Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui respons, opini, motivasi dan tujuan serta harapan dari para pelaku (tokoh formal/informal, petani) dalam pelaksanaan MPH Bina Desa Hutan yang dapat digunakan dalam mengembangkan pembangunan masyarakat desa hutan.Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif deskriptif analisis, dengan maksud untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai kegiatan HPH Bina Desa Hutan yang sedang berlangsung, tanggapan, respon, opini serta harapan dari para aktor yang tenlibat, yang sekaligus akan dapat diketahui apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan .Teknis analisis pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang didasarkan pada data primer yang berhasil dikumpulkan dilapangan (lokasi) kegiatan HPH Bina Desa .Hutan dan didukung dengan hasil wawancara, dan pengamatan lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan maupun informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kegiatan HPH Bina Desa Hutan secara sos i al sudah dapat diterima oleh para pelaku baik masyarakat (petani) maupun tokoh formal dan informal yang terlibat. Penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan HPH Bina Desa Hutan masih ditemukan kelemahan, karena belum melibatkan para pelaku utama. Sedangkan kualitas hasil kegiatan secara umum masih perlu diperbaiki, oleh karena itu mereka mengharapkan agar pada setiap aspek pembinaan dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.Para petani binaan lebih mengharapkan peran yang besar dari HPH dibandingkan kepada instansi pemerintah, karena harus melalui mekanisme birokrasi yang terkadang bertele-tele. Dengan adanya temuan-temuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki instrumen balk pada operasional level, maupun organization level yang mengatur mekanisme dan prosedur (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian keberhasilannya) serta dilengkapi pendanaan kegiatan yang memadai termasuk untuk kegiatan evaluasi dan penilaian."

"Indonesia memiliki potensi hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasilia dan Zaire. Hutan dengan segala hasil dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memainkan peranan sangat penting sebagai sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5/1967, dan Undang-undang No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, sehingga dengan demikian Indonesia membuka pintunya lebar-lebar bagi kehadiran dan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang bersedia menanamkan modalnya di sektor kehutanan dan bagi eksploitasi hutan.Kalimantan Tengah memiliki kekayaan hutan terluas ke tiga di Indonesia dan penghasilan utama daerah Kalimantan Tengah bersumber dari hutan. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa daerah ini juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi kehadiran perusahaan-perusahaan HPH.Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, baik itu lingkungan fisik-kimia, biologi, maupun sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat.Berdasarkan uraian di atas. maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak dari kegiatan perusahaan HPH terhadap peningkatan kehidupan sosial ekonomi & budaya masyarakat, dengan melakukan survei di perusahaan HPH PT Hutan Mulya, dan masyarakat Dayak sekitarnya.Permasalahan penelitian sebagai berikut : Apakah pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya benar-benar memberi dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya? Dampak tersebut terutama dilihat dari segi pelaksanaan hak yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengusahaan hutan dan pelaksanaan kewajiban HPH memberdayakan masyarakat.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya benar-benar memenuhi peraturan-peraturan kehutanan yang berlaku, sehingga memberi dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Peraturan kehutanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi: pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5231Kpts-11/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI; serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3181Kpts-11/1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengusahaan Hutan.Hipotesis nol (Ho) yang diajukan dalam penelitian ini. adalah: Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya memberi dampak positif pada kehidupan sosiai masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei, yang menggambarkan keadaan lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju akibat keberadaan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. Penelitian ini dilaksanakan di 11 desa di sekitar areal HPH PT Hutan Mulya, yang terletak di 3 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga selesai.Populasi penelitian ini adalah masyarakat suku Dayak Ngaju yang bertempat tinggal di 11 desa yang berada di sekitar lokasi HPH. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling nonrandom (non probability sampling), yaitu teknik sampling bertujuan (purposive sampling).Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi data persepsi masyarakat yang dikumpulkan melalui angket, wawancara mendalam dengan para nara sumber dan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder meliputi data kependudukan yang diperoleh dari data monografi daerah penelitian, serta data-data penunjang lainnya yang diperoleh melalui studi literatur.Data dianalisis dengan pendekatan AMDAL, untuk melihat apakah ada dampak atau perubahan pada komponen-komponen yang diteliti. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Tabel, dimana sebelumnya ditetapkan skor untuk memudahkan interpretasi data kualitatif. Pemberian skor menggunakan Skala 1 sampai 5.Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat Dayak Ngaju dalam pengusahaan hutan oleh perusahaan PT Hulan Mulya berupa pemberian prioritas kesempatan berusaha hanya dilakukan pada bidang perakilan. Sementara kegiatan penanaman, penyaradan, dan pengulitan tidak dilaksanakan sehingga gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Demikian pula dengan pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya selama kurang lebih 10 tahun. yang ternyata juga gaga memberdayakan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Setelah dianalisis dengan analisis tabel, maka diperoleh nilai total kualitas lingkungan sosial sebesar 31,58% (skor sama dengan 2, artinya: kualitas lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju kurang baik). Berarti, kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya member dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Pelaksanaan peran serta masyarakat Dayak Ngaju dalam pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. 2. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya juga gagal memberdayakan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. 3. Kualitas lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju kurang baik karena Peran Serta dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dengan demikian, kesimpulan umum dari penelitan ini adalah bahwa kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya memberi dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Daftar Kepustakaan: 44 (1979-2001)

---

The Impact of Forest Exploitation on the Life of the Local Community: Case Study on the Community of Ngaju Dayak in the Vicinity of the Forest Exploitation Concession Company (HPH), PT Hutan Mulya, in the Regency of East Kotawaringin, the Province of Cenfral Kalimantan Indonesia has it's potential as the third largest tropical forest in the world after Brazil and Zaire. Indonesian forest with its crops and natural resources plays a highly important role as sources of revenue to finance the Indonesia development. In this regard, the government issued Principle Forestry Law No.511967 and Law No.6/1968 on the Foreign and Domestic Investment. to encourage the participation and operation of enterprises willing to invest in the forestry sector and forest exploitation share.Central Kalimantan has the third largest forest resource area in Indonesia, with the main produce coming from the forest. As such, it is understandable if this region opens itself to welcome the participation of forest exploitation concession holding companies.The forest exploitation activities executed by these companies directly and indirectly affect the physical-chemical, biological as well as social-economic environmental life of the local community.Based on the above description, a research is required to find out the impacts of the activities of forest exploitation concession holders (HPH) on the improvement of the social-economic and cultural life of the local community, throughsurvey onforest exploitation concession holding company, PT Hutan Mulya, and on the Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.The issue under this research are as follows: Are the forest exploitation activities carried out by PT Hutan Mulya have positive impact on social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. Such impacts will be viewed especially from the aspects of the concession implementation that includes the local community in the forest exploitation activities, and the execution of the company's obligation in empowering the local community.The purpose of this research is to prove whether the execution of the forest exploitation activities by PT Hutan Mulya conducted all the forestry regulation so that they have positive impact on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.The null hypothesis in this research is: The execution of the forest exploitation activities by PT Hutan Mulya have positive impacts on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.This is a descriptive research using survey method illustrating the social environmental condition of the Ngaju Dayak community as a result of the presence of Forest Exploitation Concession Holding (HPH) companies. This research was conducted in 11 villages in the vicinity of PT Hutan Mulya, located in 3 Sub-district Administration Areas in the Regency of East Kotawaringin. The research was executed starting from July 2001 up to the completion.The population under research is the Ngaju Dayak tribe community living in 11 villages in the vicinity of the forest exploitation concession area. The sampling method used in this research was non-probability sampling, namely purposive sampling method.The type of data collected in this research comprise primary as well as secondary data. The primary data includes community perception data collected through questionnaires intensive interviews with resources and direct observation in the field. Secondary data covers population data obtained from the monographic data of the researched area, as well as other supporting data obtained through literature study.The above data were analyzed using environmental impact analysis (AMDAL) approach to see if there are impacts on the researched components. Subsequently, analysis was conducted on the data using Table Analysis Method with pre-established scores to facilitate the data interpretation. The scoring was scaled from 1 to 5.The survey showed that Ngaju Dayak community participation in forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya conducted only in form of giving priorities on business chance in perakitan. While, the planting, penyaradan, dan pengulitan were not conducted so that failure to increase the welfare of Ngaju Dayak community. The PMDH programmed for ten years also failure to empower Ngaju Dayak community.Table analysis showed value of social environment quality as much as 31,58% (equal to total score of 2, meaning that the quality of the social environment is poor). This means that forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya have negative impacts on the social environment of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.The conclusion of this research is:1. Community participation of Ngaju Dayak community in forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya failured to increase the welfare of Ngaju Dayak community. 2. PMDH Program conducted by PT Hutan Mulya also failured to empower the Ngaju Dayak community.3. Social environment qualify of Ngaju Dayak community is poor due regulation about Participation and Empowerment of Ngaju Dayak community were not conducted properly.Therefore, the general conclusion of this research is that the forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya have negative impacts on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.Number References: 44 (Issued from 1979 to 2001)"

"Dalam pengelolaan hutan, permasalahan kebakaran menjadi sebuah permasalahan yang saat ini tidak lagi dianggap sebagai isu lingkungan semata, namun juga sebagai isu sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang telah menyita perhatian dunia regional hingga internasional. Aktivitas perladangan disebut-sebut menjadi penyebab utama dari terjadinya peristiwa kebakaran yang kian berulang di Indonesia. Maraknya kasus kebakaran hutan yang terjadi mendorong pemerintah, baik dari skala nasional maupun lokal membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir kebakaran tersebut. Namun sayangnya, aktivitas perladangan yang menggunakan api sebagai alat utamanya tidak menunjukkan intensitas penurunan. Beberapa alasan tersebut memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat melakukan aktivitas perladangan dan seperti apa mereka menyikapi kebijakan pengendalian kebakaran hutan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat Desa Mantangai Hulu yang berprofesi sebagai peladang pada dasarnya telah memiliki strategi adaptasi dan kearifan lokal tersendiri dalam menghadapi kondisi dan perubahan lingkungan di sekitar mereka. Namun sayangnya kehadiran kebijakan yang tidak efektif dan tidak memberikan solusi justru menyebabkan banyaknya fenomena bakar lari terjadi sebagai respond an strategi masyarakat dalam menanggapi kebijakan pengendalian kebakaran hutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

---

In forest management, fire becomes a problem when the problem is no longer regarded as purely environmental issue, but also as an issue of social, economic, cultural, and political world have seized the attention of regional to international. Agricultural activities touted to be the main cause of the fire is increasingly recurrent events in Indonesia. Rampant cases of fires prompted the government, both national and local scale to make policies that aim to minimize the fire. But unfortunately, the activity of farming that uses fire as its main tool does not show a decrease in intensity. Some of these reasons raises further questions about how people perform activities such as agriculture and what they respond to forest fire control policies issued by local governments. This research was conducted in March and April in the village of Upper Mantangai, District Mantangai, Kuala Kapuas district, Palangkaraya, Central Kalimantan. This research was conducted by the method of observation, interviews, and literature study. Through this study, it was found that Mantangai villagers who work as cultivators Hulu basically have to have adaptation strategies and local knowledge and conditions of its own in the face of environmental changes around them. Unfortunately, the presence of ineffective policies and does not provide a solution actually causes more fuel to run phenomenon occurs as a response and community strategies in response to forest fire control policies issued by the Provincial Government of Central Kalimantan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Strategi Ko-manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Proyek Pengembangan Desa Pembenihan Ikan di Desa Kambitin Raya dalam rangka memberdayakan masyarakat petani ikan di wilayah tersebut. Penelitian ini penting mengingat di era otonomi daerah saat ini, dimana daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber perekonomian baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun bagi upaya penggalian potensi PAD yang akan digunakan bagi pelaksanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah bersumber dari sektor perikanan. Disamping itu karena objek penelitian ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang menekankan pendekatan community based dan diimbangi oleh pendekatan science based dengan mengarah pada terwujudnya kawasan perikanan terpadu (integrated fisheries zone), maka sangat penting artinya untuk melihat apakah paradigma pembangunan sektor perikanan yang baru tersebut telah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat baik dari aspek peningkatan kesejahteraan maupun dari aspek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih maju.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan objek dan jumlah informan yang dianggap paling menguasai masalah penelitian dan mewakili semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sebagai subjek penelitian.Dari hasil penelitian diketahui bahwa ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan di Kambitin Raya berawal dari ketidakpuasan petani ikan terhadap sumber pendapatan mereka yang sangat minim. Mereka sadar bahwa untuk keluar dari masalah ini harus ada bantuan dari pihak pemerintah. Dengan dipelopori oleh beberapa orang tokoh masyarakat sekitar tahun 1997-an mereka mengajukan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah melalui dinas perikanan.Menjawab aspirasi tersebut, pada bulan Agustus 1999 Bupati Tabalong mengeluarkan kebijakan tentang Pengembangan Desa Kambitin Raya sebagai Desa Pembenihan Ikan dalam bentuk ko-manajemen dengan berbasis pada potensi masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah yaitu sebagai pihak yang mengarahkan, memotivasi dan menfasilitasi berkembangnya produktifitas masyarakat, selain itu juga sebagai mediator bila terjadi konflik diantara petani. Pemerintah daerah juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan khusus usaha pembenihan ikan.Pada tatanan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan di Kambitin Raya ini, pada awalnya memang menekankan tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Namun, pada pelaksanaannya terjadi dominasi peran pemerintah terhadap peran masyarakat yang dapat dilihat dari mekanisme penentuan program atau proyek yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah temyata lebih dari sekedar memberi advokasi, konsultasi, motivasi atau fasilitasi, tetapi berperan dominan dalam implementasi, pengawasan dan pemantauan. Meskipun masyarakat memberikan aspirasi dalam setiap perencanaan kebijakan, tetapi keputusan akhir baik dari aspek finansial maupun manajemen tetap berada di tangan pemerintah.Uraian singkat diatas memberi kesan bahwa dalam banyak hal pemerintah sangat berperan. Masyarakat petani ikan hanya menerima apa yang direncanakan dan di atur oleh pemerintah. Dengan demikian bentuk ko-manajemen yang berlaku di Kambitin Raya adalah bersifat instruktif.Ko-manajemen dengan bentuk instruktif bukan merupakan kesalahan. Itu terjadi karena kondisi masyarakat yang memang relatif masih terbatas dalam segala hal. Bahkan manfaat yang dirasakan petani ikan cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka setelah ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan dilaksanakan. Artinya, walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan ko-manajemen di Kambitin Raya dapat dikatakan cukup berhasil, ditambah dengan adanya pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan pelaksanaan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan."