Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan yang bermula dari kisruh impor garam padatahun 2011 lalu. Hal ini mengundang persepsi bahwa Indonesia belum mampumengelola potensi kelautannya yang besar karena harus bergantung pada garamimpor. Untuk itu, perlu digali mengenai faktor-faktor yang dapat menjelaskanpenyebab ketidakmampuan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metodedeskriptif analitis, analisa terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumbermengantarkan kepada hasil bahwa pengembangan sektor pergaraman nasionalterkendala oleh faktor-faktor internal seperti akses teknologi yang kurang danproteksi pemerintah yang minim. Lebih dari itu, juga didasari kepada faktorliberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas memungkinkan Indonesia untukmengimpor dengan lebih mudah dan murah demi memenuhi kebutuhan garamnya.Lebih lagi, di tengah-tengah kampanye internasional untuk menggunakan garamberiodium yang masih sulit diproduksi di dalam negeri. Ini menjadi celah keuntunganbagi negara pengekspor garam seperti Australia dan para importir garam di dalamnegeri. Pencarian kepentingan juga dilakukan oleh agensi transnasional yang diwakilioleh NGO dan pihak industri garam berskala besar terkait dengan kampanye tersebut.Namun ketika pamor garam berkurang karena terbukti memiliki efek samping bagikesehatan, negara produsen garam tetap tak mau kehilangan pasarnya. Bagi Australia,Indonesia akan dipertahankan sebagai salah satu pasar garam yang potensial.Pertama, karena Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan garam sendiri.Kedua, karena tren gaya hidup sehat belumlah disadari penuh di Indonesia. Yangartinya, kebutuhan akan garam tidak akan berkurang. Untuk mengatasi segala kendaladi sektor pergaraman, yang paling utama adalah perlunya keberpihakan pemerintahkepada ekonomi rakyat dengan proteksi dalam negeri melalui kebijakan yang tepatdan tegas. Inilah yang mengantarkan Indonesia pada keberhasilan programswasembada garam nasional.

---

AbstractPro and Contra on Indonesian imported salt on 2011 is background of this thesis. Saltimport issue rise a perception that Indonesia disabled to develop its abundant marinepotential resources. So that, it is an urgent needs to study factors that make itdisabled. Qualitative approach using descriptive analysis methode showing thatdisability in developing national salt sector caused by internal factors such as less ofprotection and technology. Furthermore, disability is also caused by tradingliberalization. Free trade make it easier and cheaper to importing salt to meet nationalsalt demand. Furthermore, international campaign regarding important need toconsume iodized salt that only produced in very limited amout in Indonesia makeimporting salt an instant way to be done. Importer agents, Non-governmentalorganization (NGO), Salt industrial companies and Salt exporters country such asAustralia take this fortune opportunity to make a big profit income. In contrary whensalt demand decrease because of health issue that give bad influence to human health,this particular opportunist parties does not want to loose their market. Facing thisfact, Australian exporters still can maintain its market in Indonesia because lack ofhealthy awareness and lifestyle of its people. This means Indonesian salt demand isnot decreasing. In years of 2004 Indonesian government rise imported salt policies,and instantly start salt sector liberalitation and meet its peak poin also in this year. Inaddition to minimum protection to national salt sector, this policies legalize importedsalt and be a catalyst to emergence of importers in nation. In condition of highinfluence from global liberalization, there is no other solution to imported salt issue,that Indonesian government must put their concern to take side with people centeredeconomic by protect nation salt production with precise and unequivocal policies. Inthe future, this policies can bring success in nation salt self-supporting program tomeet national salt demand. ."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."

"ABSTRAKGaram merupakan komoditas strategis Indonesia yang permintaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi volume permintaan dan efektivitas kebijakan impor garam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dari tahun 2004-2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap volume permintaan impor garam Indonesia yaitu: produksi garam domestik, harga garam impor, Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia, PDB riil negara sumber impor dan nilai tukar riil. Produksi garam domestik dan harga garam impor memiliki hubungan yang negatif dengan volume impor, sedangkan variabel lainnya memiliki hubungan yang positif.Temuan lain adalah kebijakan impor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif diterapkan pada saat studi ini dilakukan. Rekomendasi kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu sinkronisasi data, penguatan pengawasan kebijakan impor, serta intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi garam domestik."

"Kemunculan krisis Eurozone di tahun 2010 merupakan salah satu kejadian besar yang mewarnai tahun 2010. Sebagai bentuk dari integrasi ekonomi dan moneter regional di kawasan Eropa yang selama ini menjadi kawasan percontohan bagi region lainnya terutama ASEAN, kini Eurozone mengalami tantangan yaitu terjadinya instabilitas finansial akibat terjadinya krisis utang Yunani di tahun 2009 dan diikuti krisis di empat negara lainnya pada tahun 2010, hingga kelima negara ini disingkat dengan PIIGS: Portugal, Ireland, Italy, Greece, dan Spain. Di balik krisis ini, ECB sebagai bank sentral merupakan institusi yang memegang tanggung jawab atas stabilitas finansial di kawasan Eurozone melalui common monetary policy, sehingga kemunculan krisis ini mengindikasikan kebijakan moneter ECB telah gagal dalam menjaga stabilitas finansial di kawasan Eurozone. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ECB sebagai bank sentral merupakan rezim yang tidak signifikan sehingga mempengaruhi kebijakan moneter yang dikeluarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ECB sebagai rezim tersebut adalah interest, political power, norms/principles, usage/custom, dan knowledge.

---

The emergence of Eurozone crisis in 2010 is one of the major events that characterized the year of 2010. As a form of economic and monetary integration in Europe region which has been the pilot region for another region especially ASEAN, the Eurozone is now facing challenge of financial instability due to that these countries are now abbreviated by PIIGS: Portugal, Ireland, Italy, Spain, and Greece. Behind this crisis, ECB as central bank of the Eurozone has been the institution that held the responsibility in maintaining the financial stability in the Eurozone through common monetary policy. Thus, this indicates that the maintaining the financial stability of Eurozone. That failure was caused by ECB as a central bank has been being insignificant regime and affecting monetary policy as the output. The factors that affect ECB as a regime are interest, political power, norms/principles, usage/custom, and knowledge."

"Tesis ini bcrtujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian lisensi impor tekstil Harmonized System (HS) 5208 sampai dengan 6002 terhadap ekspor garmer. 28 propinsi di Indonesia HS 61 dan HS 62.Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) tahunan dari tahun 1996 hingga tahun 2006. Variabel yang digunakan adalah ekspor garmen, dummy kebijakan impor tekstil, harga internasional, exchange rate, produksi bahan baku dornestik, dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan mctode analisis data panel.Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) adalah kebijakan pemberian lisensi impor tekstll berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor garmen 28 propinsi di Indonesia. Sedangkan variable-variabel lainya juga berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian. implikasi kebijaka:n adalah kebijakan tersebut sebaiknya dipertahankan karena akan mendorong peningkatan produsen tekstit dalarn negeri yang akan memberikan kesempatan kerja,

---

This study aims to analyze the impact of the textile import licensing policy (i.e. Harmonized. System (HS) Code 5208 up to 6002) on Indonesia's garment export (i.e. HS Code 61 and 62) using panel data observation from 28 Indonesia's provinces over the period of 1996-2006. The dependent variable is the garment eksports; while, the independent variables are dummy variable of the time of textile import policy implementation, world price, exchange rate, domestic's raw material production and regional gross domestic product.

This study shows that the fittest model is the one using Random Effect Model (REM) approach. The study consequently shows that the textile import licensing policy positively and significantly affects the garment exports. After the import licensing policy implementation. the garment exports increase 0.51%. In addition. the other variables also have positive and significant influences with respect to the garment exports. Therefore, the recommended policy implication in this study is to maintain the textile import licensing policy since it would increase the garment exports.

"