Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."

"Skripsi ini membahas mengenai pelemahan ketahanan pangan komoditas beras Indonesia akibat implementasi dari Letter of Intent IMF, periode 1995 hingga 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami pelemahan ketahanan pangan beras dari segi ketersediaan, stabilitas pasokan beras, serta akses terhadap beras. Ketersediaan diukur dari perbandingan jumlah konsumsi per tahun dengan stok yang tersedia, stabilitas pasokan diukur dari perbandingan volume beras domestik dan beras impor, sedangkan akses diukur dari harga eceran beras setiap tahun. Ketersediaan beras Indonesia cenderung menunjukkan angka menurun, stabilitas menunjukkan angka impor beras yang fluktuatif dan cenderung naik, dan akses menunjukkan harga eceran beras yang terus naik setiap tahunnya.

---

This thesis discusses the weakening of Indonesia's rice food commodities due to the implementation of IMF Letter of Intent, the period 1995 to 2009. The method used is quantitative descriptive design. The results of this study show that Indonesia has weakened food security in terms of availability of rice, rice supply stability, and access to rice. Availability is measured from the ratio of the amount of consumption per year with available stock, supply stability measured by the ratio of the volume of domestic rice and rice imports, while the access measured from the retail price of rice every year. Indonesia rice availability is likely to show declining numbers, the stability showed that rice imports fluctuate and tend to rise, and access to show the retail price of rice continues to rise each year."

"Tesis ini menyorot implikasi penerapan Agreement on Agriculrure (AoA) World Trade Organization (WTO) dan Letter of Intent (Lol) International Monetwy Fund (IMF) terhadap produsen gula Indonesia periode 1995-2003. Sebagaimana dipahami. kebijakan sektor pertanian di suatu negara tidak iepas dari pengaruh faktor eksternal, apalagi dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya keterbukaan ekonomi dan keterkaitan yang bersifat global. Terdapat dua faktor eksternal yang mempengaruhi sektor pertanian Indonesia. Pertama, kesepakatan internasional, khususnya AoA WTO. Kedua, pecan lembaga multilateral yang membantu Indonesia dalam masa krisis. yakni IMF. Kendati keduanya menimbulkan implikasi terhadap sektor pertanian dan produsen gula Indonesia, tampak bahwa dalam situasi normal, faktor penama lebih mempengaruhi sektor pertanian Indonesia, sedangkan pengaruh IMF lebih terasa scat terjadi krisis.Adapun pertimbangan yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema ini adalah: pertama, berakhirnya era Perang Dingin (cold war) memunculkan berbagai perubahan dalam sistem intemasional. Salah satu perubahan fundamental yang terkait dengan penelitian ini adalah menguatnya fenomena keterhubungan (interconnectedness) yang bersifat lintas-kontinental. Hal ini mengakibatkan setiap perkembangan yang terjadi di suatu pelosok dunia akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan di pelosok dunia lain. Demikian pula liberalisasi pertanian dalam kerangka WTO dan IMF niscaya mempengaruhi kondisi produsen gula Indonesia. Dalam kajian Hubungan Internasional (HI), penelitian ini menarik karena memperlihatkan adanya fenomena keterhubungan (interconnectedness) dan fenomena interdependensi.Kedua, penetapan kurun waktu 1995 hingga 2003 sebagai periode penelitian didasarkan pada alasan bahwa tanggal 1 Januari 1995 adalah awal pemberlakuan AoA WTO. Sementara tahun 2003 adalah saat digelarnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO V di Cancun, Mexico yang berakhir dengan jalan buntu (deadlock) karena tidak dicapainya kesepakatan perihal liberalisasi pertanian tahap lanjut, sekaligus tahun 2003 merupakan momentum akhir intervensi IMF dalam sistem perekonomian Indonesia.Ketiga, produsen gula dijadikan unit analisa pada level negara sebab di samping beras, gula adalah pangan pokok bagi rakyat Indonesia. Penggunaan gula juga bersifat luas karena terkait dengan banyak industri lain. Sejarah jugs memperlihatkan bahwa pada dekade 1930-an, produsen gula Indonesia (dulu Hindia Belanda) sukses menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia. Suatu kondisi yang kontradiktif dengan saat ini. karena kini Indonesia adalah importir gula terbesar kedua di dunia. Peralihan status dari eksportir menjadi importir membuat gula menjadi tema penelitian yang menarik dikaji.Kerangka pemikiran yang digunakan adalah perspektif neorealis yang berakar dari tradisi pemikiran kaum realis atau nasionalis sebagaimana dikemukakan oleh Robert Gilpin. Perspektif neorealis menekankan pada maksimalisasi kepentingan nasional. Dalam konteks liberalisasi pertanian. Indonesia diharapkan mampu merumuskan kepentingan nasional yang hendak dicapai, agar tidak terus-menerus didikte oleh WT() dan IMF'. Sebab berdasarkan perspektif neorealis, keberadaan dua institusi ini lebih memperjuangkan kepentingan kekuatan hegemon (negara maju). Perspektif neorealis juga mengungkap sikap ambivalen negara maju dalam perdagangan gula. Fakta memperlihatkan bahwa negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) adalah dua pihak yang sangat protektif terhadap industri gula, namun menghendaki pembukaan akses pasar yang luas di negara berkembang.Akhirnya, penelitian menyimpulkan bahwa liberalisasi pertanian dalam kerangka WTO dan IMF merugikan produsen gula Indonesia, sebaliknya menguntungkan produsen gula mancanegara. Ketergantungan Indonesia terhadap gula impor juga semakin meningkat. Kesimpulan demikian diperkuat oleh fakta terjadinya penurunan luas lahan dan tingkat produktivitas, dua indikator yang dipakai untuk mengukur kondisi produsen gula pra dan pada saat liberalisasi pertanian dijalankan oleh WTO dan IMF."

"Lembaga Moneter Intemasional ( IMF ) adalah merupakan Iembaga keuangan yang berfungsi sebagai mitra ekonomi intemasional, yang pada dasamya dapat meningkaikan kerja sama moneter internasional diantara negara-negara anggotanya. Peranan IMF adalah umuk menggalang kehadiran suatu sistem moneter intemasional, menjaga kestabilan nilai tukar, membantu neraca pembayaran, serta memberikan jasa konsultasi dan kolaborasi terhadap persoalan moneter.Indonesia sehagai salah sam dari negara anggota IMF, berdasarkan kepada anggaran dasar pendanaan IMF memiliki liak untuk meminta bantuan IMF. Oleh karenanya, saat terjadinya krisis ekonomi yang sangat dahsyat dan parah, yang terjadi pada periode 1997 - 1998, pemerintah Indonesia memutuskan untuk meminta bantuan IMF, dengan maksud umuk menstabilkan neraca pembayaran, meningkatkan volume ekspor, termasuk juga menurunkan / menghabiskan tarif ekspor, menstabilkun nilai tukar mata uang dan pembayaran hulang luar negeri yang sedang dalam masa jatuh tempo.Dari hasil perundingan ke penmdingan, yang kemudian diwujudkan dengan penandatanganan nom kesepakatan bersama Legler Of Intern pads periods tahun 1997 - 1998, ternyata dari hasil penelitian menunjukan bahwa hal itu memang berdampak positif bagi pemeriniah Indonesia. Namun demikian dari data yang dikumpulkan yang kemudian di uji dengan teori, maka menunjukan bahwa goal / hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah indonesia, dengan kala lain hasilnya masih minimal. Hal ini terbukti dengan terjadinya fluktuasi mata uang rupiah yang tidak menentu, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan tingkat inflasi yang semakin meningkat."

"Tesis berusaha menelusuri dinamika tarik menarik antara kepentingan pasar yang dalam hal ini direpresentasikan oleh IMF dengan Lol - nya dan kepentingan kapitalisme kroni pada masa pemerintah Orde Baru tahun 1997-1998. Tanggal 31 Oktober 1997, pemerintah Orde Baru mulai mengundang keterlibatan IMF dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Ada semacam nostalgia, ketika pada tahun 1966, keterlibatan IMF berhasil mengatasi carut marut ekonomi, berupa hyperinflasi, warisan Rezim Orde Lama. Dengan kata lain, kredibilitas IMF sebagai lembaga keuangan internasional diperlukan untuk memulihkan kembali kepercayaan. Namun dengan keterlibatan IMF, krisis ekonomi di Indonesia justru semakin mendalam. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa dengan dilibatkanrya IMF dalam upaya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia justru krisis semaki menghebat? Kedua, apakah dengan demikian kebijakan pemulihan ekonomi IMF tidak efektif untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia?Untuk menjawab pertanyaan pertama kiranya perlu untuk melakukan kilas balik ke masa awal mula krisis dan bahkan jauh sebelum krisis melanda. Kalau kita refleksikan kembali krisis ekonomi tahun 1997 muncul karena akumulasi dan saling kait antara faktor eksternal dan faktor intenal. Secara eksternal bisa dikatakan bahwa krisis ekonomi 1997 memiliki karakter regional. krisis bermula dari efek penularan (contagious effect) atas krisis serupa yang terjadi di Thailand dan melalui pola domino krisis kemudian menyebabkan keruntuhan perekonomian negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia.Sedangkan secara internal, krisis sudah ada benih-benihnya di dalam struktur ekonomi politik Indonesia sendiri. Sistem kapitalisme kroni yang berlaku selama masa pemerintahan Orde Baru menjadi lahan persemaian yang subur bagi praktek-praktek KILN (Kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merongrong fondamen ekonomi Indonesia sejak jauh hari sebelum munculnya krisis ekonomi. Selama masa sebelum krisis hal itu masih ditutupi oleh fenomena pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun begitu krisis datang hal itu nampak nyata sebagai kelemahan-kelemahan struktural yang harus diperbaiki.Pertanyaan kedua dengan demikian tetah secara sekilas terjawab. Efektif atau tidaknya program pemulihan ekonomi IMF tergantung dari sikap pemerintah Orde Baru sendiri. Memang resep-resep pemulihan ekonomi IMF nampak sebagai sebuah pil pahit yang harus ditelan. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Dan ternyata lemahnya komitmen pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep-resep ekonomi IMF, yang ditunjukan dengan diingkarinya butir-butir kesepakatan datam Loi, menimbulkan reaksi negatif pasar yang semakin mengurung Indonesia ke dalam krisis yang semakin luas dan datam. Dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru kurang memiliki komitmen serius menjalankan program-program pemulihan ekonomi IMF, dengan adanya kasus-kasus, seperti: mobnas Timor, kartel perdagangan kayu lapis, BPPC, dan terakhir mengenai rencana penerapan CBA (Currency Board Sistem). Ketidakseriusan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan resep-resep pemulihan ekonomi IMF menimbulkan reaksi negatif pasar yang ditunjukan dengan semakin melorotnya nilai tukar rupiah. Setelah pemerintah menjalankan resep IMF sejak November, kurs rupiah justru terus metemah. Pada akhir Desember 1997, kurs berada pada kisaran Rp. 6.247/US$. Sedangkan Januari 1998, kurs rupiah mencapai Rp 15.700/US$. Kondisi ini semakin tidak kondusif bagi upaya recovery ekonomi. Di lain pihak, lemahnya komitmen tersebut harus dibayar mahal dengan dipaksanya pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru untuk menandatangani Lol 15 7anuari 1998 dan Lol 10 April 1998.Keengganan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep pemulihan ekonomi IMF bisa dikaitkan dengan keinginannya untuk tetap metindungi kepentingan-kepentingan ( vested interest) di sekitar tingkaran kekuasaan. Program-program pemulihan ekonomi IMF secara otomatis memang sangat berseberangan secara diametral dengan berbagai kepentingan ( vested interest) di sekitar kekuasaan. Vested interest tersebut berujud kepentingan bisnis dari orang-orang (baca: para kapitalis kroni) yang dilanggengkan oleh adanya sistem Kapitalisme Kroni."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, JMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan JMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai Jatar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor. Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF.Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi lnternasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi intemasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jumal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk rnelihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar intemasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan yang bermula dari kisruh impor garam padatahun 2011 lalu. Hal ini mengundang persepsi bahwa Indonesia belum mampumengelola potensi kelautannya yang besar karena harus bergantung pada garamimpor. Untuk itu, perlu digali mengenai faktor-faktor yang dapat menjelaskanpenyebab ketidakmampuan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metodedeskriptif analitis, analisa terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumbermengantarkan kepada hasil bahwa pengembangan sektor pergaraman nasionalterkendala oleh faktor-faktor internal seperti akses teknologi yang kurang danproteksi pemerintah yang minim. Lebih dari itu, juga didasari kepada faktorliberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas memungkinkan Indonesia untukmengimpor dengan lebih mudah dan murah demi memenuhi kebutuhan garamnya.Lebih lagi, di tengah-tengah kampanye internasional untuk menggunakan garamberiodium yang masih sulit diproduksi di dalam negeri. Ini menjadi celah keuntunganbagi negara pengekspor garam seperti Australia dan para importir garam di dalamnegeri. Pencarian kepentingan juga dilakukan oleh agensi transnasional yang diwakilioleh NGO dan pihak industri garam berskala besar terkait dengan kampanye tersebut.Namun ketika pamor garam berkurang karena terbukti memiliki efek samping bagikesehatan, negara produsen garam tetap tak mau kehilangan pasarnya. Bagi Australia,Indonesia akan dipertahankan sebagai salah satu pasar garam yang potensial.Pertama, karena Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan garam sendiri.Kedua, karena tren gaya hidup sehat belumlah disadari penuh di Indonesia. Yangartinya, kebutuhan akan garam tidak akan berkurang. Untuk mengatasi segala kendaladi sektor pergaraman, yang paling utama adalah perlunya keberpihakan pemerintahkepada ekonomi rakyat dengan proteksi dalam negeri melalui kebijakan yang tepatdan tegas. Inilah yang mengantarkan Indonesia pada keberhasilan programswasembada garam nasional.

---

AbstractPro and Contra on Indonesian imported salt on 2011 is background of this thesis. Saltimport issue rise a perception that Indonesia disabled to develop its abundant marinepotential resources. So that, it is an urgent needs to study factors that make itdisabled. Qualitative approach using descriptive analysis methode showing thatdisability in developing national salt sector caused by internal factors such as less ofprotection and technology. Furthermore, disability is also caused by tradingliberalization. Free trade make it easier and cheaper to importing salt to meet nationalsalt demand. Furthermore, international campaign regarding important need toconsume iodized salt that only produced in very limited amout in Indonesia makeimporting salt an instant way to be done. Importer agents, Non-governmentalorganization (NGO), Salt industrial companies and Salt exporters country such asAustralia take this fortune opportunity to make a big profit income. In contrary whensalt demand decrease because of health issue that give bad influence to human health,this particular opportunist parties does not want to loose their market. Facing thisfact, Australian exporters still can maintain its market in Indonesia because lack ofhealthy awareness and lifestyle of its people. This means Indonesian salt demand isnot decreasing. In years of 2004 Indonesian government rise imported salt policies,and instantly start salt sector liberalitation and meet its peak poin also in this year. Inaddition to minimum protection to national salt sector, this policies legalize importedsalt and be a catalyst to emergence of importers in nation. In condition of highinfluence from global liberalization, there is no other solution to imported salt issue,that Indonesian government must put their concern to take side with people centeredeconomic by protect nation salt production with precise and unequivocal policies. Inthe future, this policies can bring success in nation salt self-supporting program tomeet national salt demand. ."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."

"Tesis ini mencoba menganalisa mengenai Kebijakan Yerizinan Impor Beras di Indonesia dihubungkan dengan ILA yang merupakan bagian dari Multilateral Agreement on Trade in Goods yang diatur di dalam Annex- IA GATI 1994 ang mengatur mengenai prosedur_administratif perizinan impor yang barus dipenuhi oleh importir. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan berbagai peraturan atau kebijakan y&ng mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan impor dengan ILA. termasuk kebijakan impor terhadap komoditi beras. Kebijakan impor Indonesia merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang i.mpor dari negara lain. Globalisasi perdagangan yang melembaga di dalam WTO diragukan keefektifitasannya terutama menyangkut suatu keadaaan yang dilematis antara liberalisasi dengan kepentingan nasional. Penyesuaian aturan­ aturan yang terdapat di dalam WTO terhadap setiap kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Jndonesia hams benar-benar memperhatikan kepentingao nasional Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan amanat kehendak rakyat yang tertuaog dalam dasar negsra PEJtcasila dan UUD 1945, maka norma­ norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi unsur dominan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan perdagangan Indonesia, tidak terkecuali kebijakan dalam tata niaga impor beras di Indonesia. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, haruslah benar-benar menjadi perhatian yang penting dan tujuan akhir yang harus dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras. dengan demikian harus adanya keharmonisan antara kepentingan dalam negeri di satu sisi dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

---

This thesis attempts to analyze on Import Licensing Policy for Rice in Indonesia associated with the which is part of the Multilateral Agreement on Trade in Goods as stipulated in the GAIT 1994 in Annex IA which governs the import licensing administrative procedures that must be met by the importer. As a member of WTO, Indonesia is obliged to adjust the various regulations or policies that govern on all matters relating to the import policy with the ILA, including the commodity riimport policy. Indonesia's impcrt policy was part of trade policy bordering the national interests ofthe various influences the entry of goods imported from other countries. Globalization of1rade is institutionalized within the WTO and its effectiveness is questionable circurnstanC\!s which primarilY' involves a dilemma between liberalization with national interests. Adjustment rules contained in the WTO against any policy of rice imported by the Indonesian government should really pay attention to Indonesia's national interests. As a sovereign nation with the will of the people's mandate as stipulated in the 1945 Constitution and Pancasila state basis, the norms contained in Pancasila and the I945 Constitution remains the dominant element in the decision to Indonesia's trade policies, including policies in the rice import trade regulations in Indonesia. Achieving justice for all Indonesian people, should really become an important concern and ultimate goal to be achie:ved when the government makes thri(:e "import policy. Thus there must be harmony between the interests of the country on one side and harmony in carrying out obligations of Indonesia's part:cipalion as a member of the WTO."