem ekonomi pasar. Adanya perubahan radikal itu mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Polandia yang secara perlahan namun pasti tumbuh dan berkembang.Jerman merupakan negara besar di Eropa serta menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan berbatasan langsung dengan Polandia di wilayah Eropa bagian Tengah memandang perlu untuk memberikan bantuan di segala bidang termasuk ekonomi kepada Polandia agar dapat berhasil dalam rangka melaksanakan proses transformasinya. Bantuan Jerman diperlukan dan berguna tidak hanya pada proses transformasi saja melainkan untuk membantu Polandia dalam memenuhi kriteria - kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman sangat berkepentingan akan keberhasilan Polandia dalam usaha - usaha itu dikarenakan hubungannya dengan Polandia mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah masa lalunya.Kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Jerman sangat mendukung diberikannya bantuan terhadap Polandia baik moril maupun materil untuk mendukung segala upaya Polandia agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa."

"Artikel ini bertujuan untuk meneliti rekam jejak Britania Raya dalam negosiasi undang-undang pertanian di Dewan Uni Eropa sebagai alasan keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah, dan berfokus pada perundingan undang-undang pertanian UE pada 2009 hingga 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder, seperti bahan hukum dari situs resmi European Union Publication Office (Kantor Publikasi Uni Eropa), serta buku dan artikel yang berkaitan dengan undang-undang pertanian dan Uni Eropa. Hasil analisis menunjukkan bahwa alasan utama penolakan Britania Raya dalam negosiasi undang-undang pertanian UE adalah adanya kenaikan anggaran untuk mendukung program-program pertanian UE. Selain itu, upaya UE untuk memperkuat Kebijakan Pertanian Bersama/Common Agricultural Policy (CAP) justru membuat Britania Raya merasa semakin dirugikan oleh keanggotaannya dan hal ini menjadi salah satu faktor pendorong keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa.

---

This article aims to examine the track record of the United Kingdom‟s negotiations regarding agricultural legislation in the Council of the European Union as the reason behind UK‟s withdrawal from the European Union. This qualitative research which uses historical approach focuses on negotiations for EU agricultural legislation from 2009 to 2016. The study makes use of secondary data including legal materials from the European Union Publications Office‟s official website, as well as relevant books and news articles. The analysis shows that the main reason for the opposition of the UK in the EU agricultural legislation negotiations is the concern over budget raises. Furthermore, this study indicates that the EU‟s attempts to strengthen the Common Agricultural Policy (CAP) made the UK feel disadvantaged by its membership, which was one of the driving forces behind the UK‟s withdrawal from the EU."

"Tesis ini membahas tentang pegaruh peran Charles de Gaulle dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune menurut tinjauan sejarah hubungan internasional. Teori yang digunakan untuk meneliti tesis ini adalah teori sejarah hubungan internasional yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Duroselle dan Pierre Renouvin. Dua (2) variabel sejarah hubungan internasional, kekuatan fundamental (les forces profondes) dan negarawan (l'homme d'État) digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan para aktor dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Penelitian ini menggunakan analisis sequential explatory mixed-methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Charles de Gaulle berperan sangat kuat dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Charles de Gaulle memengaruhi seluruh variabel pembentuk sejarah hubungan internasional (histoire des relations internationales). Selain itu, hasil penelitian turut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune pun dipengaruhi oleh kehadiran indikator-indikator penyusun variabel sejarah hubungan internasional.

---

This thesis discusses about the influences of Charles de Gaulle during the formation of the European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy. The research uses the theory of the history of international relations presented by Jean- Baptiste Duroselle and Pierre Renouvin. Two (2) main variables, fundamental forces (les forces profondes) and the statesman (l'homme d'État) used to analyze the influences of the actors who contribute in the formation of the Common Agricultural Policy. This research uses explatory sequential mixed methods design. The result of this research found that Charles de Gaulle has a strong significance during the process of the formation of Common Agricultural Policy as an European regional's agricultural policy. The presence of Charles de Gaulle influences the existence of two (2) main variables of the history of international relations. Moreover, the result of this research shows that each indicators, which is composing the theory of international relation, affects the process of the formation of European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy."