Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 62517 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1979
S7854
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usman Arief
"Selat Malaka adalah selat yang terletak diantara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pada bagian yang lebarnya kurang dari 24 mil, maka laut wilayah dua dari tiga negara tersebut berhimpitan. Selat Malaka mempunyai arti penting karena salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Diinformasikan dalam Asia Research Bulletin bahwa pelayaran di Selat Malaka itu semakin meningkat dan kini merupakan selat yang paling ramai di dunia sesudah Selat Dover.
Arti penting Selat Malaka semakin bertambah dengan telah diproduksinya kapal-kapal tanker raksasa untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah melewati Selat Malaka ke negara-negara Timur Jauh, terutama Jepang yang 90% kebutuhan minyaknya diangkut melalui selat ini. Disamping iu Selat Malaka juga merupakan jalur air penting untuk kegiatan pelayaran dengan berbagai macam dagangan ekspor/impor dari berbagai negara.
Seiring dengan perkembangan waktu, makin lama kapal-kapal tanker itu semakin besar dan kemampuan Selat Malaka yang sempit, dangkal dan ramai itu makin lama makin terbatas untuk melayani tanker-tanker raksasa yang semakin lama semakin besar itu. Dengan demikian, maka makin lama makin seringlah terjadi kecelakaan kapal-kapal tanker raksasa di selat tersebut yang membawa bencana pengotoran laut kepada negara-negara pantai yang selanjutnya mempengaruhi kelestarian lingkungan laut dan kehidupan rakyat negara pantai tersebut. Padahal sekarang, sebagian besar kegiatan produksi minyak terdapat diperairan Indonesia bagian Barat, khususnya sepanjang Selat Malaka dan. Singapura.
Pencemaran laut yang dapat menganggu kelestaraian lingkungan laut karena pertama adanya tumpahan minyak selain berasal dari adanya kegiatan angkutan laut misalnya terjadi kebocoran kapal, maupun kecelakaan kapal karena kandas, tabrakan, atau pecah, kedua adanya kegiatan produksi minyak lepas pantai. (pencemaran oleh minyak), termasuk bila terjadi kebocoran pada pipa penyalur, dan tanki penyimpanan minyak produksi lepas pantai. Mengingat Selat Malaka merupakan penghasil minyak terbesar, ada?"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Budi Setiawan
"Selat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."
2010
T33328
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Doyo Prasojo
"ABSTRAK
Selat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia.
Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T33338
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
KAJ 12(1-4) 2007
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sukoco
"Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya.
Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya.
Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka.
Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.

This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us.
This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear.
The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies.
The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits.
This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20237
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Darma
"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

ABSTRACT
This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lintang Suproboningrum
"ABSTRAK
Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

ABSTRACT
Name Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery"
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Meganingratna
"ABSTRAK
Penelitian ini menggambarkan tentang efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh
Indonesia, Malaysia dan Singapura di dalam pengamanan selat Malaka setelah
terjadinya peristiwa 11 September 2001 hingga tahun 2010 yang telah mengubah
ancaman dan tantangan keamanan di kawasan ini. Penelitian ini merupakan
penelitian yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh littoral states
dalam pengamanan selat Malaka ini sangat di pengaruhi oleh banyak alasan
sehingga bentuk bentuk kerjasama di Asia tenggara antara littoral states terbatas
bahkan hingga pasca peristiwa 11 September 2001. Secara historis perompakan
dan terorisme maritim memang bukan merupakan masalah yang dianggap
penting. Akibatnya ada keengganan untuk bekerjasama pada isu tersebut. Adanya
peristiwa 11 September 2001 dan beberapa kejadian lain yang berhubungan
dengan terorisme akhirnya membuat littoral states mengubah persepsinya pada
berbagai masalah yang sebelumnya diyakini bukan sebagai ancaman pada masa
lalu. sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan kerjasama keamanan
maritim secara lebih luas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan
dinamisme perkembangan maritim dalam batas teritorial setiap negara

Abstract
This study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,
Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11
September 2001 that have changed the threats and security challenge in the
region. This research is a quantitative study with secondary data. Study concluded
that the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing the
Malacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation in
Southeast Asia between the littoral states is limited even after the events of
11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is not
an issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on the
issue. The existence of the event of 11 September 2001
and some other events related to terrorism ultimately make littoral states to
change their perception on various issues that were previously believed to be not
as a threat in the past. So it is important to interpret maritime security
cooperation more broadly so that is expected to meet the challenges and
dynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

Abstract
This study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,
Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11
September 2001 that have changed the threats and security challenge in the
region. This research is a quantitative study with secondary data. Study concluded
that the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing the
Malacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation in
Southeast Asia between the littoral states is limited even after the events of
11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is not
an issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on the
issue. The existence of the event of 11 September 2001
and some other events related to terrorism ultimately make littoral states to
change their perception on various issues that were previously believed to be not
as a threat in the past. So it is important to interpret maritime security
cooperation more broadly so that is expected to meet the challenges and
dynamism in the development of maritime territorial limits of each country."
2012
T30452
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jusuf Dharma Senoputro
"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasikan dan menjabarkan kondisi Selat Malaka dan bentuk-bentuk perompakan yang sesungguhnya terjadi di kawasan perairan ini guna menetapkan solusi penanganan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2003-2004, karena berdasarkan Iaporan IMB (International Maritime Bureau) pada saat ini kasus-kasus perompakan dan pembajakan di wiiayah perairan Selat Malaka meningkat dan teiah meresahkan berbagai pihak yang menggunakan laut sebagai media perhubungan, perdagangan dan transportasi.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan. Secara geografis, Indonesia lerletak di persilangan dunia menempatkan perairannya mengalir arus lalu Iintas barang dan jasa dan ke Afrika, Timur Tengah, Timur Jauh, Australia bahkan daratan Eropa dan Amerika, oleh sebab itu bagi bangsa-bangsa di dunia, sebuah pelayaran yang aman di perairan Indonesia merupakan suatu keharusan.
Apabila alur-alur pelayaran yang ada di Indonesia terganggu, seperti perompakan dan pembajakan, maka dapat dibayangkan kerugian yang ditimbulkan baik di bidang ekonomi, iingkungan serta kerugian polilik dan diplomasi yang tentunya dapat merugikan nama baik Indonesia di mata dunia internasional, dan akan menyandang predikat perairan yang rawan.
Oleh karena itu, sejumlah pengamat menilai bahwa apabila selat yang melewati pesisir Indonesia, Malaysia dan Singapura ini terganggu, maka dapat melumpuhkan perdagangan dunia selama berbulan-bulan. Sementara masalah keamanan sepanjang selat ini adalah tanggung jawab tiga negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu ketiga negara tersebut sejak lama telah menjalin kerja sama pengamanan di wilayah perairan ini dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malindo antara Indonesia dengan Malaysia dan Patkor lndosin antara Indonesia dengan Singapura. Kemudian Patkor tersebut ditingkatkan dari kerjasama bilateral menjadi kerjasama trilateral yaitu Patkor Malsindo (Malaysia, Singapura dan Indonesia) yang diresmikan pada tanggal 20 Juli 2004 di Selat Malaka.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak digelamya Patroli Terkoordinasi tiga negara (Trilateral) antara Malaysia, Singapura dan Indonesia dengan sandi Malsindo di Selat Malaka, tingkat kejahatan di perairan tersebut mulai menurun. Dulu, para perompak leluasa beroperasi di Selat Malaka, tetapi sejak digelarnya Patroli Terkoordinasi yang melibatkan 17 kapal perang, tidak ada ruang Iagi bagi mereka. Selain itu, indikasi menurunnya tingkat kejahatan di Selat Malaka terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh para kapal-kapal pelintas perairan tersebut. Sebelum ada Patkor Trilateral, paling sedikit ada 9 laporan kejadian tiap bulannya, sedangkan sekarang sudah menurun menjadi 4 laporan setiap bulannya.
Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki 17.506 pulau dan luas perairan sekitar 5,8 juta km2 serta dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, maka Indonesia harus memiliki Angkatan Laut yang kual dan mampu menjamin tercapainya keamanan dan kedaulatan negara di laut Serta mampu melaksanakan proyeksi kekuatan apahila sewaklu-waktu dibutuhkan.
Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali membangun dan mengembangkan Angkatan Laut yang kuat guna menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut, serta melindungi segenap kepentingan nasional di Iaut. Bagi negara maritim besar seperti Indonesia, Angkatan Laut yang kuat bukan merupakan sebuah kemewahan, melainkan merupakan sebuah kebutuhan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T 22153
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>