Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun sudah terbentuk kerjasama perdagangan bebas di Asia Selatan melalui mekanisme South Asian Preferential Trade (SAPTA) pada tahun 1995 dan South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) pada tahun 2006, tetapi nyatanya persentase nilai ekspor intra-kawasannya terhadap total nilai ekspornya ke dunia masih sangat rendah, hanya berkisar 4-6%, dibanding dengan Uni Eropa yaitu 57- 65%, ASEAN yaitu 22-25%, dan NAFTA 48-55% selama tahun 2000-2010. Berbagai hal menyebabkan hal ini terjadi, seperti tingkat komplementaritas (saling melengkapi) produk yang rendah di Asia Selatan. Artinya, kebanyakan barang yang diproduksi di kawasan itu sama, yaitu produk tekstil, sehingga mau tidak mau membuat mereka harus lebih berdagang dengan kawasan di luar Asia Selatan, terutama dengan AS dan Uni Eropa, belum lagi permasalahan politik dan keamanan domestik ataupun bilateral, seperti konflik India dan Pakistan. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan penyebab rendahnya komplementaritas barang di Asia Selatan berdasarkan analisis daya saing industri domestik tujuh negara anggota SAARC melalui Lima Determinan menurut Teori Keuntungan Kompetitif Porter.

---

In spite of South Asia free trade cooperation by South Asian Preferential Trade Agremeent (SAPTA) in 1995 and South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) in 2006, there is still low percentage of intra-regional trade, especially export volume, compared with their total world export. However, its ratio percentage was 4-6% , whereas Eropa Union was 57-65%, ASEAN was 22-25%, and NAFTA was 48-55% within 2000-2010. The main cause is the incomplementary of their products export both in economy and political perspective. It means that they yield the similiar products, in particularly textile products, so that they have to relocate and sell their export products to outside regional countries, such as United States and Eropa Union, instead of making trade with SAARC members. Therefore this research attempts to explain the causes of low complementarity of South Asia products based on domestic industry and government polict analysis of seven SAARC member countries by using Porters? Competitive Advantage of Nations Theory."

"Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir sehingga dikenal sebagai transnational organized crime. Mayoritas korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak dibawah usia delapan belas tahun yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual. Asia Selatan dalam hal ini menduduki posisi kedua sebagai kawasan dengan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak terbanyak yang dilakukan secara global. Meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak dari tahun ke tahun di India kemudian menarik perhatian dari South Asian Association of Regional Cooperation SAARC untuk mentuntaskan kejahatan perdagangan manusia tersebut melalui pembentukan Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi yang dibentuk pada tahun 2002. Penelitian ini berusaha melihat advokasi SAARC terhadap Pemerintah India dalam pembentukan klausul dan kebijakan dari Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di India dengan menggunakan teori Policy Cycle dalam melihat tahap-tahap pembuatan kebijakan, serta konsep Transnational Advocacy Network dalam melihat strategi-strategi yang dilakukan SAARC dalam melakukan advokasi terhadap Pemerintah India. Dalam upayanya, SAARC melakukan empat bentuk strategi advokasi yakni information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics.

---

Human trafficking is a cross border crime considered as a transnational organized crime. The majority victims of human trafficking are women and underaged children for sexual exploitation. In this case, South Asia has the second highest rate practice of women and children trafficking. The increasing number of women and children trafficking cases through years in India subsequently raises the awareness of the South Assian Association of Regional Cooperation SAARC to resolve the case by establishing the Convention of Preventing and Combatting Women and Children for Prostitution established in 2002. The number of women and children trafficking cases decreased for 9 since the establishment. This research aims to analyse SAARC rsquo s advocacy towards the Government of India to formulate the clause and the policy of Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Children for Prostitution in India using the Policy Cycle Theory in viewing of policy making, and the concept of Transnational Advocacy Network in viewing strategic plans by SAARC in advocating the Government of India. In order to do the purpose, SAARC undertakes four forms of advocacy strategy that are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. "

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai proses regionalisasi Asia Selatan dilihat dari aspek keamanan, ekonomi dan politik internasional serta sosial budaya dalam SAARC. Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran regionalisasi di negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Selatan. Dengan menggunakan teori regionalisme, maka akan dianalisis tahap regionalisasi dari tiap aspek melalui keterlibatan indikator-indikator pendukung regionalisme, seperti kebijakan, common goal dan hasil faktualnya. Setelah itu, akan dilihat tingkat regionalisme dari tiap aspek melalui proses pelaksanaan kebijakannya. Hasil dari analisa tulisan ini memperlihatkan bahwa regionalisasi di aspek keamanan masih rendah, begitu pula di aspek ekonomi dan politik internasional. Di sisi lain, dengan melihat keterlibatan indikator-indikator pendukung menunjukkan aspek sosial budaya di SAARC memasuki tahap regionalisasi sedang.

---

This final assignment will discuss the process of regionalization in South Asia in the facets of security, international and political economy and social culture in SAARC. The aim of this paper is to give description about regionalization in developing countries, especially in South Asia region. This paper will use regionalism as the theory and analyze the level of regionalization from every facets through supporting indicators of regionalization. The supporting indicators will be the actors, policies, common goal and also the factual impacts. This paper will also analyze regionalization from the policies? implementation in SAARC. The result showed that regionalization in security aspect is still low, this is also happen in international and political economy. However, seeing through the supporting indicators of regionalization, level of regionalization in social culture of SAARC is in the middle."

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."

"This article discusses the significance of Malacca Straits as one of the pivotal sea lines in the world. It argues that the security of Malacca Strait involves the nexus of external and internal maritime security and therefore it should be assessed by dual approach. This article emphasize the maritime security problems in the Malacca Straits and concludes by advocating a more comprehensive maritime security framework?particularly to Indonesia, ASEAN and other non-regional actors ? in order to bring new approaches to the maritime security problems in the Malacca Straits"