Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kawasan teluk Binnmi dengan luas 18.637 Km2 atau 49,17% dari luas Kahupaien Manokwari Irian Jaya dengan potcnsi sumber daya alam yang meiimpah mempakan peluang bagi para investor untuk mclirik dan mcnanamkan modal di kawasan t¢lu1< Bintuni guna menggali, mcngarnbil dan mengolahnya.Tcrcatal 13 perusahaan saat ini beroperasi di Kawasan Teluk Bi.ntuni,dengan nncian : 9 pcrusahaan pcmegang HPH; 1 penzsahaan penangkapan udang laut; I perusahaan perkebunan PIR kelapa Sawit. Dan 2 pemsahaan yang bergerak clisektor pertambangan yaitu LNG dan Minyak Bumi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tcrs¢but belum banyak dirasakan dan menikmati manfaat oleh masyarakat lokal. Mzsyarakat hanya sebagai penonton . texpinggirkan, tidak terlibat dan bespanisipasi dalam kcgiatan pengoiahan sumber daya alam.Penelitian ini mencoba mengungkapkan institusi sosial dan slruktur sosial masyarakat lokal serta apa yang tidak mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam secara menguntungkan. Selain itu, kebhakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan yang memberi peluang bagi partisipasi masyarakat lokal _iuga menjadi kqiian dalam penulisan ini Kajian ini menclaah keteriibatan rnasyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam dikawasxm tcluk Bintuni dilihal dari pertama, Instilusi Keluarga dan Pendidikan yang bcrpemn dalani' mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolalmn sumber days alam. Kedua, Stmklur sosial masyarakat yang pcnckanannya pada status dan peran serta perilaku yang ditata melalui pola hubungan baik vertikal maupun sejajar dalzzm masyarakat yang mempcngaruhi partisipasi. Ketiga, Kebnakan Pcmcrintah yang mcmberi peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi. Dan A-eempat. kebijakan perusahaan yang beropemsi di kawasan teluk Bintuni yang menunjang partisipasi masyarakat lokal.Keempat faktor tersebut dapat dihedakan dalam faktor irltemal dan faktor eksternal. Fal-:tor internal m¢liputi irustitusi sosial dan su-uktur sosial. Insiitusi sosial yaitu pcndidikan, menunjukkan bahwa anak SD dan desa-desa di 4 kecamatan yang ada di kawasan tciuk Bintuni rata-rata hanya 3 anak lulusan SD yang bisa melanjutkzm ke SMTP. Ini berarti sebagian bcsar anak putus sckolah dan tiuggal di dcsa dcngan jenjang pendiclikan rata-rata SD atau tidak tampat SD. Dengan demikian pcnghargaan untuk mendapat lowongan kerja bagi masyarakat lokal dengan jenjang pendidikan SD, kecil sekali pcluangnya. Sclain itu, ketcrikatan individu dalam Keluarga bcsar (extended family) dimana kekerabaran dan kcpcntingan kqmunal lebih ditekankan, mangakibatkan indiwidp yang bekerja pada pcrusahaan tidak dapat bcrlahan karcna pola dan irama kemja masyarakat lokal yang bcbeda dengan pola kerja yang ditcrapkan pada perusahaan modercn dcngan aturan perusahan yang ketat dan menghargai waktu sebagai uang. Dengan demikian, institusi sosial yang ada dalam masyarakat Iokal tidak dapat menunj ang partisipasi masyarakal dalam pengolahan sumbcr daya alam.Begitu pula dengan stmktur sosial yang tumbuh dan dipcrtahankan dalam masyarakat yang penekanannya pada status dan pcran Kcpala Klcn atau Kcrct dan Kepala Keluarga yang lebih menekankan kerja sama dalam kelompok kecil, sehingga menghambat masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan kchadiran porusahaan moderen. Lembaga Musyawmah Adat Masyarakat Teluk Bintunj (LMAMTB) yang baru dibentuk oleh masyarakal dikawasan teluk Bintuni tahun 1995 diharapkan akan bcrperan sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah dan amara rakyat dongan pcmsahaan dan sekaligus dapat memalisasikan kepurusan Gubemur Pfopinsi lrian Jaya nomor 50 Tahun 2001 tcntang Standar Pembenan Kompcnsasi bagi masyarakat Adat atas Kayu yang dipungut pada Arcal Hak Ulayat di kawasan teluk Bintuni. Namun tantangan yang dihadapi LMAMTB adalah bagaimana upaya mcrangkul kelompok masyarakat yang masih m 2k3Il keberadaan LMAM`H3 msnjadi suatu kekuatan yang tumbuh dari oleh dan unruk pempexjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Faktor ekstema! yaitu falclor yang berasal dari Iuar masyarakat yang meliputi Kebiiakan pemcrintah berupa UU /PP yang mcmberikan saluran dan peluang bagi masyarakat unluk ikut terlibat masih tcrsumbat dan terasa masih sangat kurang. Hal ini bisa dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pemelintahan Daerah sebagai penjabaran dari pasai 18 UUD 1945 temyata tidak ada salu pasal pun yang secara tegas menjelasl-can tentang batasan-batasan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bag masyarakat untuk bcrperan serta dalam berbagai aktifim di biclang sosial, ckonomi dan politik. Begitu pula kebijakan atau program nyata dari perusahaan untulg mcnunjang atau mendorong keteflibatan masyarakat lokal masih sangat rerbatasf dan seballknya perusahaan lcbih berorientasi kepada clit penguasa karcna pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan pengoiallan sumbcr daya alam membcxikan hak kepada Pemerintah unruk monopoliDapat disimpulkan bahwa baik faktor internal maupun faktor ekstemal belum menunjang partisipasi masyarakat lokal clalam pcngolahan sun-uber daya alam di kawasan tcluk Bintuni. Sam-sam cara yang bisa mendongkrak masyarakat agar dapat berperan serta dalam pengolahan sumbcr daya melalui proscs belajar baik secara bezjanjang maupun melalui pclatihan kelrampilan. Sclain ilu, saluran~saluran yang selama ini tersumbat periu dibuka schingga masyarakat ikut tcrlibat dalam bcrbagai kegiatan sosial , ekonomi dan politik dalam rangka menciptakan Good Governance dengan elemen utamanya adalah panisipasi masyarakat. Dan sudah saatnya bahwa pcrusahaan sebaiknya mulai merubah pola pendckatan yang scmula dcngan beroxientasi kepada clit penguasa, supaya diganti dengan pendekatan masyarakat."

"Pada tahun 1997, ARCO menemukan ladang gas setara 23 tcf di kawasan Teluk Bintuni. Bagi pemerintah indonesia, kandungan gas tersebut akan memberikan masukan yang sangat besar bagi devisa negara. Pada tahun 1999 BP mengakuisisi ARCO, dengan demikian pemerintah Indonesia menunjuk BP sebagai kontraktor bagi hasil sekaligus sebagai operator Proyek LNG Tangguh.Berbagai persyaratan untuk pembangunan Proyek LNG Tangguh telah terpenuhi, diantaranya dokumen AMDAL Terpadu Proyek LNG Tangguh yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui persetujuan Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Oktober 2002. Terdapat lebih dari seribu komitmen sosial yang disepakati bersama komunitas lokal yang terkena dampak kegiatan pembangunan dan pengoperasian Kilang LNG tersebut. DaIam pelaksanaannya, komitmen-komitmen tersebut menimbulkan konflik antara BP dan komunitas lokal Suku Sebyar yang bermukim di pesisir utara Teluk Bintuni.Tesis ini mengangkat permasalahan-permasalahan tentang bentuk konflik yang terjadi, respon komunitas lokal dan implikasi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap terjadinya konflik. Sedangkan tujuan dari penulisan adalah mendeskripsikan konflik-konflik yang terjadi, mengetahui strategi BP dalam penyelesaian konflik dan memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan sosial, khususnya untuk industri minyak dan LNG.Setelah disetujuinya AMDAL, BP memuai pelaksanaan pembangunan Kampung Tanah Merah dan Saengga sebagai bagian komitmen terhadap penduduk yang dipindahkan akibat proyek. BP juga melakukan penerimaan tenaga kerja untuk pekerjaan pembangunan Kampung Tanah Merah dan Saengga serta pembangunan Kilang LNG di Tanah Merah.Pelaksanaan pembangunan kedua kampung yang mengacu pada standar intemasional dan proses penerimaan tenaga kerja yang kurang berjalan dengan baik telah menimbulkan ketidakpuasan dari komunitas lokal Suku Sebyar. Sebagai pemilik hak ulayat gas alam yang akan diolah di Kilang LNG Tangguh, komunitas lokal Suku Sebyar merasa paling berhak atas kompensasi hasil gas alam.Pada awalnya konflik berjalan dengan laten, berupa pertanyaan-pertanyan ketidakpuasan dan protes-protes dari anggota komunitas. Setelah pertemuan sosialisasi AMDAL yang dihadiri tokoh-tokoh adat, konflik tersebut menjadi manifest berupa ancaman, penahanan fasilitas dan penyerangan camp.Masalah identitas budaya antara komunitas lokal dan pendatang, serta kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik menjadi sumber-sumber terjadinya konflik tersebut. Sementara itu kondisi sosial yang tersedia juga memungkinkan terjadinya konflik, yaitu: adanya segregasi pemukiman oleh enclave-enclave camp-camp perusahaan, kepercayaan terhadap cargocult yang diyakini membawa akan kemakmuran dan adanya trauma komunitas lokal terhadap pendekatan kemanan oleh para investor pada masa lalu.Penguatan civil society terjadi karena adanya proses transisi pembentukan kabupaten baru, sehingga peran pemerintah daerah dan tidak dapat menjangkau rakyat hingga ke kampung-kampung. Lembaga-lembaga adat sebagai kekuatan civil society menampilkan diri sebagai perwakilan rakyat, namun disisi lain lembaga ini sering mengalami gesekan dengan para kepala kampung yang merasa mempunyai kewenangan terhadap rakyatnya.Terdapat tiga kebijakan yang mempengaruhi terjadinya konflik antara BP dengan komunitas lokal, yaitu: pertama, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua; kedua UU No. 26 tahun 2002 dan UU No. 45 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah di Papua; dan ketiga SK MenLH No. 85 tahun 2002 tentang Persetujuan AMDAL Terpadu Proyek LNG Tangguh.Model kesetimbangan dibuat untuk menjelaskan peran pemerintah, komunitas lokal dan BP, diketahui adanya kesenjangan antara harapan komunitas dan strategi BP. Hal tersebut ditambahkan lagi dengan peran pemerintah yang lemah sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator.Perencanaan sosial yang disusun melihat adanya tiga masalah yang menyebabkan konflik, yaitu harapan komunitas lokal, peran pemerintah yang lemah dan penguatan civil society yang menyempit. Strategi utama yang disusun adalah penguatan civil society, pengembangan kapasitas bagi pemerintah dan kerjasama dengan stakeholders lainnya."

"ABSTRAK. Kedatangan comodor Ferry ke Jepang pada tahun 1858 pada mulanya hanya ingin mengadakan hubungan perdagangan dengan Jepang, tetapi kemudian juga mempunyai tujuan untuk membuka Jepang supaya mau berhubungan dengan negara lain. Kedatangan yang pertama ini tidak membuahkan hasil dan baru pada kedatangannya yang kedua yaitu tahun 1854, Amerika dapat memaksa Jepang untuk perjanjian persahabatan yang kemudian disusul dengan perjanjian perdagangan. Pada masa pemerintah Meiji, Jepang mulai sadar bahwa perjanjian yang dibuat dengan Amerika sangat merugikannya. Oleh karena itu pemerintah mengirim utusannya ke Amerika dan Eropa untuk merevisi perjanjian. Sementara itu, mereka banyak mengamati kebudayaan Barat dan apa yang mereka lihat nantinya mempunyai pengaruh besar terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah kemudian memusatkan perhatiannya akan modernisasi untuk memelihara ke1angsungan posisi internasional. Maka penting sekali untuk memordenisasikan atau mewesternisasikan negaranya untuk pelaksanaannya. Ada tiga langkah yang dilaksanakan dan harus di perhatikan yaitu: Landeform, meluaskan militer dan pendidikan. Untuk memperkuat penghasilan nasional, Jepang perlu membenahi dan memperkuat sistem pajaknya. Langkah selanjutnya dengan memperluas kekuatan militer, dimana fasilitas untuk pabrik-pabrik senjata yang digunakan untuk perang. Perluasan dari fasilitas militer ini akhirnya mendorong perkembangan industri yang akhirnya dapat mendorong kemajuan ekonomi nasional. Langkah yang ketiga ialah pendidikan dengan diambilnya tindakan positif oleh pemerintah mengenai sistim pendidikan untuk masyarakat. Untuk tercapainya tujuan memodernisasikan negaranya, Jepang kemudian mengirim pelajar -pelajarnya untuk belajar di luar negeri. Pelajar -pelajar yang mempelajari barat ini sekembalinya ke negerinya, memberikan sumbangnya pada masyarakat Jepang. Mereka menganjurkan supaya jepang meninggalkan cara berpikir dan cara bertindak mereka yang masih tradisional dan menggantinya dengan cara_ modern. Hal ini dapat dipahami karena Jepang terisolasi dari dari dunia luar selama 250 tahun, tetapi dari segi lain hal ini dapat membuat Jepang membentuk kepribadian nasionalnya dengan kuat. Sarjana-sarjana Jepang yang bertujuan ingin memajukan bangsanya lni banyak yang terhimpun dalam gerakan pencerahan, salah satu diantaranya adalah Mori Arinori. Mori terkenal sebagai penganjur modernisasi. la yang belajar di Inggris, mengamati kehidupan masyarakat dan sosial di sana. Setelah ia bersekolah di Inggris, ia juga mendapat kesempatan untuk mengunjungi Amerika sehubungan dengan tugasnya sebagai perwakilan diplomatik Jepang. ia juga banyak mengamati kehidupan di Amerika, salah satu bukunya mengenai Amerika yaitu Life and Resources in Amerika, merupakan buku yang terlengkap yang menceritakan tentang Amerika di Jepang dan yang ditulis oleh orang Jepang. Dalam banyak tulisannya di media masa, Mori merupakan seorang penganjur yang memperkenalkan kebudayaan dan permikiran barat kepada rakyat. Dalam tulisan-tulisannya itu, Mori cukup berani untuk mengkritik pemerintah yang dianggapnya belum dapat menghilangkan sisa-sisa feodalnya, baik itu di dalam menjalankan sistim pemerintahannya maupun dalam pelayanan masyarakat. Tindakan Mori yang seperti ini dianggap sebagai tindakan yang berani, karena pada mass itu mengkritik pemerintah masih merupakan hal yang tabu. Mori juga dikatakan sebagai Orang barat yang lahir di Jepang atau Tokoh yang kebarat-baratan. Gelar ini diberikan oleh sahabat Mori yaitu Ito Hirobumi. Memang dalam menjalankan kebijaksanan-kebijaksanannya, Mori terkadang terlalu Barat dalam memandang sesuatu. Misalnya pada waktu Mori mengusulkan dihapuskannya pemakaian bahasa Jepang dan menggantinya dengan bahasa Inggris (Kokugo Haishi Ego Saivoron), sebenarnya hal ini merupakan tindakan yang tergesa-gesa dari Mori tetapi ini semua berangkat dari keinginannya untuk secara cepat dapat memajukan bangsanya."

"Tinjauan atas fenomena kemiskinan di sektor perkebunan memasuki dimensi baru,sejak adanya krisis ekonomi yang ikut sedikit banyak mempengaruhi sektor ini.Wilayah kajian baru tersebut adalah pola penyesuaian nafkah petani perkebunan skala kecil (plasma) dalam menyiasati krisis ekonomi. Dengan mengkaji dua kasus di Provinsi riau, diperoleh gambaran strategi adaptasi nafkah yang menarik. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi nafkah ganda menjadi perilaku atau tindakan ekonomi yang menonjol digunakan oleh petani perkebunan miskin di kedua daerah penelitian. Strategi adaptasi nafkah yang diimplementasikan biasanya tetap disesuaikan pada konteks sosio-budaya lokal."