Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengetahuan kebudayaan para awak bis di Perum PPD menge_nai lingkungan kerja, seperti terurai secara terperinci dalam Bab-Bab di atas, merupakan pedoman bagi mereka untuk menafsirkan berbagai situasi kerja yang dijumpai, untuk ke_mudian mewujudkan tingkah laku tertentu sebagai tanggapan yang diannap sesuai dengan tuntutan lingkungannya serta sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adapun pengeta_huan kebudayaan para awak bis Perum PPD mengenai lingkung_an kerjanya itu, terdiri atas pengetahuan-pengetahuan ten-tang (1) situasi-situasi kerja, (2) cara-cara untuk mengha_dapi situasi-situasi kerja, (3) aturan kerja yang formal serta sanksi-sanksi bagi setiap pelanggarnya dan (4) sia_sat untuk menghindari sanksi-sanksi perusahaan."

"ABSTRAKTulisan ini membahas fenomena perubahan otoritas kepemimpinan yang berjalan pada sebuah organisasikepemerintahan. Dalam organisasi kepemerintahan, otoritas yang dimiliki oleh setiap pegawai didasarkan olehtugas pokok fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Namun, dalam kenyataanyatupoksi yang secara kaku memisahkan otoritas kepada masing-masing pegawai dapat disiasati untuk menjagaproses kerja organisasi. Hal ini yang menjadi temuan penulis di Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi JasaKementerian Komunikasi dan Informatika. Penulis melihat, kekosongan dalam struktur birokrasi disiasati olehpegawai dalam organisasi, menjadi tempat munculnya salah satu pegawai dalam kantor tersebut untukmengambil otoritas pegawai yang lain dan mengelola proses kerja organisasi tersebut agar tetap berjalanwalaupun tidak memiliki legitimasi. Hal yang menjadi fokus bahasan pada tulisan ini mengenai perubahanotoritas dalam organisasi. Konsep untuk melakukan analisa data temuan penulis ialah konsep otoritas menurutPeter Read. Berbeda dengan argumen di studi-studi sebelumnya yang mengabaikan sumber otoritas danbagaimana otoritas tersebut digunakan. Studi ini berupaya menganalisa organisasi yang didalamnya tidakmemiliki aktor kepemimpinan yang kompeten, mampu mensiasati masalah tersebut dengan cara memberikanotoritas kepada salah satu pegawai agar proses kerja organisasi tetap berjalan. Metode yang penulis gunakanadalah metode kualitatif dalam bentuk studi kasus, data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasidan data sekunder yang terkait.

---

ABSTRACTThis paper discusses the phenomenon of change of leadership authority that runs in a government organization.In a government organization, the authority possessed by each employee based on the principal task of thefunction (TOR) has been established in the organizational structure. However, in reality the duties that rigidlyseparates the authority to individual employees can be handled to maintain the organization's work processes.This being the author of the findings in the Sub Directorate of Monitoring and Evaluation of the Ministry ofCommunications and Information Technology Services. The author saw a void in the bureaucratic structurecircumvented by an employee in the organization, a place the emergence of one of the employees in that officeto take the authority of other employees and manage work processes of the organization to continue runningdespite having no legitimacy. It should be the focus of discussion in this paper regarding the change of authoritywithin the organization. The concept for the analysis of data on the findings of the authors is that the concept ofauthority by Peter Read. In contrast to the arguments in previous studies that ignore the source of authority andhow that authority is used. This study seeks to analyze the organization in which the actor does not havecompetent leadership, able to anticipate the problem by giving authority to one of the employees to the work ofthe organization is still running."

"Dinamika perkotaan terlihat jelas pada kehidupan sehari-hari pedagang kaki lima di persimpangan Pasar Rebo Jakarta Timur yang tidak hanya berdampingan oleh kelompok kelompok informal, tetapi juga berdampingan dengan kelompok-kelompok formal. Jalinan relasi sosial yang saling menguntungkan satu sama lain dan telah berlangsung cukup lama membuat kelompok-kelompok yang bersangkutan merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Relasi sosial yang mereka jalin membentuk sebuah jaringan kerja sama. Penelitian etnografi dengan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam ini akan memerlihatkan adanya relasi sosial cair yang bersifat horizontal antara pedagang kaki lima dengan sesama kelompok informal, serta relasi sosial yang bersifat vertikal antara pedagang kaki lima dengan kelompok formal, membuat pedagang kaki lima tetap langgeng berjualan di pinggir jalan persimpangan Pasar Rebo. Fenomena ini memberikan pemahaman bahwa pemetaan yang baku terhadap sektor pekerjaan formal dan informal nampak tidak terlalu berlaku pada masyarakat perkotaan yang sangat dinamis dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Identitas berdasarkan status sosial tidak lagi terlihat begitu penting, karena dalam relasi masyarakat perkotaan yang terpenting adalah bagaimana cara bertahan hidup dengan terus menjaga kenyamanan bekerja sera stabilitas aliran pendapatan. Akan selalu ada negosiasi-negosiasi pada aktivitas sehari-hari masyarakat perkotaan, bahkan di bawah aturan yang paling mengikat dari negara sekalipun.

---

The dynamics of urban areas is clearly visible in the daily lives of street hawkers in the crossroad of Pasar Rebo in East Jakarta which not only side by side by the informal group, but also side by side with the formal groups. Interwoven social relationships of mutual benefit to each other and have lasted long enough to make the groups concerned are comfortable with the condition. Social relationship which they intertwine to form a cooperation network. This ethnographic research with participant observation and deep interview reveals the liquidity of horizontal social relations between the street hawkers with a fellow group of informal social relations, as well as vertical between street hawkers with formal groups, make street hawkers remain lasting selling in the Pasar Rebo street crossroad Street. This phenomenon gives the understanding that the old mapping against the formal and informal sector appears not too applies in urban communities who are very dynamic in running their lives everyday. Identity based on social status no longer looks so important, because in most urban communities relations is how to survive by continuing to maintain the comfort of the work and the stability of income. There will always be negotiations on the daily activities of urban society, even under the most binding rules from the State though."

"Proses penuaan struktur penduduk (population ageing) yang ditandai dengan peningkatan jumlah dan proporsi Iansia, telah membawa implikasi pada kondisi ekonoml, politik dan sosial dalam masyarakat. Persoalan yang muncul adalah dukungan yang diperlukan oleh lansia, karena di satu sisi dukungan formal dalam bentuk sistim iaminan hari tua dan fasilitas umum bagi lansia masih sangat terbatas, dan di sisi Iain dukungan informal yang bersumber dari kelompok primer (keluarga. kerabat, teman dan tetangga) terkait dengan konteks sosial budaya masyarakat Iokal yang sedang berubah.Secara tradisional masyarakat Minangkabau mempunyai pranata sosial untuk menopang kehidupan lansia. Dengan sistim matnlinealnya, kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai peran yang menonjol dalam memberikan perlindungan kepada anggota keluarga dan anggota masyarakatnya yang berusia Ianjut. Namun, proses sosial di tingkat makro telah menggeser nilai dan nonna sosial yang dapat berdampak pada sikap keluarga, kerabat, teman dan tetangga terhadap lansia.Melalui metode penelitian deskripsi, penulis menjelaskan kondisi yang ada perihal dukungan informal kepada lansia dalam masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat saat ini. Dengan mengambil sampel sebanyak 75 responden di Nagari Panyangkalan Kabupaten Solok, penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara berstruktur, dan dilengkapi dengan wawancara mendalam.Berdasarkan analisa data, penulis mendapatkan temuan penelitian sebagai berikul: Pertama, bantuan instrumental, finansial dan emosional diperoleh lansia dari keluarga, kerabat, teman dan tetangga. Keluarga mempunyai peranan yang dominan dalam memberikan ketiga bantuan tersebut, sementara kerabat cukup berperan dalam bantuan finansial, sedangkan teman dan tetangga berperan dalam memberikan bantuan instrumental dan emoslonal. Kedua, jaringan bantuan (support network) yang terbentuk melibatkan minimal satu pihak, dan maksimal empat pihak pemberi bantuan. Model jaringan bantuan yang tersusun adalah menempatkan keluarga sebagai lapisan pertama, tetangga sebagai lapisan kedua, kerabat sebagai lapisan ketiga, dan teman sebagai lapisan keempat.Dalam kaitannya dengan praktek tradisi masyarakat Minangkabau saat ini, penelitian ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, keluarga, kerabat, teman dan tetangga masih mempunyai nilai positif rerhadap lansia yang terwujud dalam bentuk pemberian bantuan kepada Iansia. Kedua, tanggung jawab kepada orangtua (lansia) tidak lagi semata-mata dilimpahkan kepada anak laki, tetapi juga diemban oleh anak perempuan. Ketiga, penyantunan yang secara tradisional diberikan oleh kerabat di luar lingkup samandeh (pengelompokan anak-anak seibu), telah diambil alih oleh pertemanan dan ketetanggaan. Keempat, jenis kelamin dan pola tempat tinggal tidak lagi membedakan arah dan jumlah bantuan yang diberikan kepada lansia.Karena bantuan informal Inl masih menjadi tumpuan dalam kehidupan lansia, maka potensi dukungan infomral dalam masyarakat perlu tems diaktualisaslkan dan ditingkatkan melalui tiga program pengembangan jaringan dukungan sosial bagi lansia: Pertama, meringankan beban keluarga; kedua, meningkatkan kemampuan teknis dan sosial keluarga, kerabat, teman dan tetangga; dan ketiga, memelihara keeratan sosial antara lansia dengan keluarga, kerabat, teman dan tetangga. Secara keseluruhan, dalam pengembangan program dukungan baik dukungan formal dan maupun dukungan informal, negara. komunitas dan keluarga mempunyai perannya masing-masing."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan, seperti Jakarta dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, merupakan realita yang penting untuk dicermati. Pentingnya permasalahan tersebut, bukan hanya karena berhubungan dengan mekanisme pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Namun, juga menyangkut persoalan penyediaan lapangan pekerjaan yang produktif bagi mereka. Kecenderungan selama ini, menunjukkan bahwa perkembangan lapangan pekerjaan pada sektor formal kurang mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja. Tanpa disadari kondisi tersebut berdampak terhadap tumbuhnya secara cepat kegiatan/usaha perekonomian sektor informal di perkotaan. Sektor Informal sebagai istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas perekonomian berskala kecil, mempunyai keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan di perkotaan. lronisnya justru seiring dengan maraknya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, kegiatan/usaha ekonomi sektor informal sebagai sumber penghidupan mayoritas masyarakat miskin di perkotaan tidak terakomodasikan secara memadai. Sehingga hampir keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pengentasan kemiskinan bersifat bias terhadap eksistensi kegiatan/usaha perekonomian dimaksud. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jadi dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu teori atau pun hipotesis tertentu. Melainkan hanya mempelajari hubungan antara kategori yang menjadi fokus kegiatan penelitian ini. Dalam rangka mencapai maksud tersebut, dipergunakan pendekatan fenomenologis. Adapun sasaran penelitian ini yaitu masyarakat miskin di perkotaan yang beraktivitas/usaha ekonomi sektor informal, khususnya para penerima manfaat program pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan, dengan satuan kajian keluarga. Sedangkan proses pengumpulan informasi/ data ditempuh melalui studi dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Hasil penelitian mununjukkan bahwa latar belakang sosial sebagian besar mereka yang terlibat kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal di perkotaan merupakan masyarakat urban. Karenanya memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi, meskipun baru terbatas pada mobilitas sosial secara horizontal. Sebab pada kenyataannya, hanya sebagian kecil diantara mereka yang mengalami peningkatan status sosialnya. Pesatnya perkembangan kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal pada masa kini, merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan. Terutama bagi tenaga kerja yang berpendidikan rendah serta mempunyai kualifikasi kemampuan dan keterampilan terbatas. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja pada sektor dimaksud yang cenderung mengarah ke sistem sosial-ekonomi tradisional. Perkembangan sektor informal juga mempunyai dampak sosial yang cukup berarti terhadap sistem kehidupan perkotaan secara menyeluruh. Bukan hanya perubahan yang menyangkut aspek sosial-ekonomi, tetapi termasuk politik dan budaya. Sejauh ini, peran kelembagaan terhadap kegiatan/ usaha perekonomian sektor informal masih sangat bias. Ketidak jelasan itu ada hubungannya dengan persepsi masyarakat terhadap pemahaman dan penggunaan istilah "sektor informa.? Meskipun demikian, apabila dicermati secara teliti, kebijakan yang diterapkan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah kota setempat, instansi teknis terkait, swasta maupun NGO, dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pada satu pihak bersifat promotif, serta di pihak lain sifatnya represif. Dalam banyak kasus, munculnya kebijakan yang kontradiktif itu membingungkan masyarakat. Akibatnya justru memperburuk kondisi kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih luas. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pola-pola yang ditempuh oleh lembaga pemberdaya untuk mengembangkan kegiatan/ usaha ekonomi sektor informal belum mampu menembus kebijakan pembangunan perkotaan yang cenderung deskriminatif terhadap aktivitas dimaksud. Bentuk pekerjaan/ usaha sebagai hasil program pemberdayaan yang diupayakan juga masih menampakkan wujud kegiatan ekonomi yang bersifat subsistensi. Demikian pula langkah-langkah yang dijalankan belum sepenuhnya mengarah pada pentingnya kelembagaan sebagai "kendaraan pengangkut" yang akan mewadahi berbagai hal dalam proses transformasi. Disamping pola sikap dan prilaku masyarakat pendukungnya juga belum menampakkan tanda-tanda perubahan yang mengarah pada melemahnya proses sosialisasi budaya kemiskinan (culture of poverty) di kalangan mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat akan tetap mengalami keterbatasan untuk dapat mengakses sumber daya, sehingga dapat dibilang bahwa strategi yang ditempuh itu, masih jauh dari harapan untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan secara tuntas. Berdasarkan hasil penelitian tadi, dipandang penting bagi semua pihak untuk dapat menyamakan persepsi terhadap eksistensi kegiatan/ usaha ekonomi sektor informal. Dengan begitu, bisa diharapkan tercipta komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang, produktif dalam rangka ,pembinaannya, dengan tetapi memperhatikan dimensi pemberdayaan, guna menunjang upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan secara kontinue dan terintegrasi. "