Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSudah menjadi kodrat Uni Soviet dan Amerika Serikat bahwa mereka terlibat dalam berbagai kadar campur tangan dan jenis keterlibatan yang berbeda-beda di kawasan dunia. Begitu pula halnya di Afrika terutama Afrika bagian Selatan yang merupakan kawasan yang kaya akan bahan-bahan mineral strategis berguna untuk kelangsungan hidup industri negara-negara maju. Setelah kurang lebih satu dasa warsa, benua Afrika dan tentünya juga Afrika bagian Selatan, menjadi kawasan yang nyaris tidak diperhitungkan (untuk tidak mengatakan dilupakan) dalam percaturan politik internasional khususnya oleh kedua negara adikuasa. Keadaan ini beralih kepada situasi dan kondisi kawasan yang memanas dan problematikanya bersifat kompleks. Ini dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa politik di luar kawasan tersebut yang terdampak pada peta politik Afrika bagian Selatan yakni pecahnya perang Arab-Israel tahun 1973 dan peristiwa kudeta tanggal 25 April 1974 di Lisabon, Portugal. Kedua peristiwa politik tersebut telah menyebabkan pula berubahnya kebijaksanaan luar negeri Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk lebih memperhatikan perkembangan peta politik di Afrika bagian Selatan. Surutnya kekuasaan kolonial Portugal di Angola kemudian disusul pecahnya perang saudara di wilayah tersebut ini sangat dimanfaatkan dengan baik dan cermat oleh Uni Soviet sebagai suatu kesempatan menancapkan pengaruh dan kepentingannya di kawasan Afrika bagian Selatan. Tentunya untuk tujuan strategi globalnya dalam rangka mengimbangi pengaruh dan kepentingan Amerika Serikat yang telah terlebih dahulu tertanam di kawasan tersebut khususnya di Afrika Selatan. Sebaliknya, Amerika Serikat berusaha untuk melakukan pembendungan atas perluasan pengaruh dan kepentingan Uni Soviet di Angola maupun di luar Angola yakni di negara-negara atau wilayah sekitar Angola seperti Rhodesia (Selatan) atau Zimbabwe dan Namibia. Kehadiran Uni Soviet dan Amerika Serikat di Angola ini dimungkinkan karena adanya gerakan pembebasan nasional Yang berpihak ke pada kepentingan-kepentingan Uni Soviet dan Amerika Serikat itu sendiri yang meliputi kepentingan ekonomi, politik (ideologi) dan pertahanan militer. Karena adanya kepentingan-kepentingan tersebut maka boleh jadi menyebabkan situasi di Angola baik semasa perang saudara masih berkecamuk maupun hingga saat ini belum juga reda dari adanya perlawanan yang sekarang ini antara UNITA dan rejim Marxis Angola."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan wilayah lautnya 6,4 juta km2 atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut. Rute pelayaran utama dunia melalui Perairan Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka kepentingan nasional Indonesia sejatinya bertumpu pada bidang maritim. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia, bahkan di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dua per tiga wilayahnya merupakan wilayah Indonesia merupakan Perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan barat dan timur akan menggunakan Perairan Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua choke point ALKI. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu system pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah serta sumber daya nasional yang disiapkan oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat serta dipersiapkan secara dini yang artinya dibangun secara terus-menerus sejak masa damai hingga masa perang. Dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, Indonesia perlu memiliki strategi pengendalian laut khususnya di empat choke point strategis yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Dengan metode kualitatif eksploratif penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait bahwa sumber daya pertahanan maritim Indonesia dalam pengendalian laut di empat choke point strategis Indonesia adalah kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang didukung peran Kemhan dalam mendukung dan membuat regulasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pertahanan semesta di laut."