Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi politik di Australia sampai tahun 1947 masih terdapat kontradiksi dan ketidaksatuan dalam kebijaksanaan sipil Australia terhadap Indonesia. Ketidak-tetapan kebijaksa_naan yang berhubungan dengan Hindia Belanda dan kemerdekaan Indonesia mencerminkan tidak adanya kebulatan pendapat di dalam tubuh Pemerintah Australia. Pada tahun 1945, Chifley mengatakan bahwa perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah masalah dalam negeri Belanda dan Australia tidak ingin campur tangan. Walaupun demikian, Pemerintah Australia memper_hatikan perkembangan di Indonesia sebab situasi yang tidak menentu di wilayah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran Australia bagi strategi pertahanan keamanannya. Kegagalan pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian Linggarjati telah memaksa Pemerintah Australia membawa masalah ini ke PBB. Di Dewan Keamanan EBB, Pemerintah Australia berusaha meyakinkan anggota DK-PBB bahwa masalah Indonesia-Belanda sudah saatnya ditangani PBB. Usaha Australia mulai menampakkan hasil saat DK-PBB mengeluark.an resolusi gencatan senjata dan membentuk suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Usaha inipun menunjukkan ketegakkan sikap Australia terhadap masalah Indo-nesia, yang selama ini berusaha untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi masalah tersebut. Ketegasan yang berlatar belakang dari kebijaksanaan politik Australia setelah perang, dimana Pemerintah Australia menginginkan penyelesaian secara damai di samping keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-_negara tetangganya di Asia. Dukungan Australia di DK-PBB telah menimbulkan simpati tersendiri bagi Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk mewakilinya dalam KTN. Bagi Pemerintah Australia, hal ini merupak.an kesempatan untuk mewujudkan ambisinya menjadi negara utama di kawasan Asia dan memanfaat_kan masalah ini sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di Asia, serta untuk melindungi kepentingan-kepentingan negaranya di Asia, khususnya Indonesia."

"Penulis skripsi bertujuan memberikan gambaran tentang Ostpolitik, salah satu kebijaksanaan politik luar negera. Republik Federal Jerman. Tema tersebut tidak diteliti dari sudut politik, akan tetapi lebih bersifat penggambaran sejarah yang diakronis. Melalui penelitian kepustakaan,penulis berusaha menguraikan perkembangan Ostpolitik yang telah dijalankan sejak masa Republik Weimar (1919-1933) sampai masa Willy Brandt (1969-1974). Hal ini diha_rapkan dapat memberikan gambaran tentang usaha-usaha pendekatan yang telah dijalankan oleh Jerman. Skripsi ini bertitik berat pada masa Willy Brandt, berdasarkan atas pertimbangan bahwa OstpOlitik masa ini telah berhasil dengan baik serta merupakan jalan keluar bagi masalah status quo Republik Federal Jerman. Disamping itu Repubublik Federal Jerman telah dapat ikut memberikan sum_bangan bagi politik perdamaian (detente) dengan menjalankan peranannya sebagai penengah antara kedua kekuasaan."

"ABSTRAKSemenjak Anwar Sadat berkuasa hingga tahun 1973 hubungan antara Mesir dan Libya berjalan dengan baik, bahkan untuk mengadakan program unifikasi untuk bersatu. Namun, mulai tahun 1974, hubungan ini mulai diwarnai dengan ketegangan-ketegangan berupa tindakan saling mengecam antara Anwar Sadat dengan Muammar Khadafi, pengusiran diplomat kedua negara, maupun dengan jalan mendukung tindakan tindakan subversi di negara lawan. Puncak dari permusuhan ini adalah dengan perang perbatasan Mesir-Libya pada bulan merencanakan Juli 1977. Hal yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah faktorfaktor apa yang menyebabkan Mesir pada tahun 1974 yang pada awalnya bersahabat, berbalik arah hingga memusuhi 1977, Libya. Untuk itu digunakan kerangka analisis William D.Coplin, yaitu suatu studi tentang pembuatan kebijakasanaan politik suatu negara. Coplin membagi faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan ini dalam empat katagori yaitu tingkah laku pembuat keputusan, kondisi politik dalam negeri suatu negara, kondisi ekonomi dan militer serta lingkungan internasional. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang ada. terlihat bahwa perubahan politik luar negeri terhadap Libya pada tahun 1974 1977 disebabkan perubahan perubahan yang terjadi di dalam negeri serta sebagai reaksi terhadap sikap Libya yang memusuhi pemerintahan Anwar Sadat."