Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai agenda setting isu pekerja migran di ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta strategi politik luar negeri Indonesia pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 terutama dalam isu pekerja migrant. Selain itu peneliti akan menganalisa mengenai faktor-faktor internal dan ekstenal yang mempengaruhi perumusan strategi politik luar negeri Indonesia, pada khususnya strategi Indonesia dalam isu pekerja migrant pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011. Pada bagian ini akan dianalisa mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam penyusunan dan perumusan politik luar negerinya. Serta faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam perumusan politik luar negerinya terdin atas posisi Indonesia dalam ASEAN tentang isu pekerja migrant dan tuntutan tanggung jawab dari negara besar kepada ASEAN untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya HAM para pekerja migrant.

---

This thesis discusses the issue of setting the agenda in the ASEAN migrant workers in Indonesia?s foreign policy the second term of President Susilo Bambang Yudhoyono. Also Indonesia?s foreign policy strategy in the 19th ASEAN Summit in 2011, especially the issue of migrant workers. In addition the researchers will analyze the factors that affect the intemal and extemal formulation of Indonesia's foreign policy strategy, in particular Indonesia strategy on the issue of migrant Workers in the 19th ASEAN Summit in 2011. In this section we will analyze the intemal factors that affect Indonesia in the preparation and formulation of foreign policy. And extemal factors that affect Indonesia in the formulation of foreign policy consists of Indonesia in the ASEAN position on the issue of migrant Workers and demands great responsibility of the ASEAN countries to pay attention to Human Rights (HAM), particularly the human rights of migrant Workers."

"Sebagai negara maju di segala bidang dan disegani oleh negara-negara eropa. Jerman membutuhkan tenaga kerja pada sektor  kesehatan. Permintaan tenaga kesehatan ini disambut baik oleh Indonesia. Maka, sejak tahun 2020 dilandasi dengan MoU, kedua negara melangsungkan kerja sama pengiriman pekerja  migran Indonesia secara  antarpemerintahan (G to G). Tujuan dari pemerintah Indonesia ini adalah melindungi warga negaranya dari pra bekerja hingga setelah bekerja dilaksanakan oleh BP2MI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data pendukung lainnya seperti pendapat para ahli, hasil wawancara, jurnal ilmiah, dan pengambilan dokumen resmi. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan dengan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kerja sama antara Indonesia dengan Jerman dalam pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jerman berlangsung juga karena adanya program triple win. Di batch pertama proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Jerman berjalan dengan baik, akan tetapi setelah memasuki masa pelatihan banyak yang mengundurkan  diri dari proses perekrutan. Banyaknya yang mengundurkan diri menimbulkan masalah bagi pemberi kerja. Oleh karena itu pada batch kedua negara bersepakat untuk memberikan sanksi denda dengan membayar biaya pelatihan mengikuti kursus bahasa Jerman. Kesepakatan kedua negara ini layer diakibatkan calon pekerja migran Indonesia telah mengisi dan  menandatangani formulir pernyataan partisipasi.

---

As a developed state in all sector and respected by European Country. Germany needs worker in health sector. This request for health workers was welcomed by Indonesia, which has unemployment problems. So, since 2020 based on the MoU, the two country have cooperated in sending Indonesia Migrant Workers with G to G Program (Intergovemental). The research method used in this research is using the Normative Juridical Approach Method. The data used are primary data and other supported daya by expert opinions, interviews, scientific journals and official document retrieval. Then the data is collected and presented in the form of a systematic description. The data obtained were analyzed and described with positive legal regulations relating to the object of research. Based on the results of the research the cooperation between Indonesian and Germany in sending Indonesian Migrant Workers to Germany also took place because of the triple win program. In the first batch the process of placing Indonesian migrant workers to Germany was good, but after entering the training period many resigned from the recruitment process. The large number of resigning poses a problem for employers. Therefore, in the second batch, the countries agreed to impose by paying training fees for taking German language course. The agreement between the two countries is layered because prospective Indonesian Migrant Workers have filled out and signed a participation Statement form."

"Penelitian ini membahas mengenai peranan yang diselenggarakan oleh KBRI Singapura dalam upaya perlindungan buruh migran asal Indonesia di wilayah kerjanya, terkhusus yang bekerja pada sektor domestik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBRI Singapura telah merealisasi dan merancang upaya perlindungan sesuai dengan yang dibutuhkan & diharapkan oleh para stakeholders. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa hambatan bagi KBRI Singapura untuk menjalankan perannya tersebut berasal dari rendahnya kompetensi buruh migran Indonesia, minimnya ketersediaan SDM, keterbatasan data BMI, dan pola komunikasi internal KBRI Singapura yang masih perlu dioptimalisasi.

---

This research discusses about the role of Indonesian Embassy in Singapore in an attempt to assist and protect migrant workers who are particularly vulnerable to abuse, such as domestic workers. This is a qualitative research with a descriptive design. The data were collected by means of in-depth interview, observation, and document studies.

The results show that Indonesian Embassy in Singapore plays a strong role and also has taken an active part in protecting migrant workers. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of awareness & knowledge of the migrant workers, limited Embassy?s human resources, unrecorded illegal entry, and ineffective internal communication."

"ABSTRAKDengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran Kementeriau Sosialdalarn implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah.Kesirnpulan penelitian ini adalah peran Kementerian Sosial dalam implementasikebijakan penanganan pekenja migran bermasalah harus dilihat dari dua kebijakanyang menjadi pedoman, yaitu Keputusan Presiden No 106 tabun 2004 tentangTim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan UU No. ll tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial. Faktor yang rnernpengaruhi implementasi kebijakanpenanganan pekeija migrant diantaranya: komunikasi, sumber daya, komitmen, isikebij akan, karakter kebijakan, faktor dalam negeri dan luar negeri.

---

AbstractThe thesis describes The Role of Ministry of Social Affairs in the policyimplementation towards issues of Migrant Workers problems using QualitativeApproach. The study reveals that the The Role of Ministry of Social Affairstowards issues of Migrant Workers Problems should be based on the two basicregulations which are Presidential Decree No.106 Tahun 2004 that discussesabout coordination team of Migrant workers repatriation and ?Undang-UndangNo.11 Tahun 2009? which discusses about Social Welfare. There are severalfactors affecting the policy implementation which are; Communication,Competencies, Commitment, Policy Content, The character of policy, and internand foreign factors."

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah hal yang esensial, komunikasi memainkan peran penting dalam meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Komunikasi kredibel berdasarkan fakta dan yang terarah dan terorganisir dari hulu ke hilir adalah hal yang diharuskan dalam melakukan komunikasi krisis selama pandemi. Penyampaian pesan pentingnya vaksin covid-19 dilakukan oleh media. Pada penelitian ini ingin melihat proses transfer antar informasi yang dilakukan oleh media ke sesama media dalam menyebarkan informasi vaksin covid-19. Dengan menggunakan konsep Intermedia Agenda Setting penelitian ini mengungkapkan adanya media sentral yang dapat dijelaskan melalui konsep preferential attachment dalam jaringan. Penelitian ini menggunakan alat big data dengan mengumpulkan lebih 10,000 artikel pada rentang Agustus 2020 hingga Januari 2021. Hasil sampel tersebut kemudian dianalisis menggunakan Social Network Analysis dan Analisis Isi sintaksis yang mampu menggambarkan struktur jaringan intermedia agenda setting penyebaran informasi digital vaksin covid-19 di Indonesia, media sentral dalam jaringan dan penonjolan topik vaksin covid-19 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok media konglomerasi dalam jaringan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam jaringan digital terdiri online tribal bureaucracy berupa hireaki dan Cyber Chief berupa media legasi yang mempengaruhi informasi vaksin covid-19 di Indonesia, temuan menarik dalam penelitian ini adalah ditemukannya media karismatik yang mampu menjadi media sentral dalam publikasi vaksin Covid-19 di Indonesia.

---

The implementation of the COVID-19 vaccination in Indonesia is important, communication plays an important role in convincing the public to do vaccination. Credible communication, based on facts and being directed and organized from upstream to downstream is what is required in conducting crisis communication during a pandemic. The media conveys the message of the importance of the covid-19 vaccine. In this study, researcher want to see the process of transferring information between the media to fellow media in disseminating information on the covid-19 vaccine. By using the concept of Intermedia Agenda Setting, this research reveals the existence of a central media which can be explained through the concept of preferential attachment in the network. This study uses big data tools by collecting more than 10,000 articles in the range of August 2020 to January 2021. The sample results are then analyzed using Social Network Analysis and Syntactic Content Analysis which is able to describe the structure of the intermedia network, the agenda setting the digital information dissemination of the covid-19 vaccine in Indonesia, central media in the network and the promotion of the covid-19 vaccine topic by conglomerate media groups in the network. The results of this study illustrate that in a digital network consisting of online tribal bureaucracies in the form of Hierarchy and Cyber Chief in the form of legacy media that affect information on COVID-19 vaccines in Indonesia, an interesting finding in this study is the discovery of charismatic media that is able to become a central media in the publication of Covid-19 vaccines in Indonesia"

"Film dokumenter menggambarkan dan meliput realitas, dalam era media massa dokumenter dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyelidiki, memicu diskusi terbuka tentang isu-isu terkini dan membayangkan dampak pengetahuan dan produksi. Agenda setting adalah sebuah konsep yang telah digunakan di politik dalam mengatur informasi mana yang dianggap paling penting bagi publik. Dengan penggambaran realita, dokumenter dapat membentuk opini publik yang dapat digunakan sebagai alat penyusunan agenda. Film dokumenter Sexy Killer dirilis di Youtube, 14 April 2019 disaat suasana pemilihan presiden 2019. Film tersebut menampilkan apa yang ada di balik industri pertambangan batu bara dan efek sampingnya terhadap lingkungan dan masyarakat serta mengungkap beberapa tokoh politik termasuk kedua pasangan calon presiden. Melalui penelitian sekunder, studi pustaka dokumenter, dan menganalisis artikel berita, makalah penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh agenda setting Pilpres 2019 dan apakah film dokumenter dapat dikategorikan sebagai upaya agenda setting.

---

Documentary film depicts and covers reality, in this era of mass-media documentary can be utilised as a tool to investigate, trigger open discussion of current issues and imagining impact of knowledge and production. Agenda setting is a concept that has been used in politics as it sets which information is perceived most important to the public. With its depiction of reality, documentary can mold public opinion which can be used as a tool of agenda setting. The documentary film Sexy Killer was released on Youtube, April 14th 2019 during the 2019 presidential election atmosphere. The film shows what is behind the coal mining industry and its side effects to the environment and the community and exposes several political figures including the two presidential candidates. Through secondary research, literature review of the documentary and analysing news articles, this research paper aims to understand the effects of agenda setting in the 2019 presidential election and whether the documentary can constitute as one."

"

Studi mengenai media massa, khususnya teori penentuan agenda, menjadi lebih dinamis dan menarik sejak kemunculan internet. Perubahan ini memprediksi bahwa era penentuan agenda mungkin akan segera berakhir karena setiap individu memiliki agenda media eksternal masing-masing yang lebih terfragmentasi. Fenomena ini melahirkan teori penentuan agenda terbalik yang mengatakan bahwa isu atau agenda publik yang muncul dalam media sosial bisa memengaruhi agenda media massa tradisional dalam waktu yang singkat. penelitian ini bertujuan untuk melihat proses yang terjadi di Indonesia dalam konteks pemilihan umum 2019. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisis yang dipakai ialah teknik pembangunan penjelasan. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi terhadap dua aktor politik dalam akun twitternya. Hasil penelitian menunjukan proses penentuan agenda terbalik yang terjadi melewati tiga tahapan penentuan agenda terbalik. Namun, terdapat beberapa temuan berbeda dengan studi-studi sebelumnya.

---

The study of mass media, especially agenda-setting theory, has become more dynamic and interesting since the advent of the internet. This change predicts that the agenda-setting era will probably end because everyone now has their own more fragmented external media agenda. This phenomenon evokes the emergence of reversed agenda-setting theory, which states that public issues or agendas that appear on social media can affect the agenda of traditional mass media in a short time. This research aims to look at the reversed agenda-setting process that occurs in Indonesia in the context of the 2019 general election. Case studies are used in this study, and the data collection techniques used are observation and literature studies. Moreover, the analytical technique used is explanation building technique. This research was conducted by observing two political actors in their twitter accounts. The results of the study show that the process of reversed agenda-setting occurred throught three stages of reversed agenda-setting. However, there are several different findings from previous studies.

"

"ABSTRACTAnalisis kebijakan luar negeri seringkali mengetengahkan bahwakebijakan merupakan konsekuensi logis dari faktor-faktor material, sepertikapabilitas militer dan ekonomi, maupun ideasional, seperti visi, identitas, danideologi negara. Namun demikian, bagaimana kedua hal ini bergabungmembentuk praktik kebijakan luar negeri di suatu negara tetap menjadipertanyaan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini akanmencoba menawarkan diskusi khusus terhadap pertanyaan tersebut dengan caramemperhatikan kontinuitas agenda di dalam kebijakan luar negeri suatu negarayang dihasilkan oleh praktik sehari-hari yang mengombinasikan kedua faktor diatas. Dengan menggunakan kasus kontinuitas agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomat berperanpenting dalam mengombinasikan kedua pandangan tersebut sehingga membentukkebijakan luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik penelitian ini akanmenggunakan pemikiran Bourdieu yang diaplikasikan melalui gabungan metodeinduktif, interpretivis, dan historis untuk menggali pemahaman dan pertimbangandiplomat Indonesia dalam melanggengkan agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia.

---

ABSTRACTOver time, the Foreign Policy Analysis (FPA) has been setting forth theidea that foreign policy is a logical consequence from material factors, such asmilitary capability and economy, as well as ideational factors, such as country?svision, identity, transparancy making process. More specifically, this research will beusing Bourdieu's thoughts through the mixture of several methods, such asinductive, interpretive, and historical, to further scrutinize the Indonesiandiplomat's understanding and reasoning in perpetuating ASEAN position as thecornerstone in Indonesia's foreign policy."

"Para pekerja migran yang kembali ke Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Pekerja migran dianggap menyediakan remitansi uang selama di luar negeri sehingga pemerintah berharap agar uang tersebut nantinya akan diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi ketika kembali ke daerah asalnya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan mereka. Penelitian ini berfokus pada potensi kewirausahaan pada pekerja migran Indonesia (PMI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi kewirausahaan pada purna pekerja migran Indonesia (PMI) dan bagaimana peran remitansi sosial yang diperoleh selama bermigrasi ke luar negeri terhadap kewirausahaan purna PMI setelah kembali ke daerah asalnya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan focus group discussion (FGD) pada purna pekerja migran di daerah Karawang (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur), Kendal (Jawa Tengah), dan Banyumas (Jawa Tengah). Penelitian ini akan menyajikan data deskriptif tentang faktor-faktor yang mendorong pekerja migran untuk berwirausaha dan bagaimana purna pekerja migran tersebut memanfaatkan remitansi sosialnya untuk berwirausaha. Hasil menunjukkan bahwa remitansi sosial yang dibawa pekerja migran ke daerah asalnya berperan dalam mendorong kewirausahaan para purna pekerja migran di daerah Karawang, Blitar, Kendal, dan Banyumas. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan usulan kebijakan pengembangan kewirausahaan bagi para pekerja migran, terutama yang telah kembali ke Indonesia. Potensi serta sumber daya purna PMI ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan, serta dalam jangka panjang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

---

Return migrant workers in Indonesia have great potential to be developed. Migrant workers may provide financial remittance to Indonesia, which can be invested in economic activities when returning to the home country to stimulate economic growth through entrepreneurial activities. This research focuses on the entrepreneurial potential of Indonesian return migrant workers. The purpose of this study is to explore the potential of entrepreneurship in Indonesian return migrant workers and how the role of social remittances obtained during migrating abroad to the entrepreneurship of Indonesian return migrant workers after returning to their home regions. The study was conducted using a qualitative approach with interviews and focus group discussion (FGD) methods for Indonesian return migrant workers in Karawang (West Java), Blitar (East Java), Kendal (Central Java), and Banyumas (Central Java). This research will present descriptive data on the factors that encourage migrant workers to become entrepreneurs and how these migrant workers utilize their social remittances for entrepreneurship. The results show that the social remittances brought by migrant workers to their home regions play a role in encouraging the entrepreneurship of Indonesian return migrant workers in the Blitar, Kendal, Banyumas, and Karawang areas. We expect the results of the study can be the basis for developing entrepreneurship development policy proposals for migrant workers, especially those who have returned to Indonesia. We finally hope that the potential and resources of Indonesian return migrant workers can help to reduce unemployment and improve welfare, and to reduce poverty in the long run."

"Indonesia memiliki penduduk yang didominasi umat Islam dan persoalan agama dalam media menjadi sensitif. Penulisan di media harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyinggung. Sehingga media melakukan agenda setting untuk memilah isu yang dimunculkan dan tidak dimunculkan dalam medianya. Dari hasil analisis isi yang dilakukan pada surat kabar di Indonesia pada tahun 1996 ? 2011, diperoleh bahwa isu keagamaan hanya menjadi wacana alternatif, dan lebih banyak menggunakan perspektif teknologi dibanding syariah dengan menggeser wilayah spiritual ke wilayah yang lebih rasional. Sehingga aspek ekonomi dan tema tentang kebijakan hukum dipilih. Isu halal pun belum masuk kedalam agenda isu global dan terdapat kecenderungan untuk membahasnya secara sambil lalu dengan mengarahkannya pada tema lain yang sekiranya lebih menarik. Ditambah dengan tenggat waktu yang mengikat, reporter takut melakukan elaborasi isu keagamaan. Birokrat atau pemerintah dianggap paling legitimate sebagai narasumber karena berperan sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh kepada kepentingan publik.

---

Indonesia is dominated by moslem people. Religious issue could became sensitive to publicate in media. Media writing have to do carefully and not offense. That‟s why media have to do setting agenda for choose the issue that is publicate in his media. From content analysis to Indonesia‟s media since 1996- 2011, concluded that religious issue only be an anlternative and presented by technologycal perspective than sharia which is take spiritual area to rational area. Economic aspect and law enforcement is choosen. Halal issue not become global isuue yet. And there is tendency to ignore it with more interesting theme. With the tight schedule, reporters are affraid to do ellaboration. Birochracy and Government have rule as make regulation that mek them more initeresting to presented to public."