Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinanPresiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pascapemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika dikawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk mcmpcroleh aksesdalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini tennasukIndonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangatmenentukan di dalarn cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeriAmerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas darikontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat,seorang presiden Amerika tidak dapat mcnjalankan kebijakan politik luar negerinyadengan baikHans J. Morgethau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerikaditentukan olch tradisi-tradisi poiitik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika rnerumuskan kebijakan Iuar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomiAmerika kepada Indonesia periode l998»2000, dibawah pemcrintahan Preeiden Clinton,dipola untuk melestarikan nilaj-nilai Amerika pimerican values) yaitu memperluasdernokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mcmpertahankan kepentingan keamananAmerika di Asia Tcnggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanalcan kebijakan Iuarnegeri tersebut, Presiden Clinton cenderung unnrk memanfaatkan institusi moneterinternasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan Iuar ncgeri melalui IMF selainmemperkuat komitrnen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis olehPresiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang rnungkin timbul antara AmerikaSerikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, denganrncnerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik Iuar ncgeriyang menj aga jarak atau equidistant policy.Policy of equidistance ini rncnirnbulkan Iiiksi dengan lembaga legislatif danpendapat umurn. Baik legislatif maupun pendapat umurn melihat diplomasi muscularmulrilateralism ter-sebut justnr lebih memberatkan dan membebani ralcyat Indonesia daripada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akanmeminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain diIndonesia. Dengan dernikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. AkibatnyaAmerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja samaregional di Asia Tcnggara.Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Scrikat baiksecara economic cost maupun political cost. Olclr karcna itulah Pemerintah PresidcnClinton secara sungguh-sungguh mempcrjuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhimya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clintonberkeyakinan bahwa policy yang dilerapkan akan banyak membenloan keuntungan bagikepcntingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dcngan meminjam tangan IMF, Amerikahanya mengeluarkan ?sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya."Penulisan tesis ini menggunakan metoda dcslcliptif-kualitatif denganmemanfaatkan sumber-sumbcr tcrtulis (data sekunder), baik yang diporoleh dari berbagaimacam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yangdituangkan dalam jumal-jumal ilmiah atau sumber-sumber lainnya.Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh danmenyelumh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari ?doctrineof enlargement " nya. Terumjudnya demolcrasi di Indonesia akan berperan sebagaifrontier politik Amerika sehingga peran ?super power? Amerika seperti pada masaPerang Dingin tidak diperlukan Iagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akanmemperlcuat ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-orientedeconomics). Kondisi tersebut memungkinkan tezjaganya kepentingan ekonomi Amerikayang selanjutnya mampu mcnghasilkan usaha-usaha yang bisa mcndukung padakemitraan yang global."

"Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, persepsi dan pemahaman lembaga yang berbeda, sikap ego sektoral dan kurang optimalnya komunikasi.

---

This research discusses about the inter-organizational coordination among ministry of manpower, national board for placement and protection of indonesian overseas workerand ministry of foreign affair in indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia. This is a qualitative research. The data were collected by means of indepth interview, observation, and document studies.The results show that Interorganizational coordination among these three institutions are not optimal yet. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of regulation, difference in perception and understanding, sectoral ego, and the lack of communication."

"Pada tahun 1992 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda dalam kerangka IGGI setelah menilai bahwa pemberian bantuan itu disertai dengan prasyarat yang bersifat politik, dengan mengaitkan bantuan tersebut dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara pada akhir tahun 1997 Pemerintah RI meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Program bantuan yang diberikan oleh IMF dan segala persyaratannya disetujui secara penuh oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kasus tersebut sama-sama merupakan masalah pemberian bantuan luar negeri, namun mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah.Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi perbedaan respon Pemerintah tersebut, yakni kondisi internal (kondisi ekonomi dan politik serta peran penting Presiden sebagai pengambil keputusan) dan kondisi eksternal (sifat prasyarat bantuan Iuar negeri). Faktor domestik dan internasional saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan makin memudarnya batasbatas negara.Untuk menganalisis bagaimana pertautan antara kedua faktor politik ini digunakan teori Adaptasi Politik Luar Negeri dari Rosenau untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh Pemerintah RI untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan lingkungan internal dan eksternalnya. Teori ini didukung dengan teori Linkage yang dikemukakan oleh James N. Rosenau yang menjelaskan interaksi kondisi internal dan kondisi eksternal dalam mempengaruhi politik Iuar negeri suatu negara. Adaptasi dilakukan Pemerintah dengan maksud demi kelangsungan rezim pemerintahannya dan eksistensi negara pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan respon Pemerintah RI terhadap prasyarat kedua bantuan luar negeri tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu peran Presiden sebagai key policy maker, kondisi ekonomi dan kondisi politik, serta faktor eksternal yaitu sifat prasyarat bantuan luar negeri."