Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pasar besar dalam industri makanan halal, sehingga menarik negara lain untuk masuk mengembangkan bisnis di Indonesia, termasuk makanan ringan asal Taiwan, khususnya Shihlin Taiwan Street Snacks. Perkembangan Shihlin di Indonesia merupakan hal yang perlu disoroti konsumen, karena berkaitan dengan isu tidak halal dibeberapa titik kritis, seperti rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku (termasuk proses pemotongan hewan), penyimpanan, hingga pendistribusian. Oleh karena itu, Shihlin menjawabnya dengan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didapatkan pada 16 Januari 2020. Namun hal itu berpotensi menimbulkan peningkatan harga dan mempengaruhi willingness to pay. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Hosseini et al. (2019), yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay konsumen Muslim terhadap makanan ringan Taiwan di Indonesia dengan studi kasus Shihlin Taiwan Street Snacks. Responden merupakan 326 Warga Negara Indonesia (WNI) Muslim yang berdomisili di wilayah Indonesia, kemudian data diolah menggunakan SPSS22 dan SmartPLS3.0. Hasil penelitian menunjukan animal slaughter, halal logo, price consciousness, food quality, dan religious commitment memiliki pengaruh positif terhadap willingness to pay konsumen Muslim pada produk Shihlin di Indonesia.

---

Indonesia is a country that has a large market potential in terms of the halal food industry, thus attracting other countries to develop businesses in Indonesia, including snacks from Taiwan, specifically Shihlin Taiwan Street Snacks. The development of Shihlin in Indonesia is something that needs to be highlighted by consumers, because it is related to non halal issues at several critical points, such as the supply chains, starting from procurement of raw materials (including slaughtering processes), storage, to distribution. Therefore, Shihlin responded with halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI) obtained on January 16, 2020. However, this has the potential to increase prices and affect willingness to pay. This research is a replication of the research by Hosseini et al. (2019), which aims to analyze the factors that influence Muslim consumers' willingness to pay for Taiwanese snacks in Indonesia with case study of Shihlin Taiwan Street Snacks. Respondents are 326 Muslim Indonesian Citizens domiciled in the territory of Indonesia, then data was processed using SPSS22 and SmartPLS3.0. The results of the study show animal slaughter, halal logos, price consciousness, food quality, and religious commitment have a positive influence on Muslim consumers' willingness to pay for Shihlin in Indonesia."

"Pemilu presiden Prancis menjadi lebih dirasa penting sejak terjadiperubahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensil pada Republik V. Dan menjadi hal yang menarik bahwa sejak Pemilu presiden tahun 1988, sebuah partai ekstrem kanan yaitu Front Nasional dengan Le.Pen sebagai pemimpin yang nasionalis, rasialis dan xenophobic, berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu tersebut. Selain itu popularitasnya terns meningkat pada pemilu-pemilu presiden selanjutnya, hingga akhirnya mampu menjadi salah satukand.idat presiden dalam putaran kedua pemilu tahun 2002 kemarin. Hal tersebut menjadi menarik kruena pertama, fenomena tersebut terjadi pada negara yang mujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. edua, partai Front Nasional tersebut sebelumnya adalah pad:a· kecil yang kekurangan basis pendukung. Dan ketiga, fenomena meningK,atnya popularitas partai Front Nasional tersebut, juga dii.khti oleh keberhasilan partai-partai ekstrem kanan lainnya di Eropa pada dasawarsa terakhir, sehingga otomatis menyedot perhatianpublik lokal dan intemasional.Skripsi ini akan engangk:at faktorafaktor yang menyebabkan peningkatan suara part. Front Nasional dalam Pemilu Presiden tahun 988 tersebut.Kerangka teori utama yang di~a ai dalam menjelaskan har tersebut adalah teori partai catch-all yang dalam peng'ertian Dr. Ichsanul Amal menggambarkan partai Front Nasional sebagai partai yang roenampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijad'ikan anggotanya dengan tujuan memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program~program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Analisa dilakukan dengan mengamati sistem politik Prancis, terutama perubahannya dalam Republik V; partai-partai utama di Prancis, termasuk Partai Front Nasional; jalannya pemerintahan Mitterand dan Chirac sebagai presiden pada periode tersebut; serta kond.isi sosial ekonomi Prancis, terutama menyangkut eksistensi kaum imigran Hasilnya adalah bahwa fenomena peningkatan suara terhadap Le Pen sebagai Presiden Prancis terutama disebabkan oleh faktor kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Mitterand dan Chirac yang kurang berhasil dalam memperbaiki berbagai permasalahan internal, khususnya aspek sosial ekonomi.Keduanya lebih memfokuskan diri pada sistem presidensil yang berorientasi pada cita-c:ita de Gaulle terhadap peran Republik V Prancis di mata dunia. Di lain pihak, Le Pen dengan sikapnya yang tertuang dalam program-program politiknya, memberikan perhatian besar terhadap permasalahan sosial ekonomi tersebut.Eksistensi kaum imigran yang dianggap sebagai sumber berbagai permasalahan di Prancis, menjadi fokus utama dalam tiap kampanyenya. Sistem politik dalam Konstitusi Republik V prancis juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan suara tersebut. Dalam hal ini mencakup: Perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensil serta karakteristik sistem kepartaian di Prancis yang juga ikutmempengaruhi peningkatan suara terhadap Le Pen."

"Kerusuhan beruntun tiga kali yang dilakukan oleh TKI di Malaysia pada bulan Desember 2001 dan Januari 2002 menjadi pemicu keinginan pemerintah Malaysia memberlakukan peraturan keimigrasian terbaru: yaitu Akta Imigresen Nomor 1154 Tahun 2002. Pemberlakuan peraturan baru tersebut berdampak kepada terdeportasinya ratusan ribu TKI dari Sabah-Serawak Malaysia ke Nunukan. Kondisi Nunukan sebagai ibukota Kabupaten baru yang serba terbatas dari segi sarana, prasarana maupun aparatur membuat keadaan para TKI yang tertahan di Nunukan sangat menderita dan memprihatinkan. Tingginya jumlah TKI yang sakit dan jumlah TKI yang meninggal mencapai 70 orang menjadi bukti akan buruknya kondisi mereka.Angka tersebut sekaligus menjadi tanda lemahnya tindakan antisipasi pemerintah dalam menangani TKI deportasi tersebut. Bantuan dan perhatian pemerintah pusat diberikan pada bulan September, padahal puncak masa kritis penderitaan TKI terjadi pada bulan Agustus. Penanganan yang terlambat bahkan sikap diam tidak berbuat apa-apa tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah.Dalam kaitan itu, tesis ini berusaha menjawab faktor-faktor apa yang mempengaruhi negara sehingga terlambat dalam memberikan penanganan terhadap deportasi TKI di Nunukan. Kebijakan negara sebagai output dari proses politik yang terjadi dalam sebuah sistem politik dipengaruhi oleh faktor-faktor supra struktur, infra struktur, dan lingkungan internasional, sebagaimana disebutkan oleh Almond dalam teori-konsep sistem politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Faktor pertama supra struktur politik berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, perangkap koalisi dalam sistem pemerintahan kuasi presidensial telah menyebabkan pemerintahan Megawati dan DPR berada dalam kondisi yang problematik. Ketergantungan presiden terhadap DPR dan kepentingan DPR sebagai bagian dari pemerintahan Megawati menyebabkan kinerja kedua institusi tersebut lemah, bahkan DPR menjadi tumpul dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Megawati.Faktor kedua infra struktur politik berpengaruh positif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, kekuatan dari infra struktur seperti partai politik oposisi, LSM dan media-pers berupaya bersikap kritis melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan TKI. Perjuangan infra struktur menghadapi kendala karena sikap partai-partai besar yang terlibat dalam koalisi pemerintahan maupun yang ada di DPR cenderung tidak senang terhadap persoalan tersebut. Pertimbangannya jelas, kasus ini dapat merongrong pemerintahan koalisi Megawati.Faktor ketiga pengaruh lingkungan internasional yang dalam hal ini fokus kepada hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Faktor ketiga ini berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi. Ketegangan hubungan antara kedua negara yang dipicu oleh kerusuhan beruntun oleh TKI telah menyebabkan pemerintah Malaysia kurang respek terhadap berbagai upaya Indonesia menangani TKI deportasi. Yang lebih sulitnya lagi adalah dalam suasana hubungan seperti itu ketergantungan Indonesia terhadap Malaysia lebih besar daripada sebaliknya Malaysia terhadap Indonesia. Kapabilitas sistem politik Indonesia lebih lemah dibandingkan dengan kapabilitas sistem politik Malaysia.Dari ketiga faktor berpengaruh tersebut yang paling dominan adalah faktor supra struktur politik. Faktor ini menyebabkan negara tidak dapat memberikan penanganan yang baik terhadap TKI deportasi."