Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing dan faktor~faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat dalam jangka panjang dan jangka pendek. Faktor-faktor yang mempengamhi permintaan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat adalah GDP Amerika Serikat, harga relatif nilai tukar dan kebijakan Amerika Serikat yang menghasilkan penyertaan form DS-2031 untuk setiap impor udang yang berasal dari Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisa Constan1Marke! Share (CMS) untuk mengetahui tingkat daya saing udang Indonesia, uji kointegrasi prosedur Johansen Lmtuk melihat hubungan jangka panjang dan Error Correcrion Model umuk estimasi huhungan jangka pendek, dengan menggunakan data kuartalan tahun 1998 sampai dengan 2006 kuartal dua.Dari hasil analisa CMS dapat diketahui adanya peningkatan daya saing udang Indonesia pada periode 2002-2006 dibandingkan pcriode 1998-2002. Hasil uji kointegrasi dan ECM dapat diketahui dalam jangka panjang variabel GDP Amerika Serikat dan harga relatif yang digunakan dalam model secara statistik dan signiiikan memberi pengaruh terhadap ekspor udang Indonesia kecuali variabel nilai lukar, seclangkan dalam jangka pendek variabel GDP Amerika Serikat dan nilai tukar secara statistik dan signifikan memberi pengaruh terhadap ekspor udang Indonesia kecuali variabel harga nelatif dan dummy kebijakan Amerika Serikat.Rekomendasi dari hasil studi tersebut adalah kemampuan daya saing komoditi udang Indonesia di Amerika perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan produksi industri udang baik hasil tangkapan maupun budidaya yang berorientasi ekspor. Untuk itu mutu hasil industri perikanan khususnya udang perlu ditingkatkan dengan tems meningkatkan teknologi pcngolahan yang sesuai dengan standar mutu negara rnitra dagang. Dalam rangka pengembangan I pcningkatan kemampuan daya saing tersebut maka diperlukan perbaikan diantaranya perbaikan iklim invcstasi perikanan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan peningkatan akses pasar."

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."

"ABSTRAKKemenangan Cina komunis atas Cina Nasionalis dalam Perang Saudara III telah mengakibatkan pihak yang kalah, dalam hal ini Kuomintang, harus menyingkir ke Taiwan (Formosa) dan membentuk pemerintahan di sana yang sekarang dikenal dengan nama Republik Cina. Sedangkan di Cina daratan, pada tanggal 1 Oktober 1949 pihak yang menang mendirikan Republik Rakyat Cina.Dua kekuatan besar yang mempunyai kepentingan berbeda pada saat yang sama berada di tengah pertikaian tersebut. Kehadiran mereka (AS dan US) pada mulanya untuk melawan musuh bersama, yaitu Jepang; setelah Jepang menyerah. Masing-masing ingin meningkatkan pengaruh mereka atas Cina.Sejauh mana keterlibatan kedua negara ini terungkap dari laporan Departemen Luar Negeri AS dan buku harian Chang Kia-ngau yang masing-masing menunjukkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang mereka dukung.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan ideologis pada masa itu sangat penting bagi suatu negara untuk melibatkan diri dalam suatu pertikaian (perang saudara) dengan harapan bahwa pemenangnya paling tidak memiliki ideologi yang sesuai dengan negara yang melibatkan diri tersebut."

"ABSTRAKKemenangan Cina komunis atas Cina Nasionalis dalam Perang Saudara III telah mengakibatkan pihak yang dalam hal ini Kuomintang, harus menyingkir ke (Formosa) dan membentuk pemerintahan di sana yang sekarang dikenal dengan nama Republik Cina. Sedangkan di Cina daratan, pada tanggal 1 Oktober 1949 pihak yang menang mendirikan Republik Rakyat Cina. kalah, Taiwan Dua kekuatan besar yang mempunyai kepentingan berbeda pada saat yang sama berada di tengah pertikaian tersebut. Kehadiran mereka (AS dan US) pada mulanya untuk melawan musuh bersama, yaitu Jepang; tetapi keadaan berubah setelah Jepang menyerah. Masing-masing ingin meningkatkan pengaruh mereka atas Cina. keterlibatan kedua negara ini terungkap Departemen Luar Negeri AS dan buku harian masing-masing menunjukan Sejauh mana dari laporan Chang Kia-ngau yang mereka secara langsung maupun tidak langsung yang mereka dukung. bantuan bagi pihak kepentingan negara penelitian ini memperlihatkan bahwa pada masa itu sangat penting bagi suatu Hasil ideologis untuk melibatkan suatu pertikaian (perang paling tidak melibatdiri dalam saudara) dengan harapan bahwa pemenangnya memiliki ideologi yang sesuai dengan negara yang kan diri tersebut."

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses perundingan gencatan senjata perang Korea. Perang Korea mengalami keadaan stagnasi pada pertengahan tahun 1951 yang akhirnya mendorong negara-negara yang terlibat dalam Perang Korea untuk memulai proses perundingan untuk mengakhiri perang. Melalui metode peneletian sejarah dengan desain deskirptif, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses perundingan untuk mengakhiri perang melibatkan banyak kepentingan bagi negara-negara yang terlibat dalam perang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan serta kondisi politik Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, termasuk juga Korea Utara dan Korea Selatan memberikan pengaruh besar terhadap proses perundingan yang diadakan sejak pertengahan tahun 1951 . Kebijakan serta kondisi politik negara-negara tersebut akhirnya menjadi faktor-faktor penghambat serta pendukung bagi jalannya perundingan-perundingan yang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953.

---

This thesis discusses the factors that influenced the negotiation process of the Korean War armistice. Korean War experienced a state of stagnation in the mid-1951 that finally pushed the countries involved in the Korean War to begin the negotiation process to end the war. Through a historical research with descriptive research design, this study suggests that the negotiation process to end the war involved a lot of interest from the countries involved in the war. The answer to all problems in this study shows that political policies and conditions of the USA, USRR, China, as well as North Korea and South Korea, gave great influences on the negotiation process, which began in mid-1951. Policy and political conditions of these countries eventually become limiting factors as well as support for the course of negotiations that ended with the armistice agreement on July 27, 1953."