Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agroekosistem adalah suatu lingkungan binaan dan menjadi bagian dari ekosistem alam yang didominasi oleh manusia dan tanaman pertanian. Keanekaragaman hayati yang rendah dan ekosistemnya yang tidak stabil, menyebabkan terjadi eksplosi hama atau organisme pengganggu tanaman (OPT). Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi lingkungan produksi sayuran di Kabupaten Dati II Banjamegara Jawa Tengah.Pada sistem konvensional, penggunaan pestisida yang intensif dianggap sebagai cara pengendalian OPT yang efektif, Namun demikian, cara tersebut memiliki dampak negatif seperti: tercernarnya tanah dan air, ancaman bagi kesehatan manusia, dan tidak efisiennya usaha tani. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, di Indonesia telah diterapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) untuk tanaman padi pada tahun 1989 dan untuk tanaman sayuran pada tahun 1992.Sistem PHT adalah suatu konsep atau filosofi untuk menanggulangi masalah hama melalui pendekatan ekologi dan ekonomi. Ada tiga konsepsi dasar PHT yaitu: pengamatan agroekosistem, konsepsi ambang ekonomi (AE), dan konsepsi pelestarian lingkungan. Dalam program PHT, petani dilatih memahami konsepsi dasar itu melalui sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT) yang berlokasi di lahan milik petani, dengan proses belajar berdasarkan pengalaman, agar petani dapat menerapkan teknologi PHT di lahannya sendiri.Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui dampak implemetasi sistem PHT dibandingkan dengan sistem Konvensional pada komponen lingkungan yang meliputi: pendapatan usaha tani kentang dan kubis, keanekaragaman spesies serangga di pertanaman kentang/kubis, serta kadar residu pestisida di dalam hasil panen, tanah dan air larian yang berasal dari pertanaman kentang/kubis yang menerapkan sistem PHT dan sistem konvensional.Metode penelitian yang digunakan adalah Ex Post Facto atau kausal komparatif dengan metode penetapan sampel Purposive Sampling dan Simple Random Sampling. Penelitian dilaksanakan di dataran tinggi Dieng Kabupaten Dati II Banjarnegara mulai bulan November 1998 sampai dengan Januari 1999. Wilayah penelitian meliputi kecamatan Batur, Pejawaran dan Wanayasa. Dipilih dua sampel desa dari tiap kecamatan, yang terdiri atas satu desa yang mewakili sistem PHT dan satu desa mewakili sistem konvensional (non PHT). Sebagai responden ditentukan 20 petani kentang dan 20 petani kubis dari setiap desa. Jumlah responden di enam desa sampel tersebut ialah 240 petani, yang terdiri atas 120 petani PHT dan 120 petani non PHT. Untuk mengamati residu pestisida dan keanekaragaman serangga, ditentukan empat petak pertanaman kentang dan empat petak pertanaman kubis di setiap desa.Pengaruh implementasi PHT pada nisbah manfaat dan biaya (BIC Ratio) usahatani kentang dan kubis berbeda sangat nyata dibandingkan dengan sistem konvensional. Demikian pula keanekaragaman spesies serangga bukan sasaran pada pertanaman sistem PHT berbeda sangat nyata. Secara umum pengaruh sistem PHT pada kandungan residu pestisida (insektisida) di dalam hasil panen dan tanah berbeda nyata sampai sangat nyata dengan sistem konvensional, sedangkan residu di dalam air larian pada umumnya tidak berbeda nyata.Berdasarkan batas maksimum residu (BMR) menurut SKB MENKES dan MENTAN No, 8811MENKESISKBIVIII11 996-7 1 11Kpts/ TP.27018196, kadar residu dalam hasil panen di wilayah studi masih rendah, Rata-rata kadar residu yang terdeteksi di dalam umbi kentang ialah 0,0026 ppm dan di dalam krop kubis 0,0024 ppm, sedangkan BMR untuk kartaphidroklorida untuk umbi kentang adalah 0,1000 ppm dan untuk krop kubis adalah 0,2000 ppm. Hasil peneiitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan usaha tani kentang/kubis pada sistem PHT lebih tinggi daripada sistem konvensional. Nisbah manfaat dan biaya pada kentang sistem PHT ialah 1,04 dan sistem konvensional 0,85, sedangkan pada kubis sistem PHT ialah 1,18 dan sistem konvensional sebesar 0,82; (2) Keanekaragaman spesies serangga bukan sasaran di pertanaman kubis dan kentang yang menerapkan sistem PHT lebih tinggi daripada sistem konvensional, Rata-rata nilai keanekaragaman pertanaman sistem PHT adalah 2,01 dan sistem konvensional 1,10; dan (3) Kadar residu senyawa insektisida di dalam hasil panen (kentang dan kubis), di dalam tanah dan dalam air larian yang berasal dari pertanaman yang menerapkan sistem PHT lebih rendah daripada sistem konvensional, dengan perincian sebagai berikut: (a) residu insektisida pada basil panen pada sistem PHT adalah 0,0042 ppm, sedangkan pada sistem konvensional 0,0113 ppm, (b) Residu insektisida dalam tanah pada pertanaman sistem PHT ialah 0,0496 ppm dan pada sistem konvensional sebesar 0,06'70 ppm, dan (c) residu insektisida pada air larian di pertanaman sistem PHT adalah 0,0027 ppm dan pada sistem konvensional adalah 0,0054 ppm.

---

Impact of Integrated Pest Management on the Environment of Vegetable Crop (A Case Study on the Environment of Potato and Cabbage Planting in the Distric of Banjarnegara, Central Java Province)Agroecosystem is an artificial environment and as a part of the natural ecosystem in where dominated by human and crops. Due to low biological diversity and unstable ecosystem, pest outbreak always occur in a certain agroecosystem. This condition becomes major constraint for the environment of vegetable planting in the distric of Banjarnegara, Central Java Province.

In the conventional system, the use of pesticide intensively is considered as the most effective control measure to overcome pest problem. However, this In the conventional system, the use of pesticide intensively is considered as the most effective control measure to overcome pest problem. However, this system has negative impacts such as soil and water pollution, threat to human health, and inefficient farming system. To overcome this problem, integrated pest management (IPM) has been adopted and implemented in Indonesia since 1989 in rice and in vegetable crops since 1992.

IPM system is a concept or philosophy to overcome pest problem through ecological and economical approach. There are three basic concepts of IPM namely observation of the agroecosystem, establishment of economic treshold and environmental conservation. In IPM program, farmers were trained to understand these basic concepts through Farmer's Field School (FFS) located at farmer's field, using experience learning processes, in order they can implement 1PM technology at their own fields.

This objective of this study was to investigate the impact of the IPM implementation versus the Conventional system on the environment components, includes the income gained by farmers from the potato and cabbage farming, diversity of non-target insect species in potato and cabbage field, and the level of pesticide residues in yield, soil and run off originated from the fields which were subjected to IPM system versus Coventional system.

Wanayasa, located at Dieng plateau area district of Banjarnegara, Central Java-Two sample villages were chosen from each sub-districts. One village represented IPM system while the other one represented conventional system (non IPM). Respondents in each village comprised 20 potato farmers and 20 cabbage farmers; the total number of respondents involved in this study were 240 farmers (120 farmers for IPM system and 120 farmers for non IPM system). To observe the pesticide residues and the diversity of insects, four blocks of potato field and four blocks of cabbage field were chosen in each sample village.

It was found that the impact of 1PM implementation on the net profit of potato and cabbage farming was significantly higher than that of conventional system. It was also found that the diversity of non-target species in the potato and cabbage field for IPM system was significantly higher than that of conventional system. In general, the effect of IPM system on the level of pesticide (insecticide) residues in the potato tubers and cabbage crops and in the soil was significantly lower than that of conventional system while the level of insecticide residues in run off was generally not significantly different in both systems.

Compared with the maximum residue limit (MRL) defined by joint decree of Ministry of Health and Ministry of Agriculture No. 881IMENKES/SKBIVIIII1996-71 liKpts/TP.27018/96, the levels of pesticide residue in the study area was relatively low because the average residue levels detected in potato tubers was 0.0026 ppm and in cabbage crops was 0.0024 ppm. According to this decree, the maximum levels for cartaphydrochioride residue in potato tuber is 0.1000 ppm and in cabbage crop is 0.2000 ppm.

In conclusion, results of this study are: (I) the net profit obtained by the farmer from potato/cabbage fanning with 1PM system was higher versus conventional system. The BIC ratios for potato with 1PM system and conventional system were 1.04 and 0.85 respectively while for cabbage with IPM system and conventional system were 1.18 and 0.82 respectively; (2) the diversity of non target insect species in cabbage and potato fields with IPM system was higher than that of conventional system. The average of diversity of crop field with IPM system was 2.01 while in conventional system was 1.10; and (3) in IPM system, the insecticide residue levels in the potato tubers and cabbage crops, in the soil and m the water run off were lower than that of conventional system; as follows: (a) the insecticide residues in the potato tubers and cabbage crops practicing IPM system was 0.0042 ppm while from conventional system was 0,0113 ppm, (b) the insecticide residues in the soil samples from the crop field with IPM system was 0.496 ppm while in conventional system was 0.0670 ppm, and (c) the insecticide residue in water run off in the field with IPM system was 0.0027 ppm and in conventional system was 0.0054 ppm."

"Buku ini meliputi subyek pertanian dan yang sejenis secara luas disemua daerah tropika."

"Latar Belakang MasalahKomunikasi adalah proses di mana pesan-pesan disampaikan dari sumber kepada penerima. Dengan kata lain komunikasi adalah pemindahan ide-ide dari sumber dengan harapan akan mengubah perilaku penerima. Sedangkan saluran komunikasi adalah alat dengan mana pesan-pesan dari sumber dapat sampai kepada penerima (Rogers dan Shoemaker 1971:11). Proses komunikasi ini bila disederhanakan terdiri atas empat unsur, yaitu sumber (source), pesan (message), saluran (channel) tertentu, dan penerima (receiver). Untuk itu, seseorang dengan mudah dapat melihat bagaimana faktor-faktor komunikasi itu terlihat dalam aspek-aspek proses pengambilan keputusan yang nantinya menghasilkan perubahan perilaku. Misalnya, keputusan sepasang suami isteri untuk ikut dalam program keluarga berencana (KB) menunjukkan bahwa keputusan tersebut disebabkan adanya suatu pesan yang diberikan oleh seseorang (pemberi pesan atau sumber pesan) melalui saluran komunikasi penyuluhan kepada mereka. Penerimaan pesan itu mengakibatkan berubahnya pola tingkah laku berhubungan dengan keinginan memperoleh anak dalam jumlah yang terbatas. Whiting (dalam Rogers 1985:8) yang membahas kaitan antara komunikasi dan perubahan mengatakan bahwa perubahan sosial mempunyai arti yang agak lebih luas, apabila dikaitkan dengan perilaku manusia. Whiting menunjukkan suatu contoh bahwa perubahan sosial bisa terjadi tanpa komunikasi, dan komunikasi bisa terjadi tanpa perubahan. Namun demikian, dikatakan bahwa komunikasi bisa dan bahkan sering benar-benar memainkan peranan kunci dalam perubahan sosial. Walaupun komunikasi itu tidak sama dengan perubahan sosial, karena itu komunikasi merupakan unsur yang penting dalam proses perubahan sosial (Rogers dan Shoemaker 1971:12). Oleh karena itu, penelitian mengenai komunikasi selayaknya ditujukan pada perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial, sedangkan proses terjadinya perubahan itu merupakan peranan komunikasi. Ini berarti komunikasi dapat mempengaruhi terjadinya perubahan. Penelitian komunikasi sering diarahkan pada upaya-upaya untuk mengubah pengetahuan atau sikap dengan mengubah bentuk sumber, pesan, saluran atau penerima dalam proses komunikasi (Susanto 1977:2). Misalnya, agar suatu pesan yang dikomunikasikan dapat dipercaya oleh penerima, maka komunikasi persuasif lebih efektif daripada komunikasi melalui media lainnya. Namun, hal ini tergantung pada kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan--pesan tersebut. Sehubungan dengan itu, setiap gagasan atau praktek baru yang akan dikomunikasikan kepada sasaran penerima pelayanan (resipien), misalnya inovasi kesehatan, memerlukan penyesuaian kondisional sosial budaya masyarakat penerima. Kalau hal seperti ini tidak mendapat perhatian oleh pemberi pelayanan (provider), jelas akan menimbulkan reaksi negatif dari penerima sesuai dengan persepsinya yang tidak menunjukkan pemahaman terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari inovasi tersebut. Konsekuensi dari reaksi ini, bisa saja berupa penolakan atau sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemberi pelayanan. Sebaliknya, bila pesan dapat disesuaikan dengan persepsi resipien, maka gagasan baru itu dapat diyakini dan dirasakan manfaatnya, menyebabkan pesan tersebut dapat diterima oleh masyarakat resipien (Susanto 1977:65). Dengan demikian, kemungkinan diterima atau ditolak suatu inovasi tergantung dari keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok berdasarkan pada terjadinya atau tidak pemahaman terhadap makna pesan. Kalau pemahaman terjadi, maka kemungkinan pesan akan dipraktekkan. Kalau tindakan praktek terjadi, maka ini menunjukkan terjadinya perubahan perilaku."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menggambarkan struktur dan komposisi vegetasi sistem agroforestri talun di Desa Argapura, Bogor, Jawa Barat. Juga diteliti karakteristik tanah dalam sistem talun dan sistem ladang di Desa Argapura serta sistem hutan tropik di Cagar Alam Yan Lapa, Bogor. Dalam analisis vegetasi digunakan metoda kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik tanah yang diteliti antara lain: kandungan bahan organik total, nitrogen total, fosfor tersedia, kapasitas tukar kation (KTK) kalium, KTK kalsium, KTK aluminium dan pH tanah. Dalam sistem talun di Argapura dijumpai 26 jenis pohon dari 15 famili, menghasilkan berbagai produk sebagai sumber makanan, sumber energi, kayu konstruksi dan rempah-rempah. Durio zibethinus mempunyai tingkat dominasi tertinggi (INP= 60,9%). Sandoricum Autjape (INP=41,6%) dan i^Ibizzia fslcats (INP=38%) tingkat dominasinya tinggi sedangkan i^rtocarpus ints-gra (INP=38,07%) dan Nepbelium lappaceum (INP=26,34%), tingkat dominasinya sedang. Sistem ini terdiri g.tas 4 lapisan. Lapisantertinggi terdiri 9,7% tegakan dari seluruh tegakan yang ada, lapisan ke-2 sebanyak 84,52%; lapisan ke-1 terdiri atas 25,8 % dan lapisan terbawah-terdapat semak dan herba. D. zib&thinus adalah Jenis dengan prosentase penutupan tajuk relatif terbesar (34%), lalu S. kutjape (15%) dan falcata (13%). Sebagian besar pohon di dalam talun termasuk pohon masa kini (39,4%). Pohon masa lampau sebanyak 33,3 % dan pohon masa mendatang sebanyak 27,3%. Agroforestri talun di Desa Argapura cukup balk mengkonversikan nutrien tanah. Hal ini dibuktikan dengan kandungan bahan organik, nitrogen total serta nilai KTK kalsiumnya cenderung sedikit berbeda dibandingkan sistem hutan tropik di Cagar Alam Yan Lapa. Sementara itu kandungan bahan organik, nitrogen total serta nilai KTK kalium, dan KTK kalsium pada sistem ladang cenderung lebih rendah dibandingkan sistem hutan. Nilai keasaman tanah pada sistem agroforestri talun dan sistem ladang cenderung lebih rendah dibandingkan sistem hutan tropik di Cagar Alam Yan Lapa. Tetapi nilai KTK aluminium pada sistem ladang dan sistem agroforestri talun cenderung lebih tinggi dibanding kan sistem hutan tropik di Cagar Alam Yan Lapa. "

""In 2002, about 71.8% of community at district bogor consumed iodized salt at adequate category. This figure is far beyond target of universal salt iodization (USI), i.e. >90% of households consume high concentrate iodized salt. If salt consumed fulfills requirement it will minimize problem of swollen goitre glands in community. The study used qualitative method. Data were obtained theough indepth interview, focus group discussion, and iodized salt to test. There were 39 informers that consist of mothers either having an occupation or not who lived or did not live with their parents, providers, cadres, family welfare and empowerement, seller of daily living necessities in market or stalls at subsdistrict of leuwiliang. In general there was a difference between informers living with their parents and those living separately, either in those who worked or did not work. Informers living with their parents tended to choose salt in bricket because they like it. Meanwhile informers living away from parents chose iodized salt without influence of their parents. All informers said that message was communicative and clearly delivered. There was no difference in behavioral changes based on age and occupation. There were informers with elementary or junior high school educaiton found it diificult to change their behavior. Whereas informers with senior high school or diploma 3 education soon changed their behavior by consuming iodized salt after watching campaign. Availability of salt and purchasing power of community were relatively good. There was no special socialization about iodized salt conducted by providers.informers living with their parents tended to choose salt in bricket because their parents like it; on the other hand, informers living away form their parents prefered iodized salt withour influence of their parents. Message in short campaign was memorable so that informers still remember it. Behavioral changes of informers in using iodized salt were not affected by age and occupation but by education. Availability of iodized salt and purchasing power of community were relatively good.""

"Pada tahun 2002, sekitar 71,8% masyarakat Kabupaten Bogor mengonsumsi garam beryodium dengan kategori cukup yang jauh di bawah target Universal Salt Iodization (USI) > 90%. Penelitian dilakukan terhadap 39 informan para ibu bekerja dan tidak bekerja yang tinggal dan tidak tinggaldengan orang tua, petugas kesehatan, kader, ibu PKK, pedagang sembako yang ada di pasar dan warung di wilayah Kecamatan Leuwiliang. Informan yang tinggal dengan orang tua cenderung memilih garam curah karena orang tua menyukai garam tersebut. Sebaliknya, informan yangtinggal sendiri memilih garam beryodium tanpa dipengaruhi orang tua. Sementara, informan dengan tingakat pendidikan SMA dan D3 segera mengubah perilaku menggunakan garam beryodium. Ketersediaan garam dan daya beli masyarakat sudah baik. Peran kampanye garam beryodium bagi informan yang tinggal dengan orang tua cenderung memilih garamcurah karena orang tua menyukai penggunaan garam tersebut. Sebaiknya informan yang tinggal sendiri memilih garam beryodium tanpa dipengaruhi orang tua. Pesan dalam kampanye mudah dimengerti, sehingga sampai kini masih diingat oleh para informan. Dalam penggunaan garam beryodium, informan tidak dipengaruhi umur dan pekerjaan, tetapi oleh pendidikan. Ketersediaan garam dan daya beli masyarakat sudah baik."

"Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman pangan nasional kedua setelah padi dan perannya semakin meningkat sejalan bertambahnya jumlah penduduk, usaha peternakan, dan berkembangnya industri olahan berbahan baku jagung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta dilakukan secara bertahap yaitu: pra-study dalam rangka pengumpulan informasi tetang kondisi umum dan petani di kabupaten Pasaman Barat, desk study intensif terhadap data luasan dan perkembangan jagung hibrida serta semua informasi yang diperoleh dari kegiatan pra-study; observasi, survey lapangan. Penelitian ini bertujuan : mengidentifikasi system produksi jagung di Pasaman Barat mengidentifikasi potensi pengembangan areal dan analisa usahatani jagung, menyusun Program Aksi Pengembangan jagung di Pasaman Barat. Umur petani jagung di Kabupaten Pasaman Barat antara 40-60 tahun, dengan lama sekolah selama dari 9 tahun dan jumlah anggota keluarga petani 5 orang. Produksi jagung tertinggi di kabupaten Pasaman Barat terjadi pada tahun 2009 sebesar 364.287 ton dengan luas panen 44.793 ha dan produktivitas 6,99 ton/ha, pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi menjadi 220.761 ton dengan produktivitas 6,3 ton/ karena terjadinya penurunan luas panen menjadi 33.757 ha. Dan pada tahun 2011 produksi jagung kembali normal dengan produksi 286.078 ton/tahun dengan luas tanam 44.360 ha dan produktivitas 6,50 ton/ha. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usahatani jagung mencapai 142.850 ha yang didominasi tanah gambut dan mineral masing-masing seluas 7.550 ha dan 16.550 ha. Dari usahatani jagung dapat memberikan keuntungan sebesar Rp 8.860.000,-/ha. Bila masa pertanaman jagung 4 bulan maka pendapatan petani jagung per bulannya sebesar Rp 2.215.000,-."