Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan umum di Filipina tahun 1986 merupakan masalah tersendiri dalam perumusan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, terutama karena Amerika Serikat memiliki pangkalan militur di Filipina yang mampu menopang politik globalnya. pemi lu yang dilaksanakan dalam situasi ketidakstabilan politik , terutama setelah terbunuhnya bekas Senator dan pomimpim oposisi Benigno Aquino, telah menjerumuskan Amerika Serikat dalam pilihan yang sulit. Apakah akan mengambil kebijaksanaan untuk tetap mempertahankan kawan lamanya, Marcos, atau sebaliknya membantu kelompok oposisi dalam menghadapai Marcos. Untuk itulah skripsi ini bermaksud membahas mengapa atau faktor faktor apa yang melandasi diambilnya kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung kelompok oposisi di bawah pimpinan Corason Aquino, sebaliknya menarik dukungannya kepada Marcos. Dalam menganalisa masalah ini, dipergunakan kerangka pendekatan dari Neuchterlein mengenai Kepentingan Nasional dan pendekatan dari Smith mengenai Kebijaksanaan luar negeri berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara. Pendekatan Neuchterlein menguraikan bahwa tindakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yang terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan menciptakan sistem internasional yang aman, kepentingan ekonomi dan kepentingan ideologi. Sedang pendekatan dari Smith didasarkan pada pendapat bahwa suatu kebijaksanaan luar negeri yang merupakan cerminan dari kepntingan nasional suatu negara, dapat berubah karena adanya perubahan perubahan di dalam negara dimatm kebijaksanaan luar negeri itu ditujukan. Namun demikian Smith juga tidak mengabaikan adanya faktor intervening, yaitu faktor faktor yang berperan dalam menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat dalam pemilu Filipina berubah setelah terjadinya perubahan perubahan di negara tersebut. Dan setelah mengantisipasikannya dengan kepentingan nasionalnya, menurut para perumus kebijaksanaan, maka kemudian Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap. Mareos."

"Ambivalensi berasal dari istilah dalam bahasa Inggris "ambivalence" yang artinya kurang lebih: Perasaan atau sikap-sikap yang bertentangan terhadap seseorang atau sesuatu yang timbul pada saat bersamaan, seperti misalnya rasa cinta dan benci (Webster's Kew World Dictionary, Second College Bdi.tipn, 1978). Sumber lain mendefinisikan Ambivalensi sebagai suatu koeksistensi dari perasaan-perasaan yang saling berlawanan terhadap seseorang, obyek atau gagasan. (En Carta, 1997)Dalam bahasa sederhana dan populer barangkali dapat diistilahkan dengan sikap "pli.n-plan", mendua, atau tidak konsisten yang punya konotasi luas. Misalnya saja sikap suatu pemerintahan terhadap negara atau negara-negara lain yang bersahabat namun pada waktu yang bersamaan juga melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan negara terkait. Kalau dalam definisi pertama perasaan cinta dan benci dapat timbul secara bersamaan dalam diri seseorang?."

"ABSTRAKSkripsi ini akan menelaah kebijaksanaan Presiden Reagan dalam penyelesaian masalah apartheid di Afrika Selatan. Tujuan kebijaksanaan Presiden Reagan dalam penyelesaian masalah apartheid adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di negara tersebut selama proses perubahan dalam politik apartheid berlangsung. Pada awal masa pemerintahannya Presiden Reagan telah menyatakan babwa. kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Afrika Selatan terancam oleh kemungkinan terjadinya perubahan politik radikal yang didukung Sovyet. Kehadiran pasukan-pasukan Kuba sebagai proxy Sovyet dipandan9 mengancam ketergantungan Barat pada mineral-mineral kritis-strategis Afrika Selatan."

"ABSTRAKDeklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 bagi bangsa Amerika mempunyai dua makna yang berbeda namun saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya seperti halnya mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Makna yang pertama adalah Deklarasi Kemerdekaan tersebut merupakan suatu pernyataan kemerdekaan bangsa Amerika dengan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah koloni Inggeris yang telah memerintah koloni Amerika tersebut kurang lebih dari satu abad. Makna kedua dari Deklarasi Kemerdekaan adalah suatu pernyataan yang universal mengenai kedudukan manusia yang diciptakan Tuhan sebagai individu yang bebas, merdeka dengan hak-hak yang tidak dapat disangkal baik dalam kehidupan yang bebas maupun dalam upaya untuk mencapai kebahagiaannya. Paragrap kedua Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 menyebutkan : We hold this truths to be self-evident: that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of this ends, it is the Rights of the People to alter or to abolish it and to institute new Government. Sedangkan untuk mengatur dan melindungi kehidupan atas kehendak rakyat dan bilamana pemerintah tersebut gagal dalam menjalankan atau melindungi hak-hak kebebasan individu tersebut maka rakyat dapat mengganti pemerintahan tersebut dengan pemerintahan yang baru. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Baik Deklarasi Kemerdekaan maupun Konstitusi Amerika, keduanya mengandung nilai-nilai dasar yang berintikan hukum asasi, individu yang bebas dan bertanggung jawab, sama dan sederajat dimata hukum dan pemerintahan bertujuan untuk mencapai kemajuan hidup yang luhur (Gabriel, 1974: 36). Deklarasi Kemerdekaan 1776 dan Konstitusi Amerika diciptakan adalah semata-semata untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat Amerika akan adanya jaminan terhadap hak-hak individu seperti: kemerdekaan, kebebasan, persamaan dan demokrasi karena hal tersebut merupakan nilai-nilai dasar dan menjadi tujuan bangsa dan negara Amerika Serikat. Perjalanan hidup bangsa dan negara Amerika membuktikan bahwa dari sejak awal berdirinya republik hingga kepada berakhirnya Perang Dunia Kedua dilanjutkan dengan krisis Perang Dingin, komitmen perjuangan Amerika adalah tetap berintikan kepada pencapaian kepentingan nasional Amerika untuk menjaga dan melindungi keutuhan wilayah serta institusinya (Crabb, 1986: 112). Sedangkan misi Amerika adalah menyebarkan nilai-nilai Amerika untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia (Nuechterlein, 1985: 8). Yang dimaksud dengan wilayah dan institusi Amerika tersebut di atas adalah menunjuk pada suatu wilayah negara yang diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik dan berbatasan dengan Negara Kanada di Utara dan Meksiko di Selatan. Negara itu adalah Amerika Serikat yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 melalui Deklarasi Kemerdekaan. Sistim pemerintahannya berdasarkan kepada Konstitusi Amerika 1787 dan demokrasi merupakan institusinya. Demokrasi adalah sistim politik dan pemerintahan dimana keputusan diambil atas kehendak rakyat (Wilson, 1986: 8). Sedangkan Profesor Herbert McCloscki menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu teori dan praktek yang berpangkal kepada suatu pandangan bahwa semua orang memiliki hasrat yang sama dan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan pemerintahan mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di badan-badan perwakilan atau pemerintahan yang dipilihnya sendiri. Singkatnya demokrasi berarti bahwa yang diperintah haruslah terlebih dahulu menyepakati siapa yang memerintahnya dan sebaliknya yang memerintah bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban kepada dan bagi yang diperintahnya (Closcki, 1948: 8)?"

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang yang bersifat unilateral - khususnya pada kebijakan perdagangan AS melalui penerapan Pasal 301 dari Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 - dalam upaya AS untuk mempertahankan industri semikonduktornya di pasar dunia. Tesis ini mencoba mencari jawaban mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan AS menerapkan kebijakan yang bersifat unilateral tersebut. Selain itu tesis ini juga menguraikan proses negosiasi Amerika Serikat - Jepang guna menindaklanjuti sengketa dagang di bidang semikonduktor hingga ditandatanganinya Perjanjian Semikonduktor di tahun 1986, yang memberikan nuansa tersendiri dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Reagan.Konflik perdagangan AS - Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh kemajuan industri Jepang di bidang semikonduktor yang mulai membahayakan kepentingan ekonomi AS, terutama menurunnya pangsa pasar bagi produk AS dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Tindakan yang diambil AS terhadap Jepang pun akhirnya juga ditujukan melindungi industri strategisnya serta untuk mengamankan pasar AS di Jepang. Sehubungan dengan negosiasi antara AS dan Jepang, dapat dikatakan bahwa konstituen domestik AS sangat terintegrasi dengan win-set yang dapat diratifikasi oleh mayoritas konstituen domestiknya. Sementara itu AS berhadapan dengan Jepang yang memiliki win-set yang sangat berbeda, yang tidak didukung oleh sebagian konstituen domestiknya (terutama manufaktur semikonduktor Jepang). Kepentingan pemerintah AS akan ditandatanganinya suatu perjanjian kebetulan sejalan dengan kepentingan politis MITI. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka MITI akan memperoleh kembali pengaruhnya di industri domestiknya. Kesamaan kepentingan antar pemerintah ini digabungkan dengan tekanan pemerintah AS (melalui gugatan dumping dan Pasal 301), meningkatkan leverage AS sehingga pemerintah Jepang terpaksa menyetujui isi perjanjian dengan AS walau sebagian domestik konstituennya menentang. Sebagai akibatnya, industri Jepang membangkang, karena MITI tidak berhasil memaksa industrinya untuk mematuhi hasil perjanjian sehingga akhirnya Jepang dikenakan sanksi pertamanya setelah Perang Dunia II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kepentingan dan motivasi AS memberlakukan Pasal 301 terhadap Jepang, terutama dalam rangka pemulihan perekonomian AS yang sedang memburuk serta menganalisis proses negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam penerapan Kebijakan Pasal 301 tersebut.Dalam mendekati permasalahan, menggunakan kerangka pemikiran dari Lopez & Stohl mengenai interaksi hubungan internasional; Nolstl mengenai tekanan ekonomi; Kissinger, Kegley & Wittkopf serta Lentner mengenai perumusan kebijakan luar negeri suatu negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan fide mengenai negosiasi serta Putnam dengan proses negosiasi melalui two-level games yang menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara kepentingan domestik dan negosiasi internasional.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan internet yang berupa data sekunder.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya AS untuk tetap mempertahankan kepemimpinannya dalam industri semikonduktor ditempuh melalui kebijakan luar negeri yang bersifat unilateral dalam bidang perdagangan melalui Pasal 301. Dari kasus semikonduktor ini, dapat dikatakan bahwa negosiasi baik di tingkat domestik maupun internasional tidak dapat dianalisa secara terpisah, namun hasil negosiasi pada Level I dan level II saling terkait dan saling mempengaruhi. Dapat juga ditambahkan bahwa bukan hanya aktor pemerintah yang dapat "bermain" dalam two-level games, namun kelompok kepentingan di masing-masing pihak juga mampu mempengaruhi dan menentukan win-set. Kelompok kepentingan tersebut juga dapat bertindak sendiri dalam mengejar kepentingannya dan mempengaruhi hasil dari suatu perjanjian."

"Orang Jepang adalah salah satu dari banyak kelompok imigran yang datang ke Amerika Serikat merajelala akhir abad ke-19. Mereka pergi dengan harapan untuk hidup yang lebih baik daripada yang mereka alami di Jepang. Mereka dikenal sebagai pekerja keras, hemat, sederhana, dan tertutup. Stereotipe tersebut akhirnya menimbulkan sikap anti dari masyarakat Amerika Serikat seiring dengan keberhasilan para imigran dalam pertanian di wilayah Pantai Barat. Selain itu, sikap anti tersebut semakin membesar dengan tetap dipertahankannya budaya dan tradisi Jepang oleh para imigrannya. Puncaknya adalah penempatan para imigran Jepang seiama masa Perang Dunia H. Pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat adalah hasil dari kekecewaan terhadap perlakuan yang diterirna para imigran. Usaha pemerintah Amerika Serikat untuk mengembalikan kepercayaan para imigran, dibayar dengan tindakan yang mengejutkan. Bagi generasi pertama imigran Jepang (Issei), mereka telah melepaskan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan yang tidak bisa mereka peroleh selama ini. Sementara bagi generasi kedua (Nisei) adalah pelepasan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang sah, dimana mereka tidak pernah memperoleh hak maupun menunjukkan kewajiban mereka. Nisei memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat mereka di tengah keadaan yang menekan, oleh masyarakat yang menuduh mereka sebagai mata-mata. Saat itu mereka hanya bisa mengandalkan sesamanya untuk meminta perlindungan dalam komunitas yang telah mereka coba tinggalkan. Hubungan dalam komunitas tersebut yang juga mempengaruhi keputusan para imigran untuk melepaskan harapan mereka di Amerika Serikat."