Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi tipologi jaringan sosial para pendiri perusahaan rintisan dan kerangka institusional yang membentuk tindakan perusahaan rintisan di inkubator Bandung Digital Valley, Kota Bandung, Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Institusionalisme Baru yang dirumuskan oleh Victor Nee. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Extended Case Method. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap informan kunci, yaitu manajemen inkubator Bandung Digital Valley dan para pendiri perusahaan-perusahaan rintisan yang diinkubasi di sana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa institusi formal yang membentuk tindakan perusahaan rintisan di Bandung Digital Valley berupa kebijakan pemerintah, birokrasi, hak kekayaan intelektual, dan kontrak. Institusi informal tidak secara jelas mengemuka dalam studi ini, sehingga yang terjadi adalah keselarasan (close-coupling) antara institusi formal dalam bentuk norma organisasi inkubator dan institusi informal yang dihasilkan dari mekanisme sosial antar pendiri perusahaan rintisan. Yang mengemuka justru tipologi jaringan sosial, baik internal maupun eksternal, sebagai strategi dari pendiri perusahaan rintisan dalam merespons target-target dan norma organisasi di Bandung Digital Valley.

---

This study explores the typology of social networks and the institutional frameworks that shape the action of the startup companies in Bandung Digital Valley, a digital business incubator located at Bandung, West Java. The New Institutionalism in Sociology, as formulated by Victor Nee, is employed as the theoretical lens for this study. This is a qualitatitive study that uses the Extended Case Method approach. The collection of data was conducted by observation and in-depth interview with the management of Bandung Digital Valley and the founders of startup companies.

The results of this study show that the formal institutions shape the actions of startup companies through government policies, bureaucracy, intellectual property rights, and contracts. The informal institutions are not explicitly emerge in this study, so the result is a close-coupling between formal institution in the form of organizational norms and the informal institution that implicitly emerge from the social mechanisms between the founders. Instead of resulting an informal institution, the actions of founders lead to various types of social networks that are created in responding the goals and the organizational norms in Bandung Digital Valley."

"Tak dapat diingkari bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber informasi yang kuat untuk bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Sampai saat ini tercatat sebanyak 470.663 judul buku untuk koleksi bidang itu. Namun sangat disayangkan bahwa pengembangan dan penyebaran informasi ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dibandingkan dengan ilmu dan teknologi, misalnya. Padahal kita tahu bahwa informasi bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan panting sekali artinya bagi kelestarian budaya bangsa.Bila kita kaji, sesungguhnya informasi bidang ini memerlukan penanganan yang lebih kompleks daripada bidang lainnya. Hal ini disebabkan antara lain, pemakai informasi bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan tidak hanya memerlukan informasi yang bersifat mutakhir, akan tetapi juga informasi retrospektif. Selain itu bidang-bidgng lain seperti biologi dan pertanian serta kesehatan dan kedokteran telah memiliki badan resmi bertaraf nasional yang bertindak sebagai pusat informasi, sedangkan bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan tidak demikian halnya. Tanpa mengurangi arti sistem yang telah ada, Indonesia memerlukan adanya suatu badan yang berperan sebagai koordinasi informasi bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan pada tingkat nasional."

"Adanya internet dalam suatu jaringan rantai persediaan membuat perusahaan dapat lebih responsif dalam berhubungan, baik kepada pemasoknya maupun kepada pelanggannya Pada penelitian ini, penulis memetakan seberapa besar persentase maupun tingkat penggunaan internet pada beberapa bagian yang terdapat dalam manajemen rantai persediaan (scm) pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.Untuk ini, penulis melakukan survey kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui beberapa milis yang ada di internet. Hasil survey kemudian dianalisa menggunakan distribusi t, multiple response dan cross-tab analyses.Dari hasil survey diperoleh persentase tertinggi penggunaan internet dalam jaringan rantai persediaan adalah pada kegiatan yang berhubungan dengan pembelian dengan tingkat penggunaan yang tinggi. Sementara itu, persentase terendah pada penjadwalan produksi. Ada hubungan yang linier penggunaan internet pada beberapa bagian dengan bagian lainnya di dalam suatu jaringan rantai persediaan.

---

Use of Internet in Supply Chain Networks Indonesian Manufacturing CompaniesThe advent of the Internet in a supply chain network makes companies be more responsive to its suppliers, and to its customers. In this research, the author map how rate of usage and percentage of usage of Internet at some part in supply chain management at a few companies in Indonesia

In order to determine to what extent Indonesian companies are using the Internet in supply chain management, I conduct a survey via email that sent to a few Indonesian mailing lists related to supply chain that appeared in yahoogroups.com. Survey results were analyzed using student t-test, multiple response, and cross-tab analyses.

From the results of survey obtained, the highest percentage of usage of Internet in supply chain network is at activity related to purchasing/procurement with high usage level. Meanwhile, the lowest is at scheduling of production. There is linear relation of usage of Internet at some parts with others part in supply chain networks."

"Di negara berkembang seperti Indonesia, industri kecil telah menjadi penggerak roda perekonomian dengan peran yang cukup strategis. Fungsi industri kecil sebagai penyerap tenaga kerja yang efektif secara tidak langsung akan menekan angka pengangguran. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa laju industri ini masih kesulitan untuk mencapai kondisi usaha yang mapan. Keadaan inilah yang melatarbelakangi usaha pemerintah dan industri besar dalam membantu mengembangkan usaha kecil tersebut. Hanya saja, strategi jaringan kerja (business network) yang diupayakan dalam hubungan industri kecil - pemerintah - industri besar belum mengeluarkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan industri kecil. Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan wilayah dengan sentra industri kecil aneka usaha yang tumbuh dengan sistem cluster. Sistem ini nantinya akan menjadi pondasi dalam mengembangkan strategi jaringan kerja yang melibatkan industri kecil konveksi, pemerintah, industri besar dan lembaga keuangan.Berdasarkan analisis dan penelitian sebelumnya, didapatkan 4 (empat) alternatif strategi jaringan kerja yang direkomendasikan untuk membantu mengembangkan industri kecil konveksi, yaitu pengadaan bahan baku, penyediaan bantuan modal, pemasaran hasil produksi, dan pengadaan pelatihan. Meskipun demikian, hanya ada satu alternatif strategi yang diprioritaskan untuk dijalankan. Hal ini terkait dengan kesiapan industri kecil tersebut, baik dari faktor internal maupun eksternal.Pemilihan alternatif strategi ini ditentukan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasilnya didapatkan bahwa penyediaan bantuan modal merupakan alternatif strategi yang akan diprioritaskan. Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan strategi jaringan kerja tersebut, diperlukan suatu model jaringan kerja yang efektif. Model jaringan kerja ini dibuat dengan terlebih dahulu menentukan posisi dan peran dari masing-masing pihak, yaitu pemerintah, industri besar, lembaga keuangan, lembaga penunjang, serta industri kecil konveksi itu sendiri. Penentuan posisi dan peran ini merupakan langkah penting yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan ketidakjelasan job description. Langkah berikut dalam mengembangkan strategi ini adalah menentukan mekanisme penyaluran bantuan modal dari industri besar ke industri kecil. Dengan mekanisme yang efektif, strategi penyediaan bantuan modal tersebut akan dapat berjalan dengan optimal.

---

In many of development countries such as Indonesia, small-medium industries, with their strategic position, have been giving a big contribution to increase the economic growth, including minimizing the rate of unemployment. However, small-medium industries still need a great effort to make their business grow successfully. Indeed, based on this condition, government together with established industries has been trying to help developing their business. But there is still no significant output generated from the business network strategy implemented in the relationship between small-medium industries - government - established industries. Business network strategy works effectively on a cluster system, a local business system which many of small-medium industries in Tangerang Regency, Banten, run their business on it. Later the cluster system will be a base to develop this strategy.

Based on previous research and analysis, there are 4 (four) business network strategy alternatives recommended to help developing small-medium industries. These alternatives are: raw material supply, business capital endorsement, product marketing support, and training provision. But there?s only one alternative will be implemented during the process, related to the small-medium industry?s willingness which is based on both aspects, internal and external. The determining process of the alternative is using Analytic Hierarchy Process (AHP) method which generates business capital endorsement as the best priority alternative.

On the implementation, this strategy alternative needs to be powered by an effective business network model. This model is built by determine the position and role of each business network actor which is consist of small-medium industries, established industries, government, financial and management supporting institution. Position and role?s determination is an essential step for preventing the problem occurred by ambiguously job description and overlapped authority. The next step to develop the strategy is to create a mechanism for business capital issuing. This mechanism will manage the issuing process from established industries to small-medium industries. Through an effective mechanism, business capital endorsement strategy will work optimally."