Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai dinamika persenjataan Indonesia akibat peningkatan kapabilitas militer China. Teori yang digunakan adalah Balance of Threat oleh Stephen M Walt dan Model Action Reaction oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data.Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan empat indikator Balance of Threat, China dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi Indonesia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa indeks perbandingan kekuatan China dan Indonesia terpaut sangat jauh, selain itu berdasarkan indikator model action reaction, Indonesia cenderung melakukan Arms Reduction.

---

This thesis researches about Indonesia?s arms dynamic in reaction of China?s increasing military capability. Balance of Threat by Stephen M. Waltz and Action Reaction Model by Barry Buzan are the theories used in this research. This thesis uses a quantitative research method as means of collecting data.

This research concludes that from the four indicators of the Balance of Threat theory, China is categorized as a threat for Indonesia. This research also reveals that the power comparative index between Indonesia and China is very large . Also based on the indicator from the action reaction model, Indonesia is moving towards an Arms Reduction process."

"Buku ini merupakan terbitan karya tesis dari penulis, yang diterbikan di Universitas Indonesia. Perkembangan kekuatan ekonomi dan militer China, dan secara geografis China dekat dengan Indonesia dan Asia Tenggara akan mempengaruhu hubungan khususnya keamanan dengan Indonesia. Buku ini membahas China sebagai mitra strategis; China sebagai potensi ancaman; postur pertahanan dan alutsista China serta Indonesia; dan dnamika persenjataan Indonesia-China."

"Tesis ini membahas mengenai Pengaruh pengembangan senjata Iran terhadap stabilitas keamanan di Timur Tengah. Persenjataan yang difokuskan dalam penulisan tesis ini adalah persenjataan konvensionalnya. Persenjataan konvensional merupakan persenjataan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara Militer Iran disamping juga untuk memenuhi kebutuhan personel Militer Iran. Dinamika persenjataan konvesional Iran memberikan pengaruh terhadap perkembangan keamanan regional di Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah yang sebelumnya telah memiliki berbagi konflik yang berlarut-larut, ditambah dengan adanya perkembangan persenjataan konvensional tersebut, membuat konflik serta ketegangan kawasan terhadap kemungkinan ancaman Iran. Dalam perspektif Iran dibawah pemerintahan Ahmadinejad, pengembangan persenjataan konvensional Iran ditujukan untuk sistem pertahanan Iran yang bersifat defensif sekaligus menjadi kekuatan yang signifikan di kawasan regional Timur Tengah. Hal ini membuat terjadinya security complexes di kawasan tersebut.

---

This thesis examines the influence of the development of Iran's weapons to security and stability in the Middle East. Weaponry that are focused in this thesis is conventional. Conventional weaponry is weaponry that used for Navy, Army and Air Force in addition to the Iranian military. The dynamics of Iranian conventional weapons influences regional security in Middle East. Middle East region who have previously had shared the protracted conflict, added with the development of conventional weapons, making the conflicts and tensions the region to the possibility of Iranian threat. In the perspective of the Iranian government under Ahmadinejad, the development of Iranian conventional weapons is aimed for Iran's defense system as well as a significant force in the Middle East region. This makes the occurrence of security complexes in the region of Middle East."

"ABSTRAKAmerika menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat menunjukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China pada periode yang sama, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi peningkatan intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010.

---

ABSTRACTUnited States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010.United States security strategy in this period showed an increase in the intensity ofdefensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese militarycapabilities over the period 2002-2010, which China could potentially takeoffensive action and threaten the United States. This thesis focused on thequestion of why the strategy of the United States experienced an increase indefensive intensity against China, which its military capabilities have increased inthe years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemmatheory, in a series of hypothesis testing. The findings in this thesis reveal that theintensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the securitydilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations ofUnited States defensive advantage and China offensive-defensive that can not bedistinguished. Defensive nature of the security strategy of the United Statesallowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularlythrough increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well asthrough increased cooperation in the period 2006-2010."

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"Tesis ini membahas tentang ironi respon Taiwan di bawah Pemerintahan Presiden Chen Shui-bian pada 2000-2008, terhadap dampak peningkatan kapabilitas militer China. Pada periode tersebut, strategi militer China bertransformasi menjadi menyerang, namun Taiwan justru tidak meningkatkan, dan bahkan menurunkan, kapabilitas militernya. Dalam penelitian kualitatif dengan disain deskriptif ini, penyusun menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon Taiwan terhadap kpeningkatan kapabilitas militer China di tengah-tengah dilema keamanan yang mereka alami. Akhirnya, penyusun menyarankan China dan Taiwan untuk menggalang kerjasama melalui forum resmi atau tidak resmi, demi mencegah meletusnya konflik terbuka di sekitar Selat Taiwan.

---

This Thesis is about the ironic of Taiwan;s respond in the period of President Chen Shui-bian (2000-2008) towards the China;s military capability building. In that period of time, China's military strategy transform into attacking format, while Taiwan tend not to increasing it's military capability, but seem to downgrading it;s military capability. In this qualitative research along with description design, writers will explain some factors that influencing Taiwan's respond towards China's military capability building in the middle of security dilemma among them. At the end, writers suggests that China and Taiwan must cooperate through both official or un-official organization, in order to avoid warfare at the Taiwan Strait."

"World maritime axis has been launched by President Joko Widodo, and its implementation is being overseen by the Indonesian parliament (DPR RI). Countries from inside and outside of the southeast Asia region show their own different responses, particularly connected with infrastructure development policy and law enforcement on the field. This essay is part of a comprehensive research report on the Indonesian new government's policy under Joko Widodo and the responses of other countries toward them, which discloses different reactions, arguments, reason and responses. The research was conducted in 2015 in provinces of Sumatera, Mollucas and Papua, whose data gathering is carried out by using library studies, focus group discussions, and in-depth interview with decision makers and experts on maritime sector development. Data analysis applied a qualitative method. Its findings reveal inconsistent responses of foreign countries in giving foreign investments for infrastructure development, and their critical views, and moreover, assertive towards law enforcement in the Indonesia water. "