Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang mancari nafkah di kotakota besar, seperti Jakarta. Di kota metropolitan mendapatkan tempat tinggal bagi golongan ekonomi lemah tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi golongan tersebut, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui salah satu perusahaan daerahnya membangun rumah susun dan rumah sewa bertingkat.Setelah tersedia rumah sewa tersebut, maka terjadi persaingan diantara para calon penyewa yang semakin tinggi walaupun dalam beberapa hal peraturan sewa menyewa menjadi penghambat untuk memperoleh rumah tetapi tidak mengurangi usaha mereka untuk mendapatkannya. Disisi lain pengelola Rumah Sewa Bertingkat, yang seharusnya menegakkan aturan, juga mempunyai keinginan untuk memanfaatkan minat masyarakat. Dengan tujuan yang berbeda, mereka baik calon penyewa/penyewa maupun pengelola mengembangkan suatu strategi interpretasi terhadap peraturan sewa menyewa Rumah Sewa Bertingkat.Proses interpretasi terjadi apabila pengelola dan calon penyewa/penyewa yang terlibat dalam negosiasi tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan yang terkandung dalam peraturan. Interpretasi tersebut pada pokoknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : (1). Adanya diskresi dari birokrasi tingkat bawah (Lipsky, 1980 : 13), (2). Adanya aturan formal dari pengelola yang dipengauhi peraturan informal yang timbul dari masyarakat itu sendiri (Moore dalam Ihromi, 1993), (3). Adanya faktor latar belakang sosial ekonomi dan budaya dari para pelaku negosiasi.Dari temuan yang ada, interpretasi yang berlanjut negosiasi dapat berbeda jenis penafsirannya dan dikategorikan dalam empat kategori proses negosiasi yaitu : kategori (1) memenuhi persyaratan, tidak ada persaingan, (2) memenuhi persyaratan, ada persaingan (3) tidak memenuhi persyaratan (4) tidak mematuhi/tidak memenuhi aturan tata tertib. Akibat rendahnya kontrol sosial dari masyarakat maupun atasan pengelola, maka interpretasi berlangsung terus hingga sekarang."

"Rumah di pusat kota memiliki suatu fungsi utama, memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk bergerak pindah dan berkembang. Bergerak dalam pengertian mobilitas secara geografi untuk mencari dan meraih kemajuan tanpa terikat pada rumah dan berkembang dalam arti dapat pindah rumah bila anggota keluarga bertambah atau bila pendapatan bertambah atau ada tawaran pekerjaan yang lebih baik untuk menempati rumah yang sesuai.Dalam hal ini, rumah susun sewa yang disediakan oleh pemerintah bagi warganya yang berpenghasilan rendah seharusnya memiliki fungsi ini.Namun pada kenyataannya kecenderungan untuk bergerak pindah dan berkembang tersebut tidak terjadi pada penghuni rumah susun sewa Kemayoran. Penghuni yang telah bertambah jumlah anggota keluarganya tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni. Sehingga luas ruang yang ada tidak sesuai atau tidak dapat lagi menampung anggota keluarganya. Sementara itu juga penghuni yang mengalami peningkatan pendapatan tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni, bahkan mereka membuka usaha di unit usaha pada lantai bawah rumah susun. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pertambahan jumlah anggota dan pendapatan keluarga penghuni rumah susun sewa Kemayoran terbadap kehidupan ekonomi mereka?

---

Having a home of the heart of the city gives a chance for the low-income cities to be mobile and to develop themselves.Mobile in the sense of being able to grab the opportunity to move forward, without being tied down to their home. And develop them by increasing their economic levels.However, government owned-flat in Kemayoran is not functioning properly as home at the heart of the city. The increasing member of the families and the raise of income don't make the tenants move out of the flat in Kemayoran. Whereas the increasing member of the families affects the balance between the available space in a flat and the required space for a person.It raises the question concerning the raise of their income, the number in a family and how they affect the level of economy of tenants in government owned flat in Kemayoran? This thesis is an attempt to answer that question."

"ABSTRAKAkta kelahiran merupakan identitas diri dan merupakan status kewarganegaraan, tidak terkecuali bagi anak-anak jalanan dimana masih banyak diantara mereka yang belum memiliki akta kelahiran. Program akta kelahiran anak jalanan merupakan salah satu program yang berupaya untuk membantu percepatan pencatatan kelahiran. Kesulitan untuk bisa menjangkau anak-anak jalanan di dalam program akta kelahiran disebabkan karena proses komunikasi yang tidak berjalan baik dalam antara orang dewasa kepada anak-anak jalanan yang lebih suka untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Meski banyak penelitian terkait dengan akta kelahiran yang menggambarkan beberapa sudut pandang, namun masih sedikit sekali penelitian yang menggambarkan bagaimana peran peer educator/pendidik sebaya didalam program akta kelahiran anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 13 informan dan diskusi terarah dengan 7 informan yang didapatkan melalui penggunaan teknik purposif sampling. Pengolahan data temuan lapangan dilakukan dengan menkategorikan data temuan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan dengan kerangka teori yang dikembangkan. Ditemukan bahwa peer educator berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang akta kelahiran, berperan sebagai konselor, berperan sebagai motivator dan berperan dalam mempengaruhi keputusan anak jalanan untuk mengadopsi hal tersebut. Faktor pendukung peer educator menjalankan perannya adalah kedekatan dengan teman sebaya dan faktor penghambat peran peer educator adalah manajemen waktu.

---

ABSTRACTBirth certificate is an identity and nationality status, no exception with street children which still many of them didn rsquo t have birth ceritificate. Street children birth certificate program is a program that aim to support birth registration acceleration. The difficulty of reaching street children in a birth certificate program is due to a poor communication process between adults to street children who prefer to interact with their peers. Although there are many studies in relation with this topic that illustrate several perspectives, there is still lack of research which describe the role of peer educator on a street children birth certificate program. This study uses qualitative research method by interviewing 13 informants and group discussion with 7 informants which selected using purposive sampling techniques. The data findings processed by categorize the data in accordance with the study question and conceptual framework. It was found that peer educators play their role in spread out information about birth certificate, play role as a counselor, motivator and also including influencing the decision of street children to adopt the innovation of birth certificate. Supporting factor for Peer educator to perform their role is proximity with peers. Constraining factor for peer educator to perform their role is time management. "

"Pada tahun 2011, terdapat permasalahan di unit logistik Rumah Sakit (RS) Yadika Pondok Bambu, antara lain ketidaksesuaian antara data fisik dengan data tertulis, terdapat penumpukan beberapa jenis barang umum, dan terdapat kekosongan beberapa jenis barang tersebut di gudang logistik. Hal tersebut terkait dengan fungsi pengendalian barang umum logistik dimana fungsi pengendalian logistik seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik agar tercipta efisiensi dalam penyelenggaraan kebutuhan barang umum logistik untuk mendukung pelayanan kesehatan di RS.Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan penelitian kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan pengendalian barang umum di unit logistik RS Yadika Pondok Bambu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pengendalian barang umum logistik sudah cukup baik. Namun, masih terdapat kekurangan pada kegiatan pencatatan, proses pengadaan, proses pendistribusian, dan proses penghapusan barang umum logistik. Untuk kedepannya, unit logistik RS Yadika Pondok Bambu sebaiknya melakukan pencatatan secara day to day, membuat surat perjanjian kerjasama dengan supplier, memperbaiki koordinasi dengan unit lain, dan melakukan penghapusan dengan rutin bila diperlukan.In 2011, there were problems in the logistics unit of Yadika Pondok Bambu Hospital, namely discrepancies between the physical data with written data, there was a buildup of some kind of public goods, and there were several types of goods are gaps in warehouse logistics. This is related to the control functions of public goods logistics where logistics control functions should be implemented properly in order to create efficiencies in the operation of public goods logistics requirements to support health services in hospitals.

Under these conditions, conducted qualitative research to describe the implementation of the public goods control in logistics unit in Yadika Pondok Bambu Hospital. The results showed that the overview of public goods control in logistics unit is good enough. However, there are still deficiencies in record keeping activities, the procurement process, distribution process, and public goods logistics process of elimination. For the future, the logistics unit in Yadika Pondok Bambu Hospital should keep recording for day to day, made a cooperation agreement with suppliers, improving coordination with other units, and perform the routine removal when needed."

"Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tergolong pekerja sektor kritikal bagian pelayanan masyarakat. Adanya kondisi pandemi COVID-19, tidak membuat mereka dapat bekerja di rumah karena tanggung jawab dalam pelayanan fasilitas publik sehingga hal ini berdampak terhadap pengeluaran belanja rumah tangga. Untuk itu banyak keluarga termasuk pekerja PPSU perlu adaptasi guna memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Skripsi ini mendeskripsikan strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Skripsi ini merupakan laporan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2020 hingga November 2021 melalui wawancara mendalam secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Wawancara melibatkan lima informan pekerja PPSU dan dua informan dari pihak kelurahan yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerja PPSU mendapatkan fasilitas berupa upah, tunjangan hari raya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atribut kerja, dan hak cuti; juga mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk tunai seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta bentuk non tunai seperti sembako, kuota belajar gratis untuk anak pekerja PPSU, dan penunjang protokol kesehatan. Namun, pemberian bantuan ini tidak diberikan secara rutin sedangkan akibat pandemic ini ada peningkatan kebutuhan keluarga seperti pemasangan WiFi, membeli suplemen makanan, dan adanya persiapan untuk biaya tak terduga. Oleh karena itu terungkap adanya strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU agar tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu pertama, strategi adaptasi aktif berupa mengkomunikasikan masalah ekonomi dengan pasangan. Kedua, strategi adaptasi pasif yaitu menunda kebutuhan yang tidak mendesak, menabung, dan menyikapi keadaan dengan sabar. Ketiga, strategi adaptasi jaringan berupa meminjam uang. Selain ada strategi itu, terungkap pula adanya dukungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi dalam bentuk seperti anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, mencari pekerjaan sampingan, dan mendapatkan bantuan dari keluarga besar. Terungkap pula adanya kendala-kendala adaptasi yang dialami oleh pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu (1) bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, (2) memberikan bantuan kepada kerabat, (3) kesulitan mencari pekerjaan sampingan, (4) kesulitan untuk hidup lebih hemat, (5) kesulitan mencari pinjaman uang, (6) kesulitan untuk membuka bisnis, (7) adanya pengeluaran tambahan untuk menjaga kesehatan.

---

Public infrastructure and facilities workers (PPSU) workers have a job to be done as soon as possible to accelerate functionality of public facilities/infrastructure because if postponed it can be financial loss, dangers, even disrupt public interest. PPSU workers can be referred as “blue collar workers” which include in critical sector workers as a part of public services and cannot work from home because PPSU workers responsibility in the service of public facilities. The thing has impacts to their household needs expenditure, so that many families including PPSU workers must adapt to fulfill their needs during the COVID-19 pandemic and this research shows the welfare of PPSU workers carrying out adaptation strategies that provide academic benefits to social welfare science that provide academic benefits to social welfare science. This undergraduate thesis describes adaptation strategy have done by PPSU workers to fulfill their household needs during COVID-19 pandemic. This thesis is descriptive qualitative research. Data collection start from September 2020 to November 2021 with online deep interview because of this research is made during COVID-19 pandemic. The informant involved five PPSU worker informants and 2 informants from the urban village workers with selection purposive sampling. The result show there are an increase in needs such as Wi-Fi installation and its monthly bill, buying food supplement, and preparing for unforeseen expenses. Despite an increase in needs, PPSU workers get facilities such as salary, religious holiday allowance, Social Health Insurance Administration Body, work attributes, and leave rights. Moreover, there are assistance from the government in the form of cash such as Cash Social Assistance (BST), Direct Cash Assistance (BLT), and the Family Hope Program (PKH), as well as in non-cash forms such as necessities, mobile data package for their kids, and healthcare equipment to support their health protocol. However, this financial assistance is not provided routinely. So that adaptation strategy adjusting with Suharto’s concept which divide adaptation strategies in three ways, first, active adaptation strategy consisting of communicating about finances with their partners. Second, passive adaptation strategy consisting of postponing non-urgent needs, saving money, and responding the condition patiently. And the last, network adaptation strategy consisting of made loans. Other than that, the financial support they have gained are family members who work to support financial condition, find other side jobs, and financial support from their relatives. This research it is revealed that there are various adaptation barriers experienced by PPSU workers to fulfill their household needs during the COVID-19 pandemic. (1) Government assistance doesn’t fulfill their household needs, (2) They give assistance to their relatives, (3) difficulty of finding side job, (4) difficulty of live frugally, (5) difficulty to find loans, (6) difficulty to start their own business, (7) There are additional expenses to keep their life healthy."

"ABSTRAKTesis ini membahas gambaran gelombang P300 auditorik pada pengguna amfetamin di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan Rumah Tahanan Pondok Bambu dan bukan pengguna NAPZA di poliklinik THT RSUPN-CM. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode potong lintang untuk melihat perbedaan nilai rerata masa laten dan amplitudo gelombang P300 pada subjek pengguna amfetamin dan bukan pengguna NAPZA. Hasil penelitian mendapatkan tidak terdapat perbedaan nilai rerata masa laten gelombang P300 auditorik pada kelompok pengguna amfetamin dan bukan pengguna NAPZA dengan nilai p=0,411 (>0,05), nilai rerata masa laten gelombang P300 auditorik pada kelompok pengguna amfetamin sebesar 319,49 milidetik, kelompok bukan pengguna NAPZA yaitu 308,70 milidetik yang masih termasuk dalam rentang normal. Tidak terdapat perbedaan nilai rerata amplitudo gelombang P300 auditorik pada kelompok pengguna amfetamin dan bukan pengguna NAPZA dengan nilai p=0,41 (>0,05). Nilai amplitudo P300 auditorik pada kedua kelompok termasuk dalam rentang normal yaitu 6,58 μvolt pada pengguna amfetamin dan 8,11 μvolt pada bukan pengguna NAPZA. Serta diperoleh hasil 62,5% pengguna amfetamin mengalami gangguan fungsi kognitif.

---

ABSTRACTThis thesis discuss the overview of auditory P300 wave on amphetamine users in the Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Rumah Tahanan Pondok Bambu and non-NAPZA users in the Otolaryngology outpatient clinic, Cipto Mangunkusumo hospital. This research is a descriptive study by using cross sectional methode to identifiy differences between average latency value of auditory P300 wave among the group of amphetamine users and non-NAPZA users. This research shows no differences in latency average value of P300 wave among the group amphetamine users and non-NAPZA users with p value of 0,411 (>0,05), average latency value of P300 auditory wave among group of amphetamine users is 319,49 milisecond, group of non NAPZA users is 308,70 milisecond which is still in normal band. There is no difference in average amplitude value of auditory P300 wave within group of amphetamine users and non-NAPZA users with p value of 0,41 (>0,05). The amplitude value of auditory P300 wave from both group are within the normal band which is 6,58 μvolt on amphetamine users and 8,11 μvolt on non-NAPZA users. It was obsreved that 62,5% of amphetamine users having a cognitive function disorder."

"ABSTRAKSuatu survei perpustakaan telah dilakukan di Perpustakaan Desa Kaliboja, Kec. Paninggaran, Dati II Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah pada Bulan Juli sampai dengan Desember 1988. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekurangan yang ada di Perpustakaan Desa Kaliboja dan pola membaca serta kondisi sosial wanita Desa Kaliboja. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara bebas dengan kepala desa, pengelola perpustakaan dan responden serta kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kesimpulan yang diperoleh adalah pada umumnya wanita di desa ini berpendidikan terbatas yaitu Sekolah Dasar dan cenderung kawin pada usia muda, namun mempunyai minat baca yang baik. Perpustakaan sangat membantu mereka untuk mengembangkan potensinya. Koleksi perpustakaan baik jumlah maupun komposisinya belum memenuhi standard minimal yang dianjurkan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan. Karyawan perpustakaan cukup beragam namun belum terorganisir dengan baik serta pengelolaan perpustakaan masih sederhana dan belum mengikuti anjuran Pusat Pembinaan Perpustakaan bagi Perpustakaan Desa. Untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, beberapa usaha perlu ditempuh antara lain : (1) Koleksi perpustakaan perlu dibina sesuai pedoman bagi perpustakaan desa. (2) Jam buka disesuaikan dengan waktu luang penduduk yakni jam 14.00 - 19.00. (3) Pengelolaan perpustakaan perlu dirapikan, termasuk promosi perlu lebih digalakkan. (4) Keadaan fisik perpustakaan memerlukan perbaikan sesuai standard yang ada. (5) Anggaran tetap yang memadai diperlukan untuk keberlangsungan perpustakaan.

---

"

"Rumah sehat merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga penghuni dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal untuk mendukung berlangsungnya aktivitas sehari-hari mereka. Namun seiring meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diiringi ketersediaan lahan untuk perumahan, menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah memilih tinggal di hunian liar dan kumuh yang kondisinya jauh dari sebuah rumah sehat. Apakah hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk tinggal di rumah sehat. Untuk mengkaji mengenai prioritas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dilihat dari sudut pandang Turner. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Turner yang terpenting dari sebuah rumah adalah dilihat dari sudut pandang what it does yakni bagaimana rumah memberikan kesempatan untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi harapan-harapan mereka di masa mendatang, tanpa banyak memperhatikan bagaimana kondisi fisik rumah yang merujuk pada pendekatan sudut pandang what it is. Dengan demikian apakah rumah sehat mungkin dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah - Bagaimana mereka mengupayakan rumah sehat pada huniannya - Untuk meninjau hal ini, dilakukan studi kasus dengan metode observasi dan wawancara pada ketiga penghuni rumah petak di Jalan Pinang, Pondok Labu yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Tinjauan dilakukan dengan melihat kaitan antara prioritas bertinggal dengan kondisi fisik rumah. Berdasarkan hasil telaah dari ketiga penghuni, pada dasarnya mereka memprioritaskan rumah dari sudut pandang what it does. Namun mereka juga tetap memperhatikan kondisi fisik rumah agar mampu mendukung kenyamanan bertinggal dan kesehatan penghuninya. Hal ini terlihat dengan adanya upaya dan solusi untuk menerapkan beberapa kriteria rumah sehat diantaranya mengenai pencahayaan dan penghawaan alami juga kondisi atap, dinding dan langit-langit yang tidak bocor. Dengan adanya upaya ini, menunjukkan bahwa rumah sehat juga menjadi satu hal yang diperhatikan oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan rendah terhadap huniannya.

---

Healthy home is one requirement that have to fulfill, so that dweller can obtain an optimal health for supporting their daily activities. But the increasing number of people which is not accompanied by the availability of land for housing, making the lower class choose to live in slum which have conditions far from a healthy home. Does this indicate that they have no desire to live in a healthy home' To assess the priority of housing for the lower class viewed from the standpoint of Turner. For the lower class, according to Turner's most important from a house is viewed from the standpoint of what it does: how the house provides an opportunity to survive and to make real their expectations, without much attention to how the physical condition of homes that refer to viewpoint approach to what it is. Thus, whether the healthy home may owned by the lower class' How did they effort a healthy home' For this review, a case study using observation and interviews at three residences at Jalan Pinang, Pondok Labu which is the lower class. Reviews carried out by looking at the link between dwelling priorities with the physical condition of the house. Based on the results of a review of the three occupants, they are basically prioritizing the house from the standpoint of what it does. But they also still considering the physical condition of the house to support comfortable and occupant health. This can be seen, with the effort and solution to apply of some criteria for healthy homes such as natural ventilation and natural lighting conditions, and also a roof, walls and ceilings that do not leak. Given these efforts, shows that healthy homes also become a thing noticed by small portion of the lower class of their house."