Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi dan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2001, muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru (baik Propinsi, maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota) yang terlepas dari induknya. Keinginan masyarakat diberbagai daerah untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah otonom itu antara lain juga disebabkan karena UU No. 22/1999 tidak lagi mengenal adanya Kota Administratif (Kotif), namun hanya daerah Propinsi, Kabupaten dan Daerah Kota. Kebijakan Pemerintah tersebut tentu saja di respon oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Kota Administratif Pagar Alam. Apabila Kotif Pagar Alam tidak mengajukan peningkatan status untuk menjadi Daerah Kota Pagar Alam, maka harus kembali menjadi Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lahat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan status wilayah administrasi di Kota Pagar Alam dan proses peningkatan status wilayah administrasi di Kota Pagar Alam.Permasalahan penelitian dirumuskan dengan 2 pertanyaan penelitian yaitu : " Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan Daerah Kota Pagar Alam ? ? dan Bagaimana Proses pembentukan Daerah Kota Pagar Alam dilakukan ? ".Untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, Tahapan pertama adalah wawancara mendalam dan observasi dan tahapan kedua adalah kajian dokumentasi dan kepustakaan.Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif sehingga terhadap data-data statistik yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai pendukung analisa.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai dasar analisis. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi data), Data Organization (Pengorganisasian data) dan Interpretation (Interpretasi atau Penafsiran) serta didukung oleh ketentuan dari PP No 129 Tahun 2000. Kelayakan untuk menjadi daerah Kota dilihat dari 7 kriteria yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Dari perhitungan diperoleh bahwa jumlah skor minimal kelulusan adalah 2280.Peningkatan Status Wilayah Administrasi diidentifikasi dengan beberapa indikator yaitu Kontribusi PDS terhadap Pengeluaran Rutin, PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kondisi SDA, Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Pendidikan dan Kesehatan, Transportasi dan Komunikasi, Sarana Pariwisata, Ketenagakerjaan, sarana tempat peribadatan, Sarana kegiatan institusi, sarana olah raga, jumlah penduduk, luas wilayah, mata pencaharian, penataan wilayah Kota, keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana pemerintahan dan rentang kendali.Dari Hasil Analisa diperoleh kesimpulan bahwa Kotif Pagar Alam Layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Kota, karena total skor dari beberapa indikator pada Calon Kota Pagar Alam adalah sebesar 2735, atau lebih besar dari jumlah skor minimal yang dipersyaratkan sebesar 2280.Sedangkan skor total Kabupaten Induk adalah sebesar 2640. Skor tersebut meskipun masih lebih rendah dari skor total Calon Kota Pagar Alam, namun bila dibandingkan dengan total skor minimal juga masih lebih besar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya daerah Kota Pagar Alam tidak terlalu mengganggu pertumbuhan Kabupaten induknya. Dari analisa ini dapat dijelaskan juga bahwa penulis menganalisa kelemahan dari Peraturan Pemerintah ini.Rekomendasi hasil analisa adalah bahwa Kotif Pagar Alam telah menjadi daerah Kota, perlu memperhatikan Kabupaten Induknya agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin besar, mengingat hasil kajian menunjukan bahwa skor daerah Kota lebih besar dari Kabupaten Induk. Padahal jumlah penduduk dan Kecamatan lebih besar di daerah Kabupaten Induk."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas pergerakan saham individual pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sejak Januari 1998 sampai dengan Desember 2005. Model yang digunakan untuk mengetahui volatilitas tergantung dari hasil uji terhadap varian residual yang digunakan. Jika varian residual tersebut bersifat tidak konstan maka menggunakan model Autoregressive Heteroskedastic (ARCH) dan Generalized Autoregressive Heteroskedastic (GARCH). Namun bila varian dari residual konstan akan menggunakan model Ordinary Least Square, dalam penelitian ini model yang sesuai adalah AutoRegressive Moving Average (ARMA).Berdasarkan hasil pengolahan data selama periode penelitian ditemukan bahwa terdapat enam emiten yang volatilitasnya bersifat hornoscedastic, yaitu PT Berlian Laju Tanker (BLTA), PT Bukaka Utama (BUKK), PT Citra Marga Nusapala (CMNP), PT Petrosea (PTRO), PT Zebra (ZBRA) dan PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM). Untuk kondisi demikian maka digunakan model AutoRegressive Moving Average (ARMA).Sementara terdapat enam emiten yang bersifat heteroseedastic yaitu PT Centris Multi Persada (CMPP), PT Humpus Intermoda (HITS), PT Indosat (ISAT), PT Rigs Tender (RIGS), PT Mitra Rajasa (MIRA) dan PT Steady Safe (SAFE), sehingga digunakan model ARCH dan GARCH. Selain itu, terdapat emiten yang memiliki ARCH/GARCH yang volatilitasnya bersifat persisten yang ditandai dengan nilai a + I yaitu RIGS (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005) HITS (1999), CMPP (2000). Adanya persistensi dalam volatilitas mengurangi kestabilan model ARCH/GARCH. Hal ini disebabkan sepanjang periode penelitian data return saham tersebut bersifat stagnan atau pergerakan return yang sangat tinggi dan tajam.

---

The objectives of this research are to recognize and measure factors affecting the volatility of individual shares movement in infrastructure, utility and transportation sector during January 1998 - December 2005. Model used to identify volatility depend on the result of the test of the varian of residual on the used data. Should the varian of the residual act inconstantly then we use Autoregressive Heteroskedastic (ARCH) and Generalized Autoregressive Heteroskedastic (GARCH) model. But if the varian of the residual act constantly then we use Ordinary Least Square model, which in this research the model that fit the data is AutoRegressive Moving Average (ARMA) model.Base on the result of the data processing on the research period, it is found that there are six emitens whose volatility is homoscedastic, which are PT Berlian Laju Tanker (BLTA), PT Bukaka Utama (BUKK), PT Citra Marga Nusapala (CMNP), PT Pelrosca (PTRO), PT Zebra (ZBRA) dan PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM). Therefore model used for these emitens is Auto Regressive Moving Average (ARMA) model.While there are six emitens whose volatility is heteroscedastic which are PT Centris Multi Persada (CMPP), PT Humpus lntermoda (HITS), PT Indosat (ISAT), PT Rigs Tender (RIGS), PT Mitra Rajasa (MIRA) dan PT Steady Safe (SAFE). Therefore model used for these emitens are either Autoregressive Heteroskedastic (ARCH) or Generalized Autoregressive Heteroskedastic (GARCH) model.It is also found within the research that there are six emitens whose models has a value of a + b ≥ 1, which depicts a persistency. They are RIGS (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005) HITS (1999), CMPP (2000). The presence of a persistency of a model may decrease the stability of the ARCHIGARCH model. This problem may occur due to the movement of the data which are very fluctuate or too stagnant."

"Proporsi PJK menurut SKRT 1995 adalah 26 %, tidak saja menempati urutan pertama pada penyakit Cardin vasculer disease tapi juga meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh rasio total kolesterol/HDL, HDL, trigliserida terhadap timbulnya PJK. Manfaat aplikatif dari penelitian ini untuk dapat melakukan pencegahan terhadap timbulnya PJK terutama bagi orang orang yang mempunyai risiko tinggi. Metode : Desain penelitian adalah kasus kontrol dengan populasi kasus penderita PJK di RSPP Januari ski Desember 1997 Jakarta Selatan sebanyak 60 kasus yang di diagnosis DSPD atau DSJP, untuk kontrol diambil dari bagian Bedah umum sebanyak 60 orang yang di nyatakan tidak menderita PJK oleh DSPD dan atau DSJP Dengan kekuatan 80 %, dan derajat kepercayaan 95 %. Penentuan cut off point memakai Cara ROC, serta data di analisis dengan analisis logistik regresi. Hasil penelitian : Pada analisis bivariat rasio total kollesterol ? 4,19 mempakan faktor risiko untuk terkena PJK 1,23 kali 95 % CI ( 0,5023-3,0218 ) di bandingkan mereka dengan kadar rasio total kolesterolJHDL kurang dari 4,19 walaupun secara statistik tidak bermakna 1-IDL pada kadar >36 mg/dl meznpunyai risiko rendah untuk terkena PJK yaitu 0,40 kali 95% CI (0,1683-0,9505) secara statistik bermakna, demikian juga trigliserid pada kadar ≥ 106 mg/dl merupakan faktor risiko terkena PJK sebesar 2,63 kali 95% CI ( 1,0748-6,4159 ) secara statistik bermakna. Dari hasil analisis multivariat permodelan akhir rasio total kolesterol/HDL merupakan faktor risiko 1,53 kali untuk terjadinya PJK, 95% Cl ( 0,5407 - 4,3490 ), HDL tinggi merupakan faktor proteksi sehingga risiko untuk terkena PJK rendah yaitu 0,23 kali, 95% CI ( 0,0761- 0,8719 ), hipertrigliserid mempunyai risiko 2,85 kali untuk terkena PJK, 95% C1 ( 1,0352 -7,8240 ), umur mempunyai risiko 1,09 kali untuk terkena PJK, 95% Cl (1,7128-64,3385) body mass index tinggi mempunyai risiko 3,54 kali untuk terkena PJK. Kesimpulan : Rasio total kolesterol/HDL yang tinggi merupakan faktor risiko untuk terkena PJK dengan di kontrol oleh variabel lain walaupun secara statistik tidak bermakna, pada kadar HDL rendah merupakan faktor risiko untuk terkena PJK baik( berdiri sendiri maupun di kontrol oleh variabel lain, demikian juga trigliserid tinggi merupakan faktor risiko untuk terkena PJK baik berdiri sendiri maupun setelah di kontrol oleh variabel lain.

---

Proportion of cardio vascular diseases according to SKRT 1995 is 26 %, this not only occupies the top of the list of cardio vascular diseases, but also has been increasing over the years, which is highly influenced by life style. Purpose of this research is to study the ratio effect of total cholesterol/NDL, HDL, triglyceride against emergence of cardio vascular disease. The applicative benefit of this research is in order to be able to carry out preventive measures against emergence of cardio vascular disease, particularly for persons with high risk.

Method : Design of research is case control with a population case of cardio vascular disease in Pertarnina hospital centre from January to December 1997 in South Jakarta, totalling 60 cases which were diagnozed by internist or cardiologist. Based on a strength of 80 % and 95 % confidence interval, determination of the cut point was done by using the ROC method, and data being furher analyzed by logistic regression analysis.

Research Result : In bivariate analysis, the cholesterol total ratio Z 4.19 constitutes a risk factor to be subjected to cardio vascular disease L23 times 95% Cl ( 0.5023 - 3.0218) compared with those with a total ratio content of chloresterolfHDL of less than 4.19, even though statistically it has no significance_ NDL at the content of z 36 mg/dl has a lower risk to be affected by radio vascular disease, notably 0.40 times 95% Cl ( 0.1683 -- 0.9505 ) by way of reliable statistics, the same goes for triglyceride at the content of z 106 mg/dl constitutes an risk factor 163 times to be affected by cardio vascular disease 95% CI ( 1.0748 - 6,4159 ) by reliable statistics. From results of multivariate analysis of latest total ratio models cholesterolll4DL constitutes a risk factors of 1.53 times to be affected by cardio vascular disease, 95% CI ( 0.5408 - 4.3490 ), high HDL constitutes a protective factor thus resulting the risk to be affected by cardio vascular disease is low, notably 0.23 times, 95% Cl ( 0.0761- 0,8719 ), hypertriglyceride has the risk of 2.85 times to be affected by cardio vascular disease 95% CI ( L0352 -- 7.8240 ), age has the risk factor of 1.09 times to be affected by cardio vascular disease 95% Cl ( 1.0356 --L1643 ), hyperglycemia has the risk of 10.49 times to be affected by cardio vascular disease 95% Cl ( L7128 - 64.3385 ), high body mass index the risk of 154 times to be affected by cardio vascular disease.

Conclusion : Total ratio of high CholesterolLHDL constitutes a risk factor to be affected by cardio vascular disease with the control of other variables, even though statistically this is not significant, while a low HDL content constitutes a risk factor to be affevted by cardio vascular disease, both individually as well as under control by other variables, the same is valid for high tiglyceride also constitues a risk factor to be affected by cardio vascular disease, both individually as well after being controlled by other variables."

"Industri makanan dan minuman merupakan salah sam kelnmpok industri yang memiliki kontribusi besar terhadap kinerja perekonomian nnsional. Salah satu karakteristik yang mcnonjol dari industri makanan dan minuman adalah besarnya jumlah pembcntukan perusahaan baru setiap tahunnya ke dalam industri ini. Penelitian ini bcrtujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena pcmbentukan pcrusahaan baru pada industri makanan dan minuman di indonesia dan menganalisis pcngaruh faktor-faktor yang mcmpcngaruhi tingkat pembentukan pcmsahaan baru pada kelompok industri mnkanalt dan minunmn. Metode yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah mctode regrcsi dengan mcnggunakan model data panel fixed ejkcr. Data yang digunakan adalah data updating direktori industri besar dan menengah yang memuat jumlah dan status pcrusahaan serta data survei industri bcsar dan menengah bcrdasarkan 1SlC 4 digit periodc 2002-2005.Hasil analisis data secara dcskriptif menunjukkan bahwa fenomena pembentukan perusahaan baru pada kasus induslri makanan dan minuman di Indonesia secara umum scsuai dengan kesimpulan penelitian Geroski (1995). Perlama, tingkat penelrasi pasar perusalman-perusahaan baru selalu lebih rendah dibandingkan tingkat pcmbcmuknnnya. Kedua, pcrusahaan baru pada industri makanan dan minuman (nemiliki ukuran yang lebih kccil dari ukuran perusahaan Iama kelikn memasuki industri. Dnfkcriga. daya tahan hidup purnsahaan baru pada industri makanan dan minuman relatif rendah.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel insentif tidak mcnunjukkan pcranannya sebagai pemicu mzmuknya perusahaan baru ke dalam industri. Margin harga biaya terbukti tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaan baru secara signifikan. Sedangkan variabel tingkat pertumbuhnn industri memiliki hubungan yung negatif dan signifikan, sehingga tidak berperan sebagai faktor insentif bagi masuknya perusahaan baru. Variabel konsentrasi industri dan kebutuhan kapital terbukli menjadi hambatan masuk yang efektif bagi perusahaan bam sehingga tidak dapat mcmanfaatkan insemif yang ada. Hal ini ditunjukan oleh hubungan yang uegatif dan signiiikan kedua variabel tersebut dengan tingkat pembentukan perusahaan baru. Adapun variabcl hambamn masuk lainnya, yaitu vnriabel skala ekonomi, ditemukan tidak mcmiliki hubungan yang signifikan. Pembentukan perusahaan baru pada industri makanan dan minuman lcbih dipengaruhi olch replacement ef/éct, yang ditunjukkan oleh adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat penutupan perusahaan lama dcngnn tingkal pembentukan perusahaan baru.Penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan upaya-upaya perbaikan struklur industri sehingga perusahaaan-perusahaan baru mcmiliki kesempatan yang sama dcngan pcrusahaan lama untuk tumt berpartisipasi dalam proses pmduksi dan pemasaran di dalam industri, salah samnya meialui implementasi UU no. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktck Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat secara konsistcn. Selain itu pcmerintah pcrlu mendorong kalangan perbankan unluk dapat mcmberikan dukungan pcmbiayaan bagi pcngembangan investasi baru pada industri makanan dan minuman, scrta melakukan bcrbagni fasilitasi untuk mempennudah masuknya perusahaan baru ke dalam industri."

"The Asian currency and financial crisis since the middle of 1997 was a big historic happening for the world economy, as well as for the Asian economy. The economic difficulties in East Asia began when the Thai government was forced to abandon the currency peg and allow the Baht to float on July 2, 1997. The devaluation raised concerns about the economic outlook and exchange rate arrangements in the neighboring countries. Subsequently, capital outflows triggered the depreciation of their currencies and propelled several East Asian economies into crisis. In this thesis, I have considered why the crisis caused and why contagion effect happened, in other words, why the crisis in Thailand triggered the crisis in neighboring countries.In chapter 2 and chapter 3, I explain 2 crisis models, i.e. 1S4 generation model (the crisis model based on the fundamentals), and 2'd generation model (the crisis model with self-fulfilling features).In the chapter 4, I considered some supplementary issues, especially the contagion effect which is characteristic of the East Asian crisis, and the relation between currency crisis and financial crisis. In the 2nd generation model, investor's behavior is an important channel for the contagion. Investors can cause contagion in the event of, for instance, liquidity problems and information asymmetries. In addition, changes in the rules of the game on international financial markets can result in contagion by making investors change their behavior.In the chapter 5, I overviewed and examined the macroeconomic fundamentals of the East Asian economy. I can say that the East Asian economies enjoyed the highest economic growth, low inflation, a relatively modest current account deficit, rapid export growth and growing international currency reserves, before the crisis, except Thailand, which had relatively large amount of current account deficit. When seeing the economic situations in the East Asian countries before the crisis, I can say that the causality between the macroeconomic fundamentals and the crisis was not strong. Judging from such East Asian macroeconomic fundamentals data , the 1" generation model of the crisis ( the crisis model based on the fundamentals) introduced in the chapter 2 is only appropriate for explaining the beginning of the crisis in Thailand. This raises the question of why the crisis in the East Asia was so severe and the crisis contagion happened all over this region, despite of the sound economic fundamentals of moat of those countries. Then, I consider that the 2" generation model (the model of the crisis with self-fulfilling features) introduced in the chapter 3 is more appropriate for the contagion and `panic' of the East Asian crisis. In conclusion, I can say that the 1" generation model and the 2m generation model complement each other; the relatively bad fundamentals of Thailand triggered the crisis in Thailand, and after that, the change of investors' expectation worsened the crisis and spread the crisis from Thailand to all over East Asia.Lastly, I point put that strengthening the financial system is important. Because the rapid capital outflow and the contagion would not have happened, if there was not the vulnerability of fmancial sectors and the corporation finances in those countries. There was the vulnerability which the financial sectors and the corporation finances in those countries originally had, in the background of the capital inflow before the crisis, and a great deal of capital outflow at the time of the crisis. Therefore, when seeing the economic structure of a country, we need have wide viewpoints and pay attention to the financial system and the corporation finance, in addition to the typical macro economic index."

"Pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, isu perbatasan sering dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik dan keamanan. Namun hal ini mulai berubah sejak dibentuknya instansi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010 sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun kawasan perbatasan tidak hanya secara geopolitik dan keamanan namun juga kesejahteraan ekonomi, hingga perwujudan program Nawacita membangun sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara bertahap hingga tahun 2024 kelak. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia dengan rentang waktu 2010-2021.  Melalui kerangka analisis kebijakan luar negeri, dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan hubungan sebab akibat dari faktor eksternal (internasional) dan faktor internal (domestik) yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan perbatasan darat yang berorientasi pada  pembangunan ekonomi. Tesis ini menemukan bahwa lingkungan strategis (faktor eksternal/internasional) berupa dorongan lingkungan strategis terkait intensifikasi pembentukan BCA dan BTA dengan dukungan PLBN dan optimalisasi kerjasama investasi tiga negara sekitar dalam mengelola perbatasan darat memengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Indonesia. Begitu juga secara simultan, faktor internal/domestik yaitu kepentingan ekonomi yang diwujudkan melalui dorongan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mengoptimalkan pengolahan serta distribusi komoditas pangan untuk masyarakat sekitar perbatasan, turut mempengaruhi penggunaan strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan perbatasan darat Indonesia.

---

The management of Indonesia's land border areas has undergone many developments. In the early period of Indonesian independence, border issues were often associated with geopolitical and security considerations. However, this has begun to change since the establishment of the National Border Management Agency (BNPP) in 2010 as an institution responsible for developing border areas not only geopolitically and security but also economic welfare, until the realization of the Nawacita program to build a number of State Cross-Border Posts (PLBN), gradually until 2024 later. This study analyzes the factors that influence the economic development strategy in Indonesia's policy on land border areas during 2010-2021. Through the framework of foreign policy analysis, and case study methods, this study finds a causal relationship between external (international) and internal (domestic) factors that influence policy. This thesis finds that the strategic environment (external/international factors) in the form of strategic environmental incentives related to the intensification of the formation of BCA and BTA with the support of the PLBN and the optimization of investment cooperation between the three neighboring countries in managing land borders affect the economic development strategy in the policy of managing land border areas in Indonesia. Simultaneously, internal/domestic factors like economic interests that are realized through the encouragement of the development of new economic growth centers, and optimizing the processing and distribution of food commodities for communities around the border, also influence the use of economic development strategies in Indonesia’s policy on land border managements."

"Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undangundang. Juga telah dikemukakan bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dengan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer) kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dapat dikatakan bahwa DPR memegang kekuasaan leg islatif (kekuasaan membentuk undangundang). Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, banyak RUU yang berasal dari pemerintah, sementara RUU usul inisiatif DPR hampir tidak dijumpai, hal ini mungkin disebabkan dalam realitasnya pihak pihak pemerintah (Presiden) yang Iebih banyak mengetahui persoalan-persoalan kongkrit dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini mengingat paham negara hukum, kesejahteraan menghendaki agar pemerintah lebih berperan sebagai peiayan masyaralcat, juga melihat bahwa pemerintah mempunyai tenaga-tenaga ahli di bidang pembangunan dan kehidupan kenegaraan dan kemudian prosedur.untuk membicarakan RUU usul inisiatif lebih berat bila dibandingkan dengan membicarakan RUU dari pemerintah. Rancangan undang-undang dapat pula dimajukan oleh anggota DPR (hak inisiatif anggota dewan). Rancangan ini meskipun datangnya dari anggota dewan kemudian dapat persetujuan dari anggota dewan masih memerlukan pengesahan dari Presiders (Pasal 21 UUD 1945). Dengan demikian dalam pembuatan undang-undang antara Presiden dan DPR mempunyai kekuasaan yang berimbang, meskipun dalam kenyataan datangnya rancangan undang-undang lebih banyak dari pemerintah. Menurut penulis untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lemahnya DPR dalam pembentukan undang-undang perlu dilihat dari faktor-faktor sistem politik, faktor tata tertib, faktor merekruit anggota DPR, faktor sosial budaya, faktor kualitas anggota DPR, faktor-faktor kewenangan anggaran dan faktor staf ahli dan faktor komitmen politik dan komitmen moral. Konkristasi penelitian ini adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan dimana disebabkan oleh faktor sistem folitik, tata tertib, kruitmen anggota, sosial budaya. staf ahli, kualitas anggota DPR, kewenangan anggaran, komitmen politik dan komitmen moral. Matra menurut hemat penulis perlu dipenuhi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diamanatkan oieh UUD 1945 dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga sebagai wakil rakyat dapat menampung dan menyelesaikan persoalanpersoalan yang semakin mengglobal di dalam kehidupan masyarakat sehingga tercerminlah suatu kehidupan yang sejahtera dan makmur."

"Konteks penelitian ini ialah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN sebagai Ketua Panita Tetap ASEAN ke-36, pada waktu berlangsungnya KTT ASEAN ke- 9, yang berlangsung di Bali, Indonesia pada bulan Oktober 2003. KTT ini menghasilkan kesepakatan Bali Concord II (2003), dimana salah isi pilarnya adalah semua kepala negara anggota ASEAN berkomitmen dalam upaya membentuk ASEAN Security Community (ASC). Pilar ASC adalah pilar yang khusus membahas masalah politikkeamanan ASEAN. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti dengan disetujuinya dokumen ASC Plan of Action (2004), yang pada pokoknya merumuskan lima komponen utama sebagai langkah-langkah kebijakan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi komitmen tersebut. Pada akhirnya ASC Plan of Action kemudian diadopsi pada KTT ASEAN ke-10 di dalam kesepakatan Vientiane Action Program (2004), yang sejak itu telah mulai dijalankan. Kesepakatan bersama untuk membentuk ASC pada tahun 2015, sesungguhnya menandakan suatu perubahan dalam kerjasama regional ASEAN dalam bidang politik keamanan.Dalam inisiatif ini, Indonesia berperan besar karena menggagas pembentukan ASC, sebagai bagian dalam Bali Concord II. Indonesia pula yang dipercaya untuk merumuskan ASC Plan of Action. Meski demikian, belum terdapat literature yang cukup yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap terwujudnya ASC dan komponen-komponen pembangunnya. Oleh karena i t u , berdasarkan paparan di atas, penelitian ini membahas kebijakan luar negeri dalam menggagas pembentukan ASC, tepatnya menjelaskan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dalam bidang politik dan keamanan sehingga akhirnya menggagas pembentukan ASC. Penelitian ini dilandaskan asumsi bahwa berbagai dinamika internal maupun eksternal yang terjadi sejak berakhirnya perang dingin mendorong Indonesia menaruh perhatian terhadap peningkatan dan penguatan kerjasama keamanan ASEAN untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Hipotesa yang diajukan dan dibuktikan dalam penelitian ini adalah bahwa setidaknya terdapat tujuh tujuan Indonesia sehingga mendorong pembentukan gagasan ASC, yakni: Indonesia berkepentingan untuk menjadikan ASEAN lebih terkonsolidasi dan berpadu (kohesif); Kebutuhan politik Indonesia untuk mencitrakan demokratisasi dan HAM di ASEAN dan di dalam negeri.Kebutuhan Indonesia untuk mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan kerjasama di politik keamanan ASEAN; Kebutuhan keamanan Indonesia untuk memperkuat platform kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ASEAN; kepentingan keamana Indonesia untuk mengamankan kawasan Asia Tenggara dari intervensi negaranegara besar; Kepentingan keamanan Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional termasuk kejahatan transnasional berupa terorisme, dan kebutuhan politik Indonesia untuk meningkatkan kembali (reassert) p e r a n kepemimpinannya (leadership) di ASEAN pasca krisis tahun 1997/1998, selagi menduduki posisi chairman ASEAN.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa gagasan Indonesia untuk mendorong pembentukan ASC disebabkan kepentingan politik dan keamanan Indonesia. Indonesia menyadari suatu stagnasi di dalam kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Padahal kerjasama politik dan keamanan ASEAN mutlak diperlukan sebab keamanan dan stabilitas satu negara di Asia Tenggara terkait dengan keamanan semua negara di kawasan. Untuk itu Indonesia memandang bahwa ASEAN perlu memiliki prakarsa yang pada pokoknya dapat akan memperkuat kerjasama politik keamanan ASEAN, agar ASEAN mampu merespons dinamika keamanan dan politik yang baru, yakni tantangantantangan aktual baik berupa isu-isu keamanan yang bersifat tradisional maupun nontradisional, serta perkembangan politik lainnya seperti kegamangan ASEAN, dan persoalan kapasitas institusional.Mengingat terutama karena isu-isu keamanan tersebut dapat menggerus ketahanan nasional sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan regional. Untuk itu Indonesia juga memandang bahwa kerjasama politik keamanan ASEAN perlu berkembang dan menjadikan ASEAN sebagai sebuah organisasi yang lebih kompak, kohesif, modern, efisien dan berkapasitas dalam menyelesaikan persoalan di tingkat regional. Dengan kata lain, dengan kehadiran sebuah ASEAN Security Community, Indonesia berharap dapat membuka jalan mencapai tujuan tersebut.

---

The context of this research is Indonesia`s foreign policy towards ASEAN, as the chairman of the 36th ASEAN Standing Commitee during the Ninth (9th) ASEAN Summit, Held at Bali, Indonesia in October 2003. The ninth summit resulted with the agreements of Bali Concord II (2003), where one of the integral pillars were that all of the ASEAN head of nations agreed themselves to commit towards the creation of the ASEAN Security Community. The ASC pillar is a pillar that exclusively discusess political-security problems amongst members. T his self-instruction was followed through by the agreeing of the documents of the ASC Plan of Action (2004), that basically draws out five main components as the policy paths towards fulfilling the commitment. The ASC PoA was then adopted at the Tenth (10th) ASEAN Summit through the Vientiane Action Program (2004) which has since been carried out. The consensus decision to complete the creation of the ASC by 2015, has signaled a significant shifting of how ASEAN`s regional cooperation on behalf of regional security would be conducted.In this initiative, Indonesia played a great role because it was actually the one who came up with the idea of ASC and proposed for it to be included in the Bali Concord II, as a part of the Bali Concord II. Indonesia was also entrusted to design the objectives of realizing it through the ASC Plan of Action. Even so, there has been no sufficient literature as to why Indonesia has great interest in the existence of a fully fledged ASEAN Security Community and its subsequent instruments. Therefore, based on the above explanation, this study will explain Indonesia`s foreign policy in proposing the idea of the creation the ASC, to be exact, it will explain Indonesia`s national interest in terms of political and security that eventually lead to its bidding to the creation of the ASC. This research is based on the assumption that the various internal and also external dynamics that has happened since the end of the cold war, has pushed Indonesia to place attention towards the efforts to increase and strengthen ASEAN`s security cooperation, in order to fulfill its national interests. The hypothesizes offered here and has been proved as well in this research area is that there are at least seven of Indonesia`s purposes that has pushed the creation of the ASC idea, that is Indonesia has interest to make ASEAN more consolidated and more cohesive; Indonesia`s political need to promote democratization and human rights at the ASEAN agenda and domestically;Indonesia`s need to support the economic cooperation of ASEAN with a political-security cooperation dimension; Indonesia`s security need to strengthen the platform of ASEAN`s political security cooperation; Indonesia`s security interest to secure the Southeast Asian region from most likely intervention of big powers outside ASEAN; Indonesia`s security interest to non-traditional security issues; and Indonesia`s political need to reassert and enhance its leadership role in ASEAN after the 1997/1998 crisis, while in the position of ASEAN`S chairman.As the conclusion will show, Indonesia`s initiative to push for the creation of the ASC was primarily for it`s political and security interests. Indonesia has realized a stagnation in ASEAN`s political security cooperation, post the cold war. When in fact, an ASEAN political security cooperation component is definitely needed considering that the security and stability of one state in Southeast Asia is connected to the security of all states in this region. Therefore Indonesia prefers to see ASEAN to have a initiative that essentially would strengthen ASEAN`s political security cooperation in the future, in order for ASEAN to be able to response the new political and security dynamics, that are actual challenges, either traditional or non-traditional security issues, and also other political developments, such as the uncertainty of ASEAN and the problem of institutional capacity.Considering that primarily those security issues may may undermine national resilience , therefore threatening the regional resilience. For that it has also has been Indonesia`s concern that ASEAN`s political security cooperation should develop further to make it an organization that is more compact, cohesive, modern, efficient and has the capacity at solving problems at the regional level. In other words, with the presence of an ASEAN Security Community, Indonesia hopes to pave the way to such a goal."