Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi fiskal dari konsumsi Hasil Tembakau atau Rokok telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan negara balk yang berupa penerimaan cukai maupun PPN. Hal yang menarik dari sistem pemungutan PPN atas Hasil Tembakau atau Rokok adalah bahwa pelaksanaan pemungutannya berada dalam pengawasan DJBC, walaupun kewenangan pemungutannya tetap berada pada DJP.Berdasarkan ketentuan Cukai bahwa saat pelunasan cukai atas-Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan saat terutang PPN adalah pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada pembeli. Berpedoman pada ketentuan di atas maka penentuan saat terutangnya pajak adalah berbeda, dan oleh karena pengawasan pemungutan PPN dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka timbal permasalahan tentang penentuan saat pajak terutang tersebut harus dibayar. Dengan telah dirumuskan suatu kebijakan tentang pemungutan PPN yang harus dibayar atau dilunasi bersamaan dengan saat penebusan pita cukai maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri dalam upaya untuk meminimalisasi pembayaran PPN dengan cara melakukan perencanaan pajak, balk dalam bentuk tax evasion maupun tax avoidance. Dalam penulisan tesis ini juga akan dibahas cara-cars yang biasa dilakukan oleh Pabrikan untuk melakukan perencanaan pajak, di saniping itu juga dibahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh fiskus untuk mengantisipasi segala bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri untuk dapat memasukkan penerimaan pajak lebih awal dari yang seharusnya. Dengan berpokok pangkal pada hash analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau Dalam Negeri menyimpang dari ketentuan hukum positif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 PPN 1984, di mana penyimpangan ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kaidah kecukupan penerimaan negara atau fungsi budgeter.Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi adanya klaim dari para pabrikan hash tembakau dalam negeri maka disarankan adalah dengan menambah ketentuan dalam UU PPN bahwa terutangnya pajak dapat ditetapkan saat lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"Dengan sifat dan karakteristiknya, teknologi diyakini banyak pihak sebagai media alternatif pembelajaran. Sebagai hasil inovasi, pemanfaatan internet untuk pembelajaran memerlukan kajian dan penyempurnaan. Selain itu proses difusi juga perlu terus dilakukan sehingga bisa diadopsi oleh sasaran khususnya dosen yang sering disebut sebagai agen pembaharuan dalam pendidikan. Oleh karena itu kegiatan penelitian, pengkajian, dan penyebarluasan perlu terus dilakukan.Pendekatan difusi inovasi menempatkan sikap sebagai salah sate tahapan panting dalam proses keputusan inovasi. Oleh karena itu permasalahan penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap terhadap internet sebagai salah satu kesiapan dalam mengadosi inovasi e-learning. Asumsinya bahwa sikap terhadap internet yang rnerupakan basil inovasi dipengaruhi oleh exposure informasi, kedekatan dengan teknologi komunikasi dan informasi, serta kebutuhan sebagai profesi dosen. Untuk menguji kemurnian hubungan antar variabel tersebut dikontrol dengan aspek domografi dan personality yang merupakan variabel penjelas.Studi ini merupakan multi level analysis yaitu tidak hanya meneliti pada level individu tetapi juga level organisasi, dengan cara membandingkan dua organisasi yang memiliki kondusivitas berbeda yang diduga dapat membedakan model hubungan antar variabel tersebut.Metode yang digunakan adalah survei (cross sectional survey) terhadap dosen Universitas Pendidikan Indonasia dan Universitas Pasundan Bandung dengan total sampel 140 orang. Hasil uji multiple regression, diketahui adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ketiga variabel independen dengan variabel dependen. Melalui uji elaborasi dan signifikansi perbedaan diketahui bahwa hubungan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, klas ekonomi, dan tipe kepribadian. Berdasarkan nilai standarized regression coefficients dan signifikansi diketahui terdapat perbedaan model. Organisasi yang mendukung (kondusif) menunjukan model hubungan yang signifikan, sebaliknya organisasi yang kurang mendukung terbukti tidak signifikan.Implikasi akademisnya adalah bahwa dalam penelitian difusi inovasi pada level individu perlu pula dipertimbangkan faktor lingkungan, seperti: institusi, budaya, atau faktor-faktor Iain di luar level individu. Diketahui pula masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi sikap terhadap internet yang belum dimasukan dalam model tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.Sebagai rekomendasi praktis, untuk membentuk sikap positifloptimis terhadap internet dalam organisasi yang relatif homogen ini, diperlukan kebijakan dan komitmen pimpinan organisasi dan anggotanya untuk menciptakan organisasi yang kondusif dalam mengadopsi inovasi e-learning."