Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelahiran negara-negara baru di Asia Tengah pada awal 1990-an yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan pasta runtuhnya Uni Soviet telah memunculkan dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, baik intra negara-negara Asia Tengah maupun dengan negara lain di luar kawasan Asia Tengah.Dinamika tersebut menimbulkan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara Asia Tengah, antara lain masalah-masalah di perbatasan, perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, separatisme dan fundamentalisme agama. Adanya masalah-masalah tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan regional sehingga menjadikan kawasan Asia Tengah rawan akan konflik baik yang berasal dari dalam kawasan maupun di luar kawasan. Guna menjembatani hal tersebut negara-negara Asia Tengah bersama-sama dengan Rusia dan Cina pada 15 Juni 2001 mendeklarasikan berdirinya Shanghai Cooperation Organisation (SCO).Eksistensi SCO menandai interaksi dan kerjasama baru dalam komunitas internasional di antara aktor-aktor yang di masa lalu berkonfrontasi serta merupakan tonggak untuk menangani masalah-masalah keamanan kawasan di Asia Tengah. Pada dasarnya eksistensi SCO bukan saja merupakan wadah interaksi intra regional antar kekuatan regional di Asia Tengah dan sekitarnya, namun juga wadah interaksi antar aktor-aktor dunia di kawasan tersebut. Interaksi tersebut dengan segala dinamikanya akan sangat berpengaruh pada pola hubungan internasional secara keseluruhan.Hal ini disebabkan bahwa di kawasan Asia Tengah setidaknya tiga negara hak veto Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Rusia dan Cina saling berinteraksi secara langsung saat ini dan ke depan dan hal ini akan sangat berpengaruh pada negara-negara lain di luar kawasan tersebut.Dalam pembahasan tentang SCO ini, digunakan pendekatan konsep security communities seperti yang diungkap oleh Emanuel Adler dan Michael Barnett. Bentuk security communities lebih menekankan pentingnya kerjasama regional yang dapat memainkan peran perdamaian (peace role) dan berusaha untuk mengelola resolusi konflik antar negara anggota. Konsep ini juga merupakan model yang telah digagas oleh Karl W. Deutsch, dimana menggambarkan dinamika hubungan kerjasama negara-negara dalam melakukan tindakan resiprositas yang menyebar secara merata (diffuse-reciprocity) dalam melakukan interaksinya guna mengatasi perang atau konflik militer. Security communities pada hakekatnya bertujuan untuk mengubah norma dan sikap anggotanya untuk menciptakan penyelesaian masalah keamanan secara damai dengan menghindari adanya penyelesaian yang bersifat kekerasan sehingga dapat memperburuk hubungan antar negara.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menerapkan pendekatan analisis data, sejarah dan fakta mass kini. Metode tersebut bersifat konfigurasional dan bersifat histories. Guna mendukung metode ini, dilakukan pengumpulan data dalam penelitian berdasarkan penelitian kepustakaan, baik berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah dan internet. Sedangkan pengolahan data dilakukan sesuai tingkat reliabilitas dan validitas serta disajikan dalam bentuk kualitatif.Dengan adanya SCO, akan menjadikan organisasi ini sebagai penyeimbang bagi hubungan antar bangsa serta menjadi pelopor dalam menuju multipolarisasi dunia dan penciptaan security communities. Dengan perubahan dunia dari bipolar menuju unipolar dan kini menuju multipolar, SCO yang mengedepankan security communities memiliki prospek guna berperan secara lebih siginifikan dalam hubungan antar bangsa dalam kawasan Asia Pasifik secara umum dan Eurasia secara khusus."

"Pada saat Partai Buruh berkuasa di Canberra, mereka menghadapi dua persoalan yaitu : pertama, persoalan intern yaitu terpuruknya perekonomian nasional Ausatralia diakibatkan hutang luar negeri yang membengkak. Ke dua, persoalan ektern yaitu perubahan tatanan hubungan internasional yang drastis dikarenakan runtuhnya Uni Soviet, dan issue-issue internasional pun turut berubah.Perubahan tersebut, malah dijadikan jalan keluar pemerintah Australia untuk menggairahkan kembali perekonomian nasionalnya dengan merespon usulan pemerintah Jepang tentang pembentukan suatu komunitas ekonomi di kawasan Asia Pacific yang kemudian dikenal dengan sebutan APEC. Kawasan Asia Pasifik, bagi pemerintah Australia merupakan pasar yang potensial bagi barang-barang komoditinya. Sehingga akan meningkatkan devisanya. Upaya yang dilakukan pemerintah Australia tersebut sebagai daya tarik penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam.APEC adalah sebuah kerjasama regional yang sifatnya terbuka (Open Regionalism), multilateral dan informal. Sehingga negara-negara kawasan bisa saling berdialog membahas persoalan ekonomi kawasan dan dunia tanpa adanya hambatan ideologi, dan politik. Jelas hal ini sangat menguntungkan pemerintah Australia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu perbaikan ekonomi domestiknya. Sehubungan hal itu, maka penulis menggunakan Teori National Interest dan Open Regionalism atau New Face of Regionalism. Dalam teori national interest, penulis mengambil pemikiran dari Fred.A. Sondermann yaitu setiap negara pada umumnya akan mengupayakan tercapainya target minimal dari kepentingan nasional yang berupa national survival.Wacana tentang Open Regionalism sebagai alternatif pemecahan masalah kawasan muncul setelah usainya perang dingin (Post Cold War). Masyarakat internasional tidak lagi terkotak-kotak secara ideologi. Sehingga memungkinkan terjadinya kontak terbuka antar negara yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu kerjasama regional.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasionalnya yang sedang terpuruk, pemerintah Australia sangat mengharapkan forum kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik (APEC). Menurut pandangan pemerintah Australia, wadah kerjasama ekonomi tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dunia saat ini yang interdependensi. Dalam hal ini, pemerintah Australia tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan terhadap ancaman bahaya komunis lagi terutama dari Uni Soviet. Dan, ia dapat dengan bebas meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara yang secara ideologi berbeda, seperti RRC, Vietnam dan lainnya."

"Fenomena regionalisme ekonomi yang berlangsung di kawasan Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan regionalisme ekonomi yang terjadi di kawasan lainnya. Karakteristik utama dari regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik adalah prinsip open regionalism. Pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan prinsip open regionalism dapat ditelaah melalui eksistensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC merupakan pelopor kerangka kerja sama ekonomi regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik yang berfokus pada agenda liberalisasi perekonomian regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk meneliti eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui metode kronologi. Berdasarkan metode kronologi, penulisan tinjauan literatur ini membagi periodisasi perkembangan kajian literatur tentang APEC ke dalam tiga periode yang berbeda. Tiga periode perkembangan kajian literatur tentang APEC tersebut terbagi menjadi (1) Periode I (Formative Years, 1990-1994), (2) Periode II (Stagnation Years, 1995-2001), dan (3) Periode III (Adjustment Years, 2002-2009). Penulisan tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa terdapat lima isu dominan yang berkaitan erat dengan eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, antara lain isu kepemimpinan, isu pembentukan kerja sama, isu pembentukan institusi, isu integrasi regional, dan isu tata kelola regional. Penulisan tinjauan literatur ini juga mengamati bahwa dalam kondisi internasional dan regional Asia-Pasifik yang terkini, APEC mengalami peralihan fokus pada agenda kerja sama ekonomi regionalnya, yang pada awalnya berfokus pada agenda liberalisasi ekonomi regional menjadi agenda integrasi ekonomi regional.

---

The phenomenon of economic regionalism which occurs in the Asia-Pacific region after the end of the Cold War has unique and distinct characteristics compared to the economic regionalism that happens in other regions. The main characteristic of economic regionalism that takes place in the Asia-Pacific region is the principle of open regionalism. Further comprehension of the phenomenon of economic regionalism in the Asia-Pacific region and also the principle of open regionalism can be examined through the existence of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC is the pioneer of the framework of regional intergovernmental economic cooperation in the Asia-Pacific region which focuses on the agenda of regional economic liberalization. This literature review aims to examine the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region by applying the method of chronology.

Based on the application of the method of chronology, this literature review divides the periodization of the evolution of a series of relevant literature about APEC into three different periods. The periodization is divided into (1) Period I (Formative Years, 1990-1994), (2) Period II (Stagnation Years, 1995-2001), and (3) Period III (Adjustment Years, 2002-2009). This literature review identified that there are five dominant issues which are closely related to the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region, as follows: leadership, cooperation building, institution building, regional integration, and regional governance. This literature review also observed that, in the context of current international and regional circumstances that happens in the Asia-Pacific region, APEC has been experiencing a transition of its focus from the agenda of regional economic liberalization regional economic integration."

"Tesis ini menganalisa peran Jepang di ASEAN pada masa krisis Asia 1998 dan krisis Global 2008. Kepemimpinan Jepang di Asia diperlihatkan dalam kebijakan ekonomi luar negeri yang membantu negara-negara Asia menghadapi krisis finansial. Kebijakan Jepang diantaranya mengajukan pembentukan kerjasama finansial regional yang kemudian berhasil dibentuk dalam wadah Chiang Mai Initiative. Alasan Jepang membantu negara-negara Asia karena ingin mempercepat proses pemulihan ekonomi domestiknya dan mempertahankan ideologi developmental state yang telah lama diusungnya. Dinamika realisasi bantuan Jepang untuk Asia dipengaruhi kondisi geopolitik negara-negara penerima bantuan, yaitu ASEAN, dan respon negara besar lain yang berkepentingan, seperti AS dan China. Tesis ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kesuksesan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam membentuk kerjasama finansial regional Asia pada.

---

This thesis analyse the role of Japan in ASEAN during Asian crisis 1998 and global crisis 2008. Japan leadership in Asia shown in term of foreign policy to provide support for Asia countries in overcoming the finansial crisis. One of Japan?s foreign policy is propose regional financial cooperation which is Chiang Mai Initiative. Japan has strong motive to support Asia in order to maintain its own economic recovery and defending developmental state ideology. The dynamic of Japan support realization for Asian countries depend on geopolitic of recipient countires, which is ASEAN countries, and respond from large countries that has interest in Asia too, especially United State and China."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Menurut Undang-Undang No.10/1998 yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Namun sejauh ini pihak perbankan nasional belum begitu faham akan pentingnya pemilihan segmentasi kredit yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap profitabilitas perusahaan.Oleh karena itu, rumusan pokok masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh mana pengaruh segmentasi kredit domestik dan luar negeri terhadap profitabilitas perusahaan dalam hal ini PT.BANK BNI' 46 Tbk Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian diolah, disajikan selanjutnya dianalisis. Dalam menganalisis pengaruh segmentasi kredit terhadap profitabilitas tersebut, penulis menggunakan uji statistik regresi korelasi linier berganda dimana dalam melakukan pengujiannya penulis menggunakan program komputer Statistika SPSS (Statistical Product and Services Solutions) versi 10.0.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Profit Margin dalam negeri menghasilkan angka 0,979 dimana penyaluran kredit dalam negeri terserap lebih banyak ke segmen pasar middle. Profit Margin luar negeri menghasilkan angka 0,977 dimana dalam penyaluran kreditnya terserap dalam segmen pasar retail. Sehingga jika digabungkan antara Profit Margin dalam dan luar negeri menghasilkan angka 0,996 yang tentunya terserap ke segmen pasar Wholesale.Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa penyaluran kredit dalam negeri lebih menguntungkan jika diarahkan ke segmen pasar middle. Sedangkan penyaluran kredit di luar negeri sebaiknya lebih disalurkan ke segmen pasar retail.Adapun saran yang dapat diberikan penulis agar kebijaksanaan pemberian kredit dalam negeri pada masa krisis ini lebih difokuskan kepada segmen kredit middle dan retail yang memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas dibandingkan segmen kredit wholesale yang memberikan kontribusi negatif."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat efisiensi bank di Asia-Pasifik. Faktor internal yang diteliti adalah komposisi Board of Directors (BOD) dan strategi penyaluran kredit bank, sementara faktor eksternal yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi dan sistem hukum negara. Tingkat efisiensi diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis dengan orientasi input dan pendekatan Contant Return to Scale (CRS). Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara yang diteliti. Data penelitian ini berjumlah 838 observasi (firm-year) Bank Konvensional dari 11 negara pada periode 2008-2012.Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat independensi BOD akan meningkatkan efisiensi bank secara marjinal, sementara banyaknya anggota BOD dan proporsi dewan wanita tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa bank dengan strategi penyaluran fokus memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, negara dengan sistem hukum common law menunjukkan tingkat efisiensi bank yang lebih baik daripada sistem hukum lainnya. Sementara pertumbuhan GDP yang semakin tinggi terbukti menurunkan tingkat efisiensi bank.

---

The purpose of this research is to find out the effect of bank?s internal and external factors on bank efficiency in Asia-Pacific. The internal factors tested are composition of Board of Directors (BOD) and bank?s credit strategy, whereas the external factors tested are economic growth and country?s law system. The efficiency scores are measured using Data Envelopment Analysis (DEA) with input orientation and Constant Return to Scale (CRS) approach. Hypothesis testing is performed using data panel regression with banks listed in each country?s stock exchange as the sample. This research is using 838 firm-year samples of conventional banks collected from 11 countries for the period of 2008-2012.The result of this research shows that higher proportion of independent BOD will increase bank efficiency marginally, while the size of BOD and the proportion of female member hold no effect on bank efficiency. This research also shows that banks with focus credit strategy have higher efficiency than banks with other strategies. Countries implementing common law system have higher efficiency than countries with other law system. Meanwhile, GDP growth proves to have negative effect on bank efficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama ekonomi Asia Pacific Economics Cooperation (APEC) mempengaruhi pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara mitra dagang sesama anggota forum kerjasama ekonomi APEC. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keanggotaan Indonesia di dalam forum kerjasama ekonomi APEC terhadap ekspor Indonesia ke-15 mitra dagangnya yang juga merupakan anggota dari forum kerjasama ekonomi APEC. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan data panel yaitu 15 negara sebagai cross section dengan periode waktu pengamatan tahun 1981-2005. Kelima belas negara mitra dagang tersebut adalah Australia, Brunei Darussalam, Canada, Jepang, Korea, Malaysia, New Zealand, Peru, Philipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia yaitu pendapatan per kapita riil, biaya transportasi dari Indonesia ke negara mitra dagang, nilai tukar riil dan keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama ekonomi APEC. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam forum kerjasama ekonomi APEC berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia ke-15 negara mitra dagangnya tersebut.

---

This research is aimed to find out whether Indonesia membership in the forum of Asia Pacific Economics Cooperation (APEC) economic cooperation has influenced on Indonesia export growth to other APEC member countries. The scope of this research is to analyze the effect of Indonesia membership in APEC economic cooperation forum on Indonesia export growth to 15 trade partner countries who is also member of APEC economic cooperation forum. This research uses panel data analysis methode of 15 countries as cross section with yearly time period 01 observation from 1981-2005. 15 trade partner countries observed are Australia, Brunei Darussalam, Canada, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Peru, Philipine, Singapore, Thailand, dan United State of America. Factors that have influenced on Indonesia export growth are real Gross Domestic Product (GDP) per capita, transportation cost from Indonesia to trade partner country, real exchange rate, and Indonesia membership in the forum of APEC economic cooperation. The result shows that Indonesia membership in the forum of APEC economic cooperation has positive effect on Indonesia export growth to those 15 trade partner countries."