Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeriode pemerintahan Prein Tinsulanonda ditandai oleh meningkatnya perhatian militer terhadap masalah legitimasi peran politiknya di negara tersebut. Usaha tersebut ditempuh melalui serangkaian program pembangunan pedesaan serta pembentukan organisasi-organisasi massa di seluruh wilayah Thailand, terutama wilayah-wilayah terpencil yang dianggap tawan terhadap ancaman komunisme. Dasar hukum bagi pelaksanaan program-program tersebut diperoleh melaini dua keputusan Perdana Menteri, yaitu Keputusan No.65/2525 yang berjudul "Policy of Struggle to Win Over Communism" dan Keputusan No.66/2523 yang berjudu1 "Plan for Political Offensive". Sehingga berdasarkan kedua keputusan tersebut, militer dapat masuk ke sektor-sektor sipil atas nama ancaman keamanan. Yang menarik dari masa pemerintahan Prem ini adalah adanya perubahan bentuk legitimasi politik yang dipakai dari masa-masa sebelumnya. Usaha legitimasi politik melalui cara konstitusional baru dimulai pada masa ini, sedangkan di masa-masa sebelumnya bentuk legitimasi yang dipakai lebih sering berupa bentuk legitimasi tradisional, yaitu tiga institusi utama Thailand Monarki, Agama dan Bangsa ataupun dalih untuk menyelamatkan kekacauan politik yang diakibatkan oleh ketidakbecusan para politisi sipil. Adapun penulisan skripsi ini sendiri berminat untuk mengungkapkan faktor-faktor apa yang ada di balik perubahan bentuk legitimasi politik militer pada khususnya dan peran politik militer pada umumnya setelah tahun 1980-an."

"Perang Cina-Jepang Kedua mengakibatkan putusnya hubungan persahabatan antara Cina dengan Jepang. Selain itu, perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian besar secara ekonomi terhadap Cina. Republik Rakyat Cina dan Jepang juga berada pada blok yang berbeda pada periode Perang Dingin, namun rekonsiliasi Cina-Jepang dapat terealisasikan pada tahun 1972. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apa saja faktor yang mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang dan bagaimana rekonsiliasi Cina Jepang secara resmi terlaksana? Rangkaian pertanyaan tersebut merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam makalah ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Dari penelitian ini terungkap bahwa ada tiga faktor yang memiliki kontribusi masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain dalam mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang pada periode 1949-1972.

---

The Second Sino-Japanese War resulted in the breakdown of friendly relations between China and Japan. In addition, the war caused numerous death tolls and heavy economic losses to China. The Peoples Republic of China and Japan were also on different blocs during the Cold War period, but Sino-Japanese reconciliation could be realized in 1972. This phenomenon raises the question what are the factors that drive Sino-Japanese reconciliation and how Sino-Japanese reconciliation is officially done? These questions are the main problem that will be discussed in this paper. The study was conducted using qualitative methods with a historical approach. From this study, it was revealed that there were three factors which each contributed and complimented each other in driving Sino-Japanese reconciliation in the period 1949-1972."

"Informasi dan teknologi komunikasi seringkali dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya globalisasi, Internet merupakan salah satu bukti kongkrit dari fenomena ini. Internet menjadi bentuk teknologi informasi yang sangat modern, pesat perkembangannya, tersebar secara luas, dan signifikan. Namun dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, teryata internet juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dan sebagaimana negara di belahan dunia lainnya, perkembangan internet di Cina Juga sangatlah pesat. Cina mengalami apa yang dinamakan paradoks modern. Di satu sisi pemerintah memahami bahwa teknologi informasi adalah mesin menuju ekonomi global, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina akan sangat tergantung dengan upaya untuk mengintegrasikan Cins dengan Infrastruktur informasi global. Namun di satu sisi, berbagai peristiwa telah membuktikan bahwa internet berkembang menjadi sarana komunikasi bagi kelompok oposisi yang menentang pemerintah, salah satu contoh kongkritnya adalah Falingong Bahkan berbagai kelompok pendukung hak asasi manusia, baik dalam peristiwa Tiananmen maupun Tibet, seringkali memanfaatkan media internet ini untuk menyebarluaskan ide-ide mereka dan menjaring massa dan dukungan. Yang menarik, seolah mengesampingkan berbagai dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik, pemerintah Cina pada saat bersamaan mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan internet dan mendorong penggunaan internet di semua sektor kehidupan, khususnya ekonomi. Pemerintah secara proaktif berinisiatif mengembangkan infrastruktur internet, meskipun dengan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pemerintah Cina mengambil kebijakan yang mendorong pengembangan intermet di Cina? Apakah faktor-faktor yang melatarbelakanginya? Fenomena ini tentunya sangat menarik dibahas dalam kajian hubungan internasional. Karena sebagai negara yang memiliki karakteristik yang sangat khas, fenomena internet menjadi sebuah kasus yang dapat menggambarkan reaksi pemerintah Cina terhadap sistem internasional secara keseluruhan. Alat untuk menganalisa adalah beberapa kerangka pemikiran yang diantaranya pemikiran tentang pentingnya informasi dalam kepentingan ekonomi, pemikiran Peter F Drunken dalam teori ckonomi baru, pemikiran tentang e-commerce, pemikiran dari Michael Foucault yang mengembangkan ide Jeremy Bentham tentang panoptikon, dan pemikiran fungsi kontrol yang dikemukakan olch Lawrence Lessig Adapun faktor yang meriyebabkan pemerintah Cina mendorong pengembangan internet dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perkembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai infrastruktur internet, akan mendorong kompetituf dan pendapatan ekonomi yang lebih baik bagi perekonomian Cina. Kedua, bahwa justru dengan mendukung penggunaan internet tersebut, pemerintah Cina dapat menerapkan kontrol yang lebih luas sesuai dengan konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Kontrol ini dapat dilihat dalam hukum dan peraturan yang dijalankan, arsitektur yang dibentuk, norma sosial yang berkembang, dan mekanisme pasar yang ada. Kedua elenmen ini saling mempengaruhi dan tarik menarik satu dengan lainnya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan modemisasi teknologi Informasi. Namun disisi lain modernisasi teknologi ini berpotensi untuk mengesampingkan kontrol politik. Oleh karena itu pemerintah Cina kemudian justru menggunakan internet sebagai media dan sarana untuk mengontrol masyarakat pengguna internet di Cina.

---

Information and communication technology is often considered a driving factor for globalization, the Internet is one concrete proof of this phenomenon. The internet is a very modern form of information technology, rapidly developing, widely spread and significant. However, behind the various conveniences offered by the internet, it turns out that the internet also brings various negative impacts. One of them is disrupting social and political stability. And like countries in other parts of the world, internet development in China is also very rapid. China is experiencing what is called a modern paradox. On the one hand, the government understands that information technology is the engine for the global economy, so China's economic growth will depend heavily on efforts to integrate China with the global information infrastructure. However, on the one hand, various events have proven that the internet has developed into a means of communication for opposition groups opposing the government, one concrete example of which is Falingong In fact, various groups supporting human rights, both in the Tiananmen and Tibet incidents, often use this internet medium to disseminate their ideas and gain mass support. What is interesting, as if to put aside the various negative impacts on social and political stability, the Chinese government at the same time encourages its people to take advantage of the internet and encourages internet use in all sectors of life, especially the economy. The government has proactively taken the initiative to develop internet infrastructure, although at a significant cost. The question then is why did the Chinese government adopt policies that encourage internet development in China? What are the factors behind it? This phenomenon is certainly very interesting to discuss in the study of international relations. Because as a country that has very distinctive characteristics, the internet phenomenon is a case that can illustrate the Chinese government's reaction to the international system as a whole. The tools for analysis are several frameworks of thought, including thoughts about the importance of information in economic interests, Peter F Drunken's thoughts in new economic theory, thoughts about e-commerce, thoughts from Michael Foucault who developed Jeremy Bentham's idea of ​​the panopticon, and the control function thought put forward by Lawrence Lessig. The factors that cause the Chinese government to encourage internet development are influenced by various factors. First, development information technology infrastructure as internet infrastructure, will encourage better competitiveness and economic income for the Chinese economy. Second, that precisely by supporting internet use, the Chinese government can implement broader controls in accordance with the panopticon concept put forward by Jeremy Bentham. This control can be seen in the laws and regulations that are implemented, the architecture that is formed, the social norms that develop, and the existing market mechanisms. These two elements influence each other and attract each other. On the one hand, economic growth requires modernization of information technology. However, on the other hand, this technological modernization has the potential to override political control. Therefore, the Chinese government then actually used the internet as a medium and means to control the internet user community in China.

"

"[Penelitian ini melihat kepada perkembangan dunia bimbingan belajar diIndonesia khususnya melalui media e-learning seperti internet ataupunmultimedia. Penelitian dilakukan dengan 2 cara, exploratory melalui focus groupdiscussion untuk variable process, people dan physical evidence dan melaluidescriptive yang mengunakan survey untuk variable product, price, promotion,dan place. Hasil yang didapat dari descriptive adalah bahwa tidak satupun darivariable product, price, promotion, dan place mampu mempengaruhi keputusanpembelian dari produk Zenius secara signifikan. Hasil dari exploratory sendirimenunjukan bahwa 3 variable yang tersisa mempunyai indikator-indikator yangdianggap penting juga oleh responden.;This research purpose is to gain deeper understanding of why people buycram school services in Indonesia, the case study used in this research is ZeniusEducation. The research used two method, one is descriptive for the purpose offinding the significance of product, price, promotion, and place factors. The otherone is exploratory to gain insight of process, people, and physical evidencefactors. The result is that none of the factors can influence the decision by itself., This research purpose is to gain deeper understanding of why people buycram school services in Indonesia, the case study used in this research is ZeniusEducation. The research used two method, one is descriptive for the purpose offinding the significance of product, price, promotion, and place factors. The otherone is exploratory to gain insight of process, people, and physical evidencefactors. The result is that none of the factors can influence the decision by itself.]"