Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai garis kebijaksanaan luar negeri AS terhadap Panama dan tindakan konkrit dari garis kebijaksanaan tersebut. Pembahasan dibatasi pada periode 1983- 1989. Salah satu pilar tradisional kebijaksanaan AS terhadap negara-negara di kawasan luar negeri Amerika Latin, Panama khususnya, adalah Doktrin Monroe. Doktrin ini mengisyaratkan tidak dikehendakinya campur tangan pihak asing di wilayah halaman belakang AS tersebut. Di tingkat global, kebijaksanaan luar negeri AS terutama pada masa pemerintahan Ronald Reagan tetap tidak dapat melepaskan diri dari pilar tradisional tersebut, Itulah sebabnya setiap persoalan yang muncul di wilayah halaman beladangnya itu tidak dapat dilepaskan dalam konteks persaingan Timur-Barat. Sekalipun perkembangan iklim internasional di penghujung dekade 80an ini menunjukkan perubahan yang mengejutkan dalam pola hubungan negara-negara adi daya, dak menggoyahkan tekad AS untuk mempertahankan garis kebijaksanaannya terhadap wilayah Amerika Latin. tetap ti- Di Panama pengaruh dan kehadiran AS tak pelak lagi kan yang terbesar dibandingkan dengan negara manapun, memburuknya hubungan AS - Panama sejak paruh pertama dekade 80an, ditambah dengan situasi politik domestik Panama yang semakin tidak menentu, telah mengundang reaksi Gedung Putih untuk lancarkan sanksi-sanksi ekonomi serta tekanan tekanan diplomatik. merume- Pada masa pemerintahan Ronald Reagan dan dilanjutkan oleh penggantinya, George Bush, sanksi - sanksi ekonomi dan tekanan-tekanan diplomatik tersebut ternyata tidak mencapai hasil sebagaimana yang mereka harapkan selama ini. Itulah sebabnya bagi George Bush pilihan melakukan intervensi militer merupakan jalan pemecahan yang terbaik."

"ABSTRAKSemenjak Anwar Sadat berkuasa hingga tahun 1973 hubungan antara Mesir dan Libya berjalan dengan baik, bahkan untuk mengadakan program unifikasi untuk bersatu. Namun, mulai tahun 1974, hubungan ini mulai diwarnai dengan ketegangan-ketegangan berupa tindakan saling mengecam antara Anwar Sadat dengan Muammar Khadafi, pengusiran diplomat kedua negara, maupun dengan jalan mendukung tindakan tindakan subversi di negara lawan. Puncak dari permusuhan ini adalah dengan perang perbatasan Mesir-Libya pada bulan merencanakan Juli 1977. Hal yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah faktorfaktor apa yang menyebabkan Mesir pada tahun 1974 yang pada awalnya bersahabat, berbalik arah hingga memusuhi 1977, Libya. Untuk itu digunakan kerangka analisis William D.Coplin, yaitu suatu studi tentang pembuatan kebijakasanaan politik suatu negara. Coplin membagi faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan ini dalam empat katagori yaitu tingkah laku pembuat keputusan, kondisi politik dalam negeri suatu negara, kondisi ekonomi dan militer serta lingkungan internasional. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang ada. terlihat bahwa perubahan politik luar negeri terhadap Libya pada tahun 1974 1977 disebabkan perubahan perubahan yang terjadi di dalam negeri serta sebagai reaksi terhadap sikap Libya yang memusuhi pemerintahan Anwar Sadat."

"Situasi politik di Australia sampai tahun 1947 masih terdapat kontradiksi dan ketidaksatuan dalam kebijaksanaan sipil Australia terhadap Indonesia. Ketidak-tetapan kebijaksa_naan yang berhubungan dengan Hindia Belanda dan kemerdekaan Indonesia mencerminkan tidak adanya kebulatan pendapat di dalam tubuh Pemerintah Australia. Pada tahun 1945, Chifley mengatakan bahwa perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah masalah dalam negeri Belanda dan Australia tidak ingin campur tangan. Walaupun demikian, Pemerintah Australia memper_hatikan perkembangan di Indonesia sebab situasi yang tidak menentu di wilayah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran Australia bagi strategi pertahanan keamanannya. Kegagalan pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian Linggarjati telah memaksa Pemerintah Australia membawa masalah ini ke PBB. Di Dewan Keamanan EBB, Pemerintah Australia berusaha meyakinkan anggota DK-PBB bahwa masalah Indonesia-Belanda sudah saatnya ditangani PBB. Usaha Australia mulai menampakkan hasil saat DK-PBB mengeluark.an resolusi gencatan senjata dan membentuk suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Usaha inipun menunjukkan ketegakkan sikap Australia terhadap masalah Indo-nesia, yang selama ini berusaha untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi masalah tersebut. Ketegasan yang berlatar belakang dari kebijaksanaan politik Australia setelah perang, dimana Pemerintah Australia menginginkan penyelesaian secara damai di samping keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-_negara tetangganya di Asia. Dukungan Australia di DK-PBB telah menimbulkan simpati tersendiri bagi Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk mewakilinya dalam KTN. Bagi Pemerintah Australia, hal ini merupak.an kesempatan untuk mewujudkan ambisinya menjadi negara utama di kawasan Asia dan memanfaat_kan masalah ini sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di Asia, serta untuk melindungi kepentingan-kepentingan negaranya di Asia, khususnya Indonesia."

"Pemilihan umum di Filipina tahun 1986 merupakan masalah tersendiri dalam perumusan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, terutama karena Amerika Serikat memiliki pangkalan militur di Filipina yang mampu menopang politik globalnya. pemi lu yang dilaksanakan dalam situasi ketidakstabilan politik , terutama setelah terbunuhnya bekas Senator dan pomimpim oposisi Benigno Aquino, telah menjerumuskan Amerika Serikat dalam pilihan yang sulit. Apakah akan mengambil kebijaksanaan untuk tetap mempertahankan kawan lamanya, Marcos, atau sebaliknya membantu kelompok oposisi dalam menghadapai Marcos. Untuk itulah skripsi ini bermaksud membahas mengapa atau faktor faktor apa yang melandasi diambilnya kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung kelompok oposisi di bawah pimpinan Corason Aquino, sebaliknya menarik dukungannya kepada Marcos. Dalam menganalisa masalah ini, dipergunakan kerangka pendekatan dari Neuchterlein mengenai Kepentingan Nasional dan pendekatan dari Smith mengenai Kebijaksanaan luar negeri berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara. Pendekatan Neuchterlein menguraikan bahwa tindakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yang terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan menciptakan sistem internasional yang aman, kepentingan ekonomi dan kepentingan ideologi. Sedang pendekatan dari Smith didasarkan pada pendapat bahwa suatu kebijaksanaan luar negeri yang merupakan cerminan dari kepntingan nasional suatu negara, dapat berubah karena adanya perubahan perubahan di dalam negara dimatm kebijaksanaan luar negeri itu ditujukan. Namun demikian Smith juga tidak mengabaikan adanya faktor intervening, yaitu faktor faktor yang berperan dalam menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat dalam pemilu Filipina berubah setelah terjadinya perubahan perubahan di negara tersebut. Dan setelah mengantisipasikannya dengan kepentingan nasionalnya, menurut para perumus kebijaksanaan, maka kemudian Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap. Mareos."