Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UUSPN menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YangMaha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Permasalahan yang muncul adalah apakah tujuan Pcndidikan Nasional sudah dijabarkan, dalam bentuk adanya konsistensi intemasional diantara tujuan, fokus, strategi, mekanisme, dan usaha, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik,begitupun kesepakatan terhadap falsafah, visi dan paradigmanya yangmempengaruhi penyelenggaraan pendidikan nasional dan penyusunankurikulumnya. Di samping itu bagaimana bentuk pendidikan yang dapatmendorong terwujudnya koherensi dan komplementasi pendidikan yangdilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap pendidikan sekolah.Tesis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap rumusan danpenjabaran tujuan Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan yang terkait, dengan menggunakan teori Bromley (\989) mengenai proses kebijakan sebagai suatu hierarki (Policy Process as a hierarchy). Sedangkan hasil implementasi tujuannya direfleksikan oleh kondisi umum tentang pendidikan yang dinyatakan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif melalui teknik observasi, kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam (depth inrerview), dan dibatasi pembahasannya pada Policy Level, seperti ketetapan MPR dan UU SPN, sedangkanOrganization Level dan Operalion Level dibatasi dengan hanya melihat kondisi sccara umum manajemen Pendidikan Nasional, Kurikulum yang berlaku, kondisi dan proses pendidikan di sekolah, partisipasi keluarga dan partisipasi masyarakat. Pola interaksi yang diteliti secara kualitatif dan indikatif, adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah, pendidikan oleh keluarga, dan pendidikan masyarakat. Pemikiran Islam tentang pendidikan dan analisis relevansinya dengan Kebijakan Pendidikan Nasioanl, merupakan wacana untuk dapat menjadi masukkan bagi penyempumaan Kebijakan Pendidikan. Terlihat pemikiran Islam tersebut sangat relevan dikaitkan dengan visi, falsafah dan paradigma pendidikan, yang masih belum jelas perumusannya sampai saat ini, dan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di tingkat operasional. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya rumusan baru visi dan falsafah, dan paradigma pelaksanaan pendidikan nasional, yang mengakibatkan perlunya revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan rumusan visi dan falsafah dan paradigma yang baru."

"Karena adanya teknologi finansial yang semakin berkembang, yang berarti perpaduan keuangan dan teknologi, telah menyebar di industri keuangan, berbagai perubahan telah diantisipasi, seperti munculnya jenis layanan keuangan dan perusahaan keuangan. Menyediakan layanan keuangan, seperti pembayaran, pengiriman uang, dan pialang, perusahaan pembiayaan itu telah menyediakan, kepada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan IT baru dengan cara baru. K-bank, Bank Kakao, dll. Kami telah bekerja pada pengembangan teknologi baru, bentuk-bentuk baru dari jasa keuangan dan produk seperti bio-sertifikasi, robot-penasihat, internet banking. Di seluruh dunia, PinTech menarik perhatian sebagai mesin pertumbuhan baru industri keuangan bersama dengan revolusi industri ke-4 dan pasar diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 800 triliun won pada 2017 Gartner, 2016. Namun, konvergensi teknologi dan keuangan berarti bahwa layanan keuangan secara dramatis.

---

As the Financial technology, which means the fusion of finance and technology, has been spreading in the financial industry, a variety of changes have been anticipated, such as the emergence of new types of financial services and financial companies. Providing financial services, such as payment, remittance, and brokerage, that the finance company has been providing, to telecommunication companies and new IT companies in new ways. With the development of new technology, new forms of financial services and products such as bio certification, robot advisor, internet banking led by non financial companies such as K bank, kakao bank, etc. Worldwide, financial technology is attracting attention as a new growth engine of the financial industry along with the 4th industrial revolution and the market is expected to grow to about 800 trillion Korean won by 2017 Gartner, 2016. However, the convergence of technology and finance generally means that existing services in the financial sector are dramatically streamlining or new financial services are emerging."

"Perhatian utama penelitian ini adalah belum berhasilnya kebijakan penetapan kota Kandangan sebagai pusat pengembangan Wilayah Pembangunan "Banua Lima plus" di Propinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 6 kabupaten, karena adanya fenomena berbagai kegiatan lebih berkembang di kota Barabai. Tujuan penelitian ini untuk memberikan masukan kepada Pemkab. Hulu Sungai Selatan dalarn upaya pencapaian tujuan dan keberhasilan program GERBANG PERKOTAAN "Menuju Banua Lima plus Center".Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Gravity Mode! dan Analytical Hierarchy Process (AHP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Kandangan yang telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan, secara realitas belum berhasil menjadi "Banua Lima plus Center" karena berdasarkan analisis dengan menggunakan Gravity Model diketahui bahwa tingkat aksesibilitas kota Kandangan Iebih rendah dibandingkan dengan kota Barabai, dan dari pendekatan Model AHP, diketahui bahwa kota Kandangan mempunyai bobot yang lebih rendah dibanding kota Barabai, karena tingkat aksesibilitas dan dukungan infrastruktur yang dimiliki kota Kandangan lebih rendah dibanding kota Barabai, sehingga pelaku ekonomi lebih "memilih" kota Barabai sebagai pusat kegiatan."

"ABSTRAKHukum sebagai fenomena sosial tidak pernah bisa lepas dari konteks sosial dan politik dimana hukum itu hidup dan berkembang. Dalam pengertian itu hukum dapat dimengerti bukan hanya sebagai instrumen belaka melainkan sebagai basis berdirinya bangun sosial dan politik yang dibangun dalam setiap bentuk kehidupan sosial.Hukum liberal atau hukum modern mendasarkan diri pada positivisme untuk menemukan hukum-hukum yang tetap bagi gejala-gejala sosial. Metode positivistik menghasilkan sistem politik berbasis demokrasi dan sistem ekonomi berbasis pasar. Sistem hukum yang dihasilkan, terutama dalam kerangka politik, adalah sistem hukum yang mendasarkan dirinya pada aturan hukum atau the rule of law. Aturan hukum menjadi landasan bagi pemisahan kekuasan diantara para pemegang kekuasaan yang tujuannya adalah agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan proses check and balances dapat terjadi. Sehingga ada jaminan bagi warga negara bahwa para pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan dengan demikian keadilan hukm dapat diwujudkan. Hukum yang positivistik ini meyakini bahwa di dalam hukum ada keadilan yang dilahirkan oleh prinsip imparsial dan netralitas. Sehingga kekuasaan tidak berpihak dan keadilan dapat dimiiiki oleh semua orang tanpa pandang bulu.Namun dalam kenyataannya humanisasi yang menjadi salah satu tujuan yang mendorong lahirnya hukum liberal, dengan pengakuan hak-hak individual, tidak begitu saja mendorong terjadinya kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih adil bagi sebagian orang (yang posisinya dalam struktur dan hirarki sosial memang rendah). Kenyataan ini mendorong para pengkritik hukum liberal untuk mencari tahu apa yang sesunggulmya terjadi dalam kehidupan manusia modem yang ditopang dengan hukum liberalnya. Pencarian itu bermuara pada penemuan yang menyatakan bahwa ternyata hukum liberal tidak saja digunakan sebagai pendukung bagi kehidupan ekonomi kapitalis dan sistem politik demokratis, melainkan lebih dari itu hukum liberal jugs ditengarai oleh para kritikus hukum kritis sebagai penyebab dari terjadinya ketidakadilan yang ada dalam kehidupan sosial. Hukum dijadikan sebagai alat legitirnasi bagi hirarki sosial yang tidak adil dan timpang. Upaya yang ingin dicapai oleh para pengkritik hukum liberal, khususnya para penganut aliran hukum kritis, adalah tersadarkannnya masyarakat akan ketidakadilan yang dihasilkan oleh hukum liberal sehingga perubahan dapat dilakukan melalui rumusan hukum yang baru. Sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih adil tanpa dominasi dan penindasan."