Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan apakah teknik One-More-Than efektif meningkatkan kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang pada anak tunagrahita sedang. Kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang yang ditingkatkan adalah kemampuan dalam memberikan uang secara efisien, yaitu memberikan nominal jumlah uang yang mendekati harga yang diminita ketika membeli barang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain subjek tunggal pada anak tunagrahita sedang. Program diberikan selama tujuh hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang pada subjek setelah program diberikan. Teknik One-More-Than efektif untuk meningkatkan kemampuan menggunakan uang dalam membeli barang pada subjek. Setelah tujuh hari program dihentikan, subjek masih mampu mempertahankan kemampuan tersebut.

---

The objective of this research is to examine whether the One-More-Than technique effectively enhance the money skills to purchase item in children with moderate intellectual disability. Money skills to purchase item defined as an ability to give money efficiently, which gives a nominal amount of money that is closer to the stated price when buying item. This research use single subject design in children with moderate intellectual disability. The program was administered for seven days.

The result from this research shows that money skills to purchase item improved after the program was administered. One-More-Than technique effectively enhance money skills to purchase item to subject. Seven days after the program, the subject still able to maintain money skills to purchase item."

"ABSTRAKSebagai bagian dari kelompok disabilitas, tunanetra seringkali terpinggirkan, termasuk dalam akses terhadap media. Padahal kenyataannya, beberapa penelitian menemukan bahwa mereka juga memiliki keinginan penggunaan media yang tinggi. Skripsi kualitatif ini melakukan wawancara mendalam dengan anggota perpustakaan Mitra Netra tentang pemanfaatan media oleh tunanetra di Jakarta, Pemanfaatan media yang diteliti meliputi pemilihan dan penggunaan media berdasarkan tujuan yang diinginkan serta kaitannya dengan klasifikasi kebutaan seseorang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tunanetra tetap memiliki tingkat konsumsi media yang tinggi meskipun memiliki hambatan penglihatan. Dengan masalah aksesibilitas yang mereka hadapi, tunanetra kemudian menjadi khalayak aktif yang mencari solusi agar dapat menggunakan media. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa pemanfaatan media berdasarkan klasifikasi kebutaan bersifat kontekstual dan tidak terjadi dalam setiap tujuan pemanfaatan media.

---

ABSTRACTAs part of the disabled group, people with visual impairment are often marginalized, including in access to media. Although in fact, several studies have found that people with visual impairment have high desire in media utilization. This qualitative thesis conducted in-depth interviews with library members of Mitra Netra about media utilization of the visually impaired in Jakarta. Media utilization in this research involves media usage and choice based on the desired goals and also its relation with one’s visual impairment classification. The finding in this research is that the visually impaired shows a rather high level of media consumption, despite the fact that they have difficulties in seeing. With the lack of accessibility to media, the visually impaired are forced to become an active audience, where they have to find solutions to continue using the media. Another fact that is found in this research is that media utilization based on visual impairment classification is very contextual and does not apply in every case."

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."

"Gangguan mental emosional merupakan gangguan kesehatan yang terjadi di seluruh negara yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat terjadi pada seluruh kalangan usia. Lansia merupakan salah satu kelompok usia berisiko terkena gangguan mental emosional sebagai akibat dari berkurangnya kemampuan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Studi ini menggunakan desain cross-sectional. Subjek penelitian ini adalah seluruh lansia yang tercatat dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional secara statistik (p = 0,000<0,05), dengan tingkat ketergantungan ringan (PR = 2,021, 95% CI (1,936-2,109)), ketergantungan sedang (PR = 3,189, 95% CI (2,818-3,610)), ketergantungan berat (PR = 3,350, 95% CI (2,920-3,843), dan ketergantungan total (PR = 2,770, 95% CI (2,419-3,173)) setelah dikontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional baik setelah di kontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis.

---

Emotional mental disorders are health problems that occur in all countries that can affect a person's quality of life and can occur in all age groups. Elderly is one of the age groups at risk for mental-emotional disorders as a result of reduced physical ability to carry out daily activities. Therefore, this study aims to determine the relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders that are influenced by other variables. This study used a cross-sectional design. The subjects of this study were all elderly people who were recorded in the 2018 Riset Kesehatan Dasar who met the inclusion criteria. The results showed that there was a statistically significant relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders (p = 0.000 <0.05), with a mild degree of dependence (PR = 2.021, 95% CI (1.936-2.109)), moderate dependence (PR = 3.189, 95% CI (2.818-3.610)), severe dependence (PR = 3.350, 95% CI (2.920-3.843), and total dependence (PR = 2.770, 95% CI (2.419-3.173)) after being controlled by variable education and the number of history of chronic disease.So it can be concluded that there is a relationship between the level of physical disability with mental emotional disorders after being controlled by the education variable and the number of history of chronic disease."

"ABSTRAKDisabilitas ADLs dari tahun ke tahun meningkat, sehingga rasio ketergantungan lanjut usia juga meningkat setiap tahunnya. Pengukuran rasio lingkar pinggang ndash; lingkar pinggul pada lanjut usia merupakan indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kelebihan massa lemak. Hal itu berkaitan erat dengan berbagai penyakit kronis dan memungkinkan berkembang ke arah disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan rasio lingkar pinggang ndash; lingkar pinggul dengan kejadian disabilitas pada usia ge; 45 tahun. Desain penelitian ini adalah cross sectional, dengan analisis data ROC untuk mengetahui titik pototng disabilitas ADLs , Chi ndash; Square dan Regresi Cox. Populasinya adalah seluruh seluruh populasi usia ge; 45 tahun yang memenuhi kriteria pada IFLS V tahun 2015. Hasil menunjukkan bahwa PR disabilitas ADLs dan rasio lingkar pinggang ndash; lingkar pingul adalah sebesar 2,7 setelah dikontrol variabel interaksi WHR dengan jenis kelamin, WHR dengan pekerjaan dan WHR dengan status merokok. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan selalu melakukan uji konfirmasi pengukuran rasio lingkar pinggang ndash; lingkar pinggul khususnya pada usia ge; 45 tahun teritama pada mereka yang tidak melakukan pekerjaan dan juga pada mereka yang merokok, sebab keduanya mempunyai interaksi sinergis dengan WHR yang akan meningkatkan disabilitas ADLs. Kata Kunci : disabilitas ADLs, IFLS V, rasio lingkar pinggang ndash; lingkar pinggul, lanjut usia

---

ABSTRACTADLs disability have been increasing every year, so dependently ratio of oldests people increased too every years. Measurements of waist ndash hip ratio in oldest people are as the true indicator to identify at increased risk of accumulation of abdomial fat. It rsquo s related with some chronical diseases and maybe can be developing into disability. Research objective is to analyze the relationship between waist hip ratio with ADLs disability in people with ge 45 age years. Research design is cross sectional, with data analysis with ROC it rsquo s to determine cut off point of ADLs disability , Chi ndash Square and Cox Regression Analysis. Population are all peoples with ge 45 age according criteria in IFLS V at 2014. The result showed that Prevalence Ratio ADLs disability with waist ndash hip ratio are 2,7 after controlled by interaction variable of gender by WHR, job by WHR, and smoking status by WHR. According the result to advices someone always have been measured waist ndash hip ratio especially for someone with ge 45 ages, and there are without activity but there are smoking, becouse the both have sinergic interaction with waist hip ndash ratio and increased ADLs disability. Keyword ADLs disability, IFLS V, WHR, oldest ndash peoples"

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Penyandang Disabilitas Mental di Panti Sosial mengalami viktimisasi kekerasan berupa pemasungan. Meskipun peraturan terkait larangan pemasungan telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi tidak menghentikan terjadinya praktik pemasungan di Panti Sosial. Institutionalisasi di Panti Sosial menjadikan Panti Sosial sebagai tempat yang memiliki aturan sendiri sehingga membenarkan terjadinya praktik pemasungan dengan berbagai alasan. Dengan menggunakan analisis Routine Activity Theory dapat dilihat bahwa ketiga elemen RAT (a suitable target, a motivated offender, the absence of capable guardian) terjadi dalam satu ruang dan waktu sehingga viktimisasi kekerasan berupa pemasungan terjadi pada Penyandang Disabilitas Mental.

---

People with mental disabilities in social institutions experience violence victimization in the form of shackling. Even though regulations regarding the prohibition of shackling have been issued by the government, this has not stopped the practice of shackling in social institutions. Institutionalization in social institutions makes social institutions a place that has its own rules, thus justifying the practice of shackling for various reasons. By using Routine Activity Theory analysis, it can be seen that the three elements of RAT (a suitable target, a motivated offender, the absence of capable guardian) occur in one space and time so that violent victimization in the form of shackling occurs in Persons with Mental Disabilities."