Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus pendudukan Cina di Mischief Reef pada akhir tahun 1994 menandai babak baru dalam sengketa Laut Cina Selatan, yakni ketika Cina untuk pertama kalinya bersikap asertif terhadap salah satu negara ASEAN. Tindakan Cina ini setidaknya mengandung dua risiko, yakni terganggunya hubungan strategis Cina dengan negara-negara ASEAN serta semakin menguatnya dugaan tentang adanya "ancaman Cina" ("China threat ") di Asia Tenggara.Tindakan Cina tersebut menarik untuk dikaji, khususnya untuk mencari faktor-faktor yang mungkin berkaitan dengan tindakan tersebut. Dalam kaitan ini, penulis memfokuskan pembahasan pada politik domestik Cina, khususnya persaingan antar unit-unit birokrasi di dalamnya. Dengan menggunakan teori tentang proses pengambilan kebijakan (policy-making process), terutama teori Graham Allison tentang politik birokratik, penulis berusaha menjelaskan persaingan birokrasi yang terjadi dan kaitannya dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, insiden pendudukan Cina di Mischief Reef digunakan sebagai studi kasus. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persaingan antarunit birokrasi di Cina yang saling memperebutkan pengaruh dalam upaya mempertahankan dan mengedepankan kepentingan birokratiknya; menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelompok 1 unit birokrasi tertentu lebih mampu mendominasi dan memenangkan persaingan; dan menjelaskan kaitan antara dominasi kelompok 1 unit birokrasi tertentu dalam persaingan birokratik dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan, khususnya ketika Cina menduduki salah satu pulau karang di gugusan Kepulauan Spratly, yakni Mischief Reef.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah aktor utama yang saling bersaing dalam upaya mempertahankan kepentingan birokratiknya dan dalam upaya mempengaruhi kebijakan Cina, khususnya kebijakan dalam konflik Laut Cina Selatan. Aktor-aktor tersebut terdiri dari Kementrian Luar Negeri (MFA), Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan unsur-unsur dalam PLA, yakni Departemen Staf Umum (GSD), Angkatan Laut (PLA-N), dan Angkatan Udara (PLA-AF). Diantara aktor-aktor utama tersebut, PLA dan PLA-N sangat mendominasi persaingan, dan hal ini disebabkan setidaknya olch 5 (lima) faktor, yakni (1) tingginya posisi politis PLA dalam politik domestik Cina yang disebabkan oleh tragedi Tiananmen dan situasi power struggle yang menguntungkan posisi tawar-menawar PLA; (2) lemahnya MFA sebagai rival utama PLA dalam persaingan birokratik; (3) tingginya posisi elit PLA-N (yakni Admiral Liu Huaqing) dalam lingkaran elit pengambil keputusan tertinggi di Cina; (4) lemahnya GSD dan PLA-AF sebagai rival PLA-N dalam persaingan intra-PLA; (5) kemampuan PLA-N dalam mencari dan menjalankan strategi yang mengaitkan kepentingan birokratik dengan kepentingan nasional.Keterkaitan antara dominasi PLA dan PLA-N dalam politik domestik Cina pada periode sebelum pendudukan Cina di Mischief Reef dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan terutama terlihat dalam proses pembuatan kebijakan Cina tentang Laut Cina Selatan, dimana pengaruh militer Cina khususnya dalam institusi CMC sangat besar. Figur Liu Huaqing sebagai perwira senior PLA dalam CMC yang sekaligus memiliki kedudukan dalam lingkaran elit tertinggi Cina, yakni Komite Tetap Politbiro kemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap munculnya kebijakan Cina yang asertif di Laut Cina Selatan pada umumnya, dan pendudukan di Mischief Reef pada khususnya. Meskipun tidak dapat dipastikan bagaimana CMC dan Liu Huaqing mempengaruhi proses pengambilan keputusan tentang kebijakan Cina Laut Cina Selatan, namun dengan melihat besarnya wewenang CMC dan tingginya kedudukan Liu dalam sistem politik Cina serta prestise yang menyertainya sebagai seorang veteran masa revolusi, bisa diperkirakan bahwa pengaruh Liu sangat besar dalarn mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut.Kemampuan PLA dan PLA-N untuk mendominasi persaingan birokratik terhadap rivalrivalnya tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti power, prosedur dan aturan main yang cenderung menguntungkan kedua institusi tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup politik domestik Cina, yang antara lain ditandai oleh meningkatnya peran militer dalam proses politik. Peningkatan peran tersebut merupakan disebabkan oleh proses suksesi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya serta proses adaptasi yang dilakukan oleh institusi-institusi politik Cina dari waktu ke waktu."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Skripsi ini membahas tentang reformasi negara sosialis dalam sudut pandang ekonomi politik dari negara bersistim ekonomi sosialistis bergeser menjadi sistim ekonnmi yang cenderung kapitalistis. Sebagai studi kasus dipilih Republik Rakyat Cina karena beberapa alasan relevansinya. Reformasi ini melanda hampir semua nogara komunis, menyusul fenomena ekonomi politik dalam dua dekade terakhir di mana peran sektor negara dalam perekonomian di negara berkembang cenderung menurun. Tujuan studi ini adalah mengkaji motivasi ditempuhnya reformasi, apa dan bagaimana reformasi yang dilakukan serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Torutama reformasi ini dibahas dalam kerangka privatisasi yang meliputi denasionalisasi, deregulasi sorta desentralisasi. Mengingat khasnya sebuah perekonomian sosialis, maka diuraikan terlebih dulu bagaimana keadaan Cina sebelum ditempuhnya reformasi pada tahun 1978 oleh Deng Xiaoping. Terutama dideskripsikan gambaran sebuah perekonomian sosialis dengan indikator serta pembagian sektor ekonominya di mana tidak dikenal mekanisme pasar, dianut Perencanaan sentralisasi oleh negara, adanya pemilikan yang kolektif, serta paham egaliter. Motivasi Cina melakukan reformasi adalah ak4hat gagainya sistim sosialis memajukan perekonomiannya. Hal ini terlihat pada rendahnya tingkat pertumbuhan Ekonomi, menurunnya.pendapatan nasional, ambruknya pertanian sebagai lahan keria sebagian besar rakyat, beratnya beban pengeluaran negara, terjadinya ingfisiensi, rendahnya produktivitas, serta ditempunnya cara kekerasan oleh negara. Sebeium ditempuh reformasi ekonomi, dilakukan lebih dulu reformasi ideologi. 'Perdebatan ideologis meliputi pertanyaan diseputar mekanisme atau perencanaan sentralisasi oleh negara atau tidak, kompetisi atau tidak serta disentralisasi atau tidak. Dalam perdebatan ideologis ini mulai diperkenalkan mekanisme pasar beserta segala pendekatannya. sendiri ditempuh baik di sektor portanian, industri, maupun dalam kebijakan ekonomi luar negeri. Terlihat jelas bahwa Cina melakukan reformasinya secara bertahap dengan menerapkan sequencing reformasi. Reformasi ditempuh dencian kebijakan makro yang komprehensif. Secara ringkas Cina telah mengijinkan pemilikan pribadi di sampinq pemilikan kolektif, menggunakan kekuatan pasar dalam penentuan.harga dan alokasi barang selain tetap mengutamakan perencanaan sentral, serta mencoba memakai insentif materi untuk merangsang produktivitas. Namun dalam kerangka privatisasi, walaupun terjadi denasionalisasi dari perusahaan negara kepada badan otonom, perubahannya bejumlah signifikan. Sebagian besar industri masih menjadi milik negara. Demikian pula, karena baru mulai diperkenalkan kompetisi pasar, deregulasinya masih jauh dari signifikan. Posisi pemerintah pusat tetap dominan, desentralisasi yang ditempuh belumlah maksimal. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa reformasi di Cina mampu meningkatkan prestasi perekonomiannya baik secara makro maupun mikro. Suksesnya reformasi tersebut karena Cina memprioritaskan industri dengan sangat memperhatikan kemajuan sektor pertanian. Sektor-sektor di mana investasi yang terbatas dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat, seperti industri ringan dan medium, diprioritaskan. Hasilnya adalah pesatnya pertumbuhan sektor pertanian sehingga sebagaian besar rakyat ikut menikmati hasil reformasi. Dirangsang pula adanya investasi asing dengan segala fasilitasnya. Akibatnva reformasi didukung kuat rakyatnya sendiri. Setelah petani diangka€, pekerja dan manajer juga ditingkatkan upahnya, serta diraih pula dukungan militer. Adanya zone ekonomi khusus juga merupakan picu keberhasilan reformasinya. Bagi indonesia yang ternyata memiliki karakteristik ekonomi hampir sama dengan RRC, Cina merupakan kompetitor dalam berbagai upaya untuk merangsang investasi asing, meningkatkan perdagangan luar negeri serta meningkatkan industrinya. Indonesia masih harus melanjutkan langkah-langkah privatisasi (deregulasi dalam istilah umum di Indonesia) nya secara kons,isten untuk mampu munghadapi tantangan baru dalam era globalisasi ini. "