Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan politik luar negeri Australia terhadap Pasifik Selatan dengan I. periode yang dibatasi hingga tahun 1985. Dewasa itu, Australia berhasil memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan bagi rancangan pembentukan suatu wilayah Bebas nuklir di kawasan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperoleh gambaran dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai tindakan yang diambil oleh Australia dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan ini berkisar pada masalah denuklirisasi, dekolonisasi dan pemberlakuan zona ekonomi ekslusif di kawasan tersebut. Pasifik Selatan sebagai wilayah yang berdekatan dengan Australia merupakan kawasan yang tidak terlepas dari perhatian pejabat pemerintahan di Canberra. Perkembangan & ataupun persoalan yang timbul dikawasan tersebut, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Australia dan sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat, dikawasan tersebut. Penelaahan dalam tulisan ini berpatokan pada teori perimbangan kekuatan. Usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengurangi pengaruh suatu negara dalam suatu kawasan lingkup pengaruh dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai tujuan diatas menjadi sorotan dalam penulisan ini."

"Lepasnya Timor Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. Berawal dari disposisi surat PM Howard yang dialamatkan kepada Presiden Habibie, yang dalam suratnya, Howard menyarankan agar Indonesia memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Timor Timur. Surat tersebut jelas membuat posisi Indonesia merasa dilecehkan dan kemudian balas mengecam Australia karena dinilai terlalu jauh mencampuri masalah dalam negeri Indonesia.Namun surat itu pula, yang pada akhirnya membuat pemerintahan Habibie memberikan dua opsi bagi rakyat Timor Timur untuk tetap bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia, atau menolak otonomi luas dan melepaskan diri dari Indonesia. Situasi krisis multidimensi di Indonesia, adalah faktor yang memperlemah kinerja diplomasi Indonesia saat itu. Terlebih lagi, Indonesia harus menerima kenyataan pahit, bahwa Timor Timur akhirnya memilih lepas dan merdeka dari Indonesia. Hal ini membuat para pejuang integrasi yang setia kepada Indonesia menjadi kecewa dan marah, hingga terjadi huru hara dan pembumihangusan di Timor Timur, disinyalir telah terjadi pelanggaran HAM besar besaran di propinsi tersebut.Dibawah tekanan dunia internasional dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia, membuat Presiden Habibie tidak punya pilihan lain, kecuali menerima kehadiran INTERFET untuk mengendalikan situasi keamanan yang bergejolak di Timor Timur pasca jajak pendapat. Komposisi Australia yang memiliki jumlah pasukan lebih besar dalam INTERFET menyebabkan Indonesia merasa dipermalukan. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan antara Jakarta dan Canberra pada tingkat yang terburuk dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara.Seiring waktu berlalu, dan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia, ketegangan hubungan Jakarta-Canberra akibat keterlibatan Australia yang terlampau jauh di Timor Timur telah mengalami berbagai tahap perbaikan yang cukup berarti bagi pemulihan hubungan bilateral kedua negara.Faktor-faktor seperti mendesaknya penyelesaian masalah dalam negeri di bidang ekonomi dan mengatasi gerakan separatisme pasca jajak pendapat di Timor Timur, adanya dorongan untuk memperkuat solidaritas Asia Pasifik, upaya memperbaiki citra Indonesia di luar negeri dalam bidang HAM, melemahnya peran ASEAN, serta mitos terhadap posisi Indonesia vis-à-vis dengan Australia dapat menjadi alat bedah dalam menganalisis bagaimana politik Iuar negeri Abdurrahman Wahid dijalankan selama setahun pemerintahannya.Penulis menggunakan pemikiran Holsti dalam menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.Penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk membandingkan data-data yang tersedia dengan pemikiran-pemikiran yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Penulis membatasi pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid pada kurun waktu tahun 1999-2001."

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh dan ketergantungan PNG akan bantuan luar negeri Australia terhadap politik luar negeri PNG Walaupun terdapat motivasi kemanusiaan, kepentingan strategis Australia juga turut mewarnai pemberian bantuan dari Australia pada PNG Adanya kepentingan Australia di PNG, baik kepentingan strategis maunun ekonomis, mengakioatkan adanya Kemungkinan bagi Australia melalui bantuannya untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap PNGMenurut Holsti, tujuan dalam politik luar negeri biasa¬nya merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara pilihan yang tersedia dan hambatan yang aaa Tetapi ananya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri Australia tersebut mengakibatkan beradanya Australia dalam posisi predomman dalam bidang ekonomi di PNG Suatau negara dalam posisi predominan biasanya akan berusaha untuk mendapatkan pengaruh po¬litik Walaupun demikian menurut Alan Renouf kedudukan predominan ini bisa dihambat melalui interaksi dengan negara-negara di suatu kawasan, dan melalui tekanan internasionalTernyata, pengaruh bantuan luar negeri Australia terha¬dap politik luar negeri PNG cukup besar Dalam hal ini pilih¬an yang tersedia bagi PNG adalah terbatas, karena perluasan hubungan luar negeri PNG didasarkan atas usaha untuk mencari sumber-sumber alternatif bagi bantuan, perdagangan dan kerja sama ekonomi lainnyaDi lain pihak, bantuan luar negeri Australia terhadap PhG mempunyai suatu keuntungan, karena adanya tingkat bantuan yang tinggi tersebut meningkatkan kemampuan tawar menawar PNG terhadap negara lain"